00:00Saya masih bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya dan Seksyen Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko.
00:06Tadi soal integritas partai politik, apa yang bisa didorong pemerintah soal itu?
00:09Nah, ini yang saya bilang hulunya, preemptive, preventive-nya.
00:16Jadi, begini, kenapa ada korupsi? Karena kepala daerahnya tidak punya integritas.
00:23Kenapa tidak punya integritas? Karena mungkin cara memilihnya ataupun kaderisasinya tidak jalan.
00:36Kenapa cara memilihnya itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip anti korupsi dan krisering tidak jalan?
00:44Ya, karena partai politiknya perlu dibenahi.
00:46Bagaimana membenahi partai politiknya?
00:48Ya, membuat partai politik itu mandiri secara finansial, satunya.
00:52Nah, caranya bagaimana? Ya, ini.
00:55Kita kan, sistem politik kita banyak sekali terinspirasi dari negara-negara di Eropa sebetulnya.
01:01Nah, di sana, state funding itu kuat.
01:03Jadi, negara punya komitmen untuk membuat fungsi-fungsi partai berjalan.
01:08Jadi, ada bantuan dari negara, subsidi dari negara, agar partai itu berjalan.
01:15Agar partai itu bisa melakukan kandarisasi, bisa advokasi, bisa juga pendidikan politik.
01:21Nah, sekarang kan kita nggak jalan itu, kebanyakan partai itu fight sendiri.
01:28Ya, berbahayanya kan ketika partai itu tidak mandiri.
01:31Nah, ketika subsidi negara ini masuk, maka semestinya akan meringankan partai, kemudian fungsi-fungsi jalan.
01:37Sehingga kemudian munculah kandarisasi, munculah kandar-kandar berkualitas untuk pilek, untuk pilkada, dan lain-lain.
01:44Kesitu juga sebetulnya.
01:45Tapi tidak mudah kemudian untuk memastikan bahwa apa yang diberikan negara kepada partai,
01:54itu digunakan sepenuhnya untuk penguatan fungsi partai politik.
01:57Nah, pertanggung jawabannya itu seperti apa kalau pun ada.
01:59Pertanggung jawabannya seperti apa, dan bagaimana mereka melakukan kegiatan itu sehingga tepat sasaran.
02:06Dan memilih misalnya, siapa yang akan jadi calon kepala daerah, perlukah melibatkan KPK?
02:13Kita pernah waktu itu rekam jejak menteri, ditris oleh KPK, apakah ini juga perlu jadi satu syarat untuk dicalonkannya kepala daerah?
02:22Sebetulnya kan itu bagian dari proses pemilihan ya, kalau track recordnya bagus gitu ya,
02:26mestinya ya dia, dan tidak ada perkara, tidak ada kasus, mestinya dia akan mendapatkan dukungan gitu untuk dipilih.
02:35Tapi masalahnya itu kan yang tidak berjalan gitu.
02:38Jadi, sekali lagi problemnya itu, kalau terkait misalnya kepala daerah gitu,
02:43itu bukan sekedar biaya mahal, tapi integritas partai politik.
02:47Bagaimana dia merekrut dan juga mempromosikan gitu ya.
02:51Artinya tentu dia harus cari tahu, ini orang punya masalah enggak, bukan sekedar duitnya aja yang diintip gitu kan.
02:57Kedepan dia bisa memimpin apa enggak gitu.
02:59Ini yang seringkali, ini yang tidak berjalan dan tidak mudah juga,
03:03karena tidak semua partai bulat memberikan dukungan gitu.
03:06Banyak partai yang agak-anggan gitu untuk, kalau dibantu negara itu, ya jangan sepenuhnya lah kira-kira seperti ini.
03:14Jadi menawar kalau bisa sedikit aja gitu.
03:17Jadi itu yang saya kira tantangannya itu, selain mengkoordinasikan di birokrasi tadi,
03:23mudah-mudahan kemenegeri sudah bisa cepat.
03:26Nah di partainya ini juga tidak bulat, tidak semua partai juga memberikan cukup dukungan
03:30untuk peningkatan bantuan keuangan dari negara.
03:35Itu yang jadi PR berikutnya nih.
03:37Ada satu hal sebetulnya Friska, kita kan banyak bicara tentang instrumen negara, regulasi.
03:44Tetapi di luar negara, menurut saya, peran civil society juga sangat penting.
03:51Dulu, saya ingat sekali, ada masanya ketika NGO, kemudian pengat pemilu,
03:57itu mempublish rekam jejak para politisi atau calak-calak.
04:02Jadi publik itu kemudian tertarik untuk mendalam itu semua.
04:08Itu saya lihat sekarang agak berkurang sebetulnya.
04:11Nggak tahu kenapa, mungkin Mas Danang bisa jelaskan ya.
04:14Tapi bolong-bolong atau kekurangan-kekurangan di sistem negara ini,
04:21semestinya juga bisa ditambal gitu ya,
04:24dengan penguatan civil society yang memainkan peran-peran pengawasan dan edukasi tadi.
04:31Ya kalau hari ini partai politik masih kedodoran untuk melakukan fungsi pendidikan politik,
04:35ya dilengkapilah gitu.
04:37Seharusnya kan itu oleh KPU atau Bawaslu gitu misalnya.
04:43Nah tetapi kalau itu dirasakan masih kurang menyentuh, kan seharusnya bisa nih.
04:48Nah kalau dulu memang banyak donor-donor yang masuk ke sini,
04:52untuk pendidikan politik, untuk kesadaran pemilih, itu banyak donor.
04:57Sekarang udah nggak ada, atau udah jarang lah gitu ya,
05:00ya mungkin karena dianggap demokrasi kita sudah matang.
05:03Tapi ini masih penting, masih penting.
05:05Jadi kemudian akan menggiring, membawa pemilih lebih aware
05:13untuk menjatuhkan pilihannya kepada orang-orang yang berintegritas.
05:16Nah kalau kemendagri bagaimana mendorong ini?
05:19Untuk memberikan pendidikan politik misalnya untuk publik?
05:21Kalau kita ada di Dirjen Polpum misalnya Friska,
05:25itu ada pemilihan kebangsaan dan lain-lain gitu.
05:28Tapi lagi-lagi ini kita harus secara detail memastikan metodenya tepat.
05:32Ya hari ini kan kita melakukan sosialisasi empat pilar,
05:36wasan kebangsaan, harus disesuaikan dengan algoritme kekinian.
05:40Kalau nggak nyampe juga begitu ya, nggak nyampe.
05:44Ya kalau saya melihat misalnya Komika, Stand Up gitu ya,
05:49itu salah satu pendidikan politik sebetulnya.
05:52Oke, nah tapi dari civil society, apa yang bisa didorong?
05:54Untuk mengawasi, sekaligus juga untuk membuka,
05:57oke ini siapa saja calon-calon kepala daerah yang memang punya integritas?
06:01Apa saja track recordnya?
06:02Sejauh ini sudah berjalan atau memang tidak digubris juga oleh partai politik?
06:05Iya, sebetulnya proses itu dilakukan di semua tingkat ya.
06:11Artinya kalau kita melihat civil society itu kan luas ya.
06:16Bukan cuma organisasi non-pemerintah,
06:19tapi juga ada akademisi, ada media.
06:21Itu saya kira di semua tingkatan,
06:24baik di provinsi maupun di kabupaten kota,
06:27itu pasti aktif melakukannya ketika ada pemilu atau pilkada.
06:34Makanya jangan dihapus tuh, pilkada langsung.
06:36Karena itu mematikan sebetulnya peran dan dinamika masyarakat sipil
06:41untuk memberikan informasi gitu ya.
06:43Artinya informasi itu yang terus disampaikan.
06:46Jadi, tapi masalahnya jadi tidak mudah,
06:49karena tadi di partai punya preferensi lain,
06:53terus kemudian juga ada praktik-praktik manipulitik itu kan
06:57yang melakukan pertama-tama adalah politisi gitu.
07:00Dan studi yang sering banyak dirujuk dari Punahuddin Mutadi itu
07:04yang penerima utama manipulitik adalah para pemilih
07:08yang punya parti ID tinggi,
07:10yang punya kedekatan dengan partai politik.
07:12Jadi, balik-balik lagi ini.
07:14Problemnya PR terbesar kita adalah bagaimana integritas partai politik kita.
07:17Nah, sekarang kalau bolak-balik-balik,
07:19tapi kan untuk kepala daerah yang terpilih ini sudah-sudah berjalan.
07:23Agar tidak terjebak kejebakan Batman,
07:25kita nggak lihat lagi, nggak diskusi lagi soal OTT dalam waktu dekat ini.
07:28Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan Pak Bima
07:31untuk kepala daerah menghindari tadi?
07:33Jangan sampai kayak rasin rulet lah.
07:36Tunggu giliran siapa yang terjebak, eh dia kena OTT lagi.
07:39Pemimpin itu kan sumber-sumber recruitment-nya itu variatif.
07:44Ada jalur partai, ada jalur birokrasi,
07:48ada juga jalur misalnya swasta begitu ya.
07:53Nah, menurut saya kanal-kanal inilah yang harus kita benahi bersama-sama.
08:00Tadi kita panjang lebar bicara kanal dari partai politik.
08:04Itu kita benahi, antaranya dengan SIPP.
08:06Tapi kan birokrasi juga, sumber recruitment juga.
08:10Bagaimana membenahi ini?
08:11Ini urusan PAN-RB, urusan BKN, dan lain-lain begitu.
08:16Kemudian swasta.
08:17Mas Danang tadi banyak bicara swasta.
08:19Swasta ini sebenarnya jauh lebih advance begitu ya.
08:21Tapi kemudian sekarang makin sedikit sekali gitu.
08:24Yang dari swasta mau terjun ke sini.
08:27Ya karena situasi politik yang semakin menantang begitu ya.
08:30Jadi yang ingin saya katakan adalah,
08:32ya kita harus masing-masing bedah sumber recruitment,
08:36kandilisasi kepemiliran bangsa ini dari mana saja,
08:39dan sama-sama itu pekerjaan kita.
08:41Kalau saya spesifik saja.
08:43Jadi pertama menurut saya,
08:45Pak Awamen perlu memperkuat inspektoratnya,
08:48buat kanal khusus untuk inspektorat di Kemendagri,
08:52kalau ada masalah bisa kirim inspektoratnya untuk ngecek,
08:55jadi orang bisa lapor gitu.
08:57Jadi nggak harus kepenegakan hukum lah gitu ya.
08:59Langsung ditangani oleh Kemendagri.
09:00Saya belum tahu persis bagaimana aturan kemenangannya,
09:03tapi tolong disiapkan gitu ya.
09:05Itu yang menurut saya bisa dilakukan.
09:06Kemudian yang karena itu tentu tidak mudah,
09:09tidak mudah karena butuh biaya besar juga,
09:11makanya prioritasnya.
09:12Nah, prioritasnya apa?
09:13Lihat program MCP dengan KPK tadi.
09:16Prioritaskan yang MCP-nya rendah skornya gitu.
09:19Karena di MCP itu kan mereka mengukur soal,
09:21mengukur soal pengadaan barang dan jasa,
09:23ini terbuka apa tidak.
09:24Mengukur bagaimana recruitment ASN-nya,
09:27promosi dan mutasinya.
09:28Di MCP itu ada indikator-indikatornya.
09:30Fokus saja daerah-daerah yang rawan untuk mulai.
09:33Jadi kalau ada tim yang bisa dipercaya,
09:37katakanlah masyarakat bisa percaya bahwa
09:38itu bisa dibenahi, tentu kita bisa mencegah langsung praktek korupsi.
09:45Sepakat gitu.
09:46Tapi Mas, itu kan MCP sebetulnya untuk semua.
09:49Tapi memang harus jadi atensi daerah-daerah yang kita anggap rawan tadi ya.
09:54Terutama ada daerah-daerah yang langganan korupsi
09:57kepada daerahnya itu.
09:59Oh, berulang kali.
10:00Iya, bisa tiga-empat kali periode kuadera.
10:03Nah, itu harus jadi pasien khusus, saya sepakat.
10:05MCP itu harusnya fokus ke sana.
10:07Dan tadi kanal aduan langsung ke Kemendagri,
10:09bisa kan di...
10:10Bukan ke Kemendagri, itu ada lapor itu loh.
10:12Lapor itu ya, silahkan bisa lapor ke sana.
10:14Tapi prosesnya...
10:15Tapi prosesnya panjang tadi, kata.
10:17Saya pernah pakai dan tidak puas dengan ini.
10:20Kalau straight ke Kemendagri, mungkin kan itu?
10:22Yang OTT hari ini, ini sebenarnya dengan Kemendagri langsung.
10:26Inspektorat bisa langsung turun kalau ada promosi mutasi yang bermasalah.
10:31Karena yang kasus di Pati itu kan desa, yang di Ponorogo sebelumnya itu yang Kepala Dinas ya.
10:38Direktur Rumah Sakit waktu itu.
10:40Memang ya boleh aja ada langsung gitu ya.
10:44Tapi kan gini, kita nggak mau juga warga itu bingung.
10:47Ini kalau kebakaran ngadunya ke nomor ini,
10:50kalau ada bencana ke nomor ini ada korupsi.
10:53Jadi banyak banget gitu ya.
10:54Nah, ini memang harus kita pikirkan.
10:55Ya, komplain sistem, kanal aduan yang memang memudahkan warga.
11:01Nanti kita telusuri deh yang lapor itu sebetulnya,
11:04bottlenecking-nya, sumbatannya di mana.
11:07Yang jadi solusi ke depannya tidak hanya soal penegakan hukum operasi tangkap tangan saja,
11:12tapi juga preventifnya itu betul-betul harus dibenahi dari berbagai sisi.
11:16Jangan sampai ada kecolongan lagi di berbagai sisi.
11:18Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak Bima Arya.
11:22Terima kasih.
11:22Mas Danang Widoyoko, Seksi & Transpansi International Indonesia.
Komentar