00:00Sekarang dalam lahan 2 juta hektare itu ada juga optimalisasi lahan yang memang itu adalah menteri pertanian dan cetak sawar
00:17rakyat.
00:17Cetak sawar rakyat itu sekarang itu yang sudah terpakai dan yang sudah dikelola itu sekitar 48 ribu, 48 ribu hektare.
00:37Sebagiannya masih serampangan dan sekarang terlihat jelas di sana hutan itu juga dibabat dengan sangat tidak beraturan.
01:04Tidak beraturan karena setelah hutan dibabat tidak dipikirkan apa yang mau ditanam di situ, mau dibuat apa setelah hutan dibabat
01:16itu.
01:22Kami juga di sana ada perusahaan tebu itu untuk tebu diperkirakan itu lahan seluas 580 ribu 920 hektare itu.
01:39Itu lahan tebu juga untuk kelapa sawit.
01:43Satu menit lagi Pak.
01:44Ya untuk kelapa sawit dan ada juga lahan pertanian untuk peternakan ada juga untuk lahan pangan.
01:51Jadi permintaan kami, satu menit ini saya katakan permintaan kami tolong kami diberi kewenangan khusus pemerintah provinsi karena kami perpanjangan
02:04tangan dari pemerintah pusat.
02:06Kami selalu seolah-olah sistem desentralisasi itu sudah tidak kelihatan sama sekali.
02:13Yang ada itu sentralisasi.
02:18Jadi kami harap kami diberi kewenangan.
02:22Supaya kita tahu dan kita bisa berhadapan langsung dari masyarakat.
02:26Jangan ada masalah baru pemerintah pusat dipercayakan untuk turun.
02:30Kalau boleh kami diberi kewenangan.
02:32Supaya kami berhadapan mereka.
02:35Terima kasih.
02:37Saya lihat Menteri Kehutanan juga tidak ada ini.
02:38Bukan mitra kami Pak, tapi kami sampaikan.
02:40Jadi saya minta mungkin itu juga masukkan.
02:42Karena hutan juga di sana tumpang tinggi peruntukannya.
02:45Makanya dari awal tadi saya tegaskan kita punya kewenangan di area penggunaan lain Pak.
02:51Tapi tidak apa-apa kami tampung karena sebagian dari kami ini yang membahas undang-undang reform agraria.
02:56Terima kasih Wakil Gubernur Papua Selatan selanjutnya.
Komentar