00:00Meskipun kata Apkasi, Kepala Daerah saat ini bebannya tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan,
00:05tapi juga harus menghadapi persoalan sosial, lingkungan, hingga konflik pengelolaan sumber daya alam.
00:10Apakah ini sebanding dengan harus naiknya gaji Kepala Daerah?
00:12Itu sih, sudah dari dulu. Kepala Daerah kita itu memang harus menangani konflik.
00:17Memang tugasnya?
00:18Sudah kerjaannya. Jadi mengurus 32 urusan pemerintahan kita sebut gitu ya.
00:22Mengurus mulai ibu-ibu yang sedang hamil, stunting, sampai urusan pendidikan, kesehatan, urus jalan, konflik-konflik sosial,
00:35soal-soal yang terkait dengan aneka pelayanan publik lainnya, industri, perdagangan, itu sudah bagian dan tugas mereka.
00:42Jadi ketika mereka jadi Kepala Daerah, maka Kepala Daerah itu kan sebetulnya dia kerjanya mengurus rakyat.
00:50Dan dia sudah tahu itu, dia dedicated to the people, serving the people.
00:56Jadi kalau Kepala Daerah yang harusnya ketika dia sudah terpilih itu, dia betul-betul mengabdi kepada kepentingan ungu-urus rakyat
01:04itu.
01:05Jadi tidak pikirin soal gaji, tidak pikirin soal tunjangan, insentif secara berlebihan lah katakan gitu.
01:15Jadi ada banyak Kepala Daerah yang saya kasih contoh yang dedicated to the people itu.
01:20Misalnya?
01:21Ya misalnya itu Bupati Batang namanya Yoyok dulu.
01:24Ketika dia ngurusin daerah, dia nggak boleh lihat jamban yang ada di rumah-rumah itu tidak dimiliki.
01:34Nah Bupati ini juga humble sekali, sepatunya cuma dua pasang.
01:38Mobil mau diganti, mobil di dinas dengan kendaraan baru oleh sekdanya, dia nggak mau pakai aja mobil yang lama.
01:45Dan itu ada anggarannya pasti.
01:46Ya dia nggak mau, ya tetap aja pakai anggaran, tetap aja pakai kendaraan yang lama.
01:51Tapi dia, kita sebut dengan Bupati gila jamban lah.
01:55Ada lagi yang gila taman, wali kota.
01:57Dia peduli dengan urusan taman kota.
01:59Nah itu bisa kan, dia tidak hitung-hitung gaji.
02:03Dulu juga gajinya segitu-segitu aja, tapi tetap dia peduli dengan urusan membuat warga kota nyaman,
02:09punya taman yang bagus, bisa akses internet di tamannya, seperti itu.
02:14Nah ini wali kota gila taman.
02:15Kalau misalnya kenaikan ini bukan dari gaji, tapi pemberian insentif dari pendapatan asli daerah atau PAD,
02:24ini solusi yang bisa cepat atau tidak?
02:26Itu dimungkinkan asal memang dikaitkan dengan kinerja.
02:30Ukurannya gimana Pak?
02:31Ukurannya kinerja itu adalah target PAD-nya.
02:34Jadi PAD pendapatan asli daerah nih.
02:37Jadi kalau PAD-nya melampaui target, maka dia bisa mendapatkan insentif sekian persen dari peningkatan PAD tadi.
02:48Jadi itu ukurannya kinerja.
02:50Nah dan itu juga PAD yang bisa ditingkatkan itu berarti juga income yang masuk kepada kas daerah kan.
02:58Tapi income yang jangan juga sampai terjadi adalah pajaknya ditarik-tarikin itu yang dikhawatiran di publik.
03:04Dengan catatan juga jangan sampai terjadi berbagai macam protes masyarakat.
03:09Jadi itu hal yang lumperan dan wajar.
03:10Misalnya ada objek pajak yang tidak terpungut dengan efektif.
03:14Pajak hotel, restoran ya di Kabupaten Kota itu banyak hotel-hotel, restoran atau katakanlah restoran ya.
03:21Atau hotel-hotel yang kelas melatih itu, itu lolos, luput.
03:26Nah maka dia harus mencoba mengelola supaya yang demikian yang luput itu bisa ditingkatkan
03:34atau dimasukkan dalam daftar yang pembayar pajak katakan seperti itu.
