KOMPAS.TV - 4 orang kepercayaan hingga tiga pejabat eselon 1 di Kementerian ATR/BPN sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Hak Guna Bangunan, setelah KPK melakukan OTT dan menyita barang bukti dengan nilai fantastis Rp106 miliar.
Lantas, kapan KPK akan memeriksa Menteri Nusron? Kita bahas bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019 hingga 2024, Mahfud MD.
#nusron #suapHGB #kpk
Baca Juga Debat! Ade Darmawan & Praktisi Hukum Bahas Roy Akankah Ungkap Kisruh Tudingan Ijazah Palsu Jokowi? di https://www.kompas.tv/nasional/691468/debat-ade-darmawan-praktisi-hukum-bahas-roy-akankah-ungkap-kisruh-tudingan-ijazah-palsu-jokowi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/691470/full-mahfud-md-soroti-orang-kepercayaan-nusron-jadi-tersangka-kasus-suap-hgb-kompas-petang
Lantas, kapan KPK akan memeriksa Menteri Nusron? Kita bahas bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019 hingga 2024, Mahfud MD.
#nusron #suapHGB #kpk
Baca Juga Debat! Ade Darmawan & Praktisi Hukum Bahas Roy Akankah Ungkap Kisruh Tudingan Ijazah Palsu Jokowi? di https://www.kompas.tv/nasional/691468/debat-ade-darmawan-praktisi-hukum-bahas-roy-akankah-ungkap-kisruh-tudingan-ijazah-palsu-jokowi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/691470/full-mahfud-md-soroti-orang-kepercayaan-nusron-jadi-tersangka-kasus-suap-hgb-kompas-petang
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Sondaran Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanah Nasional Nusron Wahid buka suara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan
00:08oleh pejabat Esalon 1 hingga 4 orang kepercayaan.
00:14Menteri ATR BPN Nusron Wahid bilang akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi.
00:21Nusron menyebut peristiwa ini menjadi evaluasi percepatan perbaikan pelayanan di kantor ATR BPN.
00:30Nusron juga menegaskan bahwa pelayanan pertanahan akan tetap berjalan seperti biasa walaupun kemarin sempat terjadi penggeledahan dan OTT KPK di
00:38kantor kementerian ATR dan BPN.
00:44Kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur benar-benar hukum dalam hal ini KPK.
00:57Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini.
01:07Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN.
01:16Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH.
01:28Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Sumarekon Crown Gading di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Jumat siang.
01:36Penggeledahan ini dilakukan hampir 3 jam, di mana sejumlah mobil penyidik KPK terlihat masuk ke gedung pada pukul 10 pagi.
01:44KPK menyebut penggeledahan untuk mendapati alat bukti termasuk menelusuri keterkaitan pihak-pihak lain yang punya atau punya peran dalam kasus
01:54suap HGB di kementerian ATR BPN.
02:01Penggeledahan hari ini dilakukan di salah satu pihak swasta, yakni di kantor PT Sumarekon Agung TBK, yang berlokasi di wilayah
02:12Jakarta Timur.
02:16Upaya paksa penggeledahan dalam rangkaian awal kegiatan penyidikan ini tentu menjadi langkah progresif yang dilakukan oleh penyidik
02:25untuk mencari alat bukti ataupun petunjuk-petunjuk yang relevan, guna membantu untuk membangun konstruksi perkara ini secara utuh,
02:35termasuk untuk mencari keterkaitan, untuk mencari hubungan antar pihak, dan juga apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran
02:47kursial dalam konstruksi perkara tersebut.
02:55KPK menggeledah tiga ruangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
03:01berkait kasus suap hak guna bangunan yang mencerat tiga pejabat tinggi kementerian hingga orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid.
03:10KPK memastikan baru menggeledah tiga ruangan gerjen di Kementerian ATR BPN, namun belum menggeledah ruangan Menteri Nusron Wahid.
