00:00Sekarang mengawasi upati wali kota, sistem kita menyerahkan kepada gubernur, namanya gubernur wakil muntah pusat.
00:07Sementara upati wali kota sama-sama gubernur itu tidak tunduk dan tidak taat.
00:12Sistemnya tidak dibangun atau dibiarkan?
00:15Jadi tidak efektif. Tidak mungkin gubernur yang sama-sama dipilih langsung oleh rakyat mampu mengawasi upati wali kota.
00:22Yang terjadi adalah komplik bupati dengan wali kota.
00:25Sementara kita sebenarnya kan punya perangkat ada inspektorat, ada aparat penegak hukum, ada DPRD, ada WBPK.
00:32Itu tidak berjalan dengan efektif.
00:35Maka harus ada cara-cara ke depan untuk menata ulang sistem pembinaan dan pengawasan kepala daerah kita
00:42yang mampu mencegah terjadinya korupsi kepala daerah.
00:47Di samping perbaikan sistem pilkada dan juga sistem kepartaian antara lain seperti itu.
00:52Dan juga mungkin satu lagi sistem penegakan hukumnya.
00:55Yang juga mereka yang melakukan praktek korupsi itu kan hukumannya ringan.
01:00Tiga tahun, empat tahun dapat remisi pula.
01:03Kemudian di penjara juga bisa hidup nyaman.
01:08Meskipun ada pembekalan retret misalnya.
01:11Pada kepala daerah agar menjalankan program.
01:14Selain itu juga integritasnya digembeleng di sana.
01:17Tidak memadai sama sekali.
01:21Keharusnya pendidikan namanya orientasi atau kursus kepada kepala daerah itu tidak bisa hanya seminggu,
01:32tidak bisa hanya sekali setahun, tetapi harus berulang-ulang.
01:36Dan tidak bisa metode kelas besar, 500 orang dikumpulin, kemudian mereka suruh dengerin.
01:45Tidak bisa ini harus model-model penataan pendidikan dan pelatihan yang masuk akal.
01:51Seperti apa?
01:52Yang masuk akal itu kelas kecil.
01:54Misalnya 20 atau 30 orang target grup pesertanya.
01:58Kepala daerahnya bupati sama bupati, wali kota sama wali kota, gubernur sama gubernur.
02:03Nah kemudian materi pendalamannya tidak hanya soal-soal yang terkait dengan kepentingan pusat.
02:09Misalnya menjelaskan program protes nasional.
02:12Tetapi yang juga lebih penting adalah hal-hal yang terkait dengan penyelenggaran pemerintahan daerah.
02:18Misalnya bagaimana dia mengelola keuangan daerah secara efisien efektif.
02:25Belanja tidak boros, misalnya gitu kan.
02:27Apakah itu masih harus diberikan pembekalan lagi?
02:29Padahal kan si Yogyanya kepala daerah harus sudah punya kemampuan itu.
02:33Apalagi banyak yang sudah sebelumnya juga kepala daerah menjabat kembali.
02:37Ya, tapi tidak memadai sih.
02:40Karena latar belakang kepala daerah ini beragam.
02:43Kalau kita pelajari, mayoritas kepala daerah ini kan adalah
02:47orang-orang yang berasal dari kalangan pebisnis.
02:50Nah, kemudian yang dari birokrasi sedikit.
02:54Lalu ada lagi sisanya misalnya dari kalangan partai politik ya.
02:58Anggota Dewan dan sebagainya.
03:00Itu tetap harus ada penguatan-penguatan kapasitas.
03:03Kemampuan manajerial, manajer skill, kemampuan teknikal, teknikalistik, teknikalistik, teknikalistik, skill.
03:12Lalu juga soal-soal terkait dengan budaya.
03:15Ya, budaya kerja yang memang pro-anti korupsi lah.
03:22Itu harusnya dimiliki oleh kepala daerah dan terus dipantau.
03:26Nah, tapi bicara soal yang harus dipantau adalah modus korupsi.
03:29Ya, kalau ketua KPK bilang bahwa dari beberapa kepala daerah yang terkena proses penegakan hukum
03:34berdasarkan analisis yang didapatkan dari keseluruhan di KPK,
03:38ternyata sebenarnya modusnya hanya itu-itu saja.
03:40Kembali pada modus-modus konvensional,
03:42cuma kemudian dikemas dengan cara yang agak sedikit baru.
03:46Ya, kalau modusnya sudah tahu,
03:47kalau polanya sudah diketahui, kok ya susah sekali untuk stop korupsi ini.
03:52Nah, itu dia yang kita coba pelajari ya.
03:55Modusnya itu antara lain, dia bisa melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
04:01Kemudian modus yang lain adalah perizinan.
04:04Yang ketiga sekarang itu yang paling banyak juga adalah jual beli jabatan.
04:10Ini kan sudah lama diketahui.
04:12Nah, tetapi kita lumpuh pengawasan kita.
04:15Misalnya harus tahu mengawasi siapa?
04:17Misalnya APIP, aparat pengawasan internal PEMDA.
04:21Namanya inspektorat.
04:22Tapi inspektorat itu, bagaimana dia mengawasi bupati atau wali kota atau gubernur?
04:28Inspektorat kita itu diangkat oleh kepala daerah.
04:33Ada relasi kuasa jadi nggak mungkin?
04:35Nggak mungkin dia bisa mengecek power kepala daerahnya.
04:38Jadi itu mandul.
04:40Yang kedua DPRD kita.
04:42DPRD kan mestinya sebagai Dewan Perwakilan daerah yang bisa melakukan fungsi pengawasan.
04:48Fungsi kontrol terhadap eksekutif.
04:49Kambang kekuasaan legislatif.
04:51Iya, dia boleh melakukan fungsi kontrol.
04:53Tapi DPRD ini tidak ada keseimbangan check and balance dengan kepala daerah.
04:58Jadi kepala daerah itu cendung mendominasi dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
05:04Karena DPRD ini adalah unsur pemerintahan daerah.
05:07Nah, itu yang juga harus kita tata juga ke depan.
05:10Bagaimana membuat DPRD punya gigi.
05:13Sehingga dia betul-betul menjadi lokal parlament yang bisa mencium, mengendus ada penyimpangan-penyimpangan kepala daerah.
05:22Dan kemudian melakukan menggunakan hangket dan sebagainya.
05:27Sehingga sampai nanti melaporkan kepada pendekat hukum.
05:30Itu nggak terjadi juga.
05:31Atau sanksi hukumnya pun apa dianggap tidak memberikan efek jerah untuk kepala daerah yang terjerat korupsi?
05:38Itu dia juga.
05:39Kita lihat rata-rata sanksi hukumnya kan tidak berat.
05:43Lima tahun, enam tahun, bahkan ada yang empat tahun.
05:48Sehingga dengan demikian mereka tidak jerah-jerah.
05:50Bahkan dibolehkan lagi setelah mereka lepas dari tahanan, dari penjara.
05:56Narah pidana itu boleh juga maju.
05:58Asal minta maaf.
06:00Running lagi dia untuk jabatan kedua.
06:02Terpilih lagi.
06:04Ini kan sistem rekrutmen yang juga kurang bagus.
06:07Di samping sistem menegakkan hukumnya lemah.
06:10Harusnya hukum harus berat.
06:12Kalau saya, dua kali lipat itu kepala daerah itu.
06:15Hukumnya daripada hukuman rakyat biasa.
06:18Karena punya amanah lebih besar juga.
06:20Itu dia.
06:20Kalau rakyatnya kena hukum lima tahun, dia 10 tahun.
06:23Kalau 10 tahun rakyatnya dia 20 tahun.
06:24Karena dia pemimpin.
06:27Itu Friska.
06:28Nah kalau bicara demikian, sejauh ini apakah Prof tidak melihat ada perbaikan sistem hukum?
06:34Memberikan efek jerah?
06:35Apa yang menjadi masalah?
06:36Not at all.
06:37Enggak ada perbaikan.
06:38Menurut Prof, kenapa itu tidak dilakukan?
06:40Enggak ada.
06:41Political willnya enggak ada.
06:43Jadi political kurang, lemah sekali.
06:46Karena tidak ada political will.
06:47Kalau begitu siapa yang semestinya punya political will untuk mengubah sistem ini?
06:52Nah harusnya pemegang kuasa pemerintahan, pemegang kuasa politik ya.
06:56Jadi misalnya pembentuk undang-undang kan DPR.
06:59Ya DPR dong menata ulang sistem penegakan hukum bagi kepala daerah.
07:06Misalnya mengatur dengan baik pola-pola rekrutmen, pola-pola hukum penegakan, hukum pemerintahan daerah namanya.
07:14Penegakan hukum lewat perbaikan hukum pemerintahan daerah.
07:19Kalau Presiden bisa turun tangan atau tidak?
07:22Ya Presiden tentu punya posisi yang sangat menentukan.
07:28Jadi kalau Presiden mau ini harusnya dari istana nih ya mendorong kawan-kawan di DPR.
07:37Bayangannya pros seperti apa yang bisa istana lakukan untuk pembernahan ini agar kepala daerah toh juga akan dianggapnya wakil pemerintah
07:44pusat di daerah?
07:45Ya saya membayangkan adalah sistemik.
07:46Jadi Presiden misalnya mempropos kepada kawan-kawan di DPR untuk melakukan perbaikan sistem rekrutmen dan seleksi kepala daerah dulu.
07:57Betul-betul orang yang memenuhi syarat menjadi kepala daerah.
08:00Tidak ujuk-ujuk atau karena punya uang banyak.
08:04Nah lalu yang kedua Presiden juga bisa membuat ongkos pemilihan kepala daerah itu ringan atau murah.
08:11Sehingga kandidat-kandidat yang bagus bisa maju atau running.
08:16Meskipun tetap dilakukan secara langsung ya?
08:19Bukan dalam rangka menggeser pusu.
08:22Tidak apa-apa tetap secara langsung tapi negara hadir.
08:25Misalnya biaya kampanye itu kan bisa dibantu oleh negara.
08:29Jadi bukan ditanggung oleh si calon kita atau cukong-cukong yang mensponsori pencalonan mereka.
08:38Yang berbahaya nanti jangan-jangan ketika dia menang maka cukong politik ini akan mengendalikan pemerintah.
08:45Itu namanya pemerintahan sederhana itu yang pemerintahan bayangan.
08:48Kan repot dia sampai mengatur proyek si orang yang...
08:52Itu karena ongkos politik yang mahal?
08:54Nah maka negara harus hadir dan negara juga misalnya bisa bantu dengan meringankan modem yang langsung ini kasih biaya saksi.
09:04Yang mahal kan dia saksi. Ada 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu, TPS.
09:09Nah kalau saksi itu ditanggung oleh negara maka itu juga akan membantu meringankan.
Komentar