00:00Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta seluruh jajaran yang hari ini biasanya berdua dengan menterinya.
00:13Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid sudah dua kali absen dalam rapat di DPR.
00:22Absennya Nusron bersama dengan OTT KPK terkait kasus suwa pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR BPN.
00:30Empat dari delapan orang tersangka yang ditetapkan diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
00:36KPK pun telah mendalami adatidaknya peran Menteri Nusron dalam kasus ini.
00:40Istana mendukung proses hukum yang tengah berlangsung di KPK.
00:45Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Suharyanto menegaskan Presiden Prabowo menyerahkan sepenuhnya kasus suap di Kementerian ATR BPN yang Nusron pimpin
00:55ke KPK.
00:59Ini kan sekarang lagi ditingkatkan ya dari kepenyidikan ya.
01:04Nanti dari penyidikan baru kita akan tahu siapa yang akan ditetapkan tersangka.
01:08Kita tunggu saja dari KPK ya.
01:10Tapi kan ada keterlibatan, dugaan-keterlibatan Menteri sendiri Papan Nusron gitu.
01:14Itu kan masih dugaan ya, dugaan. Tunggu saja dari KPK ya.
01:17Presiden itu selalu mengatakan bahwa kalau misalnya ada masalah hukum, Papan dan sebagainya,
01:23serahkanlah kepada aparat penggunaan hukum gitu.
01:25Jadi beliau tidak akan mau ikut campur soal bergurung.
01:29Sementara itu praktisi hukum dan aktivis anti korupsi Saur Siagian mendesak Presiden Prabowo Subianto
01:36untuk segera menonaktifkan Nusron Wahid sebagai Menteri agar proses hukum berjalan transparan.
01:43Karena misalnya anak buahnya, dirjennya, dan ada beberapa orang yang terkait kepada partainya,
01:50nah ini kan tentu sangat masuk akal bahwa Menteri ini adalah penanggung jawab.
01:59Nah oleh karena itu kita minta Presiden sesungguhnya, karena ini sangat menyentuh kepentingan dasar daripada masyarakat,
02:07segera menonaktifkan Menteri ini sehingga tidak disanderah rejim ini oleh kerja-kerja setidaknya secara leadership dia sudah gagal.
02:19Partai Golkar telah menyerahkan perkara ini ke proses hukum yang berjalan.
02:24Namun ketakmung Golkar, Bahlil Hadalia, Rabu kemarin enggan respon lebih jauh soal keterlibatan kadernya.
02:56Kepala, Bahlil Hadalia, Rabu kemarin enggan respon lebih jauh soal keterlibatan kadernya.
03:05KPK telah menetapkan 8 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN.
03:13Empat orang diantaranya ialah kepercayaan Menteri Nusron.
03:17Dalam OTT KPK ini, barang bukti berupa uang tunai 106,3 miliar rupiah berhasil di sita KPK.
03:26Tim Liputan, Kompas TV
03:34Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
03:40Prabowo menyebut saat ia menjabat sebagai presiden sudah mengingatkan orang dekatnya hingga kadernya bahwa ia tidak akan memberikan perlakuan khusus
03:50jika terseret kasus korupsi.
03:52Waktu saya, begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua keluarga saya dan
04:03semua orang-orang dekat saya di Gerindra.
04:07Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok.
04:12Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan.
04:19Saya sudah, saya mau begitu.
04:21Jadi presiden saya sudah hati-hati.
04:26Saudara, Gerindra, apa semua.
04:29Jangan karena saya presiden saya, kalau kamu salah saya tidak bisa lindungi kamu.
04:37Setelah empat orang dekatnya ditangkap dan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap di dalam pengurusan hak guna bangunan di Kementerian
04:45ATR BPN,
04:46KPK menegaskan sedang mengendalami penyelidikan keterlibatan Menteri Nusron.
04:50Desakan agar Menteri Nusron mundur dan dinonaktifkan.
04:55Sementara pun ini muncul untuk proses hukum.
04:58Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber di Kompas Petang hari ini.
05:01Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarifidayatullah Jakarta Burhanuddin Muhtadi dan juga peneliti Pukat UGM,
05:07Zainur Rahman, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom.
05:10Selamat petang.
05:11Bapak-bapak dengan Maidob.
05:14Selamat petang.
05:16Saya mau ke Ma Zainur dulu nih.
05:18Kan empat orang dekat Menteri Nusron hingga Dirjen Kementerian ATR BPN sudah jadi tersangka.
05:25Bagaimana kemudian melihat peluang pemeriksaan terhadap Menteri Nusron?
05:30Yaitu justru jadi tugas utama KPK untuk menemukan alat bukti apakah empat orang dekat Menteri ATR BPN ini
05:40bekerja atas inisiatif pribadi atau terkait dengan jabatan pimpinan tertingginya yaitu Menteri.
05:48Ini kan organisasi bayangan ya.
05:49Kalau yang organisasi resmi disitu ada Dirjennya dan juga Eslon 2 dan seterusnya kebawah.
05:55Ada kantor wilayah pertanahan dan juga ada kantor pertanahan.
05:59Nah yang perlu dipastikan oleh KPK apakah ada pengetahuan, persetujuan, atau perintah dari Menteri ATR BPN.
06:09KPK punya metode penyidikan, membongkar komunikasi digital mereka, mengecek aliran dana, kemudian dengan pemeriksaan silang, mencocokkan keterangan para tersangka dan
06:22juga saksi-saksi, dan seterusnya.
06:24Jadi hampir tidak mungkin ya secara logika ketika orang-orang di sekitar pejabat melakukan berbagai tindakan tanpa diketahui oleh pimpinannya.
06:34Tetapi kan hukum tidak soal logis atau tidak logis.
06:38Hukum itu soal apakah ada alat buktinya atau tidak.
06:42Sehingga Mbak Medov, yang paling diperlukan saat ini oleh KPK adalah segera melakukan pemanggilan terhadap Menteri ATR BPN untuk dilakukan
06:53pemeriksaan sebagai saksi.
06:56Agar kemudian bisa diketahui apa pengetahuan dari Menteri terhadap perbuatan-perbuatan yang telah disangkakan kepada anak buahnya secara langsung,
07:08yaitu dirijen dan bapak-bapakannya, maupun orang-orang di sekitarnya.
07:13Mbak Medov.
07:13Oke, dengan kondisi seperti ini, perlukah Mas Zainur, Nusron, Wahid ini mundur supaya KPK bisa leluasa untuk memeriksa Nusron?
07:24Ya harapan kami harus ada tradisi baik di bangsa ini.
07:29Ketika ada seseorang tersangkut sebuah perkara korupsi, sudah seharusnya mengundurkan diri.
07:35Kalau tidak bersedia mengundurkan diri, maka pimpinannya memundurkan atau mencopot dari jabatan.
07:42Tujuannya apa? Untuk memudahkan proses pemeriksaan.
07:46Kalau seorang pejabat masih menyandang status jabatannya, maka ketika pemeriksaan-pemeriksaan itu nanti bisa mengakibatkan berbagai hambatan.
07:56Misalnya, para pegawai di lingkungan kantor kementerian ATR BPN dan kantor-kantor pertanahan di bawahnya, itu tidak akan leluasa.
08:06Mereka masih akan berpikir misalnya ya, soal keselamatan karir ke depan, soal resiko-resiko retaliasi dari para pejabat yang lebih
08:17tinggi.
08:17Nah, kalau sudah tidak menjabat sebagai menteri, maka kekhawatiran soal retaliasi, soal keselamatan karir ke depan, itu tidak akan ada.
08:28Sehingga harapannya pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki informasi itu akan lebih berjalan dengan lancar dan objektif.
08:37Sehingga memang sangat penting adanya keteladanan di Republik ini, kalau orang tersangkut kasus, sudahlah mengundurkan diri agar proses hukumnya bisa
08:46berjalan lancar.
