00:00Pasca putusan MK, Gibran dinilai minim dukungan politik akibat lemahnya posisi bargaining di Senayan.
00:06Isu keabsahan dan delegitimasi posisi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka
00:11terus bergulir usai munculnya putusan MK terkait persyaratan pendidikan.
00:15Di tengah gencarnya sorotan publik dan gugatan yang mengemuka,
00:19dukungan dari partai politik koalisi pemerintah justru dinilai seolah menguap.
00:23Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno,
00:27menilai kondisi sepi pembelaan ini memperlihatkan betapa rapuhnya posisi sang Wakil Presiden
00:33di lingkar kekuasaan saat menghadapi tekanan politik.
00:36Menurut Adi, gelombang kritikan yang mengarah pada Gibran
00:40terkesan dibiarkan tanpa adanya benteng pertahanan politik yang solid di parlemen.
00:45Secara teoritis, situasi ini bersumber dari kelemahan sistem presidensialisme multipartai di Indonesia,
00:51di mana posisi Wakil Presiden kerap kali tidak memiliki basis dukungan yang kokoh di Senayan.
00:56Akibatnya, Gibran terkesan berjuang sendirian dalam menghadapi persoalan keabsahan ijasa
01:01maupun tuduhan lainnya tanpa adanya partai koalisi yang pasang badan secara politik.
01:07Ketiadaan dukungan parlementer yang signifikan ini bertambah parah lantaran Gibran
01:12tidak menaungi atau menjadi kade resmi dari partai politik manapun yang berhasil menembus parlemen.
01:17Sejauh ini, pembelaan hanya datang dari partai non-parlemen seperti PSI
01:21yang tidak memiliki kursi di Senayan.
01:24Posisi ini semakin diperberat oleh fakta bahwa jabatan Wakil Presiden
01:28tidak memegang kendali eksekutif tertinggi,
01:31sehingga partai koalisi enggan mengambil resiko politik hanya demi membentenginya.
01:36Ade menyimpulkan bahwa posisi tawar politik wapres saat ini
01:40tidak terlampau kuat dan kurang signifikan
01:42untuk mempengaruhi komunikasi politik dengan partai-partai penentu di parlement.
01:54Terima kasih telah menonton!
