00:00Tulur, Madiun Kota Antikorupsi bukan sekedar slogan semata, Madiun Kota Antikorupsi sudah membudaya nyata.
00:10Ini sesuai visi misi saya yang ke-6.
00:13Alhamdulillah nilai integritas kita diangkat 82,26 dan merupakan nilai tertinggi secara nasional tahun ini.
00:23Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas capaian ini.
00:27Terima kasih atas kontribusi dan konsistensi dalam menjaga diri dari praktek-praktek korupsi yang merupikan negeri.
00:38Masih bersama kami di program ROSI Pak Bima.
00:43Tadi kita melihat 40 hari setelah disampaikan di hari antikorupsi sedunia bahwa Madiun ini jadi kota yang integritasnya baik nilainya.
00:54Tidak lama kemudian wali kotanya masuk KPK, ditangkap oleh KPK.
01:00Ukuran integritasnya ini seperti apa?
01:02Anda sebagai mantan wali kota juga pasti tahu persis apa sih sebenarnya jadi kendala?
01:08Saya melihat ada beberapa kemungkinan atau beberapa tipe Friska.
01:13Yang pertama adalah ada orang-orang yang memang inkonsisten.
01:17Bicara kemana melakukan apa.
01:19Di depan bicara manis tetapi prakteknya berbeda.
01:24Banyak sekali yang seperti itu.
01:26Tapi yang kedua ada juga kawan-kawan yang tidak ada niat, tidak ada mensrea di situ tetapi terjebak oleh situasi dan kondisi.
01:35Karena ini kita bukan bicara kampanye ya, kita bicara pemerintahan.
01:41Kepemerintahan itu banyak butuh dana-dana taktis dan APBD tidak cukup fleksibel untuk mengagarkan itu.
01:49Makanya perlu bersilat untuk mencari pendanaan taktis.
01:54Kenapa harus ada dana taktis ini?
01:56Lagi-lagi ini karena sistem.
01:57Jadi ada kebutuhan-kebutuhan cepat, kebutuhan untuk mengkoordinasikan keamanan misalnya.
02:05Ada sesuatu yang darurat segala macam perlu cepat.
02:08Nah, mungkin tergelincir di sini.
02:11Tidak ada mensrea tapi ada prosedur yang dilanggar di sini.
02:14Atau yang ketiga, nggak niat sama sekali, nggak ngerti, nggak tahu apa-apa.
02:20Tapi ada jebakan Batman di situ terkena dampak karena perbuatan-perbuatan yang lain.
02:26Nah sekarang kita lihat orang-orang itu masuk kategori yang mana.
02:30Dan tidak mudah membuktikan itu semua.
02:33Dan tentu ujung-ujungnya adalah pembuktikan, pembuktikan melalui hukum.
02:36Tapi lagi-lagi, Friska, di sini pun ada perdebatan.
02:39Perdebatannya adalah kalau kemudian ternyata tidak ada kerugian negara.
02:44Tidak bisa dibuktikan mensrea atau niat jahatnya.
02:47Tapi menguntungkan orang lain.
02:49Ada unsur pidana yang terpenuhi, masuk juga di situ.
02:52Jadi ini agak kompleks nih.
02:54Kita harus lihat satu-satu.
02:55Saya kenal beberapa kawan kepadara yang saya sangat yakin integritasnya.
03:00Dan hidupnya juga nggak neko-neko.
03:03Nggak berlebihan begitu.
03:06Tapi guna terkena, kan muncul pertanyaan saya.
03:08Ini masuk yang mana?
03:10Karena menurut saya ini kawan-kawan ini bukan yang inkonsisten.
03:13Mungkin yang terjebak atau dia nggak tahu apa-apa.
03:16Atau mungkin korban lain-lain.
03:17Itu ada.
03:18Ya walaupun nggak bisa menafikan, banyak juga masuk kategori pertama tadi.
03:22Nah ini tentu yang menjadi keprihatinan kita semua.
03:26Apa problemnya jadi nggak cuma moral saja Mas Danang, tapi juga ada problem sistemik di situ?
03:31Ya, tapi yang pertama-tama menurut saya KPK sih perlu merevisi metodologinya.
03:37Itu kan mereka membuat survei integritas sektor publik, kalau nggak salah.
03:41Nama judul surveinya gitu ya.
03:43Dan menurut saya perlu di evaluasi.
03:45Indikatornya apa itu?
03:47Perlu di evaluasi, utama narasumbernya.
03:49Karena saya tahu persis agak-agak detail metodologinya.
03:52Tapi bukan di sini forumnya.
03:53Menurut saya begini, jadi ketika menjadi kepala daerah atau katakanlah pejawa publik,
04:01itu memang ada beberapa hal yang harus dihadapi.
04:03Seperti tadi sistem tadi itu kan.
04:06Ada beberapa kebutuhan-kebutuhan, ada pengolahan anggaran yang seringkali mungkin bupati hanya tanda tangan segala macam,
04:12lalu kemudian tidak tahu menau, lalu kemudian itu juga bisa terjadi.
04:16Atau rekannya yang selama ini membantu tiba-tiba kena kasus, lalu dianggap uangnya sampai ke dia itu juga ada contohnya.
04:25Nah oleh karena itu memang pada akhirnya, pada akhirnya yang diuji paling akhir adalah sebetulnya di integritas pribadi.
04:33Itu yang saya lihat misalnya di kasus ASDP gitu ya.
04:37Orang bertanya-tanya kepada, bertanyakan kepada KPK, bagaimana mungkin ini jadi perkara memperkaya diri sendiri enggak?
04:44Orangnya juga enggak hidup kewan.
04:45Tapi ada unsur pidana yang masuk di sana ya dianggapnya.
04:47Iya, iya kena kasus karena memang ada problem dalam menegakkan hukum kita yang sebetulnya menjadi banyak persoalan dan juga dikritik ya.
04:57Terutama penggunaan pasal 2 dan 3 yang terlalu berlebihan.
05:00Karena itu semua bisa masuk dengan pasal 2 dan 3 yang merugikan keuangan negara gitu.
05:05Ini menurut saya menjadi cahatan bagi penegak hukum.
05:07Tentu kita mesti lihat dulu prosesnya ya.
05:10Mestinya kalau terakhir kalau bupati-bupati ini katakanlah mereka tidak bersalah, mereka menunjukkan bahwa dia tidak ada keinginan untuk itu, gak ada mensrianya atau apa.
05:21Itu mestinya harus jelas dengan integritas pribadinya.
05:24Oke, tadi kan ada tiga hal.
05:26Ada yang memang inkonsisten, tapi ada juga yang kena jebakan Batman, ada yang tidak ada mensrianya.
05:31Tapi sebenarnya untuk pola yang memang ada korupsi di sana, permainan anggaran misalnya atau jual-beli jabatan, sebenarnya itu bisa dilakukan pencegahan atau tidak sih Pak Bima?
05:41Karena kan sebenarnya kalau Kemendagri di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah itu ada salah satu kewenangannya adalah terkait dengan politik anggaran di sana,
05:50untuk perizinan, juga pengadaan barang dan jasa bisa melakukan pengawasan.
05:54Apakah bisa menggunakan instrumen ini, mekanisme ini untuk melakukan pencegahan?
05:58Instrumen pencegahan itu banyak dan berlapis, seringkali tumpang tindih begitu ya.
06:06Tetapi kan namanya aturan, selalu saja ada celah, ada ruang abu-abu begitu ya.
06:14Dan ujung-ujungnya saya kira komitmen dan karakter personal yang juga menentukan begitu ya.
06:25Dan sebetulnya menilai integritas itu kan bisa panjang gitu ya, bukan saja dari LHKPN-nya, tapi dari rekam jejak dan lain-lain begitu.
06:37Jadi ketika tergelincir pada satu persoalan, maka publik bisa sama-sama mendalami itu apakah korban atau bagaimana begitu ya.
06:47Tapi yang ingin saya katakan Friska, ya lagi-lagi ya, kita ini harus terus-menerus melakukan ITR untuk berinovasi terhadap instrumen-instrumen aturan untuk pencegahan tadi.
07:02Seperti misalnya tadi, untuk pansel, untuk metode penunjukan kepala dinas, apa yang bolong di situ satu-satu.
07:11Nah, apakah kalau OTT saat ini yang berlangsung itu punya pemadam kebakaran?
07:17Kalau pencegahan itu sebetulnya ada program menarik MCP tadi, Monitoring Corruption for Prevention.
07:24Monitoring Corruption Prevention yang dikerjasamakan antara KPK dengan Kementerian Agri.
07:29Cuma masalahnya ini MCP itu hanya yang sudah jadi pasien KPK nih.
07:34Yang sudah kena kasus baru ada MCP-nya gitu.
07:36Nah, mestinya dari awal gitu, karena itu kan ada indikator-indikatornya ya, artinya mana daerah-daerah yang perlu pengawasan khusus, mana daerah-daerah yang katakanlah sudah lebih bagus.
07:47Itu yang menurut saya lebih-lebih bagus daripada survei integritas tadi yang memberi penghargaan kepada Wali Kota Madion ya.
07:55Cuma sayang mekanisme itu hanya untuk daerah-daerah yang bupatnya sudah kena kasus gitu.
08:03Sementara yang belum kena kasus, belum kena kasus, tidak ada MCP-nya di situ.
08:07Ini yang menurut saya ada masalah dengan program itu.
08:08Mas Danang melihat apakah masalahnya OTT, kalau OTT duluan dilakukan itu ya hanya sebagai pemadam kebakaran.
08:15Artinya ada api dulu kelihatannya, ada tindak pidananya baru dilakukan, tidak menyelesaikan pangkal masalah.
08:20Oh iya, saya kira tidak menyelesaikan masalah. Kan penegak hukum itu bekerja berdasarkan bukti-bukti ini.
08:25Karena tadi nggak ada saluran orang melapor, akhirnya langsung semua KPK ada kasus langsung diambil.
08:33Nah masalahnya, mohon maaf KPK juga lagi bersaing dengan rejaksaan dan kepolisian ini kan, lagi butuh ini gitu kan.
08:40Dan sebetulnya OTT KPK ini jauh menurun dibandingkan sebelum revisi undang-undang KPK.
08:45Jadi ada keinginan juga menurut saya untuk menunjukkan berprestasi gitu sih.
08:50Sehingga ketika ada kasus yang katakanlah matang, buktinya lengkap, informanya atau sumbernya cukup kuat, mereka langsung melakukan penindakan itu.
08:59Dan seringkala itu tidak terkait juga dengan pencegahan gitu ya.
09:04Nah ini yang ke depan mestinya ya, mestinya penindakan itu hanya dilakukan ketika katakanlah daerah yang...
09:12Katakanlah Pak Wamen sudah kasih tahu, nggak nurut, baru itu ini.
09:16Nah ini yang mismetnya antara penekakan hukum dengan mencegahan.
09:22Ya kalau saya lihat memang nggak bisa sektoral begitu ya.
09:28Kalau kita ingin kepala daerah ini bersih, ya tentu kita ingin APH juga bersih.
09:33Kita ingin kepolisian juga punya integritas, kejaksaan juga punya integritas gitu.
09:40Jangan sampai kemudian berpikir sektoral saja.
09:43Ya semua harus ada pembenahan gitu.
09:46Karena seringkali terjadi itu seperti lingkaran yang kemudian saling menjebak begitu.
09:53Ya saya yakin ya teman-teman kepala daerah sangat punya pengalaman.
09:58Bagaimana oknum-oknum itu juga turut terlibat dalam proses-proses seperti ini.
10:04Sehingga saling menjebak semuanya.
10:06Ya artinya kalau semuanya punya komitmen untuk membangun prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan.
10:12Maka ya langkahnya harusnya akan jauh lebih efektif.
10:15Artinya oknum itu penegak hukum?
10:17Ya, selalu ada seperti itu.
10:19Jadi bukan hanya kepala daerah, oknum itu ada dimana-mana yang namanya oknum gitu ya.
10:25Nah jadi itu yang saya bilang tadi, ya ini harus menjadi komitmen semua dong.
10:30Nah sejauh ini apa yang sudah dilakukan antar lembaga agar ya dari kepala daerahnya tapi dari penegak hukum juga punya komitmennya?
10:36Ya saya kira keteladanan, integritas itu kan integrated ya.
10:42Lisan, kebijakan, tindakan semua.
10:45Jadi kalau pimpinannya bilang jangan korupsi semuanya ke bawah.
10:48Jangan sampai pimpinannya bilang jangan korupsi tetapi kemudian bawahnya masih ada ruang untuk main.
10:56Saya nggak bilang siapa dan dimana lembaga apa.
11:01Tapi ini menjadi tugas bersama.
11:03Jadi jangan sampai kemudian lisan-lisan anti korupsi itu, retorika-retorika anti korupsi itu menjadi nggak bermakna.
11:10Karena kehilangan kemudian contoh-contoh nyatanya, kehilangan konsistensinya, itu menurut saya salah satu persoalan.
11:20Termasuk iya-iya aja di retret misalnya yang sudah disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo bahwa integritas itu nomor satu.
11:26Kepala daerah harus menjaga integritas tapi pada praktiknya masih banyak juga yang nakal.
11:30Kepala daerah.
Komentar