Skip to playerSkip to main content
Solidaritas luar biasa ditunjukkan oleh masyarakat untuk rakyat Sumatra dan Aceh. Kreator konten Ferry Irwandi berhasil menggalang donasi fantastis Rp 10,3 miliar dan langsung bergerak ke Aceh Tamiang dan Langkat.
Namun, upaya ini justru memicu polemik: Anggota DPR Endipat Wijaya sempat menyindir relawan Ferry Irwandi yang dianggap lebih viral daripada kerja besar negara.

Sementara itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengatakan bahwa siapapun yang mengumpulkan donasi itu sebaiknya mengajukan izin kepada pemerintah terlebih dahulu. Haka Sumatra juga secara terang-terangan mengungkapkan bahwa bantuan warga dari Jakarta gagal diberangkatkan karena maskapai nasional memprioritaskan penerbangan bantuan pemerintah. Simak informasi selengkapnya di VOI.id.

#banjirbandang #banjirsumatra #ferryirwandi
Transcript
00:00Di tengah bencana banjir Sumatera yang disebabkan oleh kegagalan kebijakan hutan,
00:04negara seolah menunjukkan rasa cemburu terhadap aksi solidaritas warga.
00:09Bantuan publik yang berhasil menggalang miliaran rupiah justru dihambat birokrasi
00:14demi memprioritaskan citra bantuan pemerintah.
00:17Simak informasi selengkapnya di FOI hari ini.
00:30Hingga Rabu 10 Desember 2025, krisis di Sumatera telah mencatat 967 korban meninggal,
00:395.000 orang luka, dan lebih dari 850.000 orang mengungsi.
00:44Kerusakan infrastruktur lumpuh dengan 498 jembatan dan 584 sekolah rusak.
00:51Solidaritas luar biasa ditunjukkan oleh publik.
00:54Kreator konten Ferry Irwandi berhasil menggalang donasi fantastis 10,3 miliar rupiah
01:00dan langsung bergerak ke Aceh Tamiang dan Langka.
01:03Namun, upaya ini justru memicu polemik.
01:06Anggota DPR Ndipat Wijaya menyindir relawan Ferry Irwandi
01:10yang dianggap lebih viral daripada kerja besar negara.
01:13Ndipat, meskipun mengklaim hanya mengkritik Komdigi,
01:16memicu persepsi publik bahwa pemerintah sirik terhadap efektivitas bantuan non-pemerintah.
01:21Sementara, Haka Sumatera secara terang-terangan mengungkapkan bahwa bantuan warga dari Jakarta
01:26gagal diberangkatkan karena maskapai nasional memprioritaskan penerbangan bantuan pemerintah.
01:32Selain itu, dia mengatakan bahwa biaya kargo melonjak berkali-kali lipat.
01:36Warga yang menolong sesama diabaikan, aturan lebih diutamakan daripada manusia.
01:40Ruang-ruang kemanusiaan menjadi sempit karena prioritas birokrasi menutup jalan bagi aksi nyata, kata Haka Sumatera.
01:47Tuduhan ini diperkuat prosedur yang mengharuskan kargo bantuan hanya bisa diterima oleh pemerintah daerah.
01:53Seolah menempatkan solidaritas warga sebagai opsional atau gangguan yang harus diatur oleh birokrasi,
02:00bukan sebagai manifestasi kemanusiaan utama.
02:03Di sisi lain, warga terisolasi menderita.
02:0698 kampung di Aceh Tengah terputus total, warga terpaksa minum air dari sawah dan kelaparan berhari-hari.
02:13Di tengah krisis ini, masyarakat Gayo bahkan memohon bantuan langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim.
02:19Ketiadaan air bersih dan pangan memicu penjarahan di Sibolga.
02:23Diperitakan bahwa warga sumber terpaksa menggotong anggota keluarga yang terluka
02:27melalui lumpur setinggi dada untuk mendapat pertolongan medis karena lambatnya respons.
02:33Polemik diperparah oleh pernyataan kontroversial yang dinilai meremehkan penderitaan.
02:39Gubernur Sumut Bobina Sution disorot tajam karena membagikan bantuan dengan metode melempar dari helikopter
02:45yang menyebabkan bantuan rusak berserakan dan tidak layak konsumsi.
02:49Kepala BNPB Suharyanto sempat menyebut situasi mencekam hanya bersiliwuran di media sosial,
02:55memicu kritik.
02:55Masalah bantuan diperburuk oleh eksploitasi di lapangan,
02:59di mana layanan gratis Starlink milik Elon Musk diduga dipungut biaya 20 ribu rupiah oleh Oknum.
03:05Mas sendiri harus menegaskan bahwa Starlink selalu gratis untuk korban bencana.
03:09Meskipun korban tewas hampir seribu jiwa,
03:12pemerintah pusat menolak menetapkan status bencana nasional dan menolak bantuan asing.
03:18Mensesnek Prasetyo Hadi dan Menlu Sugiono bersikuku Indonesia masih sanggup.
03:23Pemerintah mengklaim akan mengucurkan dana sebesar 500 miliar rupiah
03:27dengan alokasi bantuan 4 miliar per kabupaten atau kota.
03:31Sikap ini didukung alokasi dana yang disiapkan, namun dananya dinilai kurang.
03:36Ekonomi Mayudistira mengkritik alokasi tambahan bantuan 4 miliar rupiah per kabupaten atau kota
03:42yang diberikan Presiden Prabowo sebagai sangat kecil,
03:46hanya cukup ngasih makan doang dan tidak memadai untuk rehabilitasi infrastruktur.
03:51Bima menilai pemerintah lebih mementingkan citra nasional daripada kebutuhan mendesak korban.
03:56Mengapa pemerintah mempertahankan sikap kapasitas nasional memadai dan menolak bantuan asing?
04:02Sementara, bukti lapangan menunjukkan kolapsnya peranata kehidupan,
04:05kesulitan akses logistik dan hambatan, birokrasi terhadap bantuan warga?
04:10Ya, jadi memang tentunya bencana yang terjadi di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara ini
04:19kalau menurut saya dari skalanya itu cukup besar ya.
04:22Dan kalau Gubernur Aceh sampai dibilang seperti tsunami dua dan mayat yang korban jiwanya 800-an,
04:31mungkin sudah seribu ya, dan yang hilang dan sebagainya.
04:35Jembatan, semua rumah, habis ada berapa desa hilang.
04:38Nah, memang tentunya ini perlu biaya besar, pasti.
04:42Nah, tentunya masyarakat itu kan nggak bisa berhenti dengan menunggu.
04:48Apalagi tentunya pemerintah daerah juga punya keterbatasan fiskal ya.
04:53Nah, apalagi pada saat Presa 1 2025 ada pemangkasan anggaran ya,
05:00yang memang juga terkait dengan bagaimana Dinas Sosial, Kementerian Sosial dengan BNPB-nya dan sebagainya.
05:07Nah, tentunya masyarakat itu kan biasanya sangat spontanitas dan itu yang terjadi sehingga terkumpul uang sehingga bisa disalurkan.
05:19Nah, menurut saya kalau kita mengacu pada teori hukum, tujuan hukum, tujuan hukum itu kan harus memberikan tiga hal.
05:29Satu, pemanfaatan.
05:31Dua, keadilan.
05:32Ketiga, kepastian hukum.
05:34Nah, saluran yang disampaikan masyarakat itu kan tentunya untuk menjawab tiga hal ini.
05:40Pemanfaatan, dia kan nggak mungkin masyarakat berhenti untuk kuasa dulu, tidak mendapatkan asupan.
05:49Tidak mungkin.
05:50Nah, keadilan.
05:51Artinya mereka pun masyarakat Indonesia yang harus mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
05:56Kepastian hukum bahwa mereka juga adalah masyarakat kita yang harus mendapatkan pelayanan publik.
06:01Jadi, menurut saya egonya saja kenapa dia menganggap itu sebagai bagian yang perlu dihalangi.
06:08Ya, itu karena mereka, karena pemerintah egonya saja yang menganggap bahwa ini kan tugasnya pemerintah.
06:14Betul tugas pemerintah.
06:16Tapi kalau memang tidak cepat untuk memberikan tiga hal tersebut, maka masyarakat juga kan kasihan dan memberikan respon cepat.
06:24Dan akhirnya harusnya ini disalurkan.
06:27Dan kembali, tinggal nanti pemerintah melanjutkan saja supaya ada keberlangsungan, keberlanjutan bantuan ini.
06:35Jadi, siapapun yang mau membantu, silakan.
06:38Asal tadi, masyarakat yang terdampak, yang menjadi korban itu mendapatkan pemanfaatan, mendapatkan keadilan, kepastiannya.
06:46Kalau pemerintah mau memberikan, sudah menyediakan, lanjutkan saja.
06:51Biar bantuan ini akan berkelanjutan.
06:54Karena dipastikan, ini kan bukan persoalan bantuan yang hanya mungkin satu bulan, dua bulan.
07:00Ini mungkin akan berlanjut lebih lama, karena dampaknya sangat besar gitu ya.
07:05Baik nanti dari sisi infrastruktur, bagaimana juga dari, apa namanya, mata pencaharian mereka.
07:12Sawah hilang, ya kan.
07:15Aset mereka hilang.
07:16Terus, apa yang memang harus dilakukan, ya harus memastikan mereka bisa mendapat rehabilitasi,
07:23sehingga mereka bisa kembali normal.
07:24Nah, ini butuh biaya besar, ya.
07:26Di tengah desakan walhi untuk mencabut izin perusahaan,
07:30haruskah penetapan status pencana nasional ini didasarkan pada jumlah korban,
07:34ataukah pada gengsi dan citra negara?
07:36Terima kasih telah menonton!
Be the first to comment
Add your comment

Recommended