00:00Sementara itu, Saudara Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa
00:08dirinya sudah mengetahui informasi terkait kadernya yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB.
00:16Golkar saat ini menghormati proses hukum dan mendorong KPK untuk menguak kasus ini sampai tuntas.
00:23Nah memang ada keterlibatan salah satu kadernya Pulkar, Saudara Pak Arafik gitu ya, dan kami juga sebetulnya sangat menyayangkan ya,
00:35khususnya terhadap Saudara Pak Arafik ini kan memang selama ini ya sudah pernah mengalami hal yang sama, ya kan.
00:46Kalau masalah ini apa yang kedua, apa yang ketiga kali. Nah harusnya kan ini dari peristiwa sebelumnya itu kan harus
00:58bisa dapat pelajaran ya, dan ternyata kan tidak.
01:03Ini menyerahkan kepada proses hukum dibuka setransparan mungkin kasus ini gitu ya.
01:12Saudara, sebanyak 17 pejabat kementerian ATR BPN ditangkap terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor pada Senin
01:21kemarin.
01:22Dari belasan orang yang diringkus, terdapat nama dirjen pengendalian dan menertiban tanah dan tata ruang BPN, serta seorang politisi dari
01:29Partai Golkar.
01:30Dan untuk mengulas lebih dalam mengenai gurita korupsi di sektor agraria, sudah terhubung bersama kami peneliti Pukat UGM Zainur Rohman.
01:38Selamat petang Mas Zainur. Mas Zainur, jadi kalau melihat dari kasus OTT ini yang memang belum dirilis resmi oleh KPK,
01:46masih pemeriksaannya saja, dan masih juga pendalaman yang dilakukan.
01:49Anda melihat bagaimana konstruksi perkara dari kasus ini?
01:55Iya Pak, memang kita masih harus menunggu keterangan KPK secara lengkap, namun kalau dari kasus-kasus terdahulu, ini tidak jauh
02:06kemungkinannya dari jual-beli perizinan, ya dalam hal ini adalah untuk sertifikat HGB.
02:13Jadi, di bidang pertanahan ini memang sangat banyak kejanggalan, termasuk juga mafia di bidang pertanahan maupun korupsi, ya dalam bentuk
02:28suap-menyuap, gratifikasi maupun pemerasan.
02:33Ya, tujuannya adalah ketika seorang pemohon ingin mendapatkan satu layanan dari pejabat pertanahan, mereka memberikan sejumlah uang.
02:42Nah, untuk konteks yang dilakukan oleh KPK, ini cukup menarik.
02:48Kenapa? Karena sampai sekarang KPK belum mengumumkan tersangkanya, dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini hanya akan berhenti di level
02:57pejabat-pejabat bawah dan menengah,
03:00atau akan menjangkau pimpinan tertinggi dari kementerian, yaitu menterinya itu sendiri.
03:06Yang kedua yang cukup menarik juga ini adalah ada satu aktor kawakan berulang kali, sudah dua kali terjerat kasus korupsi.
03:16Ini kalau terjerat lagi maka akan menjadi yang ketiga alias hetrik.
03:20Artinya tidak ada penjeraan di dalam proses hukum yang telah dijalani.
03:26Dan yang juga menarik adalah yang bersangkutan masih tetap terus menjadi kader dan pengurus partai politik.
03:34Apakah partai kemudian tidak melakukan seleksi yang berkualitas, sehingga kader yang sudah berulang kali terjerat kasus korupsi,
03:43masih diberi kepercayaan untuk menjadi pengurus partai.
03:46Ini juga salah satu penyakit ya, selain penyakit di institusi BPN, juga penyakit di institusi publik, yaitu partai politik.
03:53Banyak sekali yang harus dibahas dari perkara ini. Begitu Mbak?
03:56Oke, ini menjadi yang menarik.
03:58Kalau tidak ada penjeraan, terutama oleh politisi yang tadi Anda sebutkan,
04:02kemudian juga ada dugaan sepengetahuan dari level tertinggi tingkat kementerian dalam hal ini adalah Menteri ATR BPN,
04:10lantas apa yang bisa didalami oleh KPK?
04:13Pertanyaannya ini, tapi dijawab nanti usai jeda.
04:16Tetaplah bersama kami hanya di Kompas Pertan.
04:26Dalam OTT KPK, dalam kasus pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor,
04:31KPK tidak hanya menangkap pejabat daerah, tapi juga tingkat pusat di level kementerian.
04:36Mas Zainur, jadi sejauh mana KPK harus memeriksa Menteri dalam hal ini adalah Menteri ATR BPN?
04:44Iya Mbak, yang pertama, ini orang-orang yang di jaring, orang-orang dekat Menteri.
04:49Yang kedua, keunangan Menteri kan yang paling menentukan.
04:54Sehingga KPK harus melihat kemungkinan keterlibatan dari Menteri ATR BPN ini.
05:02Ya, itu bisa dilakukan dengan beberapa metode.
05:05Yang pertama, KPK periksa komunikasi pihak-pihak yang telah diamankan.
05:10Apakah di dalam gawai mereka terdapat komunikasi dengan Menteri?
