Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 3 jam yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kunjungan 130 kepala desa dan lurah terpilih peserta Peacemaker Justice Award 2025 dari seluruh Indonesia.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian penghargaan sekaligus bentuk apresiasi atas dedikasi mereka sebagai juru damai di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sobandi menekankan pentingnya peran peacemaker atau "hakim perdamaian desa" ini dalam mewujudkan akses keadilan yang lebih cepat dan humanis.

Sobandi membandingkan lamanya proses penyelesaian perkara di lembaga peradilan dengan efektivitas penyelesaian masalah di tingkat desa melalui mediasi.

Sobandi bilang penanganan perkara di tingkat pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri hingga kasasi di MA bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan setahun lebih untuk daerah tertentu yang jauh dari akses pengadilan.

Sobandi berharap juru damai ini dapat menciptakan win-win solution dalam setiap perselisihan.

Sementara itu, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum, Constantinus Kristomo menjelaskan, kunjungan ke MA merupakan salah satu rangkaian kegiatan Peacemaker Award 2025 yang telah dimulai sejak bulan Juni, yang bertujuan mengenalkan peacemaker pada lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Kegiatan kunjungan ke Mahkamah Agung ini mencakup tur Museum Peradilan, yang diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Mahkamah Agung, BPHN, pemerintah daerah dan kepala desa, lurah demi terwujudnya akses keadilan yang lebih merata dan humanis di seluruh Indonesia.



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/634434/ma-terima-kunjungan-peserta-peacemaker-justice-award-2025-dari-seluruh-indonesia-ma-news
Transkrip
00:00Intro
00:00Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
00:17Makam Agung Republik Indonesia menerima kunjungan 130 kepala desa dan lurah terpilih
00:25Peserta Peacemaker Justice Award 2025 dari seluruh Indonesia
00:29Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian penghargaan sekaligus bentuk apresiasi
00:34atas dedikasi mereka sebagai juru damai di tingkat desa
00:38Dalam sambutannya, Kepala Badan Urusan Administrasi Makam Agung
00:42Sobandi menekankan pentingnya peran Peacemaker atau Hakim Pernamaian Desa ini
00:46dalam mewujudkan akses keadilan yang lebih cepat dan humanis
00:50Sobandi membandingkan lamanya proses penyelesaian perkara di lembaga peradilan
00:55dengan efektivitas penyelesaian masalah di tingkat desa melalui mediasi
00:59Sobandi bilang penanganan perkara di tingkat pengadilan
01:02mulai dari pengadilan negeri hingga kasasi di MA bisa memakan waktu berbulan-bulan
01:07bahkan setahun lebih untuk daerah tertentu yang jauh dari akses pengadilan
01:11Sobandi berharap juru damai ini dapat menciptakan win-win solution dalam setiap perselisihan
01:16itu paling lama 5 bulan, paling cepat bahkan jadinya
01:20kemudian nanti masuk ke kasasi, kasasi itu 250 hari kerja baru selesai putusan itu
01:28jadi penanganan perkara itulah yang bisa saya gambarkan kepada Bapak Ibu sekalian
01:33tetapi dengan peran Bapak Ibu sekalian sebagai peacemaker, sebagai NPL, sebagai hakim perdamaian desa atau juru damai di desa
01:43itu yang tadi berlama-lama, yang tadi bertahun-tahun itu bisa selesai dalam hitungan jam, dalam hitungan hari
01:51paling lama sebulan
01:52Sementara itu Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional
02:02Kementerian Hukum Konstantinus Kristomo menjelaskan kunjungan KMA merupakan salah satu rangkaian kegiatan Peacemaker Justice Award 2025
02:10yang telah dimulai sejak bulan Juni yang bertujuan mengenalkan peacemaker pada lembaga peradilan tertinggi di Indonesia
02:18Dan hari ini kita bawa ke sini dalam rangka mengenalkan mereka kepada Mahkamah Agung
02:25karena bagaimanapun para kade tulah ini juga dilatih oleh Mahkamah Agung sebagai juru damai
02:34jadi mereka kita ajak ke sini untuk kenal lebih dekat dengan Mahkamah Agung
02:40Kegiatan kunjungan ke Mahkamah Agung ini mencakup tur museum peradilan
02:45yang diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Mahkamah Agung, BPHN, Pemerintah Daerah, dan Kepala Desa, Lurah
02:52demi terwujudnya akses keadilan yang lebih merata dan humanis di seluruh Indonesia
02:57terwujudnya
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan