Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Daniel Johan, mengingatkan pemerintah agar segera memastikan masyarakat mendapatkan lingkungan yang aman dan udara yang layak di tengah ancaman karhutla.

Daniel mengatakan, "Masyarakat, pemerintah tidak boleh terlalu lama membiarkan rakyat sendiri dan hidup di tengah racun. Yang mereka hidup bukannya oksigen, tetapi racun. Jangan terlalu lama, karena itu sama saja melanggar konstitusi."

Sementara itu, Anggota Dewan Pengarah BNPB, Victor Rembeth, memaparkan perkembangan penanganan karhutla berdasarkan data yang disampaikannya.

Victor menyebut, saat data tersebut dipaparkan, terdapat 176 titik api. Sementara itu, akumulasi luas karhutla di enam provinsi yang menjadi fokus penanganan mencapai sekitar 570 hektare.

Victor juga menjelaskan bahwa berdasarkan data pada dasbor yang digunakannya, luas tersebut telah mengalami penurunan sekitar 80 hektare dibandingkan data sebelumnya yang menjadi pembanding.

Meski demikian, Victor menyebut titik api masih tinggi di sejumlah wilayah, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

Untuk menangani karhutla, Victor menjelaskan bahwa terdapat sejumlah langkah yang dilakukan, termasuk operasi modifikasi cuaca dan pemadaman menggunakan bom air atau water bombing.

Operasi modifikasi cuaca dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan ketersediaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan.

Victor mengatakan, pemantauan dilakukan melalui rapat harian bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk melihat apakah sudah tersedia benih awan yang cukup untuk menghujani wilayah terdampak.

Sementara itu, water bombing dilakukan secara lebih terarah pada titik-titik kebakaran tertentu.

Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/DWZY_SDQqUs

Baca Juga Sekretaris Utama BNPB Diperiksa KPK, Uang Rp1,4 Miliar Disita | KOMPAS PETANG di https://www.kompas.tv/nasional/696013/sekretaris-utama-bnpb-diperiksa-kpk-uang-rp1-4-miliar-disita-kompas-petang

#karhutla #kalimantan #sumatera

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/696026/karhutla-masih-membara-dpr-rakyat-jangan-dibiarkan-hidup-di-tengah-racun-satu-meja
Transkrip
00:00Kebakaran hutan dan lahan masih terus melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
00:06Meski sudah terjadi beberapa bulan, namun hingga saat ini api belum bisa padam.
00:11Bencana ini tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan warga, namun juga sosial dan ekonomi.
00:17Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga sudah mulai mengeluhkan kabut asap kiriman dari Indonesia.
00:25Lalu kenapa kebakaran hutan dan lahan tak kunjung bisa dipadamkan padahal korban terus berjatuhan?
00:32Benarkah pemerintah tak serius menangani bencana ini?
00:36Karhutlah masalah serius, kapan selesai diurus?
00:40Inilah satu meja The Forum malam ini bersama saya, Radisa Putro.
00:46Dan untuk membahas hal ini, sudah hadir di Studio 1 Menara Kompas,
00:51ada Dana Tarigan, Kepala Departemen Komunikasi Strategis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI.
00:57Selamat malam, Bung Danak.
00:58Selamat malam, Mas Radinya.
00:59Ada juga Victor Rembeth, anggota Dewan Pengarah Badan Nasional Penanggulan Bencana BNPB.
01:05Selamat malam, Victor.
01:06Selamat malam.
01:07Ada juga Bung Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
01:12yang sekaligus juga anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat ya, Bung Danak.
01:17Selamat malam, Bung Danak.
01:17Selamat malam, Pak Radinya.
01:18Ya, saya langsung ke Pak Victor.
01:22Pak Victor, ini harus saya tanyakan di awal, karena memang sedang hangat begitu ya, Pak Victor,
01:27saat ini ada apa namanya, peristiwa bahwa KPK menangkap salah satu pejabat yang ada di BNPB,
01:3514 dan kabarnya satu adalah pejabat tinggi.
01:38Ini saya kirirkan malam hari ini, apakah ada kaitannya dengan kebakaran putaran dan lahan?
01:44Rilis yang pasti dari KPK belum ada, jadi saya tidak bisa menjawab, karena ini kita menunggu rilis,
01:50walaupun memang spilnya adalah DSP, danasi apakah itu, tapi kalau bicara tentang apakah ada hubungan dengan Karhutla,
01:59belum ada informasi.
02:00Baik, ini nanti kita telusuri lagi, atau kita tindak lanjuti lagi lebih lanjut ya, oleh KPK yang paling beronang untuk
02:06memberikan keterangan soal ini.
02:09Oke, kalau begitu soal Karhutla ini, Pak Victor, data per hari ini, Pak Victor, dari dashboard BNPB,
02:16setidaknya ada enam provinsi, betul ya Pak ya, yang mengalami kebakaran hutan dan lahan,
02:21dengan sebaran lebih dari 7.000 hotspot.
02:25Bisa diperbaru lagi, Pak Victor, per hari ini atau per malam ini, sudah sampai mana penanganan Karhutla yang ada di
02:33Indonesia?
02:33Data hari ini memang kalau kita langsung ini dari dashboardnya BNPB, memang betul 7.678 hotspot,
02:42tetapi memang ada cara bacanya hotspot dan juga firespot.
02:46Jadi kemudian firespotnya kalau saya di sini, ya 176 titik saat ini.
02:51Sehingga data akumulasi enam provinsi itu, yang enam provinsi yang terfokus ya, itu sekitar 570 hektare.
03:02Oh, dibanding yang kemarin dimention oleh Pak Presiden ini sekarang sudah lebih?
03:06Ya, kalau data dari dashboard ini, jadi artinya sudah ada penurunan ya sekitar 80 hektaran.
03:1380 hektaran?
03:14Dari data dashboard ini ya.
03:15Oke, nah dari penurunan data titik hotspot tadi, yang ada di dashboard tadi,
03:21itu apa saja yang sudah dilakukan BNPB dan juga tim?
03:25Saya dengar juga tidak hanya BNPB, tapi bergotong-roinyo dengan masyarakat melakukan pemadam.
03:28Karena perhatian utama saat ini adalah Kalteng, Kalbar,
03:35tetapi juga Sumatera Selatan ya, itu yang paling, yang masih cukup tinggi titik apinya.
