00:00Fungsi pengawasan DPR adalah mengawasi pelaksanaan Undang-Undang,
00:07Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN,
00:10serta kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kehendak rakyat
00:14dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
00:18Melalui fungsi ini, DPR memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah,
00:23serta mendorong efektivitas jalannya pemerintahan.
00:26Fungsi pengawasan DPR juga bertujuan agar pemerintah bekerja secara terbuka
00:31dan dapat dimintai pertanggungjawaban,
00:34terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik.
00:39Dari 13 komisi di DPR memiliki peran yang berbeda dalam fungsi pengawasan,
00:44tergantung mitra kerja komisi di DPR.
00:47Ada pun bidang atau ruang lingkup tugas komisi di DPR, antara lain,
00:50Komisi 1, Pertahanan, Luar Negeri, Informatika
00:56Komisi 2, Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, Pemberdayaan Aparatur
01:01Komisi 3, Penegakan Hukum
01:04Komisi 4, Pertanian, Kehutanan, Kelautan
01:09Komisi 5, Infrastruktur dan Perhubungan
01:13Komisi 6, Perdagangan, Kawasan Perdagangan, Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN
01:22Komisi 7, Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Sarana Publikasi
01:29Komisi 8, Agama, Sosial, Perempuan dan Anak
01:36Komisi 9, Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, Jaminan Sosial
01:41Komisi 10, Pendidikan, Olahraga, Sains dan Teknologi
01:47Komisi 11, Keuangan, Perencanaan, Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor, Jasa Keuangan
01:57Komisi 12, Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Lingkungan Hidup, Investasi
02:03Komisi 13, Reformasi Regulasi dan Hak Asasi Manusia
02:08Menurut pengamat politik Agung Baskoro, fungsi pengawasan yang dilakukan DPR sudah berjalan baik
02:15DPR juga transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsi pengawasan
02:19Namun, keterlibatan dan peran serta masyarakat juga diperlukan
02:24Agar fungsi pengawasan yang dilakukan DPR konsisten dan maksimal
02:28Secara kuantitas, aktivitas pengawasan DPR ini sudah berjalan baik
02:37Kan kita tahu ada banyak ya, mungkin ratusan rapat kerja, rapat dengar pendapat
02:42Kemudian RDPU, soal kunjungan dalam konteks pengawasan juga
02:48Kemudian ada mungkin menerima ribuan aspirasi masyarakat
02:51Nah, cuma memang yang perlu paling mendapat perhatian bagaimana ini soal tindak lanjutnya
02:57Setelah rapat, setelah dengar pendapat, setelah kunjungan
03:02Nah, ini tindak lanjutnya seperti apa supaya publik bisa turut, bisa mengawal
03:07Nah, kemudian juga soal isu pemanggilan pejabat publik ya
03:14Atau stakeholder yang lain, ini juga sudah terlaksana
03:18Cuma memang dari DPR punya semacam peta jalan
03:22Bagaimana memastikan fungsi-fungsi pengawasan itu bisa berjalan dengan optimal
03:27Nah, yang berikutnya saya kira soal transparansi dan akuntabilitas ya
03:33DPR terus berusaha melakukan proses transparansi dan akuntabilitas
03:38Nah, cuma memang perlu dikuatkan bagaimana ini bisa konsisten berjalan
03:42Supaya ya, lagi dan lagi publik bisa turut ya, terlibat aktif ya
03:49Bisa mengawal kinerja pengawasan DPR
03:52Ya, ada progres ke arah yang lebih baik kalau saya melihatnya
03:55Apalagi ketua DPR, wakil-wakil ketua DPR, khususnya Pak Dasko
04:00Intensif atau rajin turun ke bawah untuk memastikan ya
04:04Aspirasi yang berkembang di masyarakat bisa direspon dengan baik
04:07Termasuk yang saya tahu terakhir soal dana reses yang kemudian naik
04:14Tapi kemudian langsung diturunkan ya
04:16Kemudian itu dijelaskan kepada publik porsinya semacam itu
04:20Dan hal-hal semacam itu saya kira penting
04:22Sensitifitas ya, DPR terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang
04:27Supaya rakyat dengan wakil-wakil yang tidak berjarak
04:30Ataupun tidak terputus
04:32Sehingga ya, wakil-wakil rakyat bisa semakin sensitif melihat situasi yang berkembang
04:37Termasuk misalkan dalam konteks aksi besar ya
04:40Akhir Agustus, awal September kemarin
04:42Yang banyak memberikan masukan kepada DPR
04:45Dan itu juga sudah direspon dengan cukup baik oleh DPR ya
04:49Perhatian begini, DPR tidak bisa berjalan sendiri
04:52Tanpa ada partisasi publik untuk mengawal itu
04:55Karena mereka ya hidup ataupun berkembang dalam ekosistem politik yang dinamis juga
05:01Jadi anggota DPR itu tidak sepenuhnya punya kekuatan yang optimal dalam konteks sistem seperti sekarang
05:07Jadi dukungan publik, partisipasi publik menguatkan mereka itu sebuah kenisayaan
05:42Langsung dinominasi oleh eksekutif ya
05:44Hampir 80-an persen misalnya
05:46Tapi ini bukan menjadi sebuah alasan untuk DPR tidak mengoptimalkan fungsi-fungsi pengawasannya
05:53Karena pemerintah itu punya kebijakan-kebijakan mercusuar, kebijakan yang beranggaran mahal
05:58Yang perlu mendapat ya pengawalan dari DPR
06:01Justru disinilah fungsi DPR semakin relevan dan penting untuk dihadirkan
06:07Supaya apa? Kita bisa menyelamatkan anggaran-anggara yang banyak itu
06:10Kita bisa memastikan kualitas program pemerintah optimal
06:14Termasuk ya kinerja DPR dan pemerintah secara keseluruhan
06:18Karena apa? Kalau misalkan DPR tidak melakukan fungsi tersebut
06:22Ini bahaya seperti itu
06:23Jadi saya berharap dengan kondisi dan realitas politik demikian
06:27DPR tetap fokus dengan kinerja pengawasannya
06:30Dan ujungnya memang semua itu harus disampaikan ke publik
06:34Apakah lewat sistem informasi yang terintegrasi
06:37Apakah lewat komunikasi yang partisiparik, emansipatorik
06:41Yang simpatik pun kalau dikritik
06:43Tetap dengan respon-respon yang simpatik, empatik
06:48Yang itu bisa membuat masyarakat paham
06:51Dan tidak membuat prasangka dan praduga yang tidak perlu
06:54Selain itu, DPR juga memiliki tugas untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan
07:01Yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD
07:05Terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah
07:08Pengelolaan sumber daya alam dan lainnya
07:10DPR juga memiliki hak istimewa
07:14Seperti hak interpelasi, hak angket
07:16Dan hak menyatakan pendapat untuk menjalankan fungsi pengawasannya
07:20Tim Liputan, Kompas TV
07:23Terima kasih telah menonton!
Komentar