05:14Yang kedua, memeriksa mereka, memberikan pertanyaan, dan kemudian diperiksa secara silang.
05:20Apakah ada pengetahuan, persetujuan, atau bahkan perintah dari Menteri?
05:27Atau yang selanjutnya adalah, apakah ada aliran dana yang diberikan kepada Menteri?
05:34Baik untuk kasus yang sekarang sedang ditangani, maupun peristiwa-peristiwa sebelumnya.
05:39Jarang ada kasus korupsi terungkap pertama kali ketika mereka beraksi.
05:43Biasanya itu adalah yang kesekian kalinya.
05:45Sehingga sangat penting untuk memeriksa pihak-pihak ini dan keterkaitannya dengan pejabat utama yang memiliki keunangan, yaitu Menteri.
05:54Yang juga bisa dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan pidana pencucian uang.
05:59Meng, apa namanya, follow the money.
06:01Periksa aliran dananya.
06:04Apakah pihak-pihak ini menyerahkan sejumlah uang melalui perantara ditujukan untuk mempengaruhi keputusan Menteri?
06:12Itu yang paling penting.
06:14Yang kita lihatkan ini misalnya diduga ada 20 koper dan karung uang senilai sekitar 100 miliar.
06:21Uang yang fantastis jumlahnya.
06:23Itu uang dari siapa, diberikan kepada siapa, melalui siapa.
06:29Itu semua bisa ditrash, bisa diuji satu persatu keterangan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.
06:35Dan yang paling penting adalah apakah pejabat utamanya, yaitu Menteri, memiliki keterkaitan atau tidak.
06:41Dan saya percaya kalau dari sisi metode penyidikan, KPK sangat mumpuni untuk mengungkap perkara itu.
06:48Yang menjadi pertanyaan apakah pimpinan KPK berani untuk kembali proses secara hukum pejabat kabinet, yaitu Menteri.
06:57Gitu, Mbak?
06:57Tapi kalau dengan penelusuran uang ratusan miliar yang saat ini sudah dimiliki oleh KPK,
07:02artinya KPK bisa mengungkap berarti ya siapa aktor utama dari OTT ini?
07:07Harus bisa ya.
07:08Sekali lagi bayangkan, uang ratusan miliar, apakah wajar ini milik broker?
07:14Saya pikir broker biasanya hanya prosentase tertentu.
07:17Apakah wajar ini misalnya hanya milik seorang pejabat eselon satu?
07:22Ya kalau itu hanya milik seorang pejabat eselon satu, pejabat-pejabat lain akan tidak terima
07:28dan sudah jauh hari pejabat itu akan diproses, diawasi, dikode etikan atau diberhentikan.
07:36Kalaupun misalnya tidak terlibat sama sekali nih Menterinya, ya berarti gagal di dalam melakukan pengawasan.
07:42Saya sih ragu ya itu milik pejabat eselon satu itu atau broker-brokernya.
07:46Yang harus dibuktikan oleh KPK adalah keterlibatan Menterinya.
07:50Kalau memang ini adalah gurita korupsi, seberapa arjen Menteri harus segera diperiksa?
07:55Mas Zainor.
07:57Sangat penting ya, justru menurut saya epicentrumnya ada di Menteri.
08:02Yang harus dilakukan oleh KPK segera adalah melakukan pemanggilan, pemeriksaan
08:08agar jangan sampai peristiwa ini kemudian menguap.
08:12Misalnya ya, kalau peristiwa ini berlarut-larut penanganannya,
08:16maka misalnya pihak-pihak yang terkait itu bisa menghilangkan barang bukti,
08:21bisa mempengaruhi saksi-saksi,
08:22atau bisa melakukan upaya-upaya untuk menghindar dari jeratan hukum.
08:26Sehingga memang sudah seharusnya ini dilakukan pemanggilan segera kepada Menterinya.
08:31Dan keterangan dari pihak-pihak yang sudah diamankan ini sangat penting untuk di BAP segera.
08:37Sehingga mereka bisa diperiksa secara hasilan, keterangan masing-masing,
08:42apakah berkesesuaian ataukah ada keterangan-keterangan yang janggal,
08:46sehingga kemudian bisa mengarah kepada satu upaya untuk menutupi pelaku utamanya.
08:52Sekali lagi, ini menurut saya kesempatan bagi KPK untuk menunjukkan kepada publik.
08:56Ini adalah tangkapan yang relatif besar.
08:59Ya, publik ingin melihat apakah KPK masih bisa dipercaya sebagai sebuah lembaga negara
09:04yang bersifat independen, atau sekali lagi KPK selalu terpengaruh oleh intervensi kekuasaan.
09:10Itu bisa dibuktikan dengan melihat kerja cepat KPK dengan melakukan pemanggilan terhadap Menteri ATR BPN.
09:18Dan kita masih menunggu bagaimana hasil dari penyelidikan oleh KPK,
09:22yang saat ini juga tentu dituwa bagaimana status yang akan diberikan terhadap 17 orang
09:27yang kini masih diamankan oleh KPK.
09:29Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang,
09:31Bukat UGM, Mas Zaidur Rahman, salam sehat selalu Mas, terima kasih.
Komentar