Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
KOMPAS.TV - Fungsi pengawasan DPR adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, serta kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kehendak rakyat dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Melalui fungsi ini, DPR memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendorong efektivitas jalannya pemerintahan.

Fungsi pengawasan DPR juga bertujuan agar pemerintah bekerja secara terbuka dan dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik.

Dari 13 komisi di DPR, memiliki peran yang berbeda dalam fungsi pengawasan, tergantung mitra kerja komisi di DPR.

#dpr #pengamatpolitik #uu

Baca Juga Respons Presiden Prabowo soal Status Bencana Nasional | KOMPAS SIANG di https://www.kompas.tv/nasional/634301/respons-presiden-prabowo-soal-status-bencana-nasional-kompas-siang



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/634302/kinerja-dpr-dalam-menjalankan-fungsi-pengawasan-kompas-siang
Transkrip
00:00Fungsi pengawasan DPR adalah mengawasi pelaksanaan Undang-Undang,
00:07Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN,
00:10serta kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kehendak rakyat
00:14dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
00:18Melalui fungsi ini, DPR memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah,
00:23serta mendorong efektivitas jalannya pemerintahan.
00:26Fungsi pengawasan DPR juga bertujuan agar pemerintah bekerja secara terbuka
00:31dan dapat dimintai pertanggungjawaban,
00:34terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik.
00:39Dari 13 komisi di DPR memiliki peran yang berbeda dalam fungsi pengawasan,
00:44tergantung mitra kerja komisi di DPR.
00:47Ada pun bidang atau ruang lingkup tugas komisi di DPR, antara lain,
00:50Komisi 1, Pertahanan, Luar Negeri, Informatika
00:56Komisi 2, Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, Pemberdayaan Aparatur
01:01Komisi 3, Penegakan Hukum
01:04Komisi 4, Pertanian, Kehutanan, Kelautan
01:09Komisi 5, Infrastruktur dan Perhubungan
01:13Komisi 6, Perdagangan, Kawasan Perdagangan, Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN
01:22Komisi 7, Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Sarana Publikasi
01:29Komisi 8, Agama, Sosial, Perempuan dan Anak
01:36Komisi 9, Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, Jaminan Sosial
01:41Komisi 10, Pendidikan, Olahraga, Sains dan Teknologi
01:47Komisi 11, Keuangan, Perencanaan, Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor, Jasa Keuangan
01:57Komisi 12, Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Lingkungan Hidup, Investasi
02:03Komisi 13, Reformasi Regulasi dan Hak Asasi Manusia
02:08Menurut pengamat politik Agung Baskoro, fungsi pengawasan yang dilakukan DPR sudah berjalan baik
02:15DPR juga transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsi pengawasan
02:19Namun, keterlibatan dan peran serta masyarakat juga diperlukan
02:24Agar fungsi pengawasan yang dilakukan DPR konsisten dan maksimal
02:28Secara kuantitas, aktivitas pengawasan DPR ini sudah berjalan baik
02:37Kan kita tahu ada banyak ya, mungkin ratusan rapat kerja, rapat dengar pendapat
02:42Kemudian RDPU, soal kunjungan dalam konteks pengawasan juga
02:48Kemudian ada mungkin menerima ribuan aspirasi masyarakat
02:51Nah, cuma memang yang perlu paling mendapat perhatian bagaimana ini soal tindak lanjutnya
02:57Setelah rapat, setelah dengar pendapat, setelah kunjungan
03:02Nah, ini tindak lanjutnya seperti apa supaya publik bisa turut, bisa mengawal
03:07Nah, kemudian juga soal isu pemanggilan pejabat publik ya
03:14Atau stakeholder yang lain, ini juga sudah terlaksana
03:18Cuma memang dari DPR punya semacam peta jalan
03:22Bagaimana memastikan fungsi-fungsi pengawasan itu bisa berjalan dengan optimal
03:27Nah, yang berikutnya saya kira soal transparansi dan akuntabilitas ya
03:33DPR terus berusaha melakukan proses transparansi dan akuntabilitas
03:38Nah, cuma memang perlu dikuatkan bagaimana ini bisa konsisten berjalan
03:42Supaya ya, lagi dan lagi publik bisa turut ya, terlibat aktif ya
03:49Bisa mengawal kinerja pengawasan DPR
03:52Ya, ada progres ke arah yang lebih baik kalau saya melihatnya
03:55Apalagi ketua DPR, wakil-wakil ketua DPR, khususnya Pak Dasko
04:00Intensif atau rajin turun ke bawah untuk memastikan ya
04:04Aspirasi yang berkembang di masyarakat bisa direspon dengan baik
04:07Termasuk yang saya tahu terakhir soal dana reses yang kemudian naik
04:14Tapi kemudian langsung diturunkan ya
04:16Kemudian itu dijelaskan kepada publik porsinya semacam itu
04:20Dan hal-hal semacam itu saya kira penting
04:22Sensitifitas ya, DPR terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang
04:27Supaya rakyat dengan wakil-wakil yang tidak berjarak
04:30Ataupun tidak terputus
04:32Sehingga ya, wakil-wakil rakyat bisa semakin sensitif melihat situasi yang berkembang
04:37Termasuk misalkan dalam konteks aksi besar ya
04:40Akhir Agustus, awal September kemarin
04:42Yang banyak memberikan masukan kepada DPR
04:45Dan itu juga sudah direspon dengan cukup baik oleh DPR ya
04:49Perhatian begini, DPR tidak bisa berjalan sendiri
04:52Tanpa ada partisasi publik untuk mengawal itu
04:55Karena mereka ya hidup ataupun berkembang dalam ekosistem politik yang dinamis juga
05:01Jadi anggota DPR itu tidak sepenuhnya punya kekuatan yang optimal dalam konteks sistem seperti sekarang
05:07Jadi dukungan publik, partisipasi publik menguatkan mereka itu sebuah kenisayaan
05:42Langsung dinominasi oleh eksekutif ya
05:44Hampir 80-an persen misalnya
05:46Tapi ini bukan menjadi sebuah alasan untuk DPR tidak mengoptimalkan fungsi-fungsi pengawasannya
05:53Karena pemerintah itu punya kebijakan-kebijakan mercusuar, kebijakan yang beranggaran mahal
05:58Yang perlu mendapat ya pengawalan dari DPR
06:01Justru disinilah fungsi DPR semakin relevan dan penting untuk dihadirkan
06:07Supaya apa? Kita bisa menyelamatkan anggaran-anggara yang banyak itu
06:10Kita bisa memastikan kualitas program pemerintah optimal
06:14Termasuk ya kinerja DPR dan pemerintah secara keseluruhan
06:18Karena apa? Kalau misalkan DPR tidak melakukan fungsi tersebut
06:22Ini bahaya seperti itu
06:23Jadi saya berharap dengan kondisi dan realitas politik demikian
06:27DPR tetap fokus dengan kinerja pengawasannya
06:30Dan ujungnya memang semua itu harus disampaikan ke publik
06:34Apakah lewat sistem informasi yang terintegrasi
06:37Apakah lewat komunikasi yang partisiparik, emansipatorik
06:41Yang simpatik pun kalau dikritik
06:43Tetap dengan respon-respon yang simpatik, empatik
06:48Yang itu bisa membuat masyarakat paham
06:51Dan tidak membuat prasangka dan praduga yang tidak perlu
06:54Selain itu, DPR juga memiliki tugas untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan
07:01Yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD
07:05Terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah
07:08Pengelolaan sumber daya alam dan lainnya
07:10DPR juga memiliki hak istimewa
07:14Seperti hak interpelasi, hak angket
07:16Dan hak menyatakan pendapat untuk menjalankan fungsi pengawasannya
07:20Tim Liputan, Kompas TV
07:23Terima kasih telah menonton!
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan

Laba-laba pemburu atau laba-laba kepiting raksasa / Huntsman spider
Ceresa Metana
2 minggu yang lalu
Purbaya Sebut Perlambatan Ekonomi 8 Bulan Awal 2025, Karena Salah Urus
Suaradotcom
20 jam yang lalu
Berkat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Resmi Bebas dari Rutan KPK
Suaradotcom
19 jam yang lalu
Ruang Ganti Timnas U-22 Menegang, Indra Sjafri Akui Seleksi Tidak Mudah
Suaradotcom
20 jam yang lalu
Bacaan Alkitab - Kesepuluh Firman dari Ulangan
Ceresa Metana
3 bulan yang lalu
Inflasi Kembali Mengancam, The Fed Urung Turunkan Suku Bunga?
SINDOnews
10 bulan yang lalu
Kompetisi Masak Galang 1,6 Miliar Rupiah untuk Bank Makanan
SINDOnews
10 bulan yang lalu
Mengenal Jet Tempur SU-34 Rusia yang Lolos Dari Serangan 3 Rudal Patriot AS
SINDOnews
1 tahun yang lalu
Rumah Warga di Aceh Hanyut Terbawa Arus Banjir | KOMPAS SIANG
KompasTV
6 menit yang lalu
Respons Presiden Prabowo soal Status Bencana Nasional | KOMPAS SIANG
KompasTV
6 menit yang lalu
Diduga Rem Blong, Kecelakaan Beruntun di Karawang, 2 Orang Meninggal & 5 TerLuka | KOMPAS SIANG
KompasTV
11 menit yang lalu
Ratu Maxima Hadiahi Prabowo Boneka Miffy untuk Bobby Kertanegara
KompasTV
13 menit yang lalu
Ira Puspadewi Bebas! Sampaikan Apresiasi Tinggi ke Presiden Prabowo hingga Media
KompasTV
30 menit yang lalu
Terbaru! TNI Percepat Buka Akses Jalan Tapanuli Tengah-Sibolga untuk Distribusi Bantuan Logistik
KompasTV
1 jam yang lalu
Dukung Program Pemerintah, Cedea Gelar 'Cedea Goes to School' Jangkau 90 Sekolah di Indonesia
KompasTV
1 jam yang lalu
Wali Kota Semarang Lepas Keberangkatan 105 Peserta Perjalanan Keagamaan Lintas Agama | SAPA PAGI
KompasTV
1 jam yang lalu
Pemprov Jateng dan Kemenkop Percepat Kebangkitan Ekonomi Rakyat Lewat Penguatan Koperasi
KompasTV
1 jam yang lalu
Presiden Prabowo Respons Status Darurat Bencana Sumatera: Kita Berangkatkan 3 Hercules C-130
KompasTV
2 jam yang lalu
Kondisi Korban Banjir Tapteng di Posko Pengungsian: Komunikasi Terputus, Warga Sulit Dapat Informasi
KompasTV
2 jam yang lalu
Sibolga Terisolasi Imbas Bencana Banjir dan Longsor, Warga Nekat Jalan Kaki 60 Km Temui Keluarga
KompasTV
2 jam yang lalu
Kisah Sertu Rio Berhasil Diselamatkan dari Timbunan Longsor, Anak dan Istri Belum Ditemukan
KompasTV
2 jam yang lalu
Jumlah Korban Banjir-Longsor di Sumbar Terus Bertambah: 61 Orang Meninggal, 90 Hilang | SAPA PAGI
KompasTV
3 jam yang lalu
Tim SAR Gabungan Evakuasi Warga yang Terisolasi di Lembah Anai Pasca Banjir Bandang | SAPA PAGI
KompasTV
3 jam yang lalu
130 Kepala Desa dan Lurah Terpilih Ikuti 'Peacemaker Justice Award 2025' | MA NEWS
KompasTV
4 jam yang lalu
BNPB Buka 'Hotline' Bencana Sumatera Melalui WhatsApp, Catat Nomornya! | SAPA PAGI
KompasTV
4 jam yang lalu