00:07Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang Saudara KPK bergerak cepat dalam mengusut kasus korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN
00:16Saudara.
00:17Dalam satu hari KPK menggeledah tiga lokasi sekaligus termasuk rumah dari salah satu dirjen yang merupakan anak buah Menteri ATR
00:28BPN, Nusron Wahid.
00:29Selengkapnya Saudara dalam ulasan Kompas TV bersama Sintia Rompas.
00:34Ya betul Yasir, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih terus menelusuri dan mendalami pihak-pihak yang ikut terlibat dalam
00:45kasus dugaan korupsi yang menjerat Kementerian ATR BPN.
00:50Selengkapnya dalam catatan Kompas TV.
00:59Apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara tersebut?
01:07Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini.
01:28Dalam waktu satu hari, Jumat 18 September 2026, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi strategis secara maraton
01:38demi membongkar konstruksi perkara kasus korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN.
01:45Mulai dari kantor PT Sumarekon Agung TBK di Jakarta Timur, kantor pertanahan Kabupaten Bogor I di Cibinong,
01:53hingga rumah Lampri, salah satu tersangka yang merupakan dirjen pengendalian dan penertiban tanah dan ruang di Kementerian ATR BPN yang
02:02berada di Bekasi, Jawa Barat.
02:04Jubir KPK bilang, penggeledahan ini untuk mencari keterkaitan hubungan antar pihak
02:11dan apakah masih ada pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi kasus ini.
02:19Termasuk untuk mencari keterkaitan, untuk mencari hubungan antar pihak
02:25dan juga apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara tersebut.
02:35Mantan Menkopol Hukam, Mahfud MD menilai, secara manajerial dan logika hukum,
02:41keterlibatan pejabat esolon satu serta lingkaran dalam menteri
02:46hampir mustahil luput dari pengawasan sang pemimpin tertinggi.
02:53Menurut saya, hampir mustahil untuk tidak tahu.
02:58Sampai pejabat-pejabat setikat esolon satu terlibat itu,
03:04apalagi sampai ada tiga orang,
03:07empat semuanya yang dianggap orang dekat,
03:10itu menurut saya agak terstruktur kegiatannya.
03:14Tapi kita lihat saja perkembangannya nanti.
03:17Terstruktur ke artinya memang yang paling atasnya sangat diduga kuat,
03:23sehawa itu tahu.
03:26Senara dengan hal tersebut,
03:28Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yen Tiga Narsi mengkhawatirkan
03:32adanya praktik korupsi sistemik yang terstruktur,
03:35di mana modus rotasi dan promosi jabatan diduga kuat sengaja digunakan
03:41sebagai instrumen untuk memuluskan atau menutupi kejahatan.
03:46Apa iya, tiga dirjen lho terlibat dan selain bukan hanya Sumarekon,
03:51terlalu kecil kalau kita bicara Sumarekon,
03:53ternyata juga mengatakan tentang bahwa ini berkaitan dengan jual beli,
03:59apa ya, jual beli pengaruh mungkin ya,
04:02berkaitan nanti ada promosi jabatan, rotasi,
04:06dan juga ada mutasi itu kan,
04:10itu kan pasti untuk apa?
04:12Saya mah khawatir gini ya,
04:13aduh ini terstruktur sekali ya,
04:15sehingga mungkin sebelum ini dipromosikan dulu
04:18seseorang dirotasi ke sini
04:20atau ada mutasi jabatan ini
04:23untuk memuluskan niat yang dari luar struktur kementerian itu,
04:28disebutkan juga bahwa ada orang-orang dekat menteri,
04:32tapi justru bukan di dalam,
04:34pada dalam hal ini adalah pihak swasta.
04:37Soal kasus korupsi yang menimpa kementeriannya,
04:40Nusron Wahid mengaku menghormati proses hukum yang dijalankan KPK.
