Bahlil Rangkap Jabatan Menko dan Menteri ESDM, Pengamat Pertanyakan Urgensinya

Suaradotcom

Link Terkait:: https://www.suara.com/bisnis/2026/10/02/173811/bahlil-berkoordinasi-dengan-bahlil-apa-urgensi-rangkap-jabatan-menteri-esdm  Bahlil Rangkap Jabatan Menko dan Menteri ESDM, Pengamat Pertanyakan Urgensinya   Penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto menuai kritik dari para pengamat. Langkah ini dinilai ganjil secara tata kelola birokrasi karena fungsi koordinasi kementerian baru tersebut justru menyasar kementerian yang juga ia pimpin sendiri. Sejumlah ekonom dan peneliti menilai penambahan kementerian koordinator baru ini minim urgensi serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.   Selain masalah efisiensi, pakar hukum tata negara memperingatkan bahaya potensi konflik kepentingan jika rangkap jabatan ini berjalan secara permanen. Meski praktik penunjukan sementara atau ad interim kerap terjadi dalam sejarah ketatanegaraan, statusnya dinilai harus dibatasi demi kepastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah didesak segera menunjuk menteri definitif di Kementerian ESDM guna menjaga efektivitas kerja dan kepentingan publik.  Selengkapnya dalam video di atas.  #BahlilRangkapJabatanMenkoDanMenteriESDM #PengamatPertanyakanUrgensiRangkapJabatanBahlil  Creative/Video Editor:  Aqilah/Rizal =================================== Homepage: https://www.suara.com Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/ Twitter:  https://twitter.com/suaradotcom

Transcript

00:00Bahlil rangkap jabatan Menko dan Menteri ESDM, pengamat pertanyakan urgensinya.

00:06Penunjukan Bahlil sebagai Menko hilirisasi dan transisi energi sekaligus Menteri ESDM

00:12mendadak menuai sorotan tajam dari sejumlah pakar.

00:16Keputusan ini dinilai memunculkan kejanggalan tata kelola birokrasi,

00:20di mana Bahlil sebagai Menko seolah-olah mengkoordinasikan dirinya sendiri

00:24yang juga menjabat Menteri ESDM.

00:27Pengamat menilai pembentukan kementerian koordinator baru ini kurang memiliki urgensi

00:33dan berpotensi memicu tumpang tindih kewenangan antar kementerian.

00:37Selain itu, praktik rangkap jabatan yang bersifat permanen beresiko melahirkan konflik kepentingan

00:44serta melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

00:48Meski penunjukan Menteri at interim bisa terjadi secara sementara,

00:52para ahli mendesak Presiden Prabowo agar segera menunjuk Menteri Defentif di Kementerian ESDM

00:59demi menjaga integritas dan efektivitas pelayanan publik.

Kategori

Transkrip

Dianjurkan