00:0013 Agustus 2025, Bumi Minatani membarak.
00:05Masyarakat pati menggelar aksi demonstrasi menolak kebijakan bupati
00:09yang menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250 persen.
00:15Aksi demonstrasi berakhir recu.
00:19Mobil polisi dibakar masa.
00:25Sejumlah warga ditangkap polisi.
00:30Bupati Sudewo yang berusaha memberikan penjelasan justru dilempar masa.
00:45Selain menolak kebijakan kenaikan pajak PBB,
00:49masa juga menutup Bupati Sudewo mundur karena dinilai arogan,
00:53menantang warganya untuk menggelar demonstrasi.
01:00Arogan Pak, waktu dia baru di lantai asal sudah mengancam masyarakat.
01:06Jangan sekali-kali asal mengganggu pemerintahan saya.
01:10Setelah baru beberapa yang dilantai,
01:14Pak Bupati Sudewo membuat kebijakan menaikkan pajak 240 persen.
01:19Yang berlaku kerja ke persatu tahun 2020.
01:22Selain pajak, 250 persen yang sempat dinaikkan,
01:26apa kebijakan lain yang kemudian merugikan rakyat?
01:28Ada pajak perjagaan KG5.
01:31Pak Bupati memalas.
01:33Perjagaan KG5 beri 300 ribu per bulan.
01:35Merespon tututan warga,
01:45DPRD Kabupaten Pati membentuk Pansu Saangket Pemaksulan Bupati.
01:50Pansu Saangket menyebut ada 12 pelanggaran
01:54yang diduga dilakukan Bupati Parti Sudewo.
01:57Salah satunya soal pemberhentian pegawai RSUD Suwondo
02:01yang diduga menyalai prosedur.
02:03Data-data pendukung keterangan teman-teman ex-wondo kami terima.
02:09Banyak hal yang menjadi catatan kami.
02:12Bahkan sampai ini kami kaget.
02:15Ada beberapa persoalan yang sangat memprihatinkan.
02:19Bahkan tadi disampaikan juga keterangan Pak Bupati
02:23yang di TikTok atau di video atau di teman-teman media
02:27mengatakan kalau teman-teman ini masuknya tidak pakai test,
02:32teman-teman ini masuknya tidak pakai prosedur yang benar.
02:36Ternyata ada yang benar.
02:37Ada posisi yang benar.
02:38Terkait kenaikan PBB,
02:43Pansu Saangket DPRD Pati juga mengungkap bahwa usulan menaikan
02:47bukan berasal dari camat dan kepala desa,
02:50sebagaimana yang diklaim Bupati Sudewo sebelumnya.
02:53Surat edaran katanya inisiatif dia sendiri.
02:57Inisiatif dia sendiri tidak ada perintah dari Pak Bupati.
02:59Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250 persen kenaikan itu
03:07salah satu usulan dari camat, kades, dan tokoh masyarakat.
03:12Ternyata camatnya tidak.
03:14Dia sudah disampaikan bahwa giliat penaikannya ke camat harus setuju,
03:17bukan usulan mereka.
03:19Anggota Pansu Saangket lainnya menyatakan
03:23kebijakan menaikan PBB hingga 250 persen
03:26tidak pernah membicarakan dengan DPRD.
03:30Apakah sudah juga dibahas kenaikan pajak 250 persen?
03:33Kan mekanismenya se-yogianya, selazimnya itu dibahas juga di DPRD.
03:37Kenapa tiba-tiba setelah kebijakan,
03:40setelah ada kebijakan baru ada protes-protes,
03:42DPRD juga punya andil sebenarnya untuk mengesahkan
03:46ataupun menjalankan kebijakan yang diprotes oleh publik pati ini, Bung Joni?
03:52Ya, kami di DPRD sama sekali tidak pernah diajak bicara
03:56tentang kenaikan PBB ini.
03:59Clear, tidak pernah.
04:02Sama sekali.
04:05Bupati Pati Sudewo menghormati pembentukan Pansu Saangket di DPRD.
04:10Namun ia tegas menyatakan menolak mundur sebagai bupati.
04:14Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya
04:19karena juga baru saja beberapa bulan menjawabkan
04:23sebagai bupati hak angket yang dimiliki oleh DPRD.
04:28Jadi saya menghormati hak angket tersebut,
04:33hak hipotat tersebut.
04:34Tentukan kan tidak disampaikan tadi.
04:36Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional
04:41dan secara demokratis.
04:44Jadi tidak bisa.
04:45Saya harus berhormati dengan DPRD.
04:49Pengamat politik menyatakan,
04:51saat ini upaya pemaksimuan Bupati Pati sulit terlaksana.
04:55Kecuali DPRD Pati mampu menuntikkan kesalahan Bupati Sudewo.
04:59Saya 60% tidak akan bisa.
05:02Dari sisi itu ya, dari sisi kekuatan di atasnya.
05:06Karena elit politik tampaknya tidak meresistensi
05:09dan atau tidak merejeksi posisi Pak Sudewo ini.
05:14Itu kan hanya masyarakat.
05:16Bukan tidak penting.
05:17Nah disitulah tantangan.
05:19Tetapi ini juga akan patah ketika
05:20mampu DPRD membuktikan bahwa yang bersangkutan itu salah.
05:25Itu saja menurut saya.
05:27Dan sekali lagi harus bernilai hukum ya.
05:29Bukan bernilai informasi,
05:32asumsi-asumsi itu gampang dibatahkan di MA gitu.
05:37Kementerian Dalam Negeri terus memantau
05:40proses politik yang tengah berlangsung di DPRD Pati.
05:44Pemerintah pusat juga telah memberikan teguran pada Bupati Pati.
05:48Proses politik yang ada di Pati tentu kita cermati
05:51dengan seksama.
05:52Apa yang sekarang bergulir di DPRD,
05:56Kementerian Dalam Negeri melakukan proses pengawasan.
05:58Ada proses komunikasi, ada proses teguran,
06:01ada proses evaluasi.
06:03Sementara politisi Partai Gerindra
06:06yang juga Menteri Sekretaris Negara,
06:08Prasetyo Hadi juga menghormati proses yang berjalan di DPRD Pati.
06:13Rappo Subianto sebagai Presiden maupun Ketua Umum Partai
06:16tidak akan mengintervensi proses politik yang berjalan.
06:20Pemerintah Kabupaten Pati ya,
06:24jadi kesepakatan untuk menjalankan hak angket,
06:30kemudian pansus,
06:32ya sepenuhnya kita hormati.
06:34Ini gak ada hubungannya dengan kander Gerindra atau bukan.
06:39Kalau memang mekanismenya seperti itu ya kita ikuti.
06:42Ya kan dalam konteks yang ini tidak bisa juga kemudian
06:47Bapak Prabowo, meskipun Ketua Umum Partai,
06:52tidak ada mekanisme yang kemudian beliau bisa,
06:55mohon maaf nih misalnya,
06:58menghentikan atau menghalangi proses aspirasi
07:03munculnya hak angket atau munculnya pansus.
07:05Kan mekanismenya tidak memungkinkan.
07:07Rakyat Pati sudah bergerak.
07:12Bola sekarang ada di tangan DPRD.
07:15Akankah DPRD Pati mampu menduktikan kesalahan Bupati Pati Sudewo
07:19sehingga memenuhi syarat untuk pemaksulan?
07:22DPRD Pati, Kompas TV
Komentar