- 11 jam yang lalu
- #morowali
- #bandaraimip
- #jokowi
- #menhansjafrie
KOMPAS.TV - Walau Menhan Sjafrie Sjamsoeddin tidak menyebut secara spesifik nama Bandara IMIP dan Jokowi saat meninjau fasilitas penerbangan di kawasan pertambangan Morowali, namun belakangan nama Jokowi ikut terseret di tengah polemik keberadaan Bandara IMIP karena bandara tersebut tanpa pengawasan Bea Cukai.
Kita bahas bersama Ketua DPP PSI, Faldo Maldini dan juga Analis Politik, Yunarto Wijaya.
Baca Juga Penampakan Banjir Rendam Jalan Trans-Sulawesi dan Permukiman di Morowali Utara Sulawesi Tengah di https://www.kompas.tv/regional/584548/penampakan-banjir-rendam-jalan-trans-sulawesi-dan-permukiman-di-morowali-utara-sulawesi-tengah
#morowali #bandaraimip #jokowi #menhansjafrie
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/634419/jokowi-terseret-polemik-bandara-imip-morowali-faldo-singgung-pemilu-2024-yunarto-beri-saran
Kita bahas bersama Ketua DPP PSI, Faldo Maldini dan juga Analis Politik, Yunarto Wijaya.
Baca Juga Penampakan Banjir Rendam Jalan Trans-Sulawesi dan Permukiman di Morowali Utara Sulawesi Tengah di https://www.kompas.tv/regional/584548/penampakan-banjir-rendam-jalan-trans-sulawesi-dan-permukiman-di-morowali-utara-sulawesi-tengah
#morowali #bandaraimip #jokowi #menhansjafrie
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/634419/jokowi-terseret-polemik-bandara-imip-morowali-faldo-singgung-pemilu-2024-yunarto-beri-saran
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Nama mantan Presiden Jokowi yang ikut disebut-sebut akhirnya buka suara.
00:04Jokowi membantah tudingan jika bandara khusus INIP diresmikan olehnya saat menjabat.
00:10Menurutnya, bandara INIP tidak berada di bawah pemerintah karena mengantongi status khusus.
00:18Mantan wali kota Solo ini menegaskan,
00:20ia hanya meresmikan satu bandara di Morowali,
00:23yaitu Bandara Maleo pada Desember 2018 silam.
00:26Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, enggak pernah.
00:36Saya, seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali,
00:44itu yang membangun pemerintah.
00:47Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta.
00:51Ya semuanya kan hal yang enggak baik kan ditariknya ke saya.
00:56Merespon soal belum adanya petugas biaya cukai yang ditempatkan secara permanen di Bandara IMIP Morowali,
01:04Menteri Keuangan Purbaya menyebut,
01:06ia akan segera mengirimkan petugas biaya cukai jika ada permintaan atau penugasan resmi.
01:15Keberadaan biaya cukai di lokasi vital seperti Bandara IMIP adalah penting untuk mencegah dan mengurangi segala bentuk pelanggaran,
01:22seperti bebasnya orang dan barang keluar masuk tanpa pemeriksaan.
01:28Mau kirim biaya cukai ke Bandara IMIP, kapan permintaannya Pak?
01:31Sesuai permintaan, begitu ditugaskan kita taruh di sana.
01:33Sementara itu, menyangkut tindakan tegas soal keberadaan Bandara IMIP tanpa bea cukai dan imigrasi,
01:42Menteri ESDM Bahli Lahadalia mengaku kementeriannya tidak memiliki wewenang menginvestigasi keberadaan Bandara.
01:49Meski begitu, Kementerian ESDM menantikan laporan tim Satgas PKH soal ada tidaknya aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.
01:58Di Bandara itu kan ada Kementerian Teknis yang mengaturnya.
02:04Kalau kami di bidang pertambangannya, Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya.
02:11Tapi dalam pengamanan obyek yang ada di Bandara itu merupakan kewenangan daripada Menteri Teknis.
02:18Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri ESDM adalah tegakkan aturan.
02:25Jangan pandang bulu karena tidak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar.
02:37Sorotan terhadap Bandara IMIP mencuat setelah Menhan Syafri Samsudin menyampaikan kritik
02:42ketika meninjau fasilitas penerbangan di kawasan pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah 20 November lalu.
02:49Saat itu Syafri menghadiri latihan terintegrasi TNI dan instansi terkait.
02:54Ia menyebut keberadaan Bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali
03:00yang berpotensi memunculkan kerawanan bagi kedaulatan ekonomi Indonesia.
03:05Tim Liputan Kompas TV
03:07Walau Menhan Syafri Samsudin tidak menyebut secara spesifik nama Bandara IMIP dan Jokowi
03:19saat meninjau fasilitas penerbangan di kawasan pertambangan Morowali.
03:23Namun belakangan nama Jokowi ikut terseret di tengah polemik keberadaan Bandara IMIP
03:27karena bandara tersebut tanpa pengawasan beacukai.
03:31Kita bahas bersama Ketua DPP PSI, Valdo Maldini, dan juga Analis Politik, Yunarto Wijaya.
03:37Bapak-bapak, selamat petang semua.
03:39Selamat petang.
03:39Selamat seterang, Mas.
03:41Baik, saya ingin ke Bum Faldo, terlebih dahulu Bum Faldo,
03:44kalau nama Pak Jokowi tidak disebut memang oleh Menhan Syafri Samsudin pada saat di Morowali.
03:50Lalu kalau sekarang nama Pak Jokowi ditarik-tarik,
03:52apakah karena pembangunan kawasan Morowali itu dibangun di saat era Presiden Jokowi?
03:56Iya, memang yang menarik adalah terkait isu IMIP ini adalah bahwa itu merupakan kawasan terbesar di Asia Tenggara, Mas,
04:06yang menyerap banyak dan bisa sampai ratusan ribu tenaga kerja lokal
04:11dan sekarang kan menjadi pusat hilirisasi nipal nasional.
04:15Jadi ini memang sesuatu yang sangat produktif sebenarnya.
04:19Dan masalah operasional di perusahaannya itu kan memang domain perusahaan dan pemda sebenarnya, bukan presiden.
04:26Nah, waktu itu memang ketika itu dibangun, semuanya ada aturannya, Mas.
04:31Ada undang-undangnya juga. Undang-undang nomor 9, kalau nggak salah, tahun 2009, kalau saya nggak salah waktu itu.
04:38Jadi memang bicara soal banyaknya tuduhan yang ditujukan ke Pak Jokowi,
04:46ya itu memang model-model nyari kambing-kambing hitam,
04:51menyalah-nyalahkan keadaan ini kan memang paling empuk itu menyalahkan Pak Jokowi.
04:55Tapi saya melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi juga bukan playing victim, Mas, Dipo.
05:00Karena ini juga menunjukkan bahwa beliau punya kepemimpinan juga,
05:05terlebih dalam periode sebelumnya beliau membangun.
05:08Misalnya itu kan bukan curhat sebenarnya, bukan pembelaan diri juga gitu.
05:12Itu pernyataan seorang pemimpin yang punya tanggung jawab, yang jelek-jelek ke saya.
05:17Kan sering kita lihat di kantor, orang bilang, ya kalau salah ya salah saya,
05:20karena saya pimpinannya gitu loh, kalau bagus kerja bareng-bareng gitu.
05:24Jadi kami melihat setiap kritik, tuduhan, fitnah ya diterima,
05:28tapi ya tidak lari Pak Jokowi selalu menjawab kan ketika ada pertanyaan dari wartawan,
05:33tidak hanya kasus ini, kasus sebelumnya pun Pak Jokowi menjawab.
05:36Karena beliau merasa relevan untuk menjawab ini karena itu memang hasil kerjanya.
05:41Jadi kelasnya Pak Jokowi itu kami kira oke, karena kritik, kritik aja Pak Jokowi,
05:47tapi jangan di fitnah.
