KOMPAS.TV - Banjir besar yang melanda wilayah Sumatera masih terus membuka tanda tanya besar: mengapa begitu banyak kayu gelondongan terbawa arus?
Data-data dan bukti adanya kayu gelondongan yang terbawa banjir menguatkan tindak pidana hilangnya hutan di Sumatera. Kapolri mengungkap sudah ada tersangka.
Selengkapnya kita bahas bersama Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani.
#pembalakanliar #hutansumatera #sumatera #banjir
Baca Juga [FULL] BRIN minta Masyarakat Waspada! Lahan Bekas Bencana Beresiko Tinggi untuk Permukiman di https://www.kompas.tv/regional/637109/full-brin-minta-masyarakat-waspada-lahan-bekas-bencana-beresiko-tinggi-untuk-permukiman
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/637111/full-anggota-dpr-f-golkar-pbhi-soal-keseriusan-pemerintah-usut-pembalakan-liar-di-hutan-sumatera
00:31Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga, menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga banyak yang siap.
00:53Gelondongan kayu terdampar di berbagai tempat usai terbawa arus banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi bekal penyelidikan dugaan pelanggaran pidana berkaitan dengan pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan.
01:13Kapolri, Jenderalistio Sigit Prabowo mengungkap bahwa saat gas yang dibentuk telah menetapkan tersangka kasus pembalakan liar imbas beredarnya kayu gelondongan.
01:22Kami telah membentuk saat gas, saya kira di Tapanuli kemarin kita sudah menaikkan sidik dan tersangka juga sudah kita temukan.
01:34Demikian juga untuk ilah yang lain yang memang potensi banjir ini salah satunya karena dampak dari pembalakan liar, tentunya tim saat ini semuanya saya minta untuk bekerja dan segera dipublish sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan informasi.
01:52Jadi, Aceh Taman sendiri sudah ada data dari perusahaan-perusahaan mana saja yang mungkin melakukan perambauan itu?
01:57Ya, tim sedang turun ya, jadi saya tidak dalam posisi, nanti biar tim sendiri yang menjelaskan karena saat gas ini sedang bekerja.
02:06Kementerian Kehutanan Direkturat Jenderal Penegakan Hukum juga telah menyekel sejumlah pemegang hak atas tanah atau PHAT, diduga melanggar tata kelola kehutanan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
02:19Kemenhut juga mengidentifikasi 12 subyek hukum yang terindikasi melakukan pembalakan di daerah aliran sungai di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan.
02:28Sementara itu, data yang dihimpun tim jurnalisme data harian Kompas mengungkap selama tahun 1990 hingga 2024, hilangnya hutan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat rata-rata mencapai 36.305 hektare per tahun atau sekitar 99,46 hektare hilang per hari.
02:48Hal ini turut berkontribusi pada peningkatan resiko banjir.
02:54Keseriusan pemerintah untuk menindak pembalap hutan yang menimbulkan dampak bencana besar Sumatera ditunggu publik.
03:00Tak hanya sanksi, komitmen mengembalikan hutan Sumatera yang hilang harus juga dipikirkan.
03:05Di beli hutan Kompas TV
03:07Dalam kunjungan ketiganya ke daerah bencana banjir Bandang, Presiden Prabu Subianto memerintahkan jajarannya,
03:17khususnya pemerintah daerah, untuk waspada dan menjaga alam menjadi lebih baik.
03:23Prabu meminta agar tidak ada pohon yang ditebang sembarangan.
03:28Kita sekarang harus waspada hati-hati, kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga, kita tidak boleh tebang pohon sembarangan.
03:39Dan saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi, kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya.
03:53Saya kira itu pesan saya.
03:54Data-data dan bukti, adanya kayu gelondongan yang terbawa banjir, menguatkan tindak pidana hilangnya hutan di Sumatera.
04:05Kapolri mengungkap, sudah ada tersangka.
04:08Selengkapnya kita bahas bersama anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia,
04:13dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI Julius Ibrani.
04:17Selamat petang semuanya.
04:18Selamat petang, selamat petang Bang Doli.
04:22Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
04:23Bang Doli, akibat bencana ekologis ini 990 orang meninggal dunia, 222 orang masih dinyatakan hilang.
04:30Bagaimana Anda dari koalisi pemerintah bisa menjawab, bisa meyakinkan publik,
04:33kalau pemerintah serius mengusut dibalik pembalakan liar, dibalik gundulnya hutan Sumatera,
04:39untuk mengusut orang-orang yang harus bertanggung jawab?