08:47Kalau tidak mau mundur, pimpinannya punya kewenangan hak prerogatif untuk mencobotnya.
08:53Mas Burhan kan sampai saat ini memang belum ada pemeriksaan begitu ya, apakah kemudian perlu ada izin istana untuk memeriksa
09:04menteri yang terjerat
09:06atau namanya masuk dalam lingkaran korupsi?
09:10Saya tidak tahu persis ya soal aturan hukumnya ya, aturan mainnya ya.
09:15Tetapi menurut saya KPK berjalan sesuai dengan langkah yang semestinya saja ya.
09:22Kalau memang diperlukan untuk memeriksa Saudara Nusron Wahid ya, menurut saya istana mau tidak mau ya harus memberikan izin.
09:30Kecuali kalau istana mau dianggap bagian dari pihak yang mengganggu proses penyidikan.
09:38Dan menurut saya justru karena komitmen Presiden Prabowo yang berkali-kali disampaikan termasuk pada masa kampanye
09:47untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, ini adalah ujian besar buat beliau untuk menunjukkan komitmen itu bukan sekedar pepesan
09:55kosong gitu.
09:56Jadi justru sekarang publik menunggu sejauh mana komitmen itu bukan sekedar omon-omon.
10:04Tetapi betul-betul ditunjukkan oleh Presiden Prabowo ketika ada orang dekatnya,
10:10tersangkut kasus, beliau memberi bukan hanya izin tetapi bahkan lebih jauh daripada itu.
10:19Dan itu sudah pernah ditunjukkan oleh Pak Prabowo dalam kasus mantan kepala BGN.
10:24Jadi mantan kepala BGN itu bukan hanya dekat, tapi sangat dekat dengan Pak Prabowo.
10:30Tetapi ketika tersangkut kasus korupsi BGN dan kemudian ditangani oleh Kejasan Agung,
10:39Pak Prabowo tidak melindungi.
10:41Jadi hal yang sama seharusnya bisa ditunjukkan.
10:44Mungkin ada sedikit masalah politik karena Pak Nusron bukan berasal dari partainya Pak Prabowo.
10:50Tetapi saya kira Ketua Umum Partai Kulkar punya komitmen yang sama
10:54untuk memberi sempatan pada KPK untuk menyelesaikan kasus ini se-terang beneran mungkin.
11:02Kalau misalnya kita lihat profil dari seorang Nusron Wahid ini kan banyak ya.
11:07Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran.
11:10Apakah kemudian ada unsur politisnya, kemudian juga politis senior Golkar.
11:16Apakah kemudian ketika kita bicara soal pencopotan begitu,
11:22akan menimbulkan gejolakah di dalam kabinet?
11:28Begini Mendov ya, Menteri itu jabatan politik ya, politiklah poente.
11:34Apalagi beliau berasal dari partai politik.
11:38Nah, modal utama politisi atau partai politik itu trust.
11:43Nah, logika hukum itu seringkali tidak linier dengan logika politik ya.
11:49Jadi, karena logika hukum butuh pembuktian yang beyond reasonably doubt gitu ya,
11:58yang tidak mudah, sementara logika politik itu dasarnya trust aja.
12:02Kalau trust sudah hilang, itu tanpa harus menunggu proses pengadilan,
12:07ya sebaiknya seperti pejabat publik di Jepang atau di Korea Selatan.
12:11Jadi, tanpa harus menunggu palu ketok dari hakim, mengundurkan diri.
12:18Cuma, ini kan Indonesia lain ya, jadi kita perlu lebih sabar.
12:25Tetapi, saya kira harusnya kita mencontoh yang baik.
12:29Bahwa politisi itu sebaiknya mengikuti logika politik.
12:35Kalau trust publik sudah hilang, sebaiknya tanpa menunggu proses panjang,
12:42lepas dari risiko politik terkait dengan jabatan politik di dalam
12:46atau posisi politik pada masa lalu, ya sebaiknya dengan jiwa besar.
