Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Para buruh menggelar aksi demo di depan Gedung DPR pada Kamis (15/01/2026).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan demo kali ini membawa 4 tuntutan, di antaranya ia memberi pesan pada Gubernur DKI Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Tuntutan yang pertama, Said Iqbal meminta Gubernur DKI Pramono Anung merevisi UMP DKI 2026 menjadi Rp 5,89 juta atau 100% KHL dan UMSP UMSP 5% di atas KHL.

Kedua, ia meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan SK UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota) 2026 di 19 Kabupaten Kota di Jawa Barat.

Kemudian yang ketiga massa meminta kepada DPR RI, Pilkada jangan melalui pemilihan DPRD.

Dan yang keempat, massa mendesak DPR RI untuk mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

Baca Juga Said Iqbal Minta Pemprov DKI Subsidi Rp200 Ribu untuk Buruh Tiap Bulan Jika UMP Tidak Rp5,89 Juta di https://www.kompas.tv/nasional/644064/said-iqbal-minta-pemprov-dki-subsidi-rp200-ribu-untuk-buruh-tiap-bulan-jika-ump-tidak-rp5-89-juta

#saidiqbal #demoburuh #dedimulyadi

_

Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/644110/tuntut-umsk-said-iqbal-sindir-gubernur-dedi-mulyadi-kdm-pintar-manipulasi-rakyat
Transkrip
00:00Hari ini kembali KSPI dan Partai Buruh melakukan aksi di depan gedung DPR RI
00:09yang nanti akan dilanjutkan di Kemenaker RI.
00:15Tuntutan yang dibawa ada empat.
00:18Yang pertama, revisi UMP BKI 2026 menjadi 5,89 juta rupiah.
00:28Yaitu 100% KHL dan UMSP, Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI, 5% di atas KHL DKI.
00:41Karena DKI ini kota internasional.
00:45DKI ini pendapatan perkapitanya menurut Bank Dunia itu adalah di atas Moskow di Rusia,
00:55Beijing di China, Kuala Lumpur di Malaysia, dan di atas Hanoi di Vietnam, Bangkok di Thailand.
01:06Pendapatan perkapitanya 21.000 USD per tahun atau 343 juta rupiah per tahun.
01:16Kalau kita bagi 12 adalah 28 juta rupiah per bulan.
01:22Jadi Jakarta itu kota yang mahal.
01:24Gubernur Pramono Anung harus paham itu.
01:28Bahwa orang yang bekerja di Jakarta dengan pendapatan 5,73 juta itu nombok.
01:35Kalau mengacu kepada KHL saja, nomboknya 160 ribu.
01:42Kita semua, kamu semua, siapapun yang kerja di Jakarta, hidup untuk nombok.
01:49Bahkan kan memalukan.
01:50Harusnya gubernur kan lihat dong.
01:53Lihat upah di sekitar Bekasi dan Kerawang.
01:56Masa lebih besar dari DKI?
01:57Kan berulang-ulang kita ingatkan.
01:59Gunakan diskresi.
02:03Diskresinya tidak ikut PP nomor 49.
02:07Berapa upah yang kita harapkan?
02:09Ya tadi 5,89 juta.
02:11Bahkan surpi biaya hidup BPS 15 juta.
02:15Coba aja teman-teman media kan tanya ke masyarakat Jakarta tuh.
02:18Yang di SCBD, yang di Tamrin, yang di Sudirman, di Gatot Subroto.
02:23Berapa?
02:24Ada yang 10 juta, ada yang 15 juta bilangnya.
02:27Harusnya gunakan diskresi.
02:30Oke, alasannya masih ada pabrik yang tidak mampu di Jakarta seperti daerah Cilincing.
02:37Kalau gitu subsidi upah.
02:39Kalau kamu sebagai gubernur tidak mau pabrik tutup,
02:44dan juga buruh karyawan, pekerja, orang-orang yang kerja di gedung-gedung bertingkat ini juga nggak susah,
02:53subsidi upah dong.
02:54Berapa? 200 ribu.
02:56Selama berapa?
02:57Satu tahun.
02:58Di Brasilia, Sao Paulo di Brazil, itu juga dilakukan oleh wali kotanya.
03:06Di Sydney, itu juga wali kota Sydney melakukan subsidi upah.
03:10Jangan melindungi kaum pemodal saja.
03:13Orang suruh kerja di Jakarta, hidup pas-pasan.
03:17Nggak adil.
03:18Karena itu, melalui kesempatan ini, sekali lagi kita datang ke DPR,
03:22panggil itu gubernur DKI Jakarta.
03:26Yakinkan, gunakan diskresi.
03:28Boleh.
03:29Gunakan diskresi atau subsidi upah 200 ribu.
03:33Yang kedua, kita meminta gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi yang biasa disebut KDM,
03:42kembalikan SKUMSK, upah minimum sektoral kabupaten kota 2026 di 19 kabupaten kota di Jawa Barat.
03:55Karena dalam peraturan pemerintah nomor 49 yang ditandatangin oleh Bapak Presiden Prabowo,
04:03gubernur Jawa Barat KDM itu ngelawan.
04:06Di situ dikatakan, tidak boleh merubah, menghilangkan, mengurangi daripada UMSK.
04:14UMSK itu nggak boleh.
04:16Tapi KDM dirubah.
04:18Tapi kan KDM pinter memanipulasi rakyat, memanipulasi buru-buru, dengan menggunakan apa?
04:27Konten.
04:27Terima kasih telah menonton!
04:57Terima kasih telah menonton!
Komentar

Dianjurkan