03:38Tapi kesulitannya sejauh ini seperti apa sih Prof?
03:41Sampai harus dimunculkan wacana ini lagi, bukannya ini sudah berjalan dari tahun ke tahun semestinya.
03:47Iya, iya.
03:47Jadi memang kalau kesulitan dari segi pemerintah pusat, gaji kepala daerahnya kan gini.
03:56Wali kota bupati itu rata-rata sekitar 5 jutaan sebulan.
03:59Kemudian gaji gubernur itu sekitar 8 juta lebih atau hampir 9 juta.
04:04Nah mereka mengurus urusan pemerintahan yang banyak tadi, 32 urusan pemerintahan.
04:12Mengelola pegawai birokrasi yang ribuan.
04:16Lalu juga mengelola keuangan daerah yang sampai triliun rupiah.
04:21Nah itu dianggap beban tugas yang tidak sepadan dengan jumlah penghasilan yang diterimanya.
04:28Nah oleh karena itu maka ada cara untuk bisa meningkatkan penghasilan itu.
04:34Bagaimana caranya?
04:35Yang tidak mengganggu juga kemampuan keuangan negara.
04:38Nah sekarang ini persoalannya adalah selalu jadi alasan pemerintah pusat ini kemampuan keuangan negaranya terbatas.
04:46Sehingga ide untuk meningkatkan penghasilan kepala daerah yang tidak pernah terwujud selama ini.
04:53Oke.
04:54Nah bicara soal ini juga kan tugas kepala daerah harusnya bukan tolak ukurnya bukan sekadar PAD saja.
04:59Tapi bagaimana keberhasilan kepala daerah itu menyejah terlakan masyarakat.
05:04Itu yang harus dikejar.
05:05Itu dia.
05:05Jadi peningkatan kesehatan masyarakat, pelayanan publik di daerah itu bertambah lebih baik, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.
05:15Itu antara lain yang harus dia uruskan.
05:17Nah ini memang indikatornya harus misalnya gini.
05:22Yang untuk meningkatkan ekonomi ada indeks pembangunan manusia IPM.
05:26Nah itu kan rambang ukurnya.
05:28Jadi kalau terjadi peningkatan IPM berarti kepala daerahnya performenya baik ya.
05:35Sehingga dengan demikian dia bisa mendapatkan tambahan penghasilan.
05:39Kita kan katakan begitu.
05:40Jadi gak ada semata-mata PAD saja.
05:42Termasuk juga mungkin jadi ukuran kalau pusat ya.
05:45Inginnya juga program prioritas nasional dibantu oleh para kepala daerah ini.
05:50Kalau misalnya tadi solusi untuk berantas korupsi dengan menaikan gaji kepala daerah.
05:57Artinya bisa kita bislang ini bawa cacat logika.
06:00Gak nyambung.
06:01Iya, iya.
06:03Iya, iya.
06:04Gak bisa juga menyetop korupsi itu.
06:08Akarnya korupsi itu bukan soal penghasilan kan.
06:11Jadi kalau penghasilannya besar, kecil pun sama aja korupsi.
06:15Gak berhenti.
06:15Walau tadi saya sudah sebutkan angka yang sangat tinggi.
06:18Dari korupsi di dunia hampir menyentuh 500-an orang yang kena kasus hukum.
06:25Jadi itu bukan hanya soal penghasilan.
06:29Tetapi memang harus dari hulu hilir yang kita harus perbaiki.
06:34Mulai dari rekrutmen, seleksi, tata kelola, pemda, pengawasan dan pemindahan oleh pemerintah pusat.
06:40Pendagakan hukum juga harus dibadahi.
06:42Dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga tidak menampik bahwa ini adalah ekses.
06:47Adanya korupsi ini karena ekses dari biaya politik yang mahal, ongkos politik yang mahal.
06:52Itu dia.
06:52Kalau begitu yang matchnya apa?
06:55Kalau pemerintah pusat tahu bahwa ini adalah ongkos politik yang mahal.
06:58Tadi pemindahan sistem tapi itu kan butuh waktu yang panjang.
07:01Tapi dalam waktu pendek ini apa yang harus dilakukan Prof?
07:04Jadi kalau dalam waktu pendek ongkos politik yang mahal ini memang...
07:10Biar balik modal itu kan yang dikhawatirkan.
07:12Makanya harus pengawasan pemerintah pusat yang efektif.
