Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
JAKARTA, KOMPAS.TV - Fungsi anggaran DPR adalah membahas, menyetujui, atau menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden.

DPR juga memiliki tugas terkait anggaran, seperti memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara dan perjanjian yang berdampak luas bagi keuangan negara, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Akhmad Akbar Susamto, mengapresiasi pelaksanaan tugas fungsi anggaran yang dilakukan DPR.

Salah satu yang harus diapresiasi adalah kinerja DPR yang tidak pernah mengulur waktu dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan anggaran.

Untuk melaksanakan fungsi anggaran secara efektif, DPR membentuk Badan Anggaran.
Alat kelengkapan ini bertugas membahas alokasi anggaran yang telah diputuskan oleh komisi.
Selain menyetujui, DPR juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan digunakan secara tepat sasaran.

#dpr #fungsianggaran



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/636204/begini-cara-dpr-kawal-apbn-yang-diajukan-presiden-agar-tepat-sasaran-core-beri-pujian-tinggi
Transkrip
00:00Fungsi Anggaran DPR adalah membahas, menyetujui atau menolak kerancangan Undang-Undang atau RUU
00:13tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang diajukan oleh Presiden.
00:18BPR juga memiliki tugas terkait anggaran, seperti memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara
00:33dan perjanjian yang berdampak luas bagi keuangan negara, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK.
00:48Fungsi utama Anggaran DPR antara lain
00:59Membahas dan menyetujui RUU APBN
01:03Fungsi ini memungkinkan DPR untuk mengkaji dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan APBN yang diajukan pemerintah.
01:13Tujuannya adalah memastikan anggaran negara dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan rakyat.
01:28Memperhatikan pertimbangan DPD
01:30DPR juga wajib memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD
01:37mengenai RUU APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama.
01:43Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK
01:53DPR memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
02:01yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
02:05Memberikan persetujuan atas pemindah tanganan aset dan perjanjian
02:17DPR harus memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara
02:22maupun perjanjian yang memiliki dampak luas bagi kehidupan rakyat dan beban keuangan negara.
02:28Ekonom dari Center of Reform on Economics, Ahmad Akbar Susamto,
02:41mengapresiasi pelaksanaan tugas fungsi anggaran yang dilakukan DPR.
02:45Salah satu yang harus diapresiasi adalah kinerja DPR yang tidak pernah mengelur waktu
02:56dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan anggaran.
03:00Tapi terlepas dari itu saya kira saya juga mengapresiasi lah pelaksanaan tugas DPR ini
03:09bahwa secara umum pembahasan mereka itu cukup tepat waktu misalnya gitu ya.
03:15Tepat waktu dalam artian bahwa nggak molor-molor, nggak terbang banyak.
03:20Kenapa saya katakan yang terakhir ini?
03:21Pak cepat waktu itu bukannya malah jelek.
03:23Enggak, saya katakan ini paling nggak pengalaman dari Amerika Serikat kan.
03:25Kasus negara lain ya di Amerika Serikat dimana kemudian ada deadlock antara pemerintah dan DPRnya
03:30sampai kemudian anggarannya harus menggunakan anggaran tahun lalu misalnya
03:33atau sampai harus menjadi saat government shutdown gitu.
03:35Saya kira kita nggak sampai ke situ. Alhamdulillah.
03:37Saya kira di situ itu kita masih bagus.
03:39Artinya kita masih menggunakan sudut pandang yang berbeda
03:42yang kemudian tidak berdampak pada berhentinya peran melintah.
03:47Tetapi pada waktu yang sama juga kita berharap bahwa ada peran yang lebih kritis
03:50di dalam penyiapan anggaran itu.
04:00Untuk melaksanakan fungsi anggaran secara efektif, DPR membentuk badan anggaran.
04:06Alat kelengkapan ini bertugas untuk membahas alokasi anggaran yang telah diputuskan oleh komisi.
04:12Selain menyetujui, DPR juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN
04:29agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan digunakan secara tepat sasaran.
04:35Tim Liputan, Kompas TV
04:58Tim Liputan, Kompas TV
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan

Kepala BNPB Sebut Pemulihan Pasca Bencana Sumatra Butuh Rp51,82 T
Suaradotcom
8 jam yang lalu
Profil Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Ditunjuk Jadi Satgas Percepatan Perbaikan Sumatera
Suaradotcom
9 jam yang lalu
Tak Cuma Hujan, Ini Faktor Lain di Balik Banjir dan Longsor
Suaradotcom
9 jam yang lalu
Bacaan Alkitab - Ketaatan mendatangkan berkat
Ceresa Metana
1 minggu yang lalu
Laba-laba pemburu atau laba-laba kepiting raksasa / Huntsman spider
Ceresa Metana
3 minggu yang lalu
Inflasi Kembali Mengancam, The Fed Urung Turunkan Suku Bunga?
SINDOnews
10 bulan yang lalu
Kompetisi Masak Galang 1,6 Miliar Rupiah untuk Bank Makanan
SINDOnews
10 bulan yang lalu
Mengenal Jet Tempur SU-34 Rusia yang Lolos Dari Serangan 3 Rudal Patriot AS
SINDOnews
1 tahun yang lalu
Tangis Warga Banda Aceh Alami Krisis Elpiji Usai Banjir: Antre Berjam-Jam tapi Pulang Kosong
KompasTV
23 menit yang lalu
Bonjowi Kritik KPU: Private Jet Bisa, Verifikasi Faktual Ijazah Kok Tidak?
KompasTV
1 jam yang lalu
6Jet Tempur JF-17 Thunder milik AU Pakistan Kawal Kedatangan Presiden Prabowo
KompasTV
1 jam yang lalu
Kemendiktisaintek Siapkan Pembebasan UKT Mahasiswa Terdampak Banjir Bandang Aceh, Sumut, Sumbar
KompasTV
1 jam yang lalu
Bonatua Ingin Pastikan Ijazah Jokowi Tidak Termasuk Informasi Publik yang Ditutup-tutupi
KompasTV
2 jam yang lalu
Berusaha Kuat! Pemilik Kios di Pasar Kuala Simpang Aceh Tamiang Tahan Tangis: Tidak Naikkan Harga
KompasTV
2 jam yang lalu
Canda Purbaya Batuk saat Bahas Bea Keluar Emas: Produsen Mengutuk Saya
KompasTV
3 jam yang lalu
Usut Pembalakan Hutan Sumatera: Kemenhut Identifikasi 12 Subyek Hukum, KLH Panggil 8 Perusahaan
KompasTV
3 jam yang lalu
[FULL] Deret Fakta Banjir dan Rusaknya Hutan Sumatera: Sejumlah Pejabat Disorot, Ulah Siapa?
KompasTV
3 jam yang lalu
Segini Harta Bupati Aceh Selatan Mirwan, yang Tinggalkan Warga Umrah saat Banjir
KompasTV
3 jam yang lalu
Bupati Aceh Selatan Pergi Umrah saat Bencana, Terancam Kena Sanksi Kemendagri? | BERUT
KompasTV
3 jam yang lalu
Detik-Detik Truk Terguling di Purbalingga, Hampir Timpa Motor Penjual Balon | BERUT
KompasTV
3 jam yang lalu
Ngeri! Kebakaran di Sumba Barat, 28 Rumah Adat Hangus Dilalap Si Jago Merah | BERUT
KompasTV
4 jam yang lalu
Dramatis! Detik-Detik Pria Diselamatkan dari Mobil Diterjang Banjir di Brasil | BERUT
KompasTV
4 jam yang lalu
Tangis Bahagia Warga Tapanuli Tengah Sambut Heli Pembawa Bantuan: 14 Hari Terisolasi! | SAPA MALAM
KompasTV
4 jam yang lalu
Menkeu Soal Anggaran Bantuan Bencana Aceh-Sumatera: Kita Sisir Dana Rapat Gak Jelas!
KompasTV
4 jam yang lalu
Gerindra Dorong Pemerintah agar Data Penyandang Disabilitas di Indonesia Harus Jelas
KompasTV
5 jam yang lalu