12:51Supaya tidak mengganggu proses penyidikan dan tidak menghambat atau menyandera pemerintahan.
12:57Anda menilai Presiden akan berani mencopot Lusron Wahid?
13:02Menurut saya mengapa tidak gitu ya.
13:05Harusnya ya, kecuali kalau Pak Prabowo kemudian ingin ikut terkena getahnya
13:12buat kasus ini, kan orang kemudian bisa berpikir macem-macem.
13:17Kalau misalnya ternyata kita tentu harus punya peraduga tak bersalah,
13:23tetapi kalau misalnya ada kesan melindungi atau memproteksi Pak Menteri,
13:29itu kan efeknya bisa menular.
13:31Kalau misalnya ya, Presiden tidak memberikan sikap yang clear,
13:38apalagi beliau berkali-kali mengatakan pemberantasan korupsi sebagai akidat penting pemerintahnya.
13:43Nah ini ujian penting buat Pak Prabowo untuk menunjukkan komitmen itu.
13:47Oke baik, saya mau kembali ke Mas Zainur.
13:49Mas Zainur, jika kita misalnya
13:53metode, kita gunakan metode menelusuri perintah dan juga follow the money,
13:59kans Nusron untuk jadi tersangka?
14:05Ya harusnya tinggi ya, kansnya ya.
14:07Tetapi semua bergantung kepada pembuktian.
14:10Bagaimana KPK memiliki alat-alat bukti untuk dapat menunjukkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang.
14:18Yang bisa kita lihat misalnya adalah,
14:21orang-orang terdekat Menteri ATRBPN ini jumlahnya 4 orang.
14:26Mereka bukan penyelenggara negara.
14:28Yang kedua, bawahan-bawahan Menteri, dirijen dan jabatan-jabatan lain,
14:34itu juga kurang lebih ada 4 orang.
14:36Artinya sebegitu banyak orang-orang di lingkaran Menteri,
14:41baik secara formal sebagai pejabat publik maupun secara informal,
14:46orang-orang dekatnya,
14:48itu adalah orang-orang yang mengoperatori satu tindakan jual-beli
14:54yang melawan hukum, jual-beli kewenangan,
14:58dalam bentuk suap-menyuap.
15:00Oleh karena itu, ini kalau hanya berdasarkan logika,
15:04maka harusnya sampai kepada pejabat utamanya, yaitu Menteri.
15:09Tetapi, hukum sekali lagi membutuhkan pembuktian.
15:12Nah, pembuktian itulah yang menjadi tugas dari KPK
15:16untuk melakukan upaya-upaya mencari alat bukti
15:21agar pejabat utamanya bisa clear statusnya,
15:25apakah terlibat atau tidak terlibat.
15:27Misalnya kalau kita bayangkan, misalnya tidak terlibat.
15:30Kalaupun tidak terlibat, artinya Menteri telah gagal
15:35melakukan pengawasan, pengendalian, kepemimpinan di dalam kementeriannya,
15:41sehingga kementeriannya kemudian menjadi sarang mafia.
15:44Juga Menteri gagal mengendalikan orang-orang terdekatnya,
15:47sehingga kemudian orang terdekatnya itu
15:49memperjual-belikan pengaruh atau trading in influence.
15:53Itu pun sebenarnya sudah cukup untuk menjadi alasan
15:57ketika sebuah negara itu negara yang sehat,
16:00pejabatnya mengundurkan diri.
16:01Tetapi secara hukum, semua bergantung kepada alat bukti.
16:05Dan saya percaya KPK kalau dari sisi metode penyidikan
16:08lebih dari mampu untuk mengungkap itu semua.
16:10Pak Medo.
16:11Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami
16:13dan juga memberikan ulasan Guru Besar Ilmu Politik UIN
16:16Syarifidayatullah Jakarta Burhaduddin Muhtadi
16:19dan juga peneliti Pukat UGM Mazainur Rahman.
16:22Sehat selalu Bapak-Bapak.
Komentar