03:42Kita bicara, firespotnya juga masih tinggi di situ, itu adalah Kalteng, Kalbar, dan Sumatera Selatan masih dilakukan dengan tiga cara.
03:53Yang pertama adalah operasi modifikasi cuaca yang dilakukan secara hati-hati, karena itu besar sekali biayanya.
04:01Karena harus rapat harian dengan BMKG untuk melihat apakah sudah ada benih awan yang cukup untuk menghujani daerah tersebut.
04:12Dan itu sifatnya lebih teritorial.
04:16Nah kalau waterbombing yang kedua itu adalah memang sifatnya spot.
04:20Jadi membuang dengan bom air itu di spot-spot tertentu dan kemudian tetapi ada hambatan.
04:28Kalau jarak pandang baik vertikal maupun horizontal itu tidak memungkinkan, tidak terjadi.
04:35Karena percuma membuang air di daerah yang tidak pada titik yang jelas itu membuang juga resource-resource kita.
04:43Yang ketiga sudah tentu upaya yang dilakukan adalah dengan RKP, yaitu Regu Pemadam Kebakaran Darat.
04:55Dan ini adalah upaya yang dilakukan di darat dan sudah di-BKO-kan, paling tidak tentara dan polri lebih banyak
05:03di Kalimantan Tengah saat ini.
05:04Tetapi juga ada MPA, Masyarakat Peduli Api, itu dari komunitas desa setempat dan kemudian dari segi Manggal Agni,
05:16yang itu dari teman-teman yang memang di Kementerian Kehutanan.
05:21Tetapi dengan relawan semua itu juga dilakukan di...
05:25Artinya RPK ini termasuk yang water injection juga ya Pak ya?
05:28Water injection khususnya untuk lahan-lahan gambut?
05:30Ya artinya semua cara, karena lebih banyak tapi lebih banyak dengan penyiraman.
05:35Oke, saya ke Bung Daniel.
05:37Bung Daniel, kabarnya Dapil Anda juga kan di Kalimantan Barat ya, ini juga parah, cukup parah kebakaran hutan dan lahan
05:44ya.
05:45Ini satu provinsi yang jadi perhatian juga belakangan ini.
05:48Ini ratusan ribu warga Kalimantan Barat juga merasakan parahnya kabut asap ini sejak sebulan lebih lah ya.
05:55Bahkan sudah hampir 4 bulan ya kalau saya hitung ya.
05:58Nah sebagai wakil rakyat, Bung Daniel, yang juga anggota komisi 4 yang bermitra juga dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkuan Hidup.
06:10Bagaimana Anda melihat kondisi saat ini dan kira-kira keseriusan pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan sejauh ini?
06:16Yang pertama adalah menangani kebakaran hutan yang baik itu bukan pada saat kejadian.
06:22Apalagi di tengah masif seperti sekarang ini sangat sulit, apalagi gambut.
06:28Sehingga penanganan yang baik adalah harus dilakukan dari satu tahun yang lalu dengan mitigasi yang baik, dengan antisipasi dan pencegahan.
06:37Sayangnya itu tidak dilakukan oleh pemerintah dengan mitigasi yang lemah sehingga menyepelekan persoalan, antisipasinya menjadi tidak utuh.
06:48Padahal dari tahun lalu sudah diprediksi El Nino, Super El Nino, bahkan pakai istilah Godzilla itu akan hadir di tahun
06:57ini.
06:59Dua hal, satu mitigasi lemah.
07:03Yang kedua adalah justru di akhir 2024 BRGM itu dihapus.
07:09Padahal BRGM itu adalah hasil dari parahnya 2015.
07:18Badan Restorasi Gambut 2018 sampai 2024 itu punya kontribusi yang cukup baik, cukup besar.
07:27Sehingga bencana kebakaran hutan dan lahan jauh berkurang dibanding 2015.
07:33Jadi dua hal inilah yang membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan saat ini menjadi sangat sulit.
07:42Akibat BRGM-nya tidak berfungsi, 70 persen kanal gambut rusak saat ini.
07:5054 persen permukaan air tanah gambut sudah dalam titik bahaya karena dia kering.
07:58Itu yang membuat pemadaman semak.
08:00Kering 40 cm ke bawah.
08:03Dikeringkan.
08:05Ya, itu persoalan nanti wali ditambahkan.
08:09Bisa ditambahkan, itu dikeringkan bukan mengering ya, tapi dikeringkan.
08:12Nah, sementara yang kita khawatirkan, masyarakat, pemerintah tidak boleh terlalu lama membiarkan rakyat sendiri dan hidup di tengah racun.