03:19Namun Nusron menjadi sorotan dalam kasus suap ini, setelah empat orang kepercayaannya diduga menerima suap dari perusahaan terkait pengurusan hak
03:27guna bangunan.
03:33Pengeledahan dilakukan di tiga ruangan gerjen dan ruangan-ruangan direkturat yang terkait.
03:40Saudara ERW merupakan orang kepercayaan atau representasi dari Pak Menteri ATR BPN,
03:49sehingga pihak dari PT Sumarekon melakukan komunikasi dan pendekatan kepada saudara ERW
03:55agar bisa menyambung komunikasi dengan saudara SON yang merupakan Kepala Kantah Bogor.
04:04Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi menilai,
04:09Presiden harus bersikap tegas jika dalam proses hukum di KPK,
04:13Menteri Nusron terbukti terlibat dalam kasus korupsi suap hak guna bangunan.
04:17Burhan bilang, ini adalah ujian untuk komitmen pemberantasan korupsi Presiden Prabowo, Subianto.
04:24Ini adalah ujian besar buat beliau untuk menunjukkan komitmen itu bukan sekedar pepesan kosong.
04:30Jadi justru sekarang publik menunggu sejauh mana komitmen itu bukan sekedar omon-omon,
04:37tetapi betul-betul ditunjukkan oleh Presiden Prabowo ketika ada orang dekatnya tersangkut kasus
04:45yang beliau memberi bukan hanya izin tetapi bahkan lebih jauh daripada itu.
04:52Dan itu sudah pernah ditunjukkan oleh Pak Prabowo dalam kasus mantang Kepala BGN.
04:58Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons kasus korupsi yang kembali menjerat kadernya Fahad Ahrafik.
05:05Bahlil menyatakan kejadian tersebut sebagai musibah.
05:08Namun Partai Golkar berkomitmen untuk menghargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
05:13Yang pertama kalau teman-teman menganggap tentang Golkar ya ada kadernya kami menganggap ini sebuah musibah
05:22dan kami merasa ya terpukul tapi kita Golkar akan menatap ke depan.
05:33Ini adalah sebuah musibah yang sudah baru tentu tidak semua orang menginginkan ini.
05:40Kami selalu menatap ke depan sebagai partai yang pengalaman, sebagai partai yang banyak kadernya memang kita juga tidak bisa mengontrol
05:50satu dengan satu ya.
05:52Tapi yang terpenting adalah kita menghargai proses hukum yang berlaku.
05:58KPK menyita uang 106,3 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan kasus suap pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bokor,
06:06Jawa Barat.
06:06Penyitaan ini rupanya merupakan yang terbesar sepanjang sejarah OTT dilakukan KPK.
06:13Tim Liputan Kompas TV
06:18Saudara 4 orang kepercayaan hingga 3 pejabat eselon 1 di Kementerian ATR BPN sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap
06:26hak guna bangunan.
06:28Setelah KPK melakukan OTT dan memiliki barang bukti dengan nilai fantastis sebesar 106 miliar rupiah.
06:35Lantas kapan KPK akan memeriksa Menteri Nusron Wahid?
06:39Kita akan bahas bersama dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019 hingga 2024 Prof. Muhammad Mahfud MD.
06:49Selamat petang Prof. Mahfud, apa kabar?
06:52Selamat petang, Palen. Oke, baik saya alhamdulillah sehat.
06:57Alhamdulillah sehat. Prof, jika orang dekat hingga 3 dirjan sudah jadi tersangka dalam kasus suap pengurusan HGB,
07:04mungkinkah Menteri tidak tahu soal instruksi izin HGB ini, Pak?
07:10Ya, menurut saya hampir mustahil untuk tidak tahu.
07:17Sampai pejabat-pejabat setikat eselon 1 terlibat itu, apalagi sampai ada 3 orang, 4 semuanya yang diagak kurang dekat,
07:29itu menurut saya agak terstruktur kegiatannya.
07:32Tapi kita lihat saja perkembangannya nanti.
07:35Perstruktur itu artinya memang yang paling atasnya sangat diduga kuat bahwa itu tahu.
07:44Oleh sebab itu, KPK harus berikap seperti ini.
07:48Jangan sampai seperti banyak kasut, hanya dilukalisir kepada beberapa orang.
07:55Meskipun sudah disebut beberapa kali di dalam fakta persidangan atau oleh saksi,
08:01kalau tidak masuk di dalam dakwaan awal, itu kemudian dibuang begitu saja.
08:07Itu banyak kasut seperti itu.
08:09Seperti yang Tom Lembong itu kan gitu.
08:11Dia nyebut, kalau saya dihukum ini mestinya sama-sama terlibat.
08:15Tapi tidak ada dilewatkan.
08:17Sampai Tom Lembong diponis, kemudian yang lain dilewatkan.
08:21Padahal Tom Lembong diponis bukan berarti perkara yang tidak ada.
08:25Tapi dia mendapatkan abolisi.
08:30Kalau bicara soal tanggung jawab politik, Prof.
08:33Sebagai Menteri ATR, ketika sejumlah pejabat dan pihak yang terlibat adalah orang kepercayaan,
08:39bagaimana etik politik Nusron dalam hal ini?
08:42Apakah perlu pertimbangan untuk mengundurkan diri?
08:46Atau seperti apa menurut Prof?
08:47Ada dua.
08:48Ada dua.
08:50Satu, tanggung jawab politik secara administratif itu ada di dalam TAP MPR nomor 8 tahun 2001.
09:00Di situ disebutkan pejabat atau pegawai negeri yang terlibat di dalam kasus,
09:09atau diduga terlibat di dalam kasus tindak pidana korupsi,
09:14itu bisa dikarenakan tindakan administratif sebelum kasus pidananya disidangkan,
09:24atau sebelum diputus.
09:26Ya, sebelum diperiksa lah.
09:28Itu TAP MPR.
09:29Tapi kalau dari sudut etika politik,
09:32kalau sudah seperti ini kan mestinya mundur ya,
09:37agar tidak kiku gitu.
09:39Nundur itu,
09:40kan Pak Nusron ini sudah dua kali disebut,
09:43dan tidak pernah membantah juga ya.
09:48Pertama disebut dalam kasus ini,
09:50oleh orang yang bernama Gus Agus.
09:54Agus siapa gitu ya?
09:56Gus A gitu ya.
09:57Lalu yang sebelum ini yang perkara sedang berlangsung,
10:02Abidah itu, Gus Alex,
10:05itu juga terang-terangan menyatakan,
10:08menyerahkan uang 1 juta USD
10:12kepada Nusron,
10:14sehingga dia nantang,
10:15ayo datang kan Nusron ke sini.
10:17Kan gitu.
10:18Tapi KPK kan kayaknya agak jiri ya,
10:21untuk ini.
10:22Padahal ini,
10:22ini menurut saya,
10:24demi keterbukaan,
10:25mestinya segera dijelaskan oleh KPK.
10:28Apakah sekarang ini,
10:29dia ada nyatan
10:32memanggil Nusron,
10:34minimal memberi Nusron.
10:36Tapi mungkin, mungkin,
10:38KPK bukan jiri juga.
10:40Itu kan kalau menteri,
10:43mungkin mau memberitahu presiden dulu.
10:46Mungkin ya,
10:47kalau zaman Pak SBY itu kan gitu.
10:49Menteri kalau tersangka,
10:50itu tidak harus minta izin presiden.
10:53Tapi pada zaman Pak SBY jatuh,
10:55agar presidennya tidak kaget,
10:57dan menyiapkan langkah-langkah
10:59untuk mencari pengganti sementaranya,
11:01supaya presiden diberitahu dulu.
11:04Mungkin ini sudah memberitahu presiden,
11:07dan belum mendapat jawaban.
11:09Karena hampir tidak masuk di akal publik,
11:11yang begini ini tidak diperiksa.
11:13Tidak masuk akal.
11:14Sudah disebut kok,
11:16perang-perangan gitu ya.
11:17Ini menarik Prof.
11:19Sampai sekarang memang KPK,
11:21belum memeriksa,
11:22atau memanggil Nusron Wahid sebagai saksi.
11:24Terutama dalam kelengkapan penyidikan begitu.
11:27Tapi kalau menurut Prof Mahfud,
11:29dengan melihat penyidikan yang berjalan,
11:31ini KPK belum memeriksa Nusron,
11:35karena kehati-hatian untuk memukulkan barang bukti,
11:38atau justru memang ada pertimbangan lain?
11:40Istilahnya adalah tekanan politik,
11:42karena Nusron ini merupakan pejabat politik.
11:45Ya, dua-duanya mungkin.
11:47Satu, KPK ini jirih gitu.
11:50Jirih itu apa?
11:51Takut gitu ya.
11:52Mengungkap itu,
11:53karena mungkin ini adalah anak buahnya presiden,
11:57dan figur publik,
11:58yang taruhlah dianggap kuat secara politik gitu ya.
12:05Kemudian yang kemungkinan yang kedua,
12:08dia dalam rangka sopan santun politik,
12:11agar presiden diberitahu dulu.
12:13Seperti dulu zaman siapa?
12:15Imam Narowi,
12:16Idrus Marham,
12:17kan presiden diberitahu dulu.
12:19Ketika akan ditangkap gitu.
12:23Ketika akan dijadikan tersangkap.
12:25Mungkin ini juga begitu.
12:26Terbukti kan Nusron tidak membantah substansinya tadi.
12:30Hanya mengatakan kita hormati proses hukum kan gitu.
12:34Dia tidak menjelaskan bahwa dia tidak tahu,
12:38apalagi terlibat gitu,
12:40belum gitu.
12:41Tetapi menurut saya,
12:42KPK akan menambah sejumlah pertanyaan gelap lagi,
12:47kalau Nusron ini tidak dipanggil,
12:49dan dijelaskan posisinya.
12:51Karena ini pejabat publik gitu.
12:53Kalau pejabat-pejabat kecil gitu,
12:56tidak apa-apa posisinya tidak dijelaskan.
12:58Ini kan nomor satu,
13:00ini orang nomor satu.
13:01Di ATR BPN yang selama ini memang
13:04merupakan salah satu sentra korupsi.
13:07Jadi sentra korupsi itu ada di
13:09ATR BPN,
13:11ada di pertambangan,
13:13kemudian ada di pajak,
13:15kemudian ada di cukai.
13:16Itu sentra korupsi sudah lama.
13:17Dan sudah hampir menjadi teori itu sejak dulu.
13:22Nah ini kebetulan terjadi lagi seperti ini,
13:26masalah pertahanan ini.
13:28Oke Prof,
13:29lantas kalau begini,
13:31dalam situasi yang seperti ini,
13:33apa langkah sebaiknya yang harus diambil Presiden?
13:37Apakah perlu menunggu bukti status ditapkan oleh KPK
13:41terhadap Nusron Wahid?
13:43Atau memang sebenarnya Presiden punya wewenang
13:46untuk menonaktifkan sementara sebagai Menteri
13:49supaya penyidikannya itu tadi ya
13:51tidak ada kepentingan politik dalam prosesnya?
13:56Ya menurut saya,
13:57dalam situasi begini,
14:00di mana KPK itu tampak gireh,
14:04tampak ragu dan agak takut gitu
14:07untuk menindah orang-orang tertentu,
14:10meskipun ke beberapa daerah sudah berani,
14:12termasuk ke tingkat indah berani,
14:15Presiden harus menolong,
14:17menolong kejiwaan KPKnya agar berani,
14:20beri pernyataan, silahkan periksa,
14:22kalau memang diduga ada kaitan.
14:25Sebut aja Pak Nusron Wahid.
14:27So ketika si ini mau dipecat,
14:29juga sama si dadang Hindayana itu.