04:45Ia juga menegaskan,
04:47Kementerian ATR BPN akan mengikuti dan membantu proses penyidikan.
04:52Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini.
05:03Semoga dengan kejadian ini,
05:05ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN.
05:12Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH.
05:22Hingga saat ini KPK belum memeriksa Nusron Wahid sebagai saksi dalam perkara ini.
05:27KPK juga menyatakan penyidikan masih berjalan untuk mengetahui konstruksi perkara dan keterkaitan antar pihak.
05:34Tim Liputan, Kompas TV
05:40Operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 14 September
05:47terkait dugaan suap pengurusan izin hak guna bangunan atau HGB
05:51di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
05:56menjadi ujian keberanian sekaligus independensi KPK.
06:08Penetapan delapan tersangka dengan barang bukti lebih dari 100 miliar rupiah
06:14harus menjadi awal pengusutan korupsi di lingkungan ATR BPN
06:19dan tidak berhenti sampai level pejabat eselon 1.
06:23KPK menyebut dari delapan tersangka.
06:27Empat diantaranya adalah orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
06:32Pernyataan KPK harus dilanjutkan dengan pemeriksaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
06:39Pemeriksaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid
06:41justru menjadi awal pengungkapan dugaan kasus suap
06:45pengurusan izin hak guna bangunan HGB di Kementerian ATR BPN.
07:05KPK harus segera merespon sorotan publik terkait penetapan tersangka
07:11empat nama yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid.
07:16Apalagi barang bukti uang senilai 100 miliar rupiah lebih
07:21sudah di tangan KPK sehingga perlu kejelasan soal kepemilikan
07:27dan pemberi perintah terkait uang suap.
07:30KPK dalam waktu cepat harus bisa memetakan siapa aktor kunci,
07:35penelusuran aliran dana hingga level pembuat kebijakan puncak
07:40dalam dugaan suap pengurusan izin HGB di Kementerian ATR BPN.
07:45KPK harus bisa menjawab keraguan publik atas adanya dugaan intervensi politik
07:52pada kasus dugaan suap izin hak guna bangunan dengan barang bukti ratusan miliar rupiah.
07:59Kasus korupsi dengan melibatkan pejabat, kementerian, dan sosok politik sentral
08:04selalu rentan intervensi dan tekanan politik untuk menyelamatkan pihak tertentu dari ceratan hukum.
08:12Demi menjaga kepercayaan publik sekaligus marwah KPK,
08:17transparansi proses penyidikan termasuk segera memanggil Menteri Nusron Wahid
08:23harus segera dilakukan KPK.
08:32Apresiasi atas pernyataan istana yang tidak akan ikut campur dalam kasus hukum
08:38dugaan suap izin pengurusan HGB yang melibatkan Menteri Nusron Wahid
08:44sembari permintaan kepada semua pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
08:51Pernyataan istana menjadi penting karena integritas Kabinet Prabowo-Gibran
08:58sangat dipengaruhi oleh integritas masing-masing menterinya.
09:02Jika para menteri yang diduga terlibat kasus hukum dibiarkan bebas tak tersentuh
09:09apalagi dilindungi secara politik,
09:12maka semakin sulit membangun kepercayaan publik atas pemerintahan Prabowo-Gibran.
09:18Dengan alasan menjaga kepercayaan publik,
09:21hak prerogatif Presiden menjadi penting dimaksimalkan.
09:25Khususnya dalam memberhentikan menteri dari jabatannya.
09:29Secara lebih luas perlu ada pembendahan sistemik
09:33dalam pengurusan hak atas tanah dan tata ruang.
09:45Celah penyalahgunaan kewenangan yang seringkali merugikan publik
09:50harus dipersempit.
09:52Karena di balik kewenangan besar selalu ada potensi kesewenangan.
09:57Baik itu memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.
10:01Demikian catatan Kompas TV pekan ini.
10:07Terima kasih telah menonton!
Komentar