08:24Yang mereka hirup bukannya oksigen, tetapi racun.
08:29Jangan terlalu lama.
08:30Karena itu sama saja melanggar konstitusi.
08:34Masal 28H Undang-Undang 45.
08:37Dimana secara konstitusional rakyat Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan aman.
08:47Sementara, ini belum puncaknya.
08:50Masyarakat sudah hampir 4 bulan.
08:53Pertama, BMKG memprediksi puncaknya itu berakhir di Oktober.
08:58Tetapi, mundur.
09:00Puncak panasnya itu bisa sampai akhir Desember.
09:04Yang kita khawatirkan bisa sampai Maret.
09:07Kalau sekarang saja sudah kewalahan jungkir balik, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sudah bekerja keras.
09:15Tetapi, kalau 3 bulan bahkan Presiden Waperas sudah hadir ke lapangan.
09:21Tetapi, 3 bulan ini bukan membaik, makin parah.
09:27Asep bukan berkurang, makin banyak.
09:29Kawasan yang terbakar, dua bulan lalu hanya Kalimantan.
09:33Sekarang mulai Sumatera, Sulut.
09:36Sekarang Papua.
09:37Maluku saja tidak bisa mendarat.
09:38Tapi, berarti semua sudah terlambat begitu ya.
09:41Karena, kalau saya lihat mitigasi tidak ada semua sekali sejak awal.
09:44Karena, beberapa hal yang tidak diindahkan sejak awal.
09:47Saya berarti, kalau begitu saya ingin ke Bung Dana.
09:49Nah, saya mau lanjutkan.
09:51Sehingga, untuk mewujudkan keseriusan, pemerintah pusat segera nyatakan ini sebagai bencana.
09:56Bencana nasional.
09:57Oke.
09:57Nah, ini kan segala daya upaya sudah dilakukan ya oleh pemerintah.
10:01Tadi Bung Dana juga sudah meninggung.
10:02TNI, PORI, BNPB sudah mengerahkan segala daya upaya.
10:06Kalau memang titiknya sudah terlambat, apakah betul permasalahan mitigasi yang menjadi masalah utama?
10:11Ya.
10:12Sebenarnya, banyak pihak, secara saintifik sudah menyampaikan.
10:15Sejak Januari sampai September itu, sampai Juli itu, itu sudah ada ribuan titik hotspot seluruh Indonesia.
10:23Saya pikir BNPB tahu, BMKG juga sudah mengumumkan.
10:26Lalu sudah disampaikan juga oleh beberapa saintifik,
10:28Koalisi Masyarakat Sipil juga sudah menyampaikan akan ada El Nino dan Godzilla, begitu ya.
10:34Tapi sebenarnya ini tidak diantisipasi dengan baik dari awal.
10:37Saya sepakat dengan Pak Daniel tadi, tidak ada antisipasi, tidak ada peringatan dini,
10:42tidak ada teguran kepada, dan maaf ya, sampai September itu kita punya 31 ribu titik hotspot
10:49yang tingkat kepercayanya tinggi.
10:53Dan itu pasti penyebab kebakaran.
10:55Tapi tidak ditindaklanjuti dengan peringatan dini, dan memperingat, dan 50% dari hotspot 31 ribu tadi itu,
11:01ada di dalam konsesi perusahaan, baik PBPH atau perkebunan sawit.
11:05Tapi tidak ada peringatan teguran kepada perusahaan-perusahaan itu, korporasi-korporasi untuk melakukan sesuatu.
11:13Do something terhadap konsesinya yang ada titik api itu.
11:16Belum lagi, perkebunan dan PBPH ini tidak pernah sarana sebenarnya yang diamanatkan undang-undang
11:22untuk melakukan tindakan jika mencegah kebakaran atau memadamkan api itu tidak ada.
11:28Jadi sampai September itu, ya kita kalap jadinya, begitu Agustus itu naik titik apinya dan kebakarannya mulai besar,
11:35kita kalap dan tidak punya grand design untuk menanganinya sebenarnya.
11:39Oke, bicara korporasi saya masih ingat betul Presiden Prabowo Subianto pernah meminta tolong sampaikan ke saya, ke meja saya,
11:46korporasi mana saja yang menyebabkan kebakaran lahan untuk ditindaklanjuti.
11:50Nah kabarnya sudah ada korporasi yang ditatukan oleh Kementerian Kehutanan yang dinyatakan berandil besar,
11:57dan itu diduga menyebabkan kebakaran lahan.
11:59Mana saja korporasi itu, saya akan bahas di satu meja The Forum sesaat lagi.
12:03Tetaplah bersama kami.

Dianjurkan