07:16Nah pengawasan pemerintah pusat yang efektif itu tidak bisa pengawasan kepala daerah itu hanya oleh satu pemerintahan di nasional ini.
07:24Kita punya pemerintahan daerah itu 546.
07:28Ada 38 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten.
07:34Lalu yang ngawasinya cuma daerah pusat.
07:36Kan lagi tadi bilang nggak sanggup.
07:38Nah oleh karena itu perbaikan sistem pengawasan harus hadir pemerintah pusat di daerah-daerah.
07:46Dengan cara apa?
07:47Membangun unit-unit pengawasannya sampai ke daerah yang independen dan mandiri.
07:52Jadi nggak dititipin sama gubernur maksud saya.
07:55Oke, tetapi adakah bisa kaitannya ini dengan efisiensi?
07:59Bisa dijadikan alasan atau tidak sih momentum korupsi ini karena kesulitan cari sumber biaya dengan efisiensi yang sedang dilakukan?
08:06Oh iya, ya karena makin ketatnya jumlah uang yang turun ke daerah.
08:13Sehingga kepala daerah ini kan panik nih.
08:18Yang hasil pada November 2024, padahal mereka kan punya ongkos politik yang besar.
08:27Nah, utangnya juga banyak.
08:30Jadi banyak itu kepala daerah yang utangnya banyak itu.
08:32Ya kan saya pernah ngobrol-ngobrol sama mereka karena modalnya gede.
08:35Ada kabupaten yang modalnya sampai 100 miliar untuk menang di kabupaten itu.
08:41Padahal gajinya seberapa?
08:43Gaji kan 5 jutaan.
08:43Gak mungkin 5 jutaan nutup 100 miliar, makanya 25 tahun.
08:47Makanya dia cari jalan untuk jual beli perizinan, kemudian dengan cara memeras pegawai, ISN, jual beli jawatan.
09:00Sampai ke pengadaan barang jasa itu juga harus ada fee atau swap yang diberikan kepada kepala daerah.
09:09Nah, itulah persoalan-persoalan lapangan kita yang harus kita rapikan atau benahi gitu Mbak Triska.
09:14Dan ini bisa kan dilakukan, sementara kan sudah running, anggaran juga sudah jalan, gak mungkin diubah di tengah-tengah.
09:21Tidak bisa. Memang kalau perbaikan mendasar kan regulasinya.
09:25Tapi kan tic-tac ya, waktu undang-undang Belkada dibetulin.
09:30Sementara kan OTT ini jalan terus.
09:33Nah, maka yang paling lebih feasible nih, itu yang saya usulkan tadi,
09:39perkuatan pengawasan oleh peminta pusat langsung hadir terhadap gubernur terhadap bupati dan wali kota.
09:46Dan wacana ini keluarnya di tengah-tengah bingung juga untuk membayar gaji ASN, terutama P3K di daerah.
09:56Artinya kalau gaji naik di tengah kondisi ini, gak match juga kan kondisinya, gak punya empati.
10:01Itu dia.
10:02Makanya kalau saya sih menyarankan tidak usah pikiran soal menaikin gaji dulu.
10:07Jadi gaji biar aja sementara keadaan ekonomi rakyat juga sulit, empati juga kita berarti miskin,
10:14dan juga mungkin itu juga bisa melukai hati masyarakat kan.
10:19Harusnya ke dalam keadaan efisiensi ini kan potong gaji.
10:23Potong gaji.
10:24Kepulau daerah, di pusat menteri, presiden, potong gaji.
10:29Ya kan? Karena efisien.
10:31Karena tanggung jawabnya ada di pejabat negara itu.
10:33Itu dia. Jadi mereka rame-rame menyebabkan hati kita potong gaji aja.
10:37Nah gitu ya.
10:38Cuma kan gaji udah kecil.
10:40Nah apa tega, mau potongin gaji tinggal 5 juta, tinggal 2,5 juta.
10:44Itu juga jadi persoalan yang tidak mudah diperbaiki.
10:49Jadi kalau soal gaji yang harus didahulukan adalah gaji ASN itu tetap harus dibayar.
10:58P3K harus tetap dibayar.
11:00Sementara kepala daerah harusnya menunggu keadaan kemampuan keuangan negara
11:05untuk bisa minta naik gaji itu.
11:07Itu yang lebih empati kepada publik.
Komentar