Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji akan mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 20 perusahaan. Namun, pencabutan izin tersebut menunggu persetujuan Presiden Prabowo.

Raja Juli menyebut 20 perusahaan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak.

Meski begitu, politikus PSI ini enggan membebarkan perusahaan mana yang dimaksud, karena harus seizin Presiden Prabowo.

Raja Juli juga mengungkap ada indikasi pelanggaran hukum 12 perusahaan di Sumut yang diduga berkontribusi menyebabkan banjir.

Ia memastikan penegakan hukum terhadap 12 perusahaan itu segera dilakukan.

Baca Juga Listrik Sumut Hampir Pulih, PLN All Out Hidupkan Kembali Listrik Sibolga dan Tapanuli Tengah di https://www.kompas.tv/advertorial/635718/listrik-sumut-hampir-pulih-pln-all-out-hidupkan-kembali-listrik-sibolga-dan-tapanuli-tengah

#pengelolaanhutan #bencanasumatera #menhut #rajajuli


Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/635719/menhut-raja-juli-janji-akan-cabut-izin-pengelolaan-hutan-20-perusahaan-nakal-sapa-pagi
Transkrip
00:00Intro
00:00Saya Adi Stilarasati masih memanian di dalam Sapa Indonesia pagi
00:07Saudara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji
00:10akan mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 20 perusahaan
00:14namun pencabutan izin tersebut menunggu persetujuan Presiden Prabowo
00:19Raja Juli menyebut 20 perusahaan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia
00:26termasuk di 3 provinsi terdampak
00:28meski begitu politisi PSI ini enggan membeberkan perusahaan mana yang dimaksud
00:35karena harus seizin Presiden Prabowo
00:37Raja Juli juga mengungkap ada indikasi pelanggaran hukum
00:4112 perusahaan di Sumatera Utara yang diduga berkontribusi menyebabkan banjir
00:47ia memastikan penegakan hukum terhadap 12 perusahaan itu segera dilakukan
00:53Kami Kementerian Kehutanan setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden
01:02akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk
01:08lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak
01:16nama perusahaannya luasan persisnya saya tidak bisa laporkan pada saat ini
01:20karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu
01:25soal PLTA Batang Toru segala macam tadi saya sudah katakan
01:28Pak Rajiv kami sudah mengidentifikasi
01:31saya tidak bisa sampaikan di forum ini apa saja
01:33tapi sudah ada lebih kurang 12 subjek hukum perusahaan
01:37yang teridentifikasi, terduga, diduga melakukan pelanggaran
01:43dan hari ini dari kemarin sebenarnya
01:45pol hukum kami sudah ada di lapangan
01:48dan saya kira 1-2 hari ini akan ada hasil yang bisa kita rilis
01:51kepada publik dan juga kepada Komisi 4 tentunya
01:54selamat menikmati
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan