12 Pemohon Persoalkan Syarat Pendidikan Gibran, Desak Buktikan di Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, KOMPASTV AKARTA, KOMPASTV - Sebanyak 12 pemohon mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada 2026.

Para pemohon berasal dari sejumlah pihak, di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Umat, Forum Purnawirawan Pejuang TNI, Denny Indrayana, serta sejumlah individu.

Eks Wamenkumham Denny Indrayana, Bicara Gugatan Syarat Pencalonan Gibran ke Mahkamah Konstitusi.

"Akhirnya para pemohon tetap dengan permohonannya jika terbukti tidak memenuhi syarat pendidikan Gibran Rakabuming didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden dan berhenti sebagai wakil presiden Republik Indonesia," kata Denny dalam konferensi pers, Minggu (20/9/2026).

Ia menilai persidangan di MK justru dapat menjadi kesempatan bagi Gibran untuk memberikan pembelaan terkait syarat pendidikan yang dipersoalkan para pemohon.

"Seharusnya persidangan di MK ini dimanfaatkan Gibran untuk membuktikan bahwa dia memenuhi syarat pendidikan calon wakil presiden," ujarnya.

Denny kemudian mempertanyakan alasan ketidakhadiran Gibran maupun kuasa hukumnya dalam perkara tersebut.

"Jika beliau atau kuasa hukumnya tidak hadir, selain merugikan dirinya sendiri karena melepaskan kesempatan membela kepentingannya, hal demikian makin menimbulkan berbagai pertanyaan," kata Denny.

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Vila

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/691702/12-pemohon-persoalkan-syarat-pendidikan-gibran-desak-buktikan-di-mahkamah-konstitusi