00:00Visi terwujudnya Polri yang berintegritas, profesional, humanis, tegas, adaptif, dan berorientasi pada masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang aman, tertib, dan
00:11berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.
00:16Enam prinsip operasional hadir, polisi hadir, ketika masyarakat membutuhkan perlindungan, pertolongan, pencegahan, dan pemulihan.
00:26Dekat, polisi memahami masyarakat, karakter wilayah, kelompok rentan, dan akar masalah melalui komunikasi serta kemitraan.
00:34Cepat, respons, pelayanan, koordinasi, dan penanganan dilakukan tepat waktu sesuai urgensi dan kondisi wilayah.
00:41Adil, hukum diterapkan konsisten tanpa diskriminasi. Hak korban, saksi, tersangka, dan masyarakat dihormati.
00:48Terbuka, proses yang dapat dibuka dijelaskan pengaduan dapat dilacak, kewenangan dan kinerja dapat diawasi sesuai hukum.
00:55Adaptif, poli belajar dari data, kritik, perubahan sosial, teknologi, putusan pengadilan, dan perkembangan modus kejahatan.
01:08Enam program prioritas transformasi.
01:11Yang pertama, penguatan kelembagaan, arah postur, Mabes semakin strategis dan ramping,
01:17polda proporsional dan suportif, Pores kuat sebagai kesatuan operasional dasar,
01:22Polsek tangguh, dan dekat dengan masyarakat.
01:24Struktur tumpang tindih dan lapisan persetujuan yang tidak memberi nilai tambah ditelah untuk disederhanakan.
01:30Penguatan ini, penguatan lini terdepan berbasis beban kerja, luas wilayah, resiko, akses, dan kebutuhan pelayanan.
01:38Dua, pembinaan SDM dan pola rekrutmen.
01:41Seluruh siklus SDM dibenahi, perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, karir, kompetensi, kesejahteraan, sampai purna tugas.
01:51Meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar, tidak boleh ada ruang bagi titipan transaksi dan sponsorship.
01:58Anggota berprestasi dilindungi dan diberi ruang karir, pelanggaran ditindak secara profesional dan konsisten.
02:05Tiga, penguatan pelayanan publik.
02:07Pelayanan bergeser dari sekedar memenuhi prosedur menjadi memenuhi kebutuhan warga.
02:11Mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan insklusif.
02:16Struktur internal polri tidak boleh menjadi beban masyarakat.
02:20Digitalisasi harus menutup ruang pungli, tidak kenal tatap muka, tetapi tersedia bagi hukum yang bagi masyarakat yang membutuhkan.
02:29Empat, penguatan penegakan hukum.
02:31Ukuran keberhasilan bergeser dari banyaknya perkara menjadi kualitas penanganan.
02:35Tepat, sah, berbasis bukti, berkepastian, dan berkeadilan.
02:39Cash management, SP2HP, supervisi, cash review, forensik, digital forensik, analisis keuangan, dan aset tracking diperkuat.
02:48Lima, penguatan pengawasan.
02:50Pengawasan bergerak dari reaktif menjadi berbasis resiko.
02:53Pengaduan harus memiliki jejak, penanggung jawab, tenggat, perlindungan lapor, dan hasil.
03:00Temuan pengawasan harus berujung pada koreksi, konsekuensi, pemulihan, dan pencegahan pengulangan.
03:07Enam, akutabilitas anggaran.
03:09Keberhasilan anggaran tidak hanya diukur dari penyerapan, tetapi dari hasil yang dirasakan masyarakat.
03:15Perencanaan bottom-up tetap dijaga, tetapi dihubungkan dengan outcome, bebas beban kerja, resiko, dan kebutuhan lini terdepan.
03:24Terima kasih.
03:28Terima kasih.
03:29Terima kasih.
03:29Terima kasih.
03:30Terima kasih.
03:32Terima kasih.
03:32Terima kasih.