05:48Yang menjadi persoalan kan yang di fitnah ini Mas.
05:50Siap, saya ingin tanyakan Bung Faldo bahwa tadi Anda menyebut
05:53bandara IMIP ini memang domennya swasta dan pemda,
05:56tapi kan dibangun ini katakanlah di era Pak Jokowi.
06:00Apakah Pak Jokowi tidak mengetahui bahwa bandara itu beroperasi
06:03tanpa adanya keterlibatan unsur negara?
06:06Iya, sebenarnya kan ada aturannya Mas Dipo ya, secara teknis dan detail ya,
06:10bahwa memang untuk bandara swasta itu peruntukannya pun jelas.
06:14Dan dia sebenarnya tidak bisa menerima secara teknis itu
06:18penumpang-penumpang dari internasional langsung.
06:21Kalau swasta siapa yang mengawasi Mas, kalau begitu?
06:24Di hubnya, memang skema pengawasannya kan dia juga tetap konek ke Kemenhub
06:28sebenarnya Mas Dipo.
06:30Bahwa dia juga terdaftar di Kemenhub, bandara tersebut juga listed di Kemenhub,
06:34sehingga aturannya pun beda bisa jadi dengan aturan kebandaraan
06:38yang pada umumnya kita pahami dan kita yakini.
06:40Gitu loh Mas Dipo.
06:42Jadi semua mekanismenya ada, ada temuan kemarin, ada kritikan,
06:47pemerintahan Pak Prabowo langsung menutupinya,
06:49dengan menutupi itu dalam arti bukan bohong ya Mas Dipo ya,
06:53tapi menunggaskan Kementerian Perhubungan untuk meletakkan SDM-nya dan sebagainya.
06:58Jadi memang ini juga menjadi sebuah kritikan atau masukan juga ke depannya
07:04terkait pengelolaan bandara yang dimiliki oleh private atau swasta.
07:08Tapi yang jadi persoalan bagi kami kan semuanya itu diarahkan bahwa ini Pak Jokowi.
07:13Itu yang jadi persoalan bagi kita.
07:15Karena ini memang yang diresmikan oleh Pak Jokowi adalah bandara yang resmi yang dimiliki oleh Kabupaten Morawali.
07:23Di situlah seharusnya gimana.
07:25Kalau ada tenaga kerja dari luar ya dari situ gitu.
07:29Baru masuk ke kawasan.
07:31Saya ingin ke Mas Otto-Mas Otto bahwa tadi Bung Faldo mengatakan
07:34seakan Pak Jokowi ini selalu dikambing hitamkan.
07:37Dan di medsos nama Pak Jokowi memang langsung disorot.
07:39Apakah Anda melihat ini ada yang menyetir, Mas Otto?
07:42Saya nggak tahu ada yang menyetir atau tidak ya.
07:46Tapi saya nonton sendiri videonya.
07:47Dan saya harus katakan memang Pak Jokowi dalam konteks ini korban hoax.
07:51Karena videonya mengatakan bahwa Pak Jokowi meresmikan bandara IMIP.
07:55Padahal kan tinggal di browsing 23 Desember 2018.
07:59Memang Pak Jokowi meresmikan bandara Maleo.
08:01Yang sama-sama ada di Morawali.
08:04Tapi memang ini itu menurut saya kita harus clear-kan dulu.
08:07Bahwa Pak Jokowi meresmikan kawasan IMIP itu iya.
08:11di 2015.
08:13Dan itu yang tersebar videonya ya?
08:14Dan itu yang kemudian orang bukan.
08:16Ada sepandukan bahwa Pak Jokowi datang ke kawasan industrial IMIP.
08:20Oh betul, betul.
08:21Jadi dicampur adukkan tiga info.
08:24Yang pertama Pak Jokowi meresmikan kawasan IMIP itu 2015 betul.
08:27Pak Jokowi juga memang meresmikan yang namanya bandara Maleo itu 2018 betul.
08:34Tapi caption yang dibuat itu seakan-akan Pak Jokowi meresmikan bandara di IMIP.
