00:00Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad untuk melawan korupsi,
00:08menyalawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun.
00:14Karena sudah lama, sudah lama Republik kita mau dirusak.
00:19Setiap lembaga, setiap organisasi dirusak oleh koruptor-koruptor.
00:24Nyogok pejabat di setiap eselon.
00:27Sudah-sudah sekalian.
00:28Ini harus kita lawan, dan ini akan kita lawan, dan ini sedang kita lawan.
00:36Maraknya kasus korupsi yang dilakukan Kepala Daerah menjadi bukti bahwa pembinaan dan komitmen pemberantasan korupsi masih gagal hingga saat ini.
00:43Lalu apakah ini cukup menjadi tamparan bagi pemerintah?
00:46Saya masih bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Seksyen Transparency International Indonesia Danang Widoyoko.
00:51Pak Bima tadi, Pak Prabowo, Pak Presiden, tidak hanya dalam kesempatan tadi di Kejelasan Agung,
00:58tapi sebelumnya pun di retret bahkan sudah menyampaikan ke depan Kepala Daerah mengingatkan soal integritas.
01:05Apakah artinya retret belum efektif untuk itu?
01:08Apa yang membuat pada praktiknya masih banyak yang bandel?
01:10Dalam sidang-sidang kabinet, itu kata-kata pemberantasan korupsi, pemberantasan yang bersih, itu adalah diksi yang seringkali diulang oleh Presiden.
01:25Dan kalau kita melihat pola yang ada sekarang, dan fenomen yang terakhir terjadi,
01:31ya kita kan melihat bagaimana sebetulnya pemerintah ini tidak pandang bulu.
01:36Walaupun misalnya kader dari partai pemerintah,
01:43kalau memang terkait dan tersangkut begitu dan terlibat,
01:47maka perlakuannya sama.
01:49Saya merasakan komitmen Presiden itu sangat kuat di situ.
01:54Di situ pula lah ketika kita memadakan retret,
01:57itu kita disampaikan target-target tadi.
02:01Tapi kan yang namanya pembinaan tidak cukup sekali dua kali.
02:07Tidak bisa kita mengharapkan taklimat dari Presiden,
02:12kemudian apa yang dibukali di retret,
02:14itu menjadi pengingat yang sempurna.
02:17Kan tidak bisa Friska.
02:19Artinya semuanya harus secara sistemik, secara kultural, bersama-sama.
02:23Nah saya lebih melihat bahwa kita sangat perlu untuk memunculkan
02:29figur-figur yang justru antitesis dari kasus-kasus ini.
02:35Ada Bung Hatta Award yang saya kira pemenangnya itu sangat dihormati misalnya.
02:41Dan lebih banyak lagi kita perlu sosok-sosok itu yang kurang.
02:44Karena rasanya itu menjadi penyeimbang karena kita perlu role model juga.
02:49Jadi mainstream yang positif inilah yang juga harusnya bisa kita bangun
02:55di samping tindakan-tindakan tadi.
02:57Bagaimana agar instruksi Presiden, taklimat Presiden ini
03:01bisa diterjemlahkan betul oleh anak buahnya di daerah?
03:05Nah ini yang kemudian menjadi tantangan ya.
03:07Pertama yang perlu kita cermati dengan kritis itu sebetulnya adalah
03:12itu tadi Presiden kan di belakangnya itu kan tumpukan uang ya.
03:19Yang itu sebenarnya kita pertanyakan karena mana ada hari ini
03:22soal pakai uang cash itu kan pinjem uang lalu dipotong lalu selesai.
03:26Untuk jadi background.
03:27Nah konsepsinya itu kan seperti ada uang negara kemudian diambil gitu ya.
03:33Sementara korupsi itu bentuknya bisa bermacam-macam gitu ya.
03:39Yang kasus OTT ini kan kalau yang parti itu kan seperti pemerasan ya.
03:45Orang yang mau dapatkan jabatan dia dia diambil umangnya.
03:49Diminta nyetor.
03:51Di berapa daerah seperti itu.
03:53Kalau di Madiun kita masih belum dapat informasi yang cukup lengkap.
03:58Tetapi kabarnya dari fee dari proyek atau dana-dana CSR segala macam
04:04yang ngambil itu seperti penyuapan kalau-kalau itu.
04:07Jadi ininya bisa-bisa bermacam-macam ini ya.
04:10Nah yang disampaikan presiden ini baru sekedar penegakan hukum saja.
04:16Dan menurut saya sangat kurang dan justru berbahaya.
04:18Jika pemerasaan korupsi hanya mengandalkan penegakan hukum.
04:22Karena ini bisa rawan disalahgunakan gitu ya.
04:25Saya enggak tahu kalau kasus OTT barangkali kasusnya mungkin cukup kuat
04:30kalau mungkin seandainya ada rekaman wawancara.
04:32Tapi nanti kita lihat.
04:33Karena yang dibanyak kasus itu seringkali bukti-buktinya itu kemudian banyak dipertanyakan gitu ya.
04:42Seringkali menggunakan pasal 2 dan 3 yang pokoknya asal ada kerugian negara
04:46lalu kemudian diambil gitu ya.
04:49Tanpa ada mensrianya.
04:51Bahkan ada tanpa ada kerugian negaranya pun bisa diambil gitu ya.
04:55Dijadikan tersangka.
04:56Ini karena jika kita fokus kepada penegakan hukum.
04:59Yang kita harapkan kan penegakan hukum perlu.
05:02Tetapi tadi kalau belajar dari swasta ini kan ini seharusnya langkah terakhir.
05:06Harusnya pencegahannya ini yang kemudian dikedepankan.
05:10Dan ini yang banyak hal yang belum kita kerjakan gitu ya.
05:13Tadi kita belum disekankan juga misalnya mengapa ini berulang terus gitu kan.
05:17Satu faktor pendorongnya adalah soal-soal politik.
05:21Betul ongkos politik mahal.
05:22Tetapi kan puluh pemutamanya bukan sekedar ongkos.
05:24Tapi bagaimana kita perbaiki partai politiknya.
05:27Ini yang justru tidak disinggung ini kan.
05:29Karena kita fokusnya hanya penegakan hukum.
05:31Karena fokusnya OTT-nya itu.
05:33Saya kira komen sedikit tentang itu.
05:34Ya, sederhana boleh.
05:35Kalau saya melihatnya mas, pendagakan hukum itu hari ini penting untuk dikedepankan.
05:42Kenapa?
05:43Karena harus ada sciwar gitu ya.
05:46Harus ada efek-efek yang menunjukkan bahwa ini serius loh.
05:52Jangan main-main begitu.
05:52Jadi kalau kami melihatnya apa yang disampaikan, diksi, gesture, ilustrasi, ini pesannya kuat.
06:02Bahwa hari ini pemerintah total football.
06:06Ini untuk menutup atau memperkecil ruang bermain tadi.
06:10Tapi saya pun sepakat dengan Mas Danang bahwa di samping penegakan hukum, ini upaya membangun sistem ini penting.
06:15Saya kasih contoh satu hal ya.
06:17Itu kan salah satu kepala dari itu tersangkut kasus CSR.
06:21CSR ini celahnya besar sekali untuk korupsi.
06:24Karena nggak diatur sistemnya.
06:27Seharusnya kan kalau di daerah itu ada forum CSR.
06:29Nah, forum CSR ini melibatkan banyak pihak.
06:32Ada pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah.
06:35Dikontrol bersama-sama.
06:36Dikaitkan menunya itu dengan kebutuhan daerah.
06:40Jadi daerah itu perencanaannya bagaimana, mana yang bisa didanai oleh CSR, CSR dari mana jumalnya berapa.
06:46Jadi kayak masuk dengan rencana APBD.
06:49Jadi bukan misalnya nih, dinas tertentu atau kapal daerahnya telepon.
06:55Telepon BPD atau korporat gitu.
06:59Tolong CSR untuk kegiatan ini.
07:01Itu bisa nggak jelas itu barang.
07:02Nah, di kota-kota ada forum CSR yang melembaga.
07:05Ini adalah salah satu contoh saja.
07:07Nah, kalau sudah forum CSR, maka ruang permainan itu tertutup.
07:10Bukan tertutup ya, lebih kecil kira-kira begitu.
07:12Sama, ketika ada digitalisasi, ketika ada pembayaran non-tunai,
07:18menutup juga untuk permainan-permainan cash tadi.
07:22Yang membuka ruang untuk praktek korupsi.
07:25Kalau celahnya sudah tahu tadi, CSR misalnya,
07:29atau tadi digitalisasi untuk menutup ruang-ruang cash,
07:33untuk tukar-menukar dalam suap,
07:36kenapa sampai sekarang masih tidak dilakukan untuk pencegahannya itu?
07:40Ya, sama. Kan nggak bisa dipukul rata.
07:42Ada daerah yang sudah cukup kuat.
07:44Misalnya tadi baru dari Surabaya.
07:46Luar biasa, digitalisasi pemerintahnya cukup maju.
07:50Semuanya rasanya sudah mengarah kepada non-tunai di sana.
07:54Tapi banyak daerah yang masih terlambat.
07:57Mungkin karena SDM-nya, mungkin jadi karena komitmen kepada daerah.
08:00Begitu. Jadi nggak bisa kita memukul rata.
08:03Kita harus lihat satu-satu persoalannya apa.
08:05Nah, harusnya kan kita sama-sama kerjasama ya, Mas Tanang ya.
08:08ICW, Kemendagri semua.
08:11Memangkut sistem itu bagaimana?
08:12Seperti contohnya sekarang,
08:13Kemendagri sedang berusaha memperkuat sistem integritas partai politik.
08:19Kan partai politik ini setiap tahun kan kita kasih bantuan politik.
08:22Tapi itu harus diiringi dengan penguatan sistem integritasnya.
08:26Jadi mereka bisa menurut tanggung jawabkan itu.
08:28Nah, ini kami dibantu gitu loh oleh NGO-NGO.
08:31Gimana sih konsepnya?
08:32Oleh KPK misalnya, bagus dari ICW.
08:35Nah, saya kira kalau kita terus berkolaborasi untuk membangun sistem-sistem tadi,
08:40maka ruang-ruang untuk korupsi itu akan semakin kecil.
08:43Nah, menutup ruang korupsi itu gimana?
08:44Itu yang menurut saya, saya lagi mau sampaikan itu yang sistem integritas partai politik.
08:48Jadi itu inisiatif lama, malah sejak saya di Transparansi Internasional itu tahun 2020 itu.
08:56Pertama-tama itu saya masih ngecami diskusi dengan KPK, sistem integritas partai politik.
09:01Jadi problemnya itu di partai politik gitu.
09:05Jadi politik mahal iya, tapi ada masalah lain di partai politik gitu ya.
09:11Yang mau dibenahi dengan sistem integritas partai politik itu bukan akuntabilitas pendanaan politik,
09:17lalu kemudian rekrutmen, lalu kemudian kode etik, dan beberapa aspek yang lainnya.
09:23Nah, ini yang ternyata tidak mudah prakteknya.
09:26Karena tentu partai politik juga tidak cukup memberikan dukungan,
09:31malah di kemendagri yang sepertinya agak lambat juga Pak Momen.
09:34Karena ketika kami usulkan untuk mendorong itu, kami waktu itu dengan KPK sudah diskusi dengan KMNQ,
09:40nggak ada masalah.
09:41Dengan KSP juga mendukung gitu.
09:43Tapi dengan kemendagri cukup lama.
09:45Kapan itu?
09:46Kapan itu?
09:46Kapan tahun 2020-2010 mandat.
09:48Sekarang kita percepat.
09:49Ya, artinya ada hambatannya.
09:50Waktu itu apa hambatannya?
09:51Yang menunggu undang-undang.
09:53Kami nyeplak sana aja.
09:54Undang-undangnya aja dulu loh.
09:55Nunggu undang-undang sampai kapan kita nggak tahu gitu ya.
09:58Padahal soal integritas partai politik itu hanya bisa waktu itu cukup diselesaikan dengan perpres atau PP itu.
10:05Sudah cukup.
10:05Tidak harus menunggu revisi undang-undang politik yang membutuhkan kesepakatan politik dari berbagai...
10:10Karena panjang sekali pasti itu prosesnya di legislatif.
10:13Lambat sekali pada waktu itu.
10:14Mudah-mudahan nih ada Pak Wamen di sini segera dipercepat ini.
10:17Karena dulu hambatannya di kemendagri ini.
10:19Bisa dipercepat nggak Pak Wamen?
10:21Iya kok kita...
10:22Tapi kan gini.
10:23Semuanya kan harus kita sesuaikan juga dengan rencana untuk revisi undang-undang pemilu, undang-undang partai politik.
10:31Agar semuanya ada harmonisasi di situlah.
10:34Nyambung semuanya gitu.
10:36Dan tidak mudah juga untuk menentukan kriteria-kriterianya tadi.
10:42Parameter-parameternya, besaran nilainya, dan lain-lain.
10:45Dan kalau bicara soal integritas juga.
10:47Sejauh ini apa sih sebenarnya integritas partai politik?
10:49Setelah yang tadi disampaikan, hambatan aturannya juga belum selesai.
10:52Apalagi sih yang masih jadi celah sih Mas Danang dalam pelaksanaannya?
10:56Ya salah satu problem dengan integritas ini kan sebetulnya terkait juga tadi.
11:00Integritas kepadara juga nggak bisa lepaskan dengan integritas partai politik.
11:03Nggak diselesaikan.
11:04Itu program besar di KPK waktu itu bersama LIPI ya.
11:07Sebelum jadi BRIN.
11:08Itu proyek lama.
11:09Dimana saya berapa kali terlibat.
11:11Itu bukan cuma akuntabilitas dan transparansi pendanaan politik.
11:15Tetapi juga soal demokratisasi internal.
11:17Ini yang sering juga menjadi persoalan di partai politik.
11:21Kan di partai politik itu jadi mengapa biaya politik mahal kan bukan cuma soal pembelian juara.
11:27Tapi juga membeli dukungan dari partai juga ongkos.
11:31Dan itu yang membuat sebetulnya selain akuntabilitas keuangan juga demokratisasi yang tidak berjalan.
11:39Belum lagi kemudian rekrutmen dan kaderisasi yang tidak berjalan.
11:43Karena partai cenderung mengambil orang yang punya uang.
11:46Bukan mendidik kadernya.
11:48Itu yang proses-proses yang tidak berjalan.
11:50Nah mestinya dengan penambahan katakanlah bantuan negara dengan dukungan dari kependagri itu bisa berjalan.
11:57Memaksa partai politik memberikan inisiatif nih.
11:59Partai yang sudah memenuhi standar itu lebih demokratis.
12:03Punya kode etik dan didekatkan kode etiknya transparan dan akuntabel soal pendanaan politik.
12:10Rekrutmen yang terbuka dan kaderisasi yang berjalan.
12:13Harusnya mendapat lebih dari bantuan negara.
12:16Nah ini yang masih belum berjalan hingga sekarang.
12:18Bisa gak ini dilakukan Pak Wameh?
12:20Ya.
Komentar