Tak Melawan! [FULL] Sidang Hery Susanto: Eks Ketua Ombudsman Didakwa Terima Suap Pengurusan Tambang

KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sidang perdana Hery Susanto, mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan.    Jaksa Penuntut Umum mendakwa Hery menerima hadiah atau janji yang diduga berkaitan dengan kewenangannya dalam penanganan laporan sejumlah perusahaan pertambangan di Ombudsman RI.    Dalam persidangan, JPU menyatakan akan menghadirkan 32 saksi, dua ahli, dokumen, barang bukti elektronik, serta keterangan terdakwa untuk membuktikan dakwaan.    Hery Susanto melalui tim penasihat hukumnya memilih tidak mengajukan eksepsi dan perkara langsung dilanjutkan ke tahap pembuktian.    Produser: Prayogi Haro    Editor: Novaltri    Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/video/677045/tak-melawan-full-sidang-hery-susanto-eks-ketua-ombudsman-didakwa-terima-suap-pengurusan-tambang

Transcript

00:00:00Silahkan kepada terdakwa untuk memasuki uang persidangan.

00:00:18Silahkan, duduk.

00:00:46Silahkan, duduk.

00:00:49Insya Allah, saya sudah satu tahun mengidap struk mata, jadi pandangan saya orang kalau melihat normal, tapi sebetulnya tidak normal

00:01:00pandangan saya, gelap, karena faktor diabetes.

00:01:06Tapi saudara hari ini bisa mengikuti persidangan?

00:01:09Nanti kalau ada keluhan kesehatan, misalkan tidak sanggup untuk lama duduk di situ, bisa disampaikan, ya?

00:01:17Ya, yang mulia.

00:01:20Usia 51 tahun, ya?

00:01:23Iya, betul.

00:01:23Jenis kelamin, laki-laki, agama?

00:01:25Islam.

00:01:26Warga negara?

00:01:28Indonesia.

00:01:29Indonesia.

00:01:30Alamat di mana?

00:01:31Alamat di Pulau Gebang Permain, Blok D11 nomor 6, Jakarta Timur.

00:01:38Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, betul?

00:01:42Betul, yang mulia.

00:01:43Pekerjaan?

00:01:45Saya sebelumnya Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

00:01:56Periode 2026 sampai dengan 2031?

00:02:00Periode 2026-2031.

00:02:01Sekarang masih?

00:02:03Sudah berhenti.

00:02:06Oke.

00:02:07Pendidikan?

00:02:08S3.

00:02:10Saudara terdakwa saat ini ditahan?

00:02:14Ditahan?

00:02:15Iya, mulia.

00:02:16Ditahan di mana?

00:02:18Di rutan Kejari Jakarta Selatan.

00:02:22Baik.

00:02:23Sejak kapan masih ingat?

00:02:25Saya ditangkap tanggal 16 April 19-2026.

00:02:33Sampai dengan sekarang?

00:02:35Sampai dengan sekarang.

00:02:35Pernah dibantarkan tidak?

00:02:38Pernah, satu kali.

00:02:39Pernah, satu kali.

00:02:41Masih ingat kapan?

00:02:42Saya lupa tapi cuma satu malam.

00:02:45Kapan?

00:02:45Cuma satu malam, yang mulia.

00:02:47Cuma satu malam.

00:02:48Iya.

00:02:49Baik.

00:02:51Saudara terdakwa dalam menghadapi proses persidangan ini, ada advokat yang mendampingi?

00:02:58Ada, yang mulia.

00:02:59Ini betul advokatnya?

00:03:00Iya, Pak Alex Chandra.

00:03:02Betul ya?

00:03:02Dan rekan.

00:03:03Silahkan diserahkan surat kuasa.

00:03:12Sudah daftarkan?

00:03:14Oke.

00:03:16Yang hadir siapa?

00:03:18Iya.

00:03:19Terus?

00:03:20Semua ada?

00:03:24Oke, satu-satunya lima ada semua ya.

00:03:28Oke.

00:03:29Baik.

00:03:312027.

00:03:34Alex Chandra.

00:03:36Sudah dilampirkan fotocopinya?

00:03:39Fotocopy, bus, dan...

00:03:42Hah?

00:03:43Toko.

00:03:45Semua dilampirkan ya, fotocopy, bus, dan KTA.

00:03:55Ini X-PIROT-nya di sebelah mana?

00:03:58Oh, 2027.

00:04:00Oke, balik.

00:04:04Balik.

00:04:05Balik.

00:04:08Balik.

00:04:09Tuan bakar.

00:04:11Hasilnya mana?

00:04:162027, oke.

00:04:18Kopinya?

00:04:19Oh, udah, udah kopinya.

00:04:20Yang satu lagi, satu lagi.

00:04:23Oke.

00:04:25Itu ya, aslinya ya.

00:04:27Ini yang aslinya Ridwan Bakar.

00:04:31Tadi Muhammad Anwar Sadat.

00:04:34Oh, iya sih.