08:38Itu clear.
08:39Nah, isu ini kenapa menjadi kemana-mana dan bisa digoreng banyak pihak?
08:44Menurut saya problemnya ada di pemerintahan Pak Prabowo dalam konteks manajemen.
08:48Entah itu secara komunikasi atau dalam konteks koordinasi atau konteks supervisi.
08:52Sampai sekarang kita warga nggak tahu loh jawaban yang benar seperti apa.
08:55Karena dari statement Menhan itu dibantah oleh Women Group.
09:01Ya oleh Pak Suntana.
09:03Bahwa ini seakan-akan legal.
09:05Yang menariknya ternyata koordinasi internal diantara Women Group dengan Men Group itu juga berbeda.
09:10Karena dari Kemen Group itu menyatakan bahwa sudah ada keputusan di bulan Oktober, keputusan nomor 55 tahun 2025.
09:20Itu yang mencabut keputusan nomor 38 tahun 55.
09:24Di mana bulan Agustus memang mengakui bahwa ada surat meneri yang menyatakan bandara ini kemudian menjadi bandara internasional.
09:31Pada titik itu menurut saya bermasalah seorang Menhan kemudian merasa kalau sudah jadi bandara internasional kenapa tidak ada imigrasi dan berbagai macam perangkat yang disertakan harusnya ada dalam aturan.
09:47Ini yang menurut saya harusnya dijelaskan sehingga kemudian tidak muncul macam-macam tafsir.
09:52Sekarang orang seakan-akan merasa yang tidak mengerti bahwa bandara khusus ini baru pernah ada itu di Morwali.
09:58Enggak. Di Sulawesi Selatan Vale itu ada, di Freeport itu ada, di KTC Kalimantan Timur itu ada, tetapi mungkin dianggap tidak menyalahi aturan.
10:08Jadi menurut saya yang harusnya berbenah adalah manajemen pemerintahan Pak Prabowo, baik koordinasi antarmenteri ataupun bahkan koordinasi di dalam kementerian praktis yang bersakutan sehingga kemudian tidak terkena dampaknya kemana-mana dan sehingga jadi bola liat.
10:21Oke menurut Anda Mas Toto apakah perlu adanya klarifikasi resmi dari Menteri Pertahanan terkait hal ini?
10:25Iya menurut saya paling baik adalah konferensi pers antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Perhubungan.
10:34Oke.
10:34Karena kan perbedaan pendapat ada di dua kementerian tersebut, Kementerian Teknisnya ada di Kementerian Perhubungan, yang kemudian kemarin membuka fakta ini adalah Kementerian Pertahanan.
10:45Jangan sampai kelihatan wibawa pemerintahan, bukan pemerintahan, bahkan Presiden Prabowo itu menjadi jelek karena ada seakan-akan perbedaan sikap antara dua kementerian, bahkan antara menteri dengan wakil menteri.
10:58Itu catatan khusus. Jadi sorry dalam konteks ini saya kasihan dengan Pak Jokowi, gak ada kaitannya dan kebawah-bawah. Ini benar-benar hope kalau menurut saya.
11:05Oke saya ingin ke Bung Faldo, artinya ketika Mas Toto mengatakan bahwa sebenarnya persoalannya ada di manajemen pemerintahan Pak Prabowo. Anda sepakat dengan hal ini?
11:13Iya, sebenarnya kan ini juga merupakan temuan sidak ya kalau saya lihat. Dan memang ada beberapa faktor-faktor di lapangan yang ketika itu kalau dilihat lebih jauh ada latihan atau masuk ke kawasan gitu.
11:27Dan Pak Syafri sebagai Menteri Pertahanan memberikan statement, doorstop atau pernyataan pers mungkin pasca latihan tersebut.
11:36Nah memang terkait bandara ini bukan bandara yang pertama yang ada setuju sama Mas Toto, ada di Vale, ada di Papua dan sebagainya.
11:43Tadi undang-undangnya juga di undang-undang nomor 1 tahun 2029 pasal 247 Mas Ipo.
11:47Nah jadinya itu sudah ada aturan mainnya.
11:50Dan terkait koordinasi komunikasi yang dimiliki oleh pemerintahan hari ini, ya ini memang problem klasik yang selalu dimiliki oleh sebuah entitas Mas.
11:59Bukan hanya di negara, tapi juga hal ini juga sesuatu yang juga membuat kita melihat, oh ternyata sudah ada penjelasan dari Pak Wamenhu, Pak Suntana gitu.
12:08Baik, oh tadi, mohon maaf Bung Faldo Bawa tadi disebutkan Pak Jokowi mungkin saja menjadi korban hoax.
12:13Menurut Anda siapa yang bermain dalam polemik ini?
12:17Iya, memang kalau tuduhan hoax Pak Jokowi ini memang pada akhirnya sih munculnya kalau saya lihat dari sosial media semua Mas.
12:23Nah kawan-kawan ini, persoalan komunikasi yang tadi Mas Soto sampaikan itu persoalan lain pada akhirnya.
12:30Nah saya nggak tahu sih ini siapa ini.
12:32Makanya saya bilang ini sepertinya orang-orang yang kemarin masih belum move on dari Pilpres.
12:39Yang belum move on siapa itu Bung Faldo?
12:40Karena Mas Soto udah move on gitu loh.
12:42Nah jadinya, kalau menurut saya Mas, memang ini kawan-kawan yang masih ingin mencari kesalahan Pak Jokowi.
12:49Oke.
12:49Menguyu-kuyu Pak Jokowi gitu kan, sementara Pak Jokowi juga ya tetap menjawab, ya tetap menjawab.
12:57Dan seperti biasa, seperti di kasus-kasus lainnya kami selalu bilang, nggak apa-apa tuduh aja, tapi tolong tunjukkan bukti.
13:03Kalau tidak ada bukti, jadi fitnah.
13:06Betul Mas Soto bahwa pihak yang kalah Pilpres ini seakan terus memojokkan Pak Jokowi termasuk dalam polemik IMIP ini?
13:12Ya, dalam konteks ini saya nggak beda lah dengan Faldo.
13:16Belum tentu semuanya itu bisa dikaitkan dengan kekalahan Pilpres.
13:20Oke.
13:21Bisa jadi yang kemudian merasa tetap tidak suka dengan Pak Jokowi juga ternyata milihnya 58 persen, bagian dari 50-an persen, atau milik 0,2 bisa juga loh.
13:31Karena kan kekuatan pilihan Prabowo-Gibran ini kan ada juga yang memang sebenarnya hanya suka dengan Prabowo, ada yang hanya suka dengan Gibran, ada juga yang suka dengan kedua-duanya.
13:40Jadi menurut saya nggak bisa dikaitkan dengan hal tersebut.
13:43Jadi masuk aja ke urusan isunya sendiri bahwa memang isu ini sih saya harus katakan nggak pantas untuk kemudian dibuat menjadi sebuah hoax.
13:55Dan saran saya tetap, Faldo misalnya bisa disarankan juga ya ke teman-teman misalnya Relawan Jokowi.
14:00Saya sempat baca tuh ada Konco Jokowi meminta Pak Prabowo memecat Pak Safri Samsuding, saya pikir apa urusannya sebenarnya.
14:06Jadi jangan juga kemudian karena defensif, lalu kemudian malah menjadi ofensif dan menimbulkan image kertakan ya di antara pemerintahan Pak Prabowo-Gibran atau antara dua kekuatan Jokowi dengan Prabowo.
14:18Santai saja, saran saya makanya saya dalam dialog sebelum walaupun agak berdebat dengan Faldo, tapi saya pikir saya punya satu kesamaan sikap.
14:25Bagaimana sih cara Pak Jokowi menghindari fitnah? Pak Jokowi kurangi bahasan mengenai politik elektoral.
14:32Kalau bicara tentang elektoral, mau itu SBY, mau itu Mega, itu pasti akan kemudian mereka dilihat sebagai maluk elektoral.
14:39Bahasannya kemudian menjadi politik lagi.
14:42Tapi kalau SBY, Megawati, Pak Jokowi itu banyak datang ke luar negeri, lalu bicara di forum internasional, memberikan masukan di dasarnya pada pengalaman pemerintahannya sendiri.
14:52Saya pikir orang akan melihat dia ada di atas level seorang politisi sebagai seorang negarawan, dan pada titik itu fitnah akan berkurang negaraan sendirinya.
15:00Sorry nih Faldo, bukan nggak pengen Pak Jokowi ngomong PSI, tapi itu yang menurut saya dilakukan oleh seorang mantan presiden seharusnya.
15:07Oke, saya ingin ke Bung Faldo bahwa tadi Mas Otto menyebutkan, Pak Jokowi ini masih cukup sering memberikan narasi khusus yang mengarah kepada elektoral.
15:16Tanggapan Anda? Singkat saja, Bung Faldo.
15:18Ya, kalau saya mungkin jawabannya tadi bicara soal yang belum move on, karena bagi saya ini juga simple.
15:23Karena ini juga soal adu posisi di 2029. Bisa jadi, ya bisa jadi. Yang bagian menang pun belum move on, gitu.
15:29Karena pengennya menang dengan cara yang lain, skemanya.
15:32Jadi, memang Pak Jokowi dijadikan...
15:34Skemanya itu maksudnya gimana, Bung Faldo?
15:35Iya kan, macam-macam. Inspirasi partai-partai ini kan banyak, Mas.
15:40Arahnya?
15:41Kenapa, Mas?
15:43Arahnya ke mana?
15:45Ya, arahnya kan ini soal pertempuran ke depan.
15:48Pemilu suh dekat, kalau bagi beberapa kawan-kawan, gitu.
15:52Nah, jadi kalau bagi kami, terkait apa yang Mas Toto sampaikan,
15:56memang Pak Jokowi, sebagai respon dari kritikan yang terjadi, yang dijelek-jelekan ke arah saya itu,
16:03itu sebenarnya bukan keluhan juga sih, Mas. Tapi itu kayak perisai gitu loh bagi dia, bagi beliau.
16:07Karena bagi beliau, yang penting, saya tanggung jawab atas apa yang saya pernah sampaikan,
16:12apa yang pernah saya kerjakan.
16:13Ini maksudnya...
16:14Bentar, Bung Faldo, mau nising saya coba dalami lagi.
16:18Artinya, yang mengarahkan ini arahnya ke yang menuding ijasa atau lain pihak?
16:23Oh Mas, ini kan tudingan Pak Jokowi ini, saya ngeliat kayak series Netflix, Mas.
16:28Pertama soal WUS, habis itu lanjut ke IKN, nah sekarang mungkin ke bandara,
16:33next feeling saya, tebakan saya bendungan atau jalan tol nih.
16:36Tapi aktornya?
16:36Apa-apa?
16:37Sama.
16:38Apa Mas?
16:38Aktornya sama?
16:39Suteradaranya bakal muncul nanti itu Mas, tunggu aja.
16:42Biasanya kan di akhir film itu ada tuh, sutradara, produser, dan semuanya gitu.
16:46Kalau udah crossing ini barang.
16:47Baik, kita tunggu ya polemik imib ini tentu supaya selesai
16:52dan tentu penerbangan kita ini tidak, mohon maaf, dalam tanda kutip,
16:55disusupi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
16:58Terima kasih Ketua DPP PSI, Bung Faldo Maldini, dan juga Analis Politik,
17:01Mas Yunarto Bijaya telah bergabung di Kompas Petang.
17:05Terima kasih, Mas Edipo.
17:06Seterusnya, Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara khusus
17:08terkait kasus tudingan ijasa palsu Presiden Ketujuh Republik Indonesia,
17:12Joko Widodo, yang menjerat tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan.
17:17Terima kasih, Mas Edipo.
Jadilah yang pertama berkomentar