Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi IX DPR/ Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengatakan banyak sekali aduan masyarakat ke Komisi IX terkait kuota SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG) fiktif. Inilah yang harus dievaluasi.

"Contoh: di 1 kabupaten harusnya ada 30 SPPG, yang berdiri baru 2. Ketika ada masyarakat yang punya kapasitas, finansial, dapur bagus mau mendaftar, itu mental. Informasi yang disampaikan penuh. Nah ini yang harus dievaluasi. Sudah ada 5000 SPPG yang di-drop. Sudah approved, tapi tidak punya dapur. SPPG yang sudah berjalan, yang belum memenuhi syarat, harus dievaluasi," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik, Yanuar Nugroho menanggapi perlu adanya kehati-hatian dalam menjalankan sebuah program prioritas nasional. Sebab jika tidak hati-hati, akan mudah sekali "terpeleset" menjadi proyek.

"Menurut saya sekarang sudah proyek. Sertifikasi kalau tidak hati-hati bisa menjadi proyek, bahkan pengadaan. Saya kira yang perlu kita lihat logika perburuan rente tidak pernah dibasmi betul-betul. Membuat kerangka, akuntabilitas, sehingga jelas penentuan menu, memasak, distribusinya. Keterbukaan ini yang sekarang belum terjadi," katanya.



Bagaimana menurut Anda?

Saksikan di sini: https://youtu.be/-LWhGAqK2sI?si=CdETajZ__tn5RmbJ




#mbg #makanbergizigratis #prabowo

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/620720/dpr-terima-aduan-masyarakat-soal-kuota-sppg-fiktif-bagaimana-melawan-pemburu-rente-satu-meja
Transkrip
00:00Sebenarnya kalau awalnya ya kami tidak ada rasa khawatir selaku orang tua
00:11karena memang dari obrolan dengan anak saya menceritakan isi dari menu MBG-nya itu sebenarnya sudah bagus
00:17namun seiring dengan pemberitaan secara ini sepertinya memang kita sebagai orang tua jadi semakin khawatir
00:24Mungkin ini bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah kira-kira mungkin bentuk MBG ini bisa lebih dimanfaatkan dalam bentuk yang lain seperti itu
00:34Sebenarnya kalau kualitas makanan MBG ya kan setiap prosesnya sebenarnya baik ya bagus jadi tidak ada rasa khawatir
00:43yang pastinya tetap jaga kualitas sesuai dengan SOP yang udah di jalan apa yang udah direndanakan sehingga anak-anak sehat
00:54tetap ada kekhawatiran untuk makanan MBG yang dilaksanakan pemerintah ini harapannya itu kepinginnya lebih ditekankan kualitasnya untuk makanan MBG-nya
01:12saya sebagai orang tua saya merasa khawatir juga makanan bergisi ini sekarang ini tidak baik karena dalam arti bahwa sekarang anak-anak mengeluh ke saya bilang bahwa makanan ini basi
01:27harapan saya ya mungkin bisa berkualitas lebih baik lagi
01:34Bagaimana rakyat merespon soal keracunan makan bergisi kritis Mbak Irma gimana Mbak Irma sebagai Dewan gitu merespon adanya kekhawatiran
01:47dari publik yang muncul dari empat orang yang diwawancara kompasi khawatir mereka terhadap anak-anak mereka apa yang harus dikerjakan
01:54Ya kami di komisi 9 menyampaikan kepada BGN jangankan yang yang bermasalah ya anak-anak yang masuk rumah sakit itu
02:04jangankan lebih dari 5000 seharusnya satu pun nggak boleh ada nggak boleh ada nggak boleh ada maka kemudian
02:12kami melakukan pengawalan secara ketat kepada BGN melalui RDP tadi pagi bersama BGN dan Kementerian Kesehatan BPPOM dan BKKBN
02:26kami minta kepada BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh mulai dari SDM yang di SPPG sampai ke BGN
02:38BGN loh ya BGN ya BGN jadi mulai dari SPPG sampai BGN itu yang pertama itu di SDM nya yang kedua tentu kami minta
02:49kita evaluasi menyeluruh semua SPPG dengan persyaratan-persyaratan yang sudah disepakati sebelumnya
02:57waktu kita menyepakati program MBG di komisi 9 karena kan memang ini mitra komisi 9
03:07tahapan-tahapan yang sudah kita sepakati bersama itu kan harusnya dijalankan tapi kan tidak dijalankan sesuai
03:13dengan apa yang disampaikan ketika program ini kami setujui kami support secara legislasi secara
03:22anggaran dan kami juga ikut melakukan kontrol nah memang di tengah jalan kita agak kehilangan apa namanya
03:30kehilangan informasi ketika banyak sekali masalah masyarakat yang mengadu kepada kami di komisi 9
03:37terkait dengan kuota kuota SPPG yang fiktif kuota SPPG fiktif ya bukan SPPG fiktif ya
03:48kuotanya contoh misalnya begini di satu kabupaten harusnya ada 30 SPPG yang berdiri SPPG nya baru 2
03:58ketika ada masyarakat yang memang punya kapasitas punya finansial dan punya dapur bagus mau masuk mau
04:06itu mental di informasi yang tersampaikan kuota penuh oke padahal baru 2 SPPG yang terbangun nah
04:14kondisi-kondisi seperti ini yang hati yang kami juga minta untuk di evaluasi dan Alhamdulillah kemarin ke
04:21KDP kemarin itu sudah ada sekitar 5.000 SPPG yang di drop jadi yang sudah di approve tapi enggak
04:30punya dapur oke itu sudah di drop tapi saya bilang enggak cukup hanya di drop SPPG SPPG yang sudah
04:38berjalan pun tetapi belum memenuhi syarat belum memenuhi standar juga harus dilakukan evaluasi oke
04:45Baik Mas Januar kalau denger penjelasan dari Mbak Irma klik ada politik rente juga berburu rente juga
04:52sebetulnya melalui yayasan ada kuota yang kemudian fiktif padahal anggaranya kalau ditengah 1,2 triliun sehari
04:58lho itu apa caratan anda untuk ya oke lah ada anggaran dikeluarkan tapi juga berjaji gitu hasilnya juga ada gitu gimana
05:05kalau kita tidak hati-hati Mas memang akan mudah sekali apa yang disebut dengan program prioritas
05:16nasional atau program pembangunan itu kemudian terpleset menjadi proyek proyek sekarang udah proyek ya menurut
05:23saya proyek ya kalau dari cerita dari membaca dari data kebetulan lembaga saya nalar di Jogja juga
05:29sedang melakukan penelitian itu saya setuju tadi dengan Mbak Irma tadi misalnya sertifikat atau sertifikasi
05:35itu kalau tidak hati-hati jadi proyek dan bahkan pengadaan jadi betul sekali saya kira yang memang perlu
05:43kita lihat menurut saya logika rente perburuan rente itu tidak akan pernah bisa dibahas betul-betul yang bisa
05:51dilakukan adalah membuat kerangka akuntabilitas agar itu dikurangi mulai dari misalnya bahannya
06:01didapatkan dari mana bagaimana proses memasaknya bagaimana kemudian penentuan menunya penentuan
06:09menu memasak kemudian bagaimana distribusinya keterbukaan semacam ini menurut saya Mas itu yang
06:15sekarang ini belum terjadi belum terjadi apalagi tadi kalau Mas Gun Gun menyampaikan syukur-syukur
06:21sekalian siapa yang punya gitu ya kalau pun belum sampai ke situ tetapi misalnya dibuka sejumlah
06:27SPPG ini tapi seperti ini sebentar saya ingin menggarisbawahi saya nggak sepakat dengan siapa yang
06:35punya karena begini saya mendapatkan informasi Polri itu di kepolisian itu ada 600 SPPG yang
06:43dibawah kepolisian Polri punya 600 SPPG dibawah dibawah asuhan Polri oke tapi SPPG nya itu justru
06:52bagus berkualitas dan tidak punya masalah oke nah kenapa Polri punya karena memang diperintah juga
06:59untuk membantu membantu penugasannya menurut saya bukan soal siapa yang punya tapi siapa siapa yang
07:07bertanggung jawab Oke saya tidak mempertanggungjawabkan SPPG itu kalau misalnya masyarakat umum pun kalau
07:13kita nggak bisa bertanggung jawab untuk apa ya kan karena ini kan ratus puluhan ribu SPPG nya gitu
07:19jadi menurut saya bukan soal siapa yang punya tapi siapa yang bisa mempertanggungjawabkan
07:23oke baik maksudnya mekanisme kontabilitasnya itu kemudian publik tahu lebih terbuka itu saya kira itu mas
07:30oke untuk mengurangi rente tadi oke baik Mbak Dia Mbak Dia jadi kalau lihat data yang ada itu kan satu orang
07:3710 ribu ya yang diberikan kepada siswa apakah itu juga bisa menimbulkan problem Mbak Dia ya itu makanya penting
07:45harus ada acuan utamanya Mas Budiman oke
07:51indeks kecukupan gizi itu apa kalori kebutuhan kalori berapa lalu kebutuhan mikronutrien berapa apa
07:59standar yang dipakai nah ini semua sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam sebuah perpres yang
08:05harusnya ada untuk mendorong akuntabilitas sehingga kalau tidak memenuhi standar kecukupan gizi tidak memenuhi
08:13standar mikronutrien standar gula standar garam standar lemak itu semuanya tercantum di dalam perpres untuk
08:22makan bermisi gratis harusnya masuk ke dalam semuanya jadi akuntabilitas tidak lagi simpang siur memang sudah
08:29ada aturan-aturannya siapa bagaimana pertanggung jawabannya tapi sekarang belum ada yang Mbak Diaya berarti
08:35belum itu yang sudah kami dorong sejak awal berdiri sejak awal tahun dan sampai sekarang masih kami tunggu
08:42lalu apa dasarnya kalau belum ada perpresnya kemudian berjalan gitu ya barangkali itu hanya BGN
08:49yang bisa berkompeten untuk menjawab hal ini oke baik Mas Gun Gun ada juga suara-suara ini perlu di
08:57diinvestigasi sebetulnya keracunan yang begitu besar meskipun menurut pemerintah hanya 0,00017
09:04persen gitu tapi siapa yang akan merespon ini sebetulnya ya yang harus merespon tentu pemerintah ya pemerintah
09:10itu siapa ya pemerintah dalam konteks ini tentu BGN dan juga orang-orang yang terkait dengan
09:15diseminasi informasi kenapa karena kan ini kan nanti akan menyangkut juga penjelasan kepada publik kan
09:23kayak misalnya entah itu BKP entah itu Komdiji entah itu apa namanya BGN sendiri berkolaborasi begitu
09:30untuk mencari titik pangkal persoalan dan turunannya karena begini Mas Bud saya agak khawatir
09:36kalau misalnya ini dibiarkan dan terus menumpuk ini kan kita tahu sejarahnya MBG ini dari sejak
09:44kampanye ada membuat ada tiga zona kelompok orang ada yang di zona penerimaan ada yang di zona
09:51penolakan sama di zona non-komitmen melihat situasi betul ya nah yang harus diperbesar
09:57proporsinya kan yang berada di zona non-komitmen tidak pro ini tidak pro ini tapi mereka kemudian
10:03menerima manfaat dari MBG dan akhirnya kemudian percaya kalau yang di zona penolakan dari awal kan
10:09memang tidak percaya tidak percaya nah kalau bergabung antara yang non-komitmen dengan yang menerima
10:14dengan proses yang bagus bukankah itu menguntungkan pemerintah kan kalau bicara insentif elektoral
10:19juga otomatis ke depan kan akan akan oke lah tapi gini tadi di luar Mas Januar bicara soal popularitas
10:26tapi kan memang selalu ya ada irisan itu pada saat momentum kontestasi elektoral akan berlangsung begitu
10:34ini pun pertanya Pak Mahfud ya Pak Mahfud kan juga cucunya kan kemudian juga terkena kena racunan ya
10:40pertanyaan adalah siapa yang bertanggung jawab sih apakah SPPG apakah sekolah apakah guru apakah BGN apakah bupati
10:51siapa sebenarnya bertanggung jawab
10:53nah ini mata rantai ini kan persis seperti yang tadi disampaikan Mas butuh investigasi kan
10:57nah kita nggak bisa ngomong ini persoalan hilir sementara persoalan hulunya tidak dirunut
11:03kayak misalnya mulai dari proses misalnya penyiapan ya SOP di SPPG nya
11:10ya kemudian proses distribusi seperti Mas Januar tadi sampaikan
11:14kemudian sampai persoalan di sekolah apakah benar keracunan itu karena tidak higienis
11:20atau karena misalnya proses layanan di sekolah yang kemudian makanannya dari sejak diantar
11:27sampai di sekolah itu mengalami basi gitu ya atau apa
11:30nah ini yang kemudian sampai hari ini kan terputus informasinya
11:33dan sayangnya menurut saya baik di media sosial maupun di media mainstream
11:39yang disebut dengan pernyataan penyampaian data-data yang komprehensif tadi
11:46saya lihat tidak beresonansi ya versinya pemerintah gitu maksud saya
11:51jangan kemudian semata-mata penolakan tapi lebih pada mengisi ruang kosong informasi
11:57yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat masyarakat punya ekspektasi
12:01bahwa oke ada beberapa kejadian di beragam daerah ini terus jawabannya seperti apa
12:06apa masalahnya di SPPG-SPPG itu kemudian sampaikan kepada publik dan saya yakin
12:11kalau misalnya ya persoalan itu bisa diatasi publik juga akan tetap menerima MBG ini untuk berlanjut kan
12:18tapi kalau kemudian semakin banyak persoalan dan tidak pernah ada penjelasan
12:22nah proporsi masyarakat yang menolak itu akan menjadi lebih besar begitu
12:26oke lalu bagaimana kemudian memperbaiki MBG ke depan kita bahas setelah jeda berikut ini
12:32terima kasih

Dianjurkan