04:43Ya, saya kira ini masalah yang sangat serius ya.
04:46Dan seperti yang kita ketahui, sebetulnya kan isu soal pembalakan hutan liar,
04:50penebangan, dan segala macam ini kan sudah lama sebetulnya ya.
04:54Nah, mungkin kita selama ini abai lah, katakan begitu ya.
04:58Negara abai dan kemudian menganggap ini sesuatu yang bukan berakibat jangka pendek gitu.
05:07Nah, tapi begitu terjadi banjir yang begitu dasar seperti ini, baru kita terperangah gitu ya,
05:15bahwa ternyata secara perlahan tapi pasti ya, pembiaran-pembiaran soal penebangan hutan itu berakibat cukup parah.
05:23Nah, saya lihat tentu kami di dalam koalisi pemerintahan memberikan dukungan.
05:29Pertama, kita kan sudah merasa melihat ya, bahwa kita ini saat ini kewalahan.
05:36Pak Presiden saja sudah tiga kali bulak-balik ke sana dan saya kira ini perlu kita apresiasi.
05:41Tapi itu kan menunjukkan bahwa ya harusnya ada program-program lain yang juga bisa terrealisasi,
05:47itu terinterupsi dengan adanya masalah ini.
05:50Nah, saya kira ini pelajaran yang cukup baik ya, buat kita semua untuk tidak mengulangnya lagi.
05:57Nah, untuk itu saya kira pertama sudah tepat, pemerintah harus mencari tahu ya,
06:05penyebab utama atau sumber masalahnya seperti apa gitu.
06:11Dan kemudian kalau tadi misalnya Kapolri sudah menetapkan, sudah menindikasikan ada yang tersangka dan seterusnya ya,
06:19itu harus juga terus diterusuri, bahkan kemudian kalau misalnya pun sudah ditetapkan,
06:27harus ditaritahu juga sampai dan bagaimana mereka itu bisa mendapatkan ke apa namanya,
06:34izin atau katakanlah apa yang dilanggar seterusnya itu.
06:37Itu yang pertama.
06:38Yang kedua adalah tentu tidak bisa selesai sampai sana saja ya, hutan yang tadi hilang misalnya
06:46seater-atera 100 hari per hektare di Sumatera ini, itu kan juga harus dipikirkan bagaimana untuk bisa
06:52ya apa, ditanam ulang, direboisasi.
06:56Ya, karena kalau juga tidak dilakukan, ya percuma saja.
07:00Nah, yang ketiga adalah perlu diingat, ya kejadian ini saya yakin bukan hanya di Sumatera saja.
07:07Kita juga harus cari tahu dan harus antisipasi, ya karena daerah Indonesia ini kan daerah memang yang daerah hutan tropis.
07:14Mungkin di Kalimantan saja lebih bagus-bagus, lebih lebat, di Papua apalagi gitu.
07:18Nah, apakah di sana juga akan, apa namanya, akan bisa, kalau kita tidak alat dari sekarang ya,
07:25mungkin bisa mengulangi hal yang sama kalau kita tidak bisa mengantisipasi dari sekarang.
07:29Oke, abai itu tidak boleh terjadi lagi.
07:31Kalau Mas Julius, sebenarnya bagaimana kita bisa mengurai tindak pidananya,
07:36agar pelakunya tidak hanya nantinya dapat sanksi administratif saja, tapi ya pidana, korbannya nggak main-main.
07:42Ya, jadi gini Cindy, ini bicara kayu gelondongan yang melayang ini,
07:48ini kan bicara di titik yang paling hilir sekali, gitu ya.
07:52Kalau kita mau cuma berdiri pada titik itu saja, maka tidak akan menyelesaikan persoalan penggundulan hutan,
07:58persoalan besar yang lain, itu nggak akan.
08:02Makanya, kami bilang dari awal, kalau ini sudah soal perizinan tambang, ini soal perizinan hutan, ini soal industri,
08:13ini kita bicara level bukan kayu gelondongan yang melayang di air,
08:16kita bicara level satu, kita bicara level paling tinggi, bagaimana bisa 100 hektare per hari itu diizinkan.
08:24Siapa yang ngasih izin? Tentu levelnya bukan level paling kerocok di bawah di lapangan.
08:29Ini harus diselesaikan dengan mekanisme memeriksa juga secara pidana,
08:34dugaan korupsi, dugaan TPPU dari menteri, baik menteri yang sekarang, menteri yang kemarin,
08:41yang kita tahu loh, sempat ada OTT loh di kementerian KLHK sebelum diubah menjadi kementerian LH loh,
08:48dan kehutanan Cindy.
08:49Nah, ujungnya dari mana? Hilang semuanya.
08:51Nah, padahal, kalau kita bisa menilik lebih dalam dari titik hulunya,
08:58maka kita tahu yang belum banjir yang mana, kita bisa mitigasi yang belum banjir yang mana.
09:04Mas itu sebenarnya ini bukan kasus yang rumit, tergantung political will-nya aja?
09:08Sangat mudah, tidak rumit, kita bisa respon kasus-kasus besar lainnya,
09:13kita tahu akarnya dari mana, kebakaran kemarin saja di Jakarta, di kantor Teradron,
09:18kita tahu kok akarnya adalah dari material baterai.
09:21Nah, ini akarnya bukan kayu gelondongan yang melayak, Cindy.
09:24Ini izin siapa? Satu.
09:26Yang kedua, dengan demikian, kita lihat bahwa dari seluruh hutan yang dirambah ini,
09:33artinya nggak terjadi pengawasan.
09:35Kementerian punya Direkturat Jenderal Gakumdu, Cindy, penegakan hukum terbaru.
09:39Nah, ini Direkturatnya ngapain?
09:41Dia punya kewenangan untuk melakukan pengawasan,
09:44dia punya kewenangan untuk melakukan penindakan, dan segala macamnya.
09:48Ini setelah banjir, mereka baru muncul.
09:50Yang kami tahu juga, Gakum ini salah satu yang diincir oleh Kejaksaan Agung kemarin,
09:55pada saat OTT di Kementerian KLHK.
09:57Tapi nggak tahu, nggak jelas sampai di mana.
09:59Nah, makanya jangan sepelekan,
10:01kalau terjadi banjir, kita hanya gimana airnya menyusut,
10:05lalu gimana sampahnya dibuang.
10:07Sekarang tidak lagi berjudul natural disaster atau bencana alam.
10:11Ini sudah berjudul bencana akibat keserakahan dari izin-izin pertambangan,
10:17perhutanan, dan segala macam yang tidak wajar, koruptif.
10:20Dan kami pasti tahu ini bagian dari eksploitasi yang luar biasa.
10:25Jangan diperkecil hanya dengan pidana melihat label yang ada di kayu gelondongan
10:30yang melayang di air sini.
10:31Nggak selesai itu, dia.
10:31Oke.
10:33Bang Doli, katanya jangan sampai cuma kerocok-kerocoknya aja.
10:36Tapi ini persoalan siapa yang ngeluarin izin,
10:38siapa pengawasannya kemarin kemana aja.
10:41DPR akan bisa mendorong sejauh mana agar pemerintah bisa mengusut sampai ke situ?
10:47Iya, tentu saya setuju.
10:48Seperti juga saya katakan tadi,
10:49ini nggak bisa berhenti sampai misalnya nanti ketemu siapa yang jadi tersangka
10:54yang dilakukan oleh Satgas Polisi itu.
10:56Kan mereka juga, apa namanya,
10:59bekerja, katakan melakukan pembalakan, pengontong-ontongan itu kan tentu ada dasarnya.
11:04Kalau yang ilegal, kita cari.
11:07Kok bisa dia melaksanakan itu dengan leluasa secara ilegal?
11:12Berarti di lapangan apa yang terjadi misalnya begitu.
11:15Nah kalau misalnya legal atau dapat izin,
11:17nah kita harus juga tahu kenapa bisa dapat izin,
11:20bisa menebang sampai seluas itu misalnya.
11:22Atau walaupun misalnya dikasihkan izin,
11:26ada apa namanya ya,
11:28apa namanya itu,
11:32kita boleh nebang tapi harus ada relokasi gitu ya.
11:38Nah itu apa yang dilakukan atau tidak misalnya.
11:41Nah itu memang harus panjang,
11:43jadi nggak bisa selesai sampai siapa yang bersangkanya.
11:46Saya setuju mungkin nanti kita akan proses semuanya.
11:50Dan DPR saya kira berkomitmen ya.
11:52Tadi kan beberapa kali juga saya katakan,
11:55sudah kita dengarkan Pak Presiden kita sangat serius untuk mengatasi.
11:59Ini kan menurut saya bagian dari akibat dari serakanomics juga kan.
12:05Pak Prabowo kita mengatakan,
12:06pokoknya kita nggak boleh membiarkan serakanomics.
12:09Nah saya kira ini adalah bagian yang konkret langsung merupakan dampak dari serakanomics itu.
12:16Nah oleh karena itu nanti kita harus cari tahu apa namanya penyebabnya
12:21dan harus diunsur tutas siapa yang bisa yang paling bertanggung jawab terhadap ini.
12:25Dan DPR saya kira mendukung apa upaya yang lakukan oleh pemerintah terhadap melakukan proses itu.
12:32Oke Mas Julius ini kita juga akan menunjukkan grafis dari tim investigasi Harian Kompas.
12:39Hutan yang lenyap di Sumatera selama tiga dekade sekitar hampir 100 hektare per hari
12:46atau lebih dari 100 kali lapangan bola kalau di Harian Kompas ditulisnya.
12:5036.300 hektare luasan hutan hilang per tahun.
12:53Ini angkanya juga nggak main-main Mas Julius.
12:55Siapa yang harus pertama kali dibidik mempertanggung jawabkan
13:00ya agar jangan sampai cuma level petugas lapangan saja.
13:03Siapa yang harus muncul mempertanggung jawabkan itu?
13:06Ini tadi saya bilang Cindy, saya berharap Bang Doli dan Bang-Abang Dewan yang terhormat itu
13:12segera membentuk pansus.
13:14Periksa itu Raja Juli Antoni, periksa itu Siti Nurbaya yang pada masanya terjadi OTT di KLHK,
13:20periksa semua yang terlibat termasuk pemilik-pemilik perizinan-perizinan ini.
13:24Kita tahu Bang, ada izin-izin yang memang legal gitu.
13:28Tetapi mendapatkan izinnya itu ada plus-plusnya.
13:31Ada salam-salamannya, ada fasilitas-fasilitasnya sehingga izin itu dibelikan.
13:35Itu yang pertama.
13:36Yang kedua, ingat Bang, ini kan hutan-hutan yang dimanfaatkan seperti ini.
13:41Ini ada kena macam-macam.
13:43Ada kena pembayarannya lagi, ada kena biaya reklamasi, ada kena reboisasi dan segala macam.
13:49Kalau kita lihat ini dari gambaran berbagai macam drone yang diambil gitu ya.
13:53Ini semuanya gundul dalam waktu yang cukup lama.
13:57Artinya reboisasinya nggak terjadi.
13:59Artinya reklamasinya kalau bekas pertambangan nggak terjadi.
14:02Nah yang luput juga dari perhatian kita, bahwa hutan-hutan ini juga ada pertambangan ya bukan cuma kayu digundulkan juga.
14:08Maka periksa juga itu bahlil.
14:09Periksa juga siapa Menteri Pertambangan SDM sebelumnya.
14:12Jadi level-levelnya itu betul-betul level kebijakan yang akan berdampak besar.
14:18Jadi bukan hanya level teknis, gayu gelondongan itu labelnya siapa, namanya siapa.
14:25Itu nggak akan menyelesaikan masalah.
14:26Kami pastikan tidak akan menyelesaikan masalah itu.
14:28Pengalaman kami waktu kebakaran hutan di 2014-2015 terjadi.
14:33Itu bukan soal di hutan itu ada pelangnya siapa ya.
14:36Oh perusahaan ini bertanggung jawab.
14:37Tidak. Tapi bagaimana mekanisme ekspansi itu ternyata penuh dengan korupsi, TPPU, dan segala macamnya.
14:47Dan pembakaran itu adalah bagian dari kesepakatan dengan pejabat agar ekspansinya lebih cepat, lebih murah.
14:53Nah ternyata di situ akarnya.
14:55Nah ini yang harus didorong oleh PR melalui PASUS.
14:59Nah berarti kan tadi Menteri LH sekarang, Menteri Kehutana sekarang, Menteri yang sebelumnya juga, termasuk Menteri SDM sekarang yang juga sebelumnya.
15:06Dari Golkar, Bang Goli, political will-nya seberapa kuat untuk mengusut orang-orang itu yang disebutkan oleh Mas Julius?
15:14Ya tentu kita kan tidak bisa menyebut orang per orang ya.
15:18Nanti kita akan dorong ya, kalau kemudian fungsi pengawasan DPR itu, nah kalau ini levelnya kebijakan, kebijakan di level mana?
15:28Ya kemudian juga di kementerian mana?
15:30Ya kan? Nah ini kan tadi kita bicara hutan ya.
15:33Nah tentu kalau misalnya sampai pada, apa namanya, berkembang pada, apa namanya, level kebijakan tertentu, ya itu nanti kita serahkan semua dalam proses yang berikutnya.
15:44Oke, Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR fraksi Partai Golkar dan Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Komas Petang.
Jadilah yang pertama berkomentar