14:34Dadang Hindayana kan juga sama,
14:36Presiden diberitahu dulu gitu.
14:39Oleh sebab itu malamnya dipanggil,
14:41besoknya diberhentikan,
14:43lalu dijadikan tersangka.
14:45Akan begitu.
14:46Saya kira kalau Presiden bisa melakukan itu,
14:49bagus gitu.
14:51Ya apalagi Presiden...
14:51Karena ini kan...
14:53Iya, iya.
14:53Apalagi Presiden pernah memandang bahwa
14:55kalau untuk penanganan korupsi,
14:58tidak pandang bulu begitu ya Prof ya.
14:59Tapi kalau melihat,
15:01daripada konstruksi perkara,
15:03ada Fad Arafi,
15:05kemudian juga politisi Golkar disini,
15:08kemudian ini disebut sebagai orang dekat
15:11terhadap Menteri ATR Nusron begitu.
15:14Prof, melihatnya bagaimana hubungan Fad,
15:18Nusron, dan Golkar,
15:19terutama dalam kasus ini?
15:22Tidak.
15:22Saya kira kalau yang saya dengar,
15:25Nusron dengan Golkar itu,
15:27ya resmenya Golkar.
15:29Tapi dia tidak harmonis
15:30kalau dengan DPP Golkar yang saya dengar.
15:33Dia sudah dianggap orang luar,
15:36meskipun koronannya masih ya.
15:38Tetapi,
15:40saya melihatnya,
15:42ini lebih hubungan
15:43jabatan Nusron dengan para mafioso,
15:46seperti Fad Arafi,
15:48yang juga Golkar.
15:49Tapi dia kan bukan pengurus juga.
15:51Dan mantan narapidana juga.
15:53Iya kan?
15:53Kemudian,
15:54ini kaitannya dengan pejabat-pejabat struktural
15:57di BPN.
15:59Nah, mestinya nih,
16:00publik menjadi tidak percaya
16:03kalau ini tidak diklarifikasi
16:05secara terbuka juga ke publik.
16:08Apalagi pelakunya yang di Coko itu
16:10sudah mengatakan,
16:12ini uang punya Pak Nusron.
16:14Kan gitu.
16:15Meskipun kayaknya itu ya,
16:17yang bilang begitu itu
16:19dari 19 orang kan satu.
16:20Tapi ini kayaknya tidak masuk
16:228 yang tersangka.
16:23Itu bisa saja orang curiga.
16:25Nanti dikerjai di luar itu
16:26untuk mengubah keterangan dan sebagainya.
16:28Nah, itu bisa saja terjadi.
16:31Yang namanya ini kerjaan-kerjaan mafia.
16:33Dan mafia itu
16:34punya kekuatan untuk nyelusup kemana-mana.
16:37Karena kalau mafia itu
16:39seumpanya nyelusup ke orang,
16:40lalu gagal gitu,
16:41tidak ditanggap,
16:42tidak tahu malu dia.
16:43Nanti nyelusup ke tempat lain.
16:46Gitu.
16:47Nah, itu yang
16:48apa namanya,
16:49yang sekarang harus diperhatikan
16:51kalau ingin memperbaiki hukum
16:53di negeri ini.
16:54Baik, kita nantikan seperti apa
16:56ketegasan KPK
16:57dan komitmen
16:58daripada Presiden
16:59termasuk juga Menterinya
17:00yang tadi juga sudah berhasil di dosop
17:02dan akan mengikuti
17:03segala penyidikan
17:04yang akan dilakukan KPK
17:05dalam mengungkap kasus korupsi.
17:07Terima kasih.
17:07Sudah berbagi pandangan
17:08bersama kami di kompas petang
17:10Menteri Koordinator Bidang Politik,
17:12Hukum, dan Keamanan
17:132019-2024
17:15Prof. Mahfud MD.
17:16Terima kasih Prof.
17:17Salam sehat selalu.
17:18Terima kasih Valen.
17:19Terima kasih telah menonton!
Komentar