KOMPAS.TV - Fraksi Golkar MPR RI mendorong lahirnya regulasi khusus terkait obligasi daerah untuk mempercepat pembangunan di berbagai wilayah.
Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menilai aturan yang berlaku saat ini, termasuk regulasi Kementerian Keuangan, belum memberikan insentif memadai bagi investor untuk menanamkan modal pada obligasi daerah.
Fraksi Golkar kini menggelar rangkaian sarasehan di berbagai daerah untuk menyerap aspirasi gubernur, bupati, wali kota, hingga akademisi.
Sementara itu, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa obligasi daerah dapat menjadi instrumen redistribusi keuangan yang penting. Mekeng berharap hadirnya dukungan lintas fraksi serta Presiden Prabowo agar percepatan pembangunan daerah bisa terwujud.
#golkar #mpr #saserahan
Baca Juga Pengakuan Sopir SPPG Tabrak Siswa SD di Cilincing: Hendak Parkir, Tiba-Tiba Mobil Ngegas di https://www.kompas.tv/nasional/636819/pengakuan-sopir-sppg-tabrak-siswa-sd-di-cilincing-hendak-parkir-tiba-tiba-mobil-ngegas
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/636820/golkar-gelar-sarasehan-nasional-soroti-lambatnya-regulasi-obligasi-daerah-sapa-siang
00:00Saudara, fraksi Golkar MPR RI mendorong terbentuknya regulasi obligasi daerah untuk percepatan pembangunan di daerah.
00:08Hal itu ditanggapi Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang menyatakan obligasi daerah berfungsi sebagai instrumen redistribusi keuangan.
00:20Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melkias Markus Mekeng, dalam Sarasehan Nasional Rabu 10 Desember 2025,
00:27memenegaskan pentingnya penyusunan undang-undang khusus obligasi daerah sebagai upaya membuka alternatif pembiayaan pembangunan serta instrumen investasi publik.
00:36Menurut Mekeng, regulasi yang ada saat ini, seperti aturan Kementerian Keuangan,
00:40belum memberikan insentif cukup bagi investor untuk menanamkan modalnya pada obligasi daerah.
00:46Karena itu, Fraksi Golkar melakukan rangkaian Sarasehan di berbagai daerah untuk menyerap aspirasi gubernur, bupati, wari kota, serta akademisi.
00:53Ia pun berharap ada dukungan lintas Fraksi dan dari Presiden Prabowo,
00:57agar pemerintah pusat dapat membantu percepatan pembangunan daerah.
01:01Menurutnya, skema serupa dapat dilakukan Indonesia melalui mekanisme obligasi daerah,
01:06sehingga masyarakat bisa berinvestasi membangun kampung halaman.
01:09Dalam keadaan kita melakukan ini, dalam rangka ingin persiapkan sebuah undang-undang obligasi daerah
01:16yang menjadi pegangan bagi para stakeholder untuk katakan investor ingin membeli obligasi.
01:25Selama ini memang sudah ada aturan-aturan yang ada,
01:28peraturan nanti keuangan, peraturan menjaga,
01:30tapi itu tidak membuat insentif bagi investor untuk menanamkan uangnya di obligasi daerah.
01:35Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi menekankan pentingnya optimalisasi dana
01:41bagi hasil pajak sebagai fondasi pemerataan pembangunan.
01:45Menurutnya, obligasi daerah berfungsi sebagai instrumen redistribusi keuangan
01:49agar daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih dapat ikut mendorong pembangunan di wilayah lain.
01:54Harapan saya sebagai Gubernur, optimalisasi dana bagi hasil pajaknya terus dioptimalkan.
02:02Dan kemudian dari optimalisasi dana bagi hasil pajak ini adalah struktur birokrasinya diefektifkan,
02:09sehingga belanja publiknya menjadi makin tinggi.
02:12Yang berikutnya adalah obligasi daerah dipahami oleh saya adalah redistribusi keuangan,
02:17yaitu keuangan yang berusaha pada sebuah titik kemudian terdistribusi ke daerah-daerah
02:23melalui obligasi daerah.
02:26Didi Mulyadi menambahkan kombinasi dana bagi hasil pajak dan obligasi daerah
02:30dapat membuka ruang lebih luas bagi masyarakat maupun pelaku usaha
02:34yang telah mapan untuk berinvestasi di daerah asalnya.
Jadilah yang pertama berkomentar