00:04:34Oke, baik.

00:04:35Terus, ada lagi yang belum?

00:04:37Muhammad Yunus.

00:04:42Aslinya mana ini?

00:04:46Amun Yunus.

00:04:492007-2002.

00:04:53Oke.

00:05:00Ini juga aslinya belum ditunjukkan ya.

00:05:042027.

00:05:09Dari penuntut umum, mau lihat surat kuasa?

00:05:192027 ya, masih tahun depan.

00:05:26Yang hadir, satu sampai dengan empat.

00:05:29Kecuali yang lima masih di jalan ya, yang nomor lima ya.

00:05:34Cukup?

00:05:38Oke.

00:05:43Saudara terdakwa sudah menerima dakwaan dari penuntut umum?

00:05:47Sudah, yang mulia.

00:05:48Sudah, sudah dibaca ya?

00:05:50Saya sudah membaca.

00:05:51Ya, kita dengarkan penuntut umum membacakan dakwaannya lah ya.

00:05:55Silahkan penuntut umum.

00:06:01Baik, terima kasih kita menyelis.

00:06:03Kami akan membacakan surat dakwaan kepada terdakwa Pak Heri Susanto.

00:06:09Bismillahirrah.

00:06:10Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan kutuhanan yang mahasiswa,

00:06:15surat dakwaan, nomor register perkara PDS strip 12-M.1.14-FT.1-06-2026

00:06:24atas nama terdakwa Heri Susanto.

00:06:27Identitas terdakwa sebagaimana tadi sudah dibacakan dan sudah dibenarkan oleh terdakwa.

00:06:32Kami tidak bacakan lagi.

00:06:35Berikutnya dakwaan ke-1.

00:06:38Bahwa terdakwa Heri Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara,

00:06:43yaitu sebagai anggota ombudsman periode 2021 sampai dengan 2026

00:06:47berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 38-P tahun 2021

00:06:52tentang pengangkatan keanggotaan ombudsman Republik Indonesia

00:06:55masa jabatan tahun 2021 sampai dengan 2026 tanggal 19 Februari 2021

00:07:02dengan dibantu oleh Edy Sugandi dilakukan penutupan secara terpisah

00:07:06pada waktu di antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2026

00:07:13atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021

00:07:17sampai dengan tahun 2026 bertempat di Bukit Kimanggu, Siti.

00:07:22Mohon izin sebentar penutup umum untuk para pengunjung sidang ya,

00:07:25yang bukan wartawan ya, dan mohon sikapnya juga di ruang sidang ya, mohon ya.

00:07:29Jadi yang boleh merekam silahkan wartawan ya,

00:07:33yang bukan wartawan boleh minta izin dulu ke majelis ya.

00:07:36Itu ya, silahkan dilanjutkan.

00:07:38Ya baik yang mulia, sebelum kami lanjutkan juga mungkin tadi ada yang terlupakan

00:07:43ketua majelis apakah dimungkinkan karena ini dakwannya ada 4 pasal dakwaan secara alternatif

00:07:49apakah dimungkinkan kami membacakan dakwaan ke-1

00:07:53untuk dakwaan ke-2 dan seterusnya sampai dengan dakwaan ke-4

00:07:57dianggap dibacakan kira-kira seperti depan dikankan.

00:08:01Sudah terima ya surat dakwaan ya, sudah terima sama ya.

00:08:04Ya gimana, mau tidak keberatan dengan permohonan penutup umum?

00:08:10Di sini mulia, kiranya mungkin lebih kepada pokok-pokoknya saja

00:08:16untuk 4 dakwaan yang tadi akan dibacakan.

00:08:19Baik.

00:08:20Silahkan.

00:08:21Kami lanjutkan bertempat di Bukit Cimanggu City Blok G3 No. 8-9 RT-001 RW-011 Kelurahan Cibadak

00:08:31Kejamatan Serial Kota Bogor, Jawa Barat

00:08:34Plaza Festival Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan

00:08:38kemudian di Restoran Daking Mall Kota Kasablanca, Jakarta Selatan

00:08:43di Parkiran Cibubur Yangsen, Jakarta Timur

00:08:47kemudian di RM Soto Kudus Tebet, Jakarta Selatan

00:08:51di Kantor Ombudsman RI Jalan HR Rasuna Said

00:08:57Kapileri C-19 Karet Kuningan Setiabudu, Jakarta Selatan

00:09:02Blok S Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

00:09:04Geraha Indika Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur

00:09:08Jalan Duku Patra II No. 78 Menteng Dalam, Jakarta Timur

00:09:12Hotel Bidakara Jalan General Gatot Subroto Pancoran, Jakarta Selatan

00:09:16atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk

00:09:19dalam daerah hukum pengadilan tidak pidana korupsi

00:09:21pada pengadilan negeri Jakarta Pusat

00:09:23yang berwenang, memeriksa dan memutus perkaranya

00:09:26telah menerima hadir atau janji

00:09:29berupa penerimaan sejumlah uang dan barang

00:09:32dengan rincian sebagai berikut

00:09:34Satu, dari Laude Sinarwan Oda selaku Direktur PT Tosida Indonesia

00:09:40sebesar Rp675 juta melalui Lukman Malanwang

00:09:45yang diberikan melalui Edi Sugandi

00:09:47Dua, dari Ca Peng Cuan alias Peng

00:09:49selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri

00:09:52sebesar Rp200 juta melalui Lukman Malanwang

00:09:56Tiga, dari Agung Winarno

00:09:58berupa rumah yang terletak di Pulau Gebang Permai Blok D

00:10:035 nomor 10 Kelurahan Pulau Gebang

00:10:06Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

00:10:08Provinsi Daerah Hus DKI Jakarta

00:10:10seharga Rp2.200 juta

00:10:12Empat, dari Agung Winarno melalui Edi Sugandi

00:10:16sebesar Rp1 miliar dan sebesar Rp200 juta

00:10:20Tiga, dari Agung Winarno sebesar Rp525 juta

00:10:25Enam, dari Muhammad Rosal selaku Wakil PT Mitra Kumala Energi

00:10:29melalui Agung Winarno sebesar Rp50 juta

00:10:33Padahal diketahui atau patut diduga

00:10:36bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan

00:10:38agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya

00:10:42yaitu menggerakkan terdakwa Heri Susanto dalam jabatannya

00:10:45selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia

00:10:48agar dalam laporan hasil Ombudsman RI menyatakan

00:10:51Satu, penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP, PKH

00:10:56atas nama PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri

00:11:00oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

00:11:03sebagai perbuatan maladministrasi

00:11:05Dua, penolakan permohonan peningkatan IUP eksplorasi

00:11:09menjadi IUP operasi produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi

00:11:12dan PT Gold, Thailand Ripper sebagai perbuatan maladministrasi

00:11:18yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa yaitu bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut

00:11:25Satu, Pasal 5 Angka 4 dan Angka 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999

00:11:30tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN

00:11:34Dua, Pasal 23 ayat 2, Pasal 29 ayat 1, Pasal 36 ayat 1 huruf B

00:11:39Pasal 40 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI

00:11:44Tiga, Pasal 8 huruf A Peraturan Ombudsman RI nomor 40 tahun 2019

00:11:49tentang Kode Etik dan Kode Perlaku Insan Ombudsman

00:11:53Empat, Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Ketua Ombudsman RI nomor 4 tahun 2024

00:11:58tentang petunjuk teknis pemeriksaan dokumen dan substantif

00:12:04Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

00:12:07Bahwa Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik

00:12:14mengawasi baik yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan negara

00:12:17dan pemerintah pusat dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara

00:12:24badan usaha milik daerah dan badan hukum milik negara

00:12:27serta badan swasta atau persorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu

00:12:32yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

00:12:36dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

00:12:39berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI

00:12:43bahwa terdakwa Susanto, Heri Susanto yang menjabat sebagai anggota Ombudsman RI

00:12:48periode 2021 sampai dengan 2026

00:12:51berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI nomor 36 Garing P tahun 2021

00:12:56tentang pengangkatan keanggotaan Ombudsman RI masa jabatan tahun 2021 sampai 2026

00:13:02tanggal 19 Februari 2021

00:13:05berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI

00:13:11terdakwa Heri Susanto selaku anggota Ombudsman RI memiliki tugas dan kewenangan

00:13:17yang pertama tugas bagian A menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

00:13:25B melakukan pemeriksaan substansi atas laporan

00:13:28C menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman

00:13:32D melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

00:13:39E melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lain

00:13:45yang serta lembaga kemasyarakatan dan persorangan

00:13:48F membangun jaringan kerja

00:13:50G melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

00:13:56dan H melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang

00:13:59yang kedua WN-Undang

00:14:02yang pertama meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pelapor

00:14:06terlapor atau pihak lain yang terkait dengan laporan yang disampaikan kepada Ombudsman

00:14:09B memeriksa keputusan surat menyurat

00:14:12atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan suatu laporan

00:14:18C meminta klarifikasi dan atau salinan atau potokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun

00:14:23untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor

00:14:27D melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan

00:14:32E menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak

00:14:37F membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan termasuk rekomendasi

00:14:42untuk membayar ganti rugi dan atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan

00:14:46G demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi

00:14:51Terdakwa Heri Susanto sebagai anggota Ombudsman RI

00:14:55juga memiliki tugas sebagai pengampu keasistenan utama 5

00:14:58yang membidangi sektor kemaritiman dan investigasi

00:15:01yaitu pertambangan, antara lain pertambangan lingkungan hidup dan investasi

00:15:07bahwa terdakwa Heri Susanto yang telah mengenal Luqman Malanwang dan Agung Winarno sejak tahun 2019

00:15:15dimana setelah terdakwa Heri Susanto dilantik menjadi anggota komisioner

00:15:20menyampaikan tