Pakar Hukum Soal Presiden Prabowo Kembali Pakai Hak Prerogratif, Singgung Evaluasi KPK-Kejagung

KompasTV

KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan empat hak prerogatif dalam proses perkara hukum, tiga di antaranya merupakan perkara korupsi.     Lalu bagaimana perkara mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi, menjadi momentum untuk mengevaluasi KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi?     Kita bahas bersama Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hibnu Nugroho.    Baca Juga KPK Respons Rehabilitasi Ira Puspadewi oleh Prabowo, Sebut Hormati & Tunggu Kejelasan SK Presiden di https://www.kompas.tv/nasional/633516/kpk-respons-rehabilitasi-ira-puspadewi-oleh-prabowo-sebut-hormati-tunggu-kejelasan-sk-presiden    #irapuspadewi #prabowo #kpk    Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/nasional/634422/pakar-hukum-soal-presiden-prabowo-kembali-pakai-hak-prerogratif-singgung-evaluasi-kpk-kejagung

Transcript

00:0010 bulan, kita akan bahas soal Presiden Brabo Subianto yang sudah memberikan 4 hak prerogatif dalam proses hukum

00:083 diantaranya merupakan perkara korupsi, lalu bagaimana perkara mantan dirut ASDP Irapus Padewi menjadi momentum

00:15untuk bisa mengevaluasi KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi

00:20kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman

00:23Prof. Hibnu Nugroho, selamat petang

00:25Prof. Hibnu, dengan Maidob

00:27ya, selamat petang mbak

00:30Prof. Hibnu, kalau kita mengutip pernyataan dari Wamenko Oto, Presiden kan tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum

00:39apakah penegak hukum dalam hal ini KPK salah menindak, menurut anda siapa yang harus bertanggung jawab?

00:47ya, gini mbak, kalau menurut saya agak berbeda ya

00:50karena putusan ini adalah sudah putusan selesai, inkrah

00:55dan ternyata terbukti

00:58kan gitu kan?

00:59ini yang kita aspek normal

01:00tapi kalau kita melihat sebagai aspek pemberian rehabilitasi

01:05rehabilitasi itu pengembalian kedudukan seseorang seperti keadaan semula

01:09yang kalau kita lihat di dalam pasal 97 KUHAP

01:13apabila terjadi kekeliruan dalam penyelesaian hukum yang diputus bebas atau lepas

01:20nah, sekarang Presiden memberikan rehabilitasi terhadap putusan pemidanaan

01:27kan gitu mbak?

01:28oleh karena ini, sebetulnya ada suatu sistem yang berbeda

01:32kalau kita melihat sebagai rehabilitasi

01:35tadi hanya bebas dan lepas

01:37tapi ini pemidanaan

01:38oke, berarti kalau kita sepakat dengan

01:40apa yang disampaikan Pak Oto

01:42adalah rehabilitasi itu hak Presiden

01:46untuk memberikan kedudukan

01:47apapun persoalan hukumnya

01:50kan gitu kan?

01:51oleh karena itu dalam ini

01:52agak sedikit berbeda

01:54ada pendekatan hukum dan pendekatan politik

01:56nah, yang jadi problem tampaknya melihat

01:59Presiden melihatnya

02:01keadilan yang dalam peradilan

02:03ponis dalam keadilan

02:05tampaknya berbeda dengan keadilan

02:08yang ada dalam masyarakat sustansif

02:11apalagi sudah ada suatu pendapat-pendapat

02:14yang saya gitu

02:15pendapat-pendapat yang didengar oleh perusahaan

02:17oleh Presiden

02:18dengan demikian

02:19Presiden secara luas

02:21pertimbangan rehabilitasi itu

02:23tidak hanya pertimbangan terhadap hukum

02:26tapi juga pertimbangan-pertimbangan non-hukum

02:28terhadap perkembangan-perkembangan

02:30profesional ke depan

02:32BUMN ke depan

02:33yang ditarjet

02:34untuk mendapatkan suatu keuntungan-keuntungan

02:37jangan sampai terkena ada suatu masalah hukum

02:39ini yang saya melihat seperti itu, Mbak

02:41oleh karena itu memang tadi

02:43kalau pertanyaan Mbak Ida terhadap evaluasinya ya

02:46KPK, Kejaksaan Agung, Polisi harus melihat sebuah objektif

02:50apakah ini bisnis

02:52apakah ini non-bisnis

02:54apakah ini dilindungi oleh bisnis jasa menurut

02:57ataukah tidak

02:58apakah ini kasus ini menguntungkan diri sini

03:00atau tidak

03:01apakah ini ada melawan hukum secara pribadi

03:03atau tidak

03:04ini yang saya kira harus melihat pertimbangan-pertimbangan ke depan

03:08sebagai evaluasi

03:09bahwa tidak ada niatan

03:11ini risiko bisnis

03:13pertentangan itu tipis

03:14pertentangan itu tipis, Pak

03:16tapi perlu ada suatu kehati-hatian dalam menjalankan putusan

03:20sehingga jangan sampai terjadi permasalahan seperti ini

03:23oke, ini adalah kasus korupsi ketiga

03:28di mana Presiden Prabowo Subianto ini menggunakan hak istimewanya

03:33begitu ya, apakah kemudian celah pelanggaran ini masih bisa diusut?

03:39ya, hak istimewa ini kan hanya diberikan oleh Ibu Ira

03:43seperti hanya dulu hak istimewa ini diberikan oleh Pak Lembong

03:48sehingga perkara-perkara yang lain tetap diusut

03:50apalagi kalau dugaan kemarin ditemukan oleh penyidik KPK itu adalah menguntungkan orang lain

03:56menguntungkan perusahaan lain

03:58yang menguntungkan perusahaan lain itu saya kira KPK harus tetap lanjut

04:01kan gitu kan

04:03sebagai pelaksana dari Astasita Presiden ketujuh

04:06pemberantasan korupsi

04:07tapi terhadap pihak

04:09yang tidak ada keuntungan pribadi

04:12ini kembali pada jurisprudensi, Pak

04:14suatu dikatakan tidak ada korupsi

04:17apabila tidak ada keuntungan pribadi

04:19itu satu

04:20kedua, kepentingan umum dilayani

04:22ketiga, negara tidak dirugikan

04:25nah, disinilah saya kira juga harus disandingkan

04:29dengan permasalahan-permasalahan terhadap hukum pidana

04:33dan hukum administrasi

04:35yang tidak masuk dalam konteks perbuatan melalui hukum

04:38tapi ada suatu kelala yang fraud

04:40di dalam penyelesaian bisnis yang tadi

04:42oke, kalau begitu Anda melihat

04:44maaf Prof, saya potong

04:45kalau begitu Anda melihat perlu ada evaluasi dari sistem peradilan di KPK

04:50ya, saya kira bukan sistem evaluasi ya

04:54tapi pemahaman tentang aktus rusnya

04:56tentang objek perkaranya

04:58objek perkaranya tentang apa?

05:01oh, tentang bisnis

05:02sehingga harus hati-hati

05:03karena bisnis dilindungi dalam

05:05bisnis judgment rule

05:08ini suatu sikap

05:10tidak ada kelalaian

05:11tidak ada benturan

05:13kemudian ada mitigasi

05:15semua mekanisme dilakukan

05:17karena dalam hal seperti ini memang agak sulit ya

05:20dalam bisnis itu kalau kita baca

05:21situasi yang tidak kepastian

05:23ekosistemnya banyak

05:25ada aturan, ada politik

05:27ada biaya harga yang memegak

05:29tapi kalau bicara hukum pidana

05:31ada harus kepastian

05:32nah, singgungan ini Mbak

05:34saya kira

05:35tidak hanya KPK lah

05:36semua penegak hukum

05:38yang ketika melakukan suatu pemeriksaan

05:40bisnis BUMN

05:41harus hati-hati

05:42makanya tadi

05:43presiden pesannya ini

05:44kayaknya kita melihat

05:45ke depan dalam hal bisnis

05:47harus hati-hati

05:48karena kompleksitasnya luas

05:50ekosistemnya luas

05:52sehingga tidak ada

05:53lihat-lihat

05:53satu persatu

05:54tapi suatu komplek yang banyak

05:56harus hati-hati

05:57apalagi

05:58dalam bisnis

05:59tugasnya adalah

06:00mendapatkan keuntungan

06:01yang sebesaranya kepada negara

06:03oke

06:04apakah kemudian

06:06bisa dibilang

06:08rehabilitasi termasuk

06:09intervensi

06:10penegakan hukum

06:11kita tahu pemberian rehabilitasi

06:12kan jadi salah satu hak istimewa

06:13dari presiden

06:14diatur juga dalam konstitusi

06:16oke

06:16dalam pemberiannya

06:18apakah kemudian juga

06:20apa batasnya

06:21pemberian rehabilitasi

06:24dan juga intervensi

06:24penegakan hukum

06:25ya

06:27kalau

06:28kalau dikatakan intervensi

06:29ya

06:30bisa jadi ya

06:31karena kalau kita

06:32secara rehabilitasi

06:33itu rehabilitasi dalam

06:34kuhab

06:34itu apabila ada

06:35suatu kesalahan

06:37kesalahan hukum

06:37itu pasal 97

06:39kuhab

06:39rehabilitasi

06:40tapi kalau rehabilitasi

06:42sebagai hak

06:42perograti presiden

06:43presiden bisa mengambil

06:44alih

06:45bisa mengintervensi

06:46pandangannya tidak hanya hukum

06:47termasuk non-hukum

06:49tampaknya mbak

06:49kan begitu

06:50termasuk kalau kita lihat

06:51kemarin abolisi

06:52itu tidak hanya hukum

06:53termasuk non-hukum

06:54termasuk amnesti

06:56termasuk non-hukum

06:57jadi penyelesaian-penyelesaian hukum

06:59dalam suatu

06:59sekarang itu

07:00ada penyelesaian-penyelesaian

07:01hukum

07:02ada penyelesaian hukum

07:04politik tadi

07:04nah

07:05oleh karena itu

07:05saya kira melihatnya

07:06sebagai bentuk

07:07bagian dari intervensi negara

07:09sebagai kepala negara

07:11dalam rangka

07:11untuk bisa

07:12menghentikan perkara-perkara ini

07:14sebagai evaluasi ke depan

07:15kan gitu

07:16karena

07:17tampaknya

07:17presiden melihat

07:19keadilan itu

07:20dimana ini

07:20apakah keadilan dalam

07:21ruang persidangan

07:22atau keadilan dalam

07:23di luar persidangan

07:25nah

07:25dalam situasi seperti ini

07:27kan banyak

07:27apa ya

07:28cerita

07:29banyak

07:30gambaran-gambaran

07:32yang menyebabkan

07:32oh tampaknya

07:33ini tidak seperti itulah

07:34disitulah presiden melihat

07:36sebagai bentuk

07:37kegamangan

07:37kegalauan

07:39kemudian ada situasi yang

07:40chaos

07:41untuk menjadikan suatu

07:42permasalahan yang cukup selesai

07:43presiden mengambil alih

07:45dengan memberikan suatu

07:46rehabilitasi

07:47amnesti

07:48ataupun

07:49abolisi

07:50seperti itu

07:51oke terakhir

07:51Prof. Ipno

07:52jadi ke depannya

07:52bagaimana menurut

07:54pandangan Prof. Ipno

07:55agar nanti

07:56dirut-dirut

07:57BUMN

07:57dalam kerjanya

07:59dalam mengambil

07:59keputusan ini

08:00ada unsur

08:03kehatian-hatian

08:03bagaimana agar

08:04tidak kemudian

08:05terjerah dalam

08:06kasus korupsi

08:06dan juga tindak pidana

08:07ya

08:08kembali pada

08:10konsep

08:10yang melindungi

08:11adalah

08:12bisnis

08:12jasmer

08:13jasmer

08:14jasmerol

08:14bisnis itu

08:15bcn itu

08:16bcr itu

08:17itu harus saya kira

08:18diterjemahkan kembali

08:19sebetulnya

08:20kalau ada kelalean

08:21ada kecurangan

08:23fraud

08:23itu seperti apa

08:24kan itu

08:25ini harus dilihat

08:26jadi

08:26suatu teori kan

08:28berubah

08:28sesuai dengan

08:29dinamik kemasyarakat

08:30sesuai dengan

08:31dinamik kemasyarakat

08:32yang terjadi

08:32sehingga konsep-konsep itu

08:34harus secara

08:35spirit

08:35rigid

08:36let's take take

08:37di dalam suatu perusahaan

08:39harus jelas

08:39jangan sampai

08:40tingkat kehatian-hatian

08:42yang dilakukan

08:42dilanggar

08:43misalkan

08:43kalau kita mendengar

08:44KPK

08:45oh ini ada

08:46sudah diperingatkan

08:47tetapi nekat

08:48sudah ada evaluasi

08:49sudah ada dan sebagainya

08:50nah itu yang benar

08:51yang mana

08:51kalau kita lihat

08:52dalam suatu

08:53apanya

08:54kalau kita lihat

08:55baca putusan

08:56seperti lah

08:56artinya kan

08:57keinginan-keinginan

08:58yang sudah diingatkan

08:59itu sudah harusnya

08:59direspon juga

09:00kan itu

09:01lah

09:01disitulah saya kira

09:02kehati-hatian dalam

09:03suatu

09:04mengambil suatu

09:05bisnis itu

09:06ke depannya

09:06harus betul-betul

09:08ekstra hati-hati

09:09tidak terjebak

09:10permasalahan seperti ini

09:11termasuk

09:12asal

09:12yang bersangkutan

09:14tidak ada

09:15keuntungan pribadi

09:16negara tetap

09:17diuntungkan

09:18kepentingan umum

09:19dilayani

09:19itu prinsip dasar

09:21untuk terbebas

09:22dari sebuah masalah

09:23baik terima kasih

09:24sudah memberikan informasi

09:25dan juga pandangannya

09:27di kompas petang hari ini

09:28Pakar Hukum Pidana

09:28Universitas Jenderal Sudirman

09:30Prof. Hibnu Nugroho

09:32sehat selalu Prof

Kategori

Transkrip

Jadilah yang pertama berkomentar

Dianjurkan