Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
BALI, KOMPAS.TV -Kota Denpasar masih kekurangan ratusan tenaga pendidik. Aturan rekrutmen yang kini hanya melalui ASN dan PPPK membuat kekosongan guru tidak dapat segera terisi.

Sepanjang 2025, Denpasar masih kekurangan 317 guru. Larangan perekrutan honorer membuat posisi guru yang pensiun tidak bisa cepat digantikan, sehingga sekolah terpaksa bekerja sama dengan komite untuk memenuhi kebutuhan sementara.

Kuota ASN dan PPPK dari pemerintah pusat juga belum mampu mengimbangi jumlah guru yang pensiun. Dinas Pendidikan terus mengajukan formasi tambahan agar kekurangan guru dapat teratasi.

Sambil menunggu rekrutmen resmi, sekolah diminta mengoptimalkan guru yang ada. Pemerintah daerah khawatir kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pembelajaran, terutama di tingkat SD dan SMP.

Sahabat KompasTV, bagaimana tanggapan kalian soal hal ini?

#bali #asn #guru

Baca Juga [FULL] Kompilasi Kado Manis Siswa di Solo-Manado Peringati Hari Guru 2025 | KOMPAS SIANG di https://www.kompas.tv/nasional/633341/full-kompilasi-kado-manis-siswa-di-solo-manado-peringati-hari-guru-2025-kompas-siang

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/633342/denpasar-kekurangan-317-guru-rekrutmen-terhambat-aturan-asn-dan-pppk-kompas-siang
Transkrip
00:00Kota Denpasar masih kekurangan ratusan tenaga pendidik.
00:03Aturan rekrutmen yang kini hanya melalui ASN dan PPPK
00:07membuat kekosongan guru tak bisa segera terisi.
00:11Sepanjang 2025, Denpasar masih kekurangan 317 guru.
00:16Larangan perekrutan honorer membuat posisi guru yang pensiun
00:20tidak bisa cepat digantikan sehingga sekolah terpaksa
00:23bekerja sama dengan komite untuk memenuhi kebutuhan sementara.
00:26Kota ASN dan P3K dari pusat juga belum mampu mengimbangi jumlah guru yang pensiun.
00:34Dinas Pendidikan terus mengajukan formasi tambahan agar kekurangan guru bisa teratasi.
00:39Sambil menunggu rekrutmen resmi, sekolah diminta mengoptimalkan guru yang ada.
00:44Pemerintah daerah khawatir kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pembelajaran
00:49terutama di tingkat SD dan SMP.
00:51Sebetulnya pemerintah kota sudah menganggarkan sekitar 10 miliar
00:57untuk pengadaan penganggaran pegawai non-ASN,
01:03guru non-ASN,
01:05di mana pemerintah kota sudah berkoordinasi ke pusat untuk minta izin,
01:11namun dari pusat tidak mengizinkan.
01:13Sehingga anggaran tersebut kita kembalikan lagi ke kas daerah.
01:16Sebetulnya cukup menghambat ya.
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan