- 6 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Respons Presiden Prabowo Subianto terhadap kritik Singapura dan Malaysia terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memunculkan perdebatan. Sejumlah pihak menyoroti wacana pemangkasan pasokan gas ke negara tetangga sebagai respons terhadap kritik tersebut.
Namun, langkah ini dinilai perlu mempertimbangkan kepentingan nasional, hubungan bilateral, hingga posisi Indonesia dalam kerja sama kawasan.
Dalam diskusi ini, Senior Economist Ferry Latuhihin menilai respons tersebut impulsif dan tidak rasional. Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mengaitkan persoalan dengan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, pengamat ekonomi dan politik Ichsanuddin Noorsy, serta Co-Founder Synergy Policies Dina Prapto Raharja turut membahas dampak karhutla, kredibilitas Indonesia di mata internasional, dan pentingnya diplomasi dalam menghadapi kritik negara tetangga.
Produser: Prayogi Haro
Editor: Lintang
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/698934/adu-analisa-pakar-beberkan-sorotan-respons-prabowo-atas-kritik-singapura-malaysia-soal-karhutla
Namun, langkah ini dinilai perlu mempertimbangkan kepentingan nasional, hubungan bilateral, hingga posisi Indonesia dalam kerja sama kawasan.
Dalam diskusi ini, Senior Economist Ferry Latuhihin menilai respons tersebut impulsif dan tidak rasional. Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mengaitkan persoalan dengan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, pengamat ekonomi dan politik Ichsanuddin Noorsy, serta Co-Founder Synergy Policies Dina Prapto Raharja turut membahas dampak karhutla, kredibilitas Indonesia di mata internasional, dan pentingnya diplomasi dalam menghadapi kritik negara tetangga.
Produser: Prayogi Haro
Editor: Lintang
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/698934/adu-analisa-pakar-beberkan-sorotan-respons-prabowo-atas-kritik-singapura-malaysia-soal-karhutla
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Saya langsung ke Pak Peri, kalau begitu Pak Peri, Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan kepada negara yang dinilai menghina Indonesia
00:09lalu ada kebijakan pemangkasan untuk gas. Nah apakah respon pemangkasan pasokan gas kebijakan ini terukur atau sebenarnya impulsif?
00:20Kalau menurut saya gini, kalau itu dikaitkan dengan MSCI, penghinaan itu saya kira tidak berdasar juga ya.
00:27Karena pada dasarnya dalam hal ini saya melihat juga bahwa MSCI melakukan kesalahan yang mana kita bisa gugat juga.
00:35Dan yang kedua, level playing fieldnya itu bukan berada pada Presiden, tapi pada OJK.
00:40Karena basically MSCI ini tidak mengancam suatu negara.
00:44Dia cuma mengatakan bahwa ya Anda harus merapikan pasar modal Anda sesuai standar internasional.
00:50Tapi yang direspon juga terkait dengan Presiden itu tersinggung dengan negara jiran, baik Singapura, maupun Malaysia
00:56yang mengkritik Indonesia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
01:01Dan itu kalau menurut saya sih wajar-wajar saja kalau memang ternyata kebakarannya dimulai di sini dan penanganannya begitu lambat.
01:08Saya rasa ya wajar kalau tetangga Anda misalnya kalau Anda bertetanggaan dengan orang yang membakar sampah di rumahnya
01:15dan sampai dibilang sampai hari ini katanya Anda mau beresin ternyata enggak.
01:18Sampah ini bau sampai ke rumah saya.
01:20Dan itu wajar-wajar saja dan tidak perlu ditanggapi secara emosional.
01:23Jadi respon pemerintah memangkas pasokan gas impulsif menurut Anda?
01:28Sangat impulsif dan irasional.
01:31Sangat irasional dan sangat impulsif tanpa memikirkan artinya apa?
01:36Anda seharusnya tidak perlu bereaksi seperti itu.
01:39Ini lebay.
01:40Lebay.
01:41Lebay.
01:42Kang Samad, Pak Presiden impulsif dan lebay kata Pak Peri.
01:47Justru saya melihat ini langkah yang tepat.
01:51Langkah yang tepat.
01:51Kenapa?
01:52Karena akar masalahnya kalau kami telah sebetulnya adalah kekhawatiran Singapura sejak diberlakukannya PP21 tahun 2026
02:00tentang depisah hasil ekspor.
02:03Karena itu adalah kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan perekonomian Singapura.
02:11Itu menurut kami akarnya.
02:13Dan itulah kemudian kenapa ingin mereka mengeksersis.
02:18Kita punya banyak orang yang mereka memperbincangkan kemana arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam satu tahun terakhir ini.
02:27Dan mereka lihat peraturan yang keluar, mereka baca, mereka lihat komitmennya bahwa DHE harus ditempatkan di Indonesia satu tahun dan
02:36mengendap di Himbara.
02:37Nah itu mempengaruhi betul-betul likuiditas perbankan mereka.
02:42Jadi alasan mereka menggunakan kad hukla itu menurut Anda cuma jadi alasan.
02:47Sebenarnya masalahnya bukan itu.
02:48Masalahnya jauh lebih fundamental sebetulnya.
02:51Jauh lebih fundamental yaitu adalah menyangkut masalah depisah kita yang selama ini tidak kembali ke Indonesia.
03:00Dan yang kedua yang tidak kalah penting karena Presiden Prabowo melakukan penertiban hutang di hulunya.
03:05Di mana hutan-hutan ini ada pertambangan, ada perkebunan yang juga mereka adalah warga negaranya bagian daripada pemilik, daripada perusahaan
03:16yang ada.
03:17Lalu kemudian asetnya diambil oleh negara untuk kemudian diproduktifkan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
03:25Di tengahnya Presiden Prabowo melakukan pembenahan melalui DSI.
03:28Tata kelola N-Sport karena di sini ada sesuatu yang dilakukan yang disebut dengan under-impoising, transfer pricing.
03:38Di mana perusahaan produsen kemudian membentuk perusahaan apeliasi sebagai trader di negara tetangga.
03:45Lalu kemudian harganya dari Indonesia ke negara tetangga itu sangat standar.
03:49Tapi dari negara tetangga ke negara tujuan buyer itu jauh lebih besar.
03:54Dan itu tidak bisa kita jangkau dari segi pajak negara dan itulah yang kita bisa lihat.
04:00Misalnya CPO, 600 dolar per ton.
04:03Mereka bisa jual 1.900 dolar per ton.
04:06Itu besar.
04:07Kemudian begitu juga Malaysia.
04:09Mereka selama ini sebagai pricebacker di CPO.
04:13Mereka mengendalikan harga.
04:15Sementara produksi CPO-nya maksimal di 3,51 juta ton per tahun.
04:20Kita di 51 juta ton per tahun.
04:23Jadi ini sangat tidak adil.
04:26Inilah yang kemudian ingin dibenahi oleh Presiden Prabowo.
04:29Yang pasti cepat atau lambat berdampak terhadap hub country yang mereka menjadikan sebagai visi.
04:36Ini menarik. Soal PP21 dengan kebijakan DHE.
04:38Kita lanjutkan nanti.
04:39Kang Samad, coba saya ke prop hikmah begitu.
04:41Bagaimana membaca sikap dari Presiden yang terusik lah ya.
04:45Merasa dihina.
04:47Dia menggunakan diksi terhina.
04:48Kemudian terjadilah perang narasi antar kepala negara, negara jiran dan juga Indonesia.
04:54Bagaimana membaca sikap Presiden?
04:56Kalau tadi Pak Perry bilangnya Presiden kita lebay.
05:00Jadi kalau saya melihatnya begini ya.
05:02Pertama adalah soal asap ini.
05:05Kalau misalnya kita terdampak marah gak sih kita?
05:08Marah kan?
05:10Rakyat kita aja marah.
05:11Ini udah 4 bulan nih.
05:13Baik itu di Sumatera maupun di Kalimantan.
05:15Sekarang pertanyaan kita, terlepas dari DSI, di Singapura, di Malaysia, rakyatnya marah gak?
05:25Marah kan?
05:26Lalu dia membayar pajak loh.
05:28Dia ngomong sama siapa?
05:30Ngomong sama pemerintah Indonesia.
05:32Gak didengar.
05:34Dia marahnya itu tentu ke pemerintahnya.
05:39I'm a taxpayer.
05:40Do something about this.
05:43Dan disitu kita bisa lihat, kemarahan dari rakyat di negara tetangga ini,
05:51itu diartikulasikan oleh para politisi mereka.
05:54Baik yang di eksekutif maupun yang di legislatif.
05:58Sekarang pertanyaan kita deh.
06:00Kita gak usah bercermin kalau misalnya di Malaysia atau misalnya di Singapura.
06:05Kalau misalnya rakyat kita terimbas lah katakanlah.
06:09Ada kebakaran hutan di Malaysia, lalu kemudian kena ke kita.
06:14Marah gak rakyat kita?
06:16Apa marah kita kemudian di sosial media akan ditanggapi?
06:19Apakah marah kita terharap langsung kepada pemerintah Malaysia ditanggapi?
06:23Kan marah kita kepada pemerintah kita.
06:26Do something about this.
06:27Yang ditayangkan tadi, paket pengantar kita, apakah memang Anda memang memandang
06:32bahwa sikap dari politisi penjelasan yang mereka sampaikan wajar dengan mengkritik
06:37Kepala Bakom yang menyampaikan bahwa dapat oksigen dari Indonesia.
06:41Betul, Kepala Bakom.
06:42Lalu kemudian politisi Malaysia yang bahasa Inggris kok kayaknya gak didengar.
06:48Bahasa Jawa.
06:49Bahasa Melayu gak didengar.
06:50Udahlah pakai bahasa Jawa aja.
06:51Karena namanya Prabowo.
06:53Ada O-nya kan begitu, kira-kira seperti itu.
06:56Saya sebenarnya melihat kayak begitu juga agak gemes juga nih kayak begini.
07:01Tapi saya juga gak mau terjebak.
07:03Karena ada beberapa media datang ke saya minta prof bicara keras soal ini.
07:08Oh saya bilang enggak, saya gak mau.
07:10Karena tidak proporsional juga.
07:12Sekarang kita tanya sama pemerintah kita nih.
07:15Selesaikan, ini udah 4 bulan.
07:17Mau masuk ke 5 bulan.
07:18Selesai enggak?
07:20Itu dulu yang diselesaikan.
07:21Dan cerita ini, ini kan cerita sudah sejak lama.
07:27Jadi, perlu saya sampaikan di sini.
07:29Tahun 2002, negara-negara ASEAN waktu itu membuat namanya ASEAN Agreement on Transboundary Haste Pollution.
07:40Dan yang jadi masalah itu siapa?
07:42Indonesia.
07:42Nah, lalu kemudian 2002 sudah dibuat.
07:47Tapi kita baru meratifikasi tahun 2014.
07:5012 tahun baru kita ratifikasi.
07:54Maksudnya pemerintah Indonesia gak serius?
07:56Bukan gak serius, karena pada waktu itu selalu kita mengatakan bahwa ini masalah kedaulatan kita.
08:01Kita bisa menyelesaikan sendiri.
08:02Yang buktinya tidak bisa.
08:05Nah, kemudian baru 2014 diikuti.
08:09Dan di situ ada ketentuan.
08:11Misalnya kalau terbakar seperti sekarang ini, di pasal 4 ayat 2.
08:15Kalau kita pelajari, negara-negara ASEAN itu berhak untuk mendapatkan informasi dari negara di mana asap itu berasal.
08:24Terbakar itu.
08:25Coba sebelum saya ke Pak Isan, saya ke Kang Koma dulu.
08:28Silahkan ditanggapi bahwa disampaikan oleh prop tadi adalah, ya wajar kalau tetangga marah asapnya sampai ke negara mereka.
08:36Jadi kita sudah, pertama sudah mengetahui penyebabnya.
08:40Ada empat.
08:40Tapi kita tidak bicara penyebab lagi, tapi kita persiapkan untuk tahun depannya.
08:45Kita juga sudah mendapatkan empat dampak.
08:48Salah satu yang keempatnya adalah hubungan sosial dengan negara tetangga.
08:53Ini dampaknya.
08:55Jadi selain kerusaknya ekosistem, satwa, dan seterusnya, lalu kemudian dampak kesehatan bagi masyarakat.
09:02Nah, bagaimana memperbaiki ini?
09:04Pertama, pemerintah sudah pasti menindak perusahaan yang melakukan pembakaran atau oknum.
09:12Jadi ada perusahaan yang ditindak secara administrasi, ada perusahaan yang diwajibkan untuk mengembalikan ekosistem,
09:18dan ada individu yang terlibat, yang sudah dijadikan tersangka.
09:24Setelah didesak oleh Singapura dan Malaysia atau sebelum?
09:27Dalam proses 2-3 bulan ini, terakhir ini.
09:29Tapi kalau ditindak itu, api padam nggak?
09:32Pertanyaan saya, api padam nggak?
09:33Nah, ini...
09:34Kan esensinya adalah api padam.
09:36Jadi, Pro...
09:36Ditindak sama aparat penegak hukum dan lain sebagainya.
09:39Jadi saya cari bicara dampak dan tindakan.
09:42Jadi ada tindakan yang dilakukan sebagai sebuah pemerintahan, dan ada tindakan lapangan untuk melakukan pemadaman.
09:52Pemadaman ini memang kualahan, karena luasnya lahan yang terbakar.
09:57Dengan source yang kita miliki.
10:00Itu tidak memudah.
10:01Perlu bantuan nggak?
10:02Pasal 12 ayat 1, ASEAN Agreement on Trans Boundary Haze Pollution,
10:06Menyatakan, kalau negara di mana api itu terjadi, tidak mampu lagi, silakan Anda minta bantuan.
10:14Baik itu melalui negara-negara langsung, maupun ada yang namanya command center.
10:19Itu sudah disebutkan.
10:20Saya kira ini satu masukan yang bagus.
10:21Tapi karena ini sudah di penghujung El Nino, kita berharap di bulan November ini sudah mulai meredah.
10:32Karena memang lahan gambut yang di atasnya kelihatan tidak ada apinya, tetapi di bawahnya itu ada apinya,
10:39kemudian menimbulkan asap yang cukup produktif.
10:43Nah ini faktornya yang kadang tidak dijangkau.
10:46Karena itu yang kita perlu persiapkan.
10:48Meskipun yang kita lihat setelah ada pada beberapa tempat, sudah ada nanam sawit, Kang Somat.
10:52Ya, karena memang mereka targetnya seperti itu.
10:56Karena tadi penyebabnya salah satu dari empat yang sudah kita identifikasi,
11:01karena mereka ingin menempuh land clearingnya dengan biaya yang rendah, biaya yang efisien.
11:07Iya, izinnya dari siapa?
11:08Nah, izinnya ini yang sebahagian ada tujuh yang saya tahu kami yang sudah dicabut.
11:13Oke.
11:13Ini tindakan administratif yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap kejadian tahun ini.
11:20Oke, nanti saya lanjut lagi ke Anda, karena yang kita lihat setelah tax force dibentuk,
11:24justru Singapura yang memanggil 10 pengusaha besar termasuk pengusaha Indonesia di sana.
11:28Saya ke Pak Iksan kalau begitu.
11:29Pak Iksan, apakah Anda melihat ini merupakan sikap Pak Presiden yang menjalankan politik realis?
11:34Jadi memang lebih nasionalis dalam politik luar negeri?
11:38Pada konstruksi Singapura dan Malaysia seperti itu, kacamatanya bukan kacamata nasionalis.
11:45Apa?
11:46Kacamatanya kacamata yang Hik tadi sebut, bilateral.
11:52Transbondery Haste Pollution tadi, statusnya sudah bilateral.
11:56Kalau statusnya bilateral, maka dalam persoalan kebakaran hutan,
12:02persoalan pokoknya adalah soal kecepatan, kemampuan, dan ketepatan mengatasi kebakaran.
12:08Dan yang sekarang yang Anda lihat, tepat atau tidak? Sudah 3 bulan berlalu, 4 bulan?
12:13Saya ingin mengatakan begini.
12:15Ketika muncul nama-nama perusahaan yang disebut oleh seorang mantan, menteri,
12:22lalu kemudian disahuti oleh berbagai kalangan,
12:24maka problem besarnya memang adalah siapa yang menyebabkan kebakaran ini?
12:30Begitu sampai pada pertanyaan siapa yang menyebabkan kebakaran ini,
12:34muncul tadi apa yang Hik sebut,
12:362002, 2014, muncul lagi kemudian dari Jokowi-Dodo,
12:42muncul lagi sekarang.
12:43Ada pertalian peristiwa yang sesungguhnya tidak pernah ditangani secara efektif.
12:48That's the key word-nya.
12:49Jadi, Malaysia dan Singapura belajar Indonesia lamban,
12:54Indonesia tidak cepat mengatasi persoalan.
12:57Nah, di sini kemudian baru kita bisa bicara dampak.
13:00Maka persoalan ini balik ke dalam.
13:02Ketika kita ketahui sebabnya,
13:05maka perusahaan besarnya menjadi,
13:06Jadi, apa yang melatar belakangi 10 perusahaan,
13:10kata Malaysia,
13:11sementara Indonesia bisa menyebut 20,
13:14sementara kalangan Ormas,
13:15sorry, kalangan Walhi misalnya,
13:17menyebut ada 15 misalnya.
13:19Terus kemarin keluar juga dari international independent jurist itu,
13:26mengeluarkan juga beberapa nama.
13:27Jadi ada beberapa pendapat nih.
13:29Pendapat Walhi, pendapat pemerintah Indonesia,
13:32pendapat Singapura, pendapat independent jurnalis gitu ya,
13:35tentang beberapa di dalamnya.
13:37Kita bisa melihat sekarang pengidentifikasinya.
13:40Identifikasi sebab ini harus menunjuk pada pelakunya.
13:44Kalau menunjuk pada pelakunya,
13:45maka sebabnya ini,
13:46apakah sebab berantai,
13:48sebab berulang-ulang yang tidak pernah datasi,
13:51artinya kronis.
13:53Udah kronis posisinya.
13:54Kalau dia kronis,
13:56pelakunya sama nggak?
13:58Nah, kalau kita muncul kronis pelakunya sama,
14:02itu berarti tata kelelah pemerintahan Indonesia yang tidak efektif,
14:06ini bukan persoalan pelakunya apakah Presiden Prabowo atau bukan,
14:10tapi gambaran betapa pemerintahan Indonesia,
14:13tata kelolanya itu tidak efektif,
14:15baik dalam mengatasi sebab,
14:17maupun dalam mengatasi dampak,
14:18atau kemudian melakukan penindakan hukum.
14:21Nah, respon Pak Presiden kemarin ke negara tetangga,
14:23menurut Anda?
14:24Dia menilai dia dihina,
14:26negara kita dihina.
14:27Sebenarnya tidak perlu bicara soal hina.
14:29Nah, kita bicara dulu sekarang,
14:31apakah memang masalah ini bisa diduki secara,
14:35dilihat secara proporsional atau nggak.
14:37Sebutan katakan soal penghinaan gitu ya.
14:39Ini kan, saya mengintip begini,
14:41ketika sebut penghinaan,
14:42kita mesti lihat sekarang,
14:43Indonesia terhadap Singapura,
14:45itu statusnya punya ketergantungan struktural atau tidak.
14:48Saya melihat empat masalah.
14:51Dia, hub part.
14:53Part dia, Singapura adalah hub part.
14:57Yang kedua, hub financial.
14:59Yang ketiga, hub energy.
15:01Yang keempat tadi, hub technology.
15:04Kalau kita melihat empat hub ini,
15:06maka sesungguhnya Indonesia punya ketergantungan besar
15:09pada yang namanya?
15:11Singapura.
15:11Nah, Singapura.
15:12Nanti kita masuk ke empat itu.
15:14Ujungnya, ini soal bagaimana posisi tawar Indonesia
15:17dalam menghadapi Singapura,
15:19yang salah satu sebabnya adalah kebakaran hutan.
15:22Yang pelakunya adalah korporasi,
15:24yang korporasinya listing di Singapura.
15:27Nah, di sini ketemu nih,
15:28berlibat masalahnya.
15:29Di satu sisi ada kesepakatan regional,
15:32bilateral,
15:33tapi juga berlaku ketentangan nasional.
15:35Pada asas yang sama berlaku juga hukum nasional.
15:37Hukum antar tata hukumnya itu mesti dilihat di satu sisi.
15:41Di sisi lain, kita juga mesti melihat bagaimana transaksi politiknya,
15:44transaksi ekonominya,
15:45dan kemudian saling kewatan pengaruh.
15:46Yang paling terakhir yang saya mau bilang,
15:49Indonesia nggak punya kapal selam yang cukup seperti Singapura.
15:53Indonesia tidak punya pesawat angkatan perang itu,
15:56seperti yang punya Singapura.
15:58Jadi artinya kalau dilihat dari seluruh keseluruhan pertarungan itu,
16:01sesungguhnya Indonesia tidak punya daya tawar yang cukup.
16:03Soal daya tawar,
16:04nanti kita bahas di segmen berikutnya.
16:07Oke.
16:07Akan kita head to head kan nanti soal daya tawarnya.
16:10Saya ke Mbak Dina,
16:12Mbak Dina,
16:13ada pendapat mengatakan bahwa presiden yang sekarang cukup ngegas.
16:15Sebenarnya masalah Karhutlah setiap tahun ada tadi disampaikan oleh Pak Isan,
16:19presiden mengalami itu.
16:20Tapi apa yang berbeda sekarang?
16:21Apakah presiden ngegas sekali karena punya kepentingan nasional yang lebih urgent gitu?
16:26Dan pandangannya realisme?
16:27Yang tadi disampaikan oleh Jubir Partai Gerindra,
16:32ini menarik nih.
16:33Jadi poinnya adalah bahwa ternyata ada upaya lagi untuk mengait-ngaitkan isu yang lain dengan isu Karhutlah.
16:41Jadi kita harus hati-hati betul ya menarik satu benang merah dari kejadian.
16:47Kalau menarik satu kesimpulan itu dibilang sebab akibat,
16:50kita harus betul-betul teliti betul kita melihat bahwa rentetan kejadian itu memang disebabkan oleh satu hal.
16:57Kalau mau kita angkat DSI,
16:59menurut saya yang terjadi itu justru masalah kredibilitas Indonesia yang dipertanyakan.
17:04Jadi bukan masalah kemudian Singapura tersinggung,
17:08kemudian ada masalah khawatir nanti devisanya.
17:12Menurut saya justru pertanyaan yang ada di tingkat internasional itu adalah
17:17sebenarnya Indonesia itu mau kemana sih?
17:19Bisa dipercaya atau tidak?
17:22Menurut saya itu jadi poinnya itu kalau mau diangkat fakta yang baru.
17:25Karena kalau soal Karhutlah,
17:28sebenarnya rentetan peristiwanya jelas di dalam negeri saja,
17:31kita sesek gitu ya.
17:33Dan kalau kita mau angkat kata nasionalisme,
17:36menurut saya ini sama sekali bukan masalah nasionalisme.
17:39Nasionalisme itu menyatukan Mbak Ilona.
17:43Nasionalisme itu membuat rakyatnya bangga pada bangsanya.
17:47Dan pemerintahnya itu tidak memecah belah,
17:50menyatukan,
17:51membuat semua orang merasa identitasnya satu karena apa?
17:54Dinomor satu kan kebutuhannya.
17:56Sementara hak kita di mana?
17:58Hak kita untuk udara yang bersih,
18:00untuk masyarakat di Kalimantan, Papua, Sulawesi,
18:04sampai ke Sumatera di mana?
18:06Kita tidak mendapatkan itu.
18:08Jadi nasionalisme itu tidak ada.
18:11Itu istilah saja yang digunakan untuk membuat kemarahan publik
18:16dari tidak mampunya pemerintah mengatasi masalah ini kepada asing.
18:21Jadi enggak ada landasan penyataan dari Bang Kampru tadi
18:24yang mengatakan bahwa ini upaya nasionalisasi SDA?
18:28Saya kembali lagi, kita harus sangat tertib.
18:31Jangan sampai kita mengalami logical fallacy ya.
18:34Logical fallacy, logical fallacy.
18:37Pendapat Anda enggak logik, Bang.
18:40Saya kira beliau tidak mengikuti spektrum pengambilan kebijakan
18:44pembangunan ekonomi dalam dua tahun ini.
18:46Saya sayangkan sekali kalau sampai...
18:48Wah, ngikutin banget, Pak.
18:50Karena kita sejujurnya besar sekali pengaruhnya
18:55perubahan haluan pembangunan ekonomi kita dalam dua tahun ini.
18:59Dampaknya akan terasa tiga sampai sepuluh tahun ke depan buat negara tetangga.
19:03Demi siapa, Pak?
19:04Pertanyaannya demi siapa?
19:05Demi rakyat Indonesia atau demi kepentingan kelompok?
19:08Jadi karena itu kita perlu melihat secara jernih
19:13bahwa apa yang sebetulnya fundamental masalah
19:18yang membuat negara-negara tetangga kita khususnya Singapura
19:22itu sangat serius.
19:24Sangat serius dalam membahas berbagai kebijakan
19:28pembangunan nasional kita dalam dua tahun terakhir ini.
19:32Kita punya kawan-kawan di sana yang menyampaikan informasi tentang hal tersebut.
19:36Dan sejarahnya sangat berbeda.
19:39Indonesia dengan Singapura sangatlah berbeda.
19:42Kemerdekaannya saja mereka diberi.
19:44Kalau kita merebut.
19:47Dia diberi, lalu kemudian 63 mereka bergabung di Malaysia
19:51kita 45 sudah memperkomilikan diri sebagai negara merdeka.
19:55Penduduknya 6,9.
19:57Kita serat 287.
20:00Luas wilayah kita 1,9 juta.
20:02Dia 670 ribu lebih hektare.
20:05Jadi sangat.
20:07Tetapi apa yang terjadi?
20:09Perbankannya mereka misalnya kita lihat.
20:11Tiga bank besar di Singapura, DBS,
20:15OCBC, UUB itu lebih besar dari 10 bank utama di Indonesia.
20:22Itu artinya apa?
20:23Artinya ada sumber likiditas yang sangat besar
20:27yang ada di Singapura.
20:29Dan itu pasti bersumber dari perdagangan yang ada di sekitar kawasan.
20:34Dan itu utamanya berasal dari Indonesia.
20:37Ini yang harus kita lihat secara jernih.
20:40Kenapa DHM menjadi penting, Pak?
20:42Karena hasil ekspor sumber daya alam kita
20:45selama ini dananya tidak pernah kembali ke Indonesia.
20:47Tapi masalahnya sekarang karhutlah, Pak.
20:48Sekarang sudah kembali.
20:49Masalahnya satu karhutlah itu gak boleh dilewati saja begitu saja.
20:53Di sini temanya soal ketegangan RI dengan Singapura.
20:56Dan begini, saya lihat kalau kita bicara soal Singapura,
20:59kita mau kompetisi terhadap Singapura.
21:01Pakailah jalan yang benar.
21:02Benar, ada jalur diplomasi, ada jalur kerjasama.
21:07Yang dilakukan oleh Indonesia itu kan tabrak sana, tabrak sini juga.
21:11Jadi menurut saya oke lah.
21:13Saya sepakat bahwa Indonesia harusnya bisa jauh lebih baik.
21:16Dan ada hal-hal yang harus bisa dikembangkan oleh Indonesia.
21:20Diambil alih juga.
21:21Mungkin kerjasama dengan lebih kuat dengan Singapura.
21:24Tapi caranya juga harus kita lihat.
21:27Dan gak ada hubungannya dengan yang ini.
21:28Sedang kita bicarakan ini.
21:30Pak Syed senyum-senyum melihat penyataan Mbak Dina karena bilang tabrak-tabrak saja.
21:35Tapi saya jeda di jawabnya.
21:36Tapi sudah kembali saudara.
21:37Tetap di Bolo Lear.