Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Choumas, sudah dua kali diperiksa sebagai saksi.

Ia mengaku mendapat sekitar 18 pertanyaan dari penyidik. Saat ditanya soal dugaan fee dari pembagian kuota haji, Menteri Agama periode 20202024 itu meminta hal tersebut ditanyakan langsung ke penyidik KPK.

Tidak hanya Yaqut. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, juga diperiksa sebagai saksi. Usai pemeriksaan, Hilman memaparkan kepada penyidik tentang aturan yang melandasi proses penyelenggaraan haji, termasuk pembagian kuota tambahan.

Bahkan, salah satu pendakwah yang juga pemilik Uhud Tour, Khalid Basalamah, dipanggil penyidik sebagai saksi atas dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama.

Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut ada dugaan aliran dana haram dari praktik jual beli kuota haji yang mengalir hingga pejabat level tertinggi.

Di sisi lain, pemerintah kini resmi membentuk Kementerian Haji dan Umrah di bawah pimpinan Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak.

Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, menyampaikan bahwa Presiden meminta kementerian baru ini memberikan pelayanan terbaik, termasuk menurunkan biaya haji.

Tidak hanya soal layanan, munculnya kasus dugaan korupsi kuota haji menjadi pekerjaan berat bagi Kementerian Haji dan Umrah yang baru ini. Langkah antisipasi perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari, terlebih menyangkut ibadah umat Muslim Indonesia.

Lalu, bagaimana perbaikan layanan haji yang akan dilakukan Kementerian Haji dan Umrah? Pagi ini kita bahas bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca Juga Korupsi Kuota Haji 2024, KPK Sebut Ada Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Tinggi | SAPA PAGI di https://www.kompas.tv/regional/619210/korupsi-kuota-haji-2024-kpk-sebut-ada-dugaan-aliran-dana-ke-pejabat-tinggi-sapa-pagi

#korupsi #kuotahaji2024 #kemenag #haji #koruptor

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/619243/full-wamen-haji-dahnil-anzar-bicara-pengawasan-dan-perbaikan-layanan-haji-buntut-kasus-korupsi
Transkrip
00:00Kepala Kepala Kepala
00:30Kepala Kepala Kepala
01:00Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
01:29Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala K
01:59Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan, seperti itu.
02:12Kalau di kementerian ya ujungnya ya menteri, kalau kementerian kan begitu.
02:19Menanggapi dugaan korupsi kuota haji ini, jurubicara Yakut Khalil Homas, Anna Hasbi, dilansir dari Kompas ID bilang,
02:26Kalau begitu, kami berharap informasi yang disampaikan ke publik agar utuh dan seterang cahaya, demi menghindari prasangka, serta menjunjung tinggi asas peraduga tak bersalah.
02:37Dan kini, pemerintah resmi membentuk kementerian haji dan umroh dibawah pimpinan Irfan Yusuf dan Daniel Anzar Simanjuntat.
02:43Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan menyampaikan, Presiden meminta agar kementerian baru ini memberikan pelayanan terbaik untuk haji termasuk biaya turun.
02:52Beliau menyampaikan, apapun yang perlu dilakukan, lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita.
03:03Apa yang dilahirkan oleh Pak Siden, penugasan kepada kami sebagai Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk Bang Daniel,
03:12merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat.
03:15Saya katakan berat karena 10 bulan terakhir, saya tahu persis bagaimana medan haji baik di Indonesia maupun di Saudi.
03:27Munculnya kasus dugaan korupsi kuota haji menjadi pekerjaan berat bagi Kementerian Haji dan Umroh yang baru ini,
03:32untuk diantisipasi agar tidak terjadi kasus yang sama di kemudian hari.
03:37Apalagi, semua ini menyangkut ibadah bagi umat muslim di Indonesia.
03:40Tim Liputan Kompas TV
03:43Saudara pemerintah dibawah pimpinan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Haji dan Umroh
03:54yang khusus mengurusi tata kelola ibadah haji dan umroh.
03:58Seperti kita tahu, saudara, kasus dugaan korupsi haji 2024 menjadi sorotan publik.
04:04Dan ini tentu saja menjadi PR serius bagi Kementerian Haji dan Umroh yang baru.
04:09Lalu pertanyaannya, bagaimana perbaikan layanan haji yang akan dilakukan Kementerian Haji dan Umroh?
04:15Pagi ini kita bahas dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh, Bung Dhanil Anzar Simanjuntak.
04:21Selamat pagi.
04:22Assalamualaikum, Bung Dhanil.
04:24Selamat pagi, Mbak Adisti.
04:25Waalaikumsalam.
04:26Hari ini tetap berkereta menuju ke Studio Orange Kompas TV.
04:30Karena dekat, dari Jurang Mangung ke sini hanya 15 menit.
04:34Oke, Masya Allah ya.
04:36Pakai kereta, no macet-macet lah ya.
04:37No macet-macet.
04:38Naik transportasi publik.
04:40Nah, ini kan Bung Dhanil kita tahu sebelumnya juru bicara dari Pak Prabowo sebelumnya.
04:46Dan diberikan amanah baru begitu ya menjadi Wakil Menteri di Kementerian Haji dan Umroh.
04:53Tugas berat menanti, PR banyak sekali sudah menanti untuk pelaksanaan ibadah haji dan ibadah haji khususnya di tahun depan.
05:00Nah, tapi yang menjadi sorotan adalah soal kasus dugaan korupsi kuota haji.
05:06Bagaimana kemudian Bung Dhanil dan juga Pak Menteri begitu ya, Gus Irfan memastikan bahwa ini tidak terjadi di bawah kepemimpinan Anda?
05:14Ya, jadi Mbak Aristi memang kami punya PR yang sangat berat karena pertama memang harus mengembalikan kepercayaan publik terkait dengan pengelolaan haji dan Umroh.
05:27Nah, mengembalikan kepercayaan publik itu tidak mudah tentu karena ada rekod sejarah yang perlu diperbaiki.
05:38Nah, oleh sebab itulah saya kemudian Pak Menteri, Bung Dhanil, Gus Irfan itu berkomitmen untuk memastikan integritas itu harus jadi wajah utama dari Kementerian Haji dan Umroh.
05:51Dan kalimat itu juga yang dipesankan oleh Presiden Prabowo bahwasannya integritas itu harus jadi wajah utama Kementerian Haji dan Umroh.
06:01Bahkan Presiden memberikan analogi misalnya, kalaupun misalnya semua orang sudah korupsi atau semua institusi ada korupsi,
06:11harusnya di Kementerian Haji ini karena dia mengurusi sesuatu yang suci, itu tidak ada korupsi sama sekali.
06:18Jadi, dipastikan Kementerian Haji adalah Kementerian yang dikelola dengan bersih dan tidak mengotori tempat yang suci, istilah Pak Presiden itu.
06:29Nah, apa yang harus kami lakukan?
06:31Pertama, tentu kami melakukan langkah-langkah strategis terkait dengan proses rekrutmen pada saat ini, Mbak Antisti.
06:39Proses rekrutmen?
06:40Proses rekrutmen apa yang kemudian saat ini dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh?
06:44Karena kita tahu, ini harus cepat untuk tune in dalam artian.
06:49Ya, betul. Jadi, karena Undang-Undang Pasal 8 tahun 2019 dan perubahan ketiga pada saat itu,
06:56itu memang mengamanatkan ada migrasi atau pergeseran SDM dan aset dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.
07:06Jadi, ada dua kementerian yang secara otomatis mengalami pergeseran ke Kementerian Haji.
07:12Nah, dalam proses pergeseran itu, migrasi dari dua kementerian ini, kami melakukan asesmen, Mbak Antisti,
07:21karena tidak bedul desa. Jadi, semua misalnya, ini sekarang Kementerian Agama menyodorkan 14 nama,
07:29Kementerian Kesehatan menyodorkan sekitar 50 lebih nama untuk pindah ke Kementerian Haji dan Umroh.
07:37Nah, prosesnya tidak semuanya kami tampung, tapi kami melakukan proses asesmen plus tracking.
07:44Plus tracking ini ya?
07:46Tracking rekam jejak.
07:47Dengan melibatkan?
07:48Dengan melibatkan KPK dan kejaksaan.
07:52Oke, melibatkan KPK dan kejaksaan.
07:53Nanti, saya sudah bicara dengan kejaksaan beberapa waktu yang lalu agar berkenan melakukan tracking beberapa nama
08:01untuk memastikan mereka tidak terkait dan tidak bersentuhan dengan kasus-kasus korupsi di masa yang lalu.
08:12Kemudian, dengan KPK nanti kami akan menyodorkan semua nama calon dan bakal pejabat di Kementerian Haji dan Umroh
08:22untuk dibantu di tracking, karena kan KPK yang sekarang menangani penanganan kasus kuota dan kasus-kasus korupsi sebelumnya.
08:30Jadi, dengan begitu itu akan membantu kami untuk memahami rekam jejak masing-masing pejabat yang akan bekerja bersama kami di Kementerian Haji nanti, Mbak Adisti.
08:43Luar biasa, idenya cukup bagus, tidak hanya asesmen, asesmen juga melibatkan KPK dan kejaksaan.
08:51Jadi, bisa dipastikan orang yang masuk di Kementerian Haji dan Umroh ini bisa benar-benar amanah untuk menjalankan tugas ini, Bung Daniel.
08:59Bung Daniel, kalau kita lihat, ini kan Kementerian Haji dan Umroh baru, tapi kemudian setiap tahun ibadah haji itu tetap dilaksanakan.
09:08Apa perubahan atau apa ya, dalam tanda kutip, prioritas-prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, perubahan yang signifikan seperti apa?
09:17Ya, sebenarnya kan kami tidak dimulai dari nol, seperti semboyannya Pertamina, tapi kami sudah memulai dari awal.
09:28Misalnya kan Kementerian Agama sudah 70 tahun melakukan pelayanan terhadap haji.
09:35Dan kami punya momentum sebenarnya, Mbak, ketika Kementerian Haji itu dibentuk oleh Presiden melalui badan penyelenggara haji.
09:42Yang saya dan Gus Irpan juga di situ.
09:45Nah, dalam proses persiapan itu kami punya waktu untuk mempelajari, mengawasi secara langsung proses persiapan haji tahun yang lalu, 2005 ini.
09:56Nah, di proses-proses itu kami memang menemukan banyak problem atau sebutlah lubang-lubang yang menyebabkan permasalahan haji atau penyelenggaraan haji itu semeraut.
10:10Atau ada manipulasi, ada praktek rente di situ, ada praktek, saya bahkan sering menyebutkan ada fakta kartel perhajian di situ.
10:21Yang kemudian kalau perintah Presiden ya harus kalian sapu, harus kalian babat, dan harus keras terkait dengan praktek-praktek kartel haji tersebut.
10:32Nah, hampir di semua proses persiapan kegiatan perhajian itu pasti ada lubang-lubang yang berpotensi terjadi manipulasi, ada praktek rente dalam setiap prosesnya.
10:46Salah satunya?
10:47Misalnya data. Data kita itu masih dalam tanda kutip semeraut.
10:54Itu yang kemudian bisa dipermainkan oleh kelompok-kelompok, oknum-oknum mulai dari di daerah, provinsi, sampai dengan pusat.
11:02Misalnya, saya kasih contoh. Ada satu jamaah, kemudian suami istri, misalnya suaminya meninggal.
11:11Artinya kan harus ada pengganti.
11:14Nah, oleh beberapa oknum itu diganti oleh orang lain dengan seolah-olah suaminya ini mahrumnya si perempuan ini.
11:23Padahal, ini bukan mahrumnya.
11:25Nah, praktek pemalsuan mahrum itu banyak dilakukan di beberapa kesempatan.
11:32Dan temuan-temuan kita itu, itu signifikan.
11:36Nah, ketika ada praktek pergantian mahrum, pemalsuan mahrum itu, itu ada nilai di situ, ada rente di situ.
11:46Anda bayangkan, Mbak, ini mau naik haji, tapi berbohong.
11:49Tapi berbohong.
11:50Makanya saya berapa kali, ini nanti berharap dari MUI untuk ada fatwa yang keras dan tegas,
11:58bahwasannya naik haji itu harus dengan cara yang baik.
12:03Harus cara yang hasanah.
12:04Karena ini ibadah yang suci, ibadah yang hasanah.
12:07Kalau cara untuk berangkat ke sana tidak hasanah, tidak baik.
12:11Berarti hajinya itu tidak baik atau bukan haji yang makbul, bahkan apalagi mabrur.
12:18Ini pasti haji yang keliru, yang salah.
12:22Termasuk juga soal dugaan kuota itu tadi.
12:24Karena kita tahu, waktu tunggu untuk mau ibadah haji di Indonesia itu lama banget, Bung Daniel.
12:29Jadi, tadi itu baru dari sisi data, belum kita bicara catering yang kebocorannya luar biasa,
12:36bisa 20-30 persen, belum bicara akomodasi tenda, belum lagi hotel, belum lagi penerbangan.
12:43Hampir di semua proses itu pasti ada lubang-lubang potensi praktek rente.
12:50Nah, di bagian itulah kami berkomitmen untuk memastikan perintah presiden itu kebocoran-kebocoran itu harus segera ditekan.
13:00Kalau bisa sampai 0 persen.
13:02Jadi, jangan sampai 20-30 persen itu kan menyebabkan inefisiensi yang luar biasa.
13:07Yang dirugikan itu jamaah, mbak, dalam praktek-praktek rente tersebut.
13:11Oke, ya itu tadi tugas Bung Daniel dan juga Pak Menteri, begitu ya, Gus Irfan cukup berat.
13:18Bahkan sebelum untuk keibadahnya saja sudah harus dibersihkan untuk kebocoran-kebocoran itu.
13:25Nah, tapi yang kemudian diperhatikan adalah ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk biaya haji lebih turun lagi.
13:34Saya belum puas, mungkinkah itu terjadi?
13:36Jadi, itu komitmen politik Presiden dan perintah itu sangat memungkinkan.
13:41Jadi, sangat rasional ketika Presiden meminta agar BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji atau terutama ke dalam bahasa awam itu ongkos naik haji itu ditekan.
13:54Itu sangat memungkinkan, mbak, secara politik.
13:57Dan secara ekonomi juga sangat memungkinkan.
13:59Kenapa begitu?
14:00Pertama, Presiden melihat potensi kebocoran yang sangat tinggi.
14:05Tadi saya sebutkan 20 sampai dengan 30 kebocoran.
14:09Jadi, kalau kemudian kita bisa menekan kebocoran-kebocoran itu,
14:14maka kita bisa merasionalisasikan biaya atau ongkos naik haji.
14:20Paling tiga, berapa persen turun?
14:21Nah, kalau kemudian kebocorannya bisa kita tekan sampai dengan 0%,
14:27maka kita akan bisa signifikan menurunkan.
14:31Tapi, dari sisi ekonomi kan memang orang,
14:33kok banyak yang bilang nggak rasional kalau kemudian ongkos haji diturunkan.
14:38Karena dolarnya justru naik.
14:39Kalau tahun lalu itu standarnya 16 ribu per satu dolar.
14:47Nah, tahun ini kan 16 ribu 500.
14:49Jadi, asumsinya pasti naik.
14:51Ongkos semuanya pasti naik.
14:54Nah, tapi dari sisi hitung-hitungan finansial memang terkesan tidak rasional.
14:59Tapi, yang dilihat oleh Presiden dan yang juga kami lihat itu adalah
15:04bagaimana inefisiensi pembiayaan haji itu bisa dipotong.
15:10Inefisiensi itu disebabkan apa?
15:12Oleh kebocoran.
15:14Jadi, kalau kebocoran 20-30% ini bisa kita tekan,
15:17minimal kita juga bisa menekan biaya ongkos haji itu.
15:22Nah, itu yang kami lakukan hari ini.
15:23Oke, menarik soal rekrutmen, kemudian menekan kebocoran-kebocoran,
15:29termasuk juga apa yang lain, prioritas lain yang kemudian saat ini
15:32tengah dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh
15:35juga untuk memastikan korupsi kuota haji tidak lagi terjadi di tahun depan.
15:39Itu tadi, Mbak. Kami memastikan orang yang di dalam Kementerian Haji itu punya integritas
15:46dan kami mendesain proses pengendalian.
15:49Sekarang ini nanti di Kementerian Haji itu ada namanya
15:53Direktur Jenderal Pengendalian Pelayanan Haji.
15:57Dan sebagian besar isinya itu teman-teman kita yang dulu di KPK,
16:02yang sempat gak lulus TWK, kemudian saya ajak bareng-bareng di Kementerian Haji,
16:08dan ada IRJEN, ada proses pengawasan lainnya, nah kami akan fokus di situ.
16:13Selain itu memang komitmen Menteri dan Wakil Menteri itu penting.
16:17Saya harus jelaskan dengan tegas bahwasannya fakta, bahwasannya birokrasi
16:23itu akan sangat tergantung dengan pimpinan puncaknya, itu adalah fakta.
16:29Hampir semua penelitian-penelitian akademis itu menunjukkan
16:34kalau kepalanya itu bersih dan punya komitmen, birokrasi itu pasti ngikut.
16:39Jadi kami sudah pastikan dengan gusirpan tidak ada tekanan ke mereka harus nyetor,
16:45misalnya ke pimpinan, karena fakta itu selalu ada kan.
16:49Kita tidak akan kasih target macam-macam.
16:52Target yang kita berikan kepada birokrasi, pastikan semua proses itu clear, bersih,
16:59dari praktek rente, dari praktek korupsi, manipulasi, dan sebagainya.
17:04Walaupun saya dan gusirpan paham betul, tidak mudah untuk merubah status quo,
17:11corporate culture yang sudah terbangun di satu birokrasi,
17:16dan ini yang kami langsung terus tekankan.
17:19Karena nanti kan birokrasi kami itu dimulai dari pusat sampai ke daerah,
17:24bahkan sampai ke camatan oleh penyuluh haji.
17:27Nah untuk mengontrol itu tentu membutuhkan sistem dan komitmen.
17:31Itu yang terjadi pengelolaan manajemen secara perubahan yang signifikan di dalam negeri.
17:36Tapi kemudian untuk di pengelolaan haji di Mekah, bagaimana manajemennya?
17:42Karena kita tahu kemarin kan sempat ada sistem digital.
17:46Itu kita agak sedikit terkaget-kaget dengan nusuk dan segala macam.
17:52Nah bagaimana pengelolaannya ini, bekerja sama juga dengan kerajaan Arab Saudi?
17:58Ya ini yang memang harus dijelaskan kepada publik.
18:01Saya terima kasih kepada Kompas, karena memang literasi haji ini masih sangat rendah.
18:05Karena akhirnya dia akan jadi close market, pasar yang tertutup.
18:09Haji itu depend, artinya kita sangat tergantung dengan kebijakan kerajaan Saudi Arabia.
18:19Dan artinya kita menyesuaikan, kita follower terhadap kebijakan-kebijakan Saudi Arabia.
18:25Nah kebijakan pemerintah Saudi Arabia itu memang ke depan,
18:30itu memang ingin memperluas kapasitas pelayanan haji.
18:37Misalnya sekarang Saudi Arabia itu hanya menampung jamaah, paling banyak itu 2 juta.
18:432 juta dan kita adalah jamaah atau pilgrims yang paling besar, 200 ribu lebih.
18:50Nah sehingga antrian rata-rata kita sekitar 25 tahun.
18:53Nah apa yang kita lakukan untuk memastikan proses penyelenggaraan di sana,
18:59itu berjalan sebagaimana mestinya?
19:02Kami dengan kementerian haji Saudi Arabia itu akan membentuk yang namanya task force bareng, bersamaan.
19:12Karena di dunia ini hanya ada 2 kementerian haji,
19:18yaitu kementerian haji Saudi Arabia dan kementerian haji Indonesia.
19:23Artinya ini abang adik lah kalau kata anak medan.
19:25Jadi kami ingin proses persiapan keberangkatan dan penyelenggaraan di sana,
19:34penyelenggaraan ibadah, kementerian Saudi Arabia, kementerian haji dan umrohnya,
19:39itu bersamaan dan kami bikin task force.
19:42Jadi hampir semua proses kami bicara dengan kementerian haji Saudi Arabia,
19:47kami berdiskusi.
19:48Jadi kami meminta asistensi secara terus menerus.
19:52Syukur-syukur kita dapat privilege,
19:54karena memang kita jamaah terbesar,
19:57kemudian secara politik juga kita punya hubungan yang sangat baik dengan Saudi Arabia.
20:02Kira-kira gitu Pak.
20:02Kita berharap tentu saja penyelenggaraan ibadah haji dan umroh
20:05di bawah kementerian haji dan umroh sekarang ini,
20:09bisa lebih fokus, lebih lancar,
20:11semuanya bisa berjalan dengan baik dan lebih baik lagi.
20:14Terima kasih Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh,
20:19Bung Daniel Anzar Simanjuntak,
20:20sudah mampir ke Studio Orange Kompas TV.
20:22Sehat selalu.
20:23Sama-sama Mbak Andi, sehat juga.
20:25Saudara informasi penting dan juga menarik lainnya,
20:28masih akan kami hadirkan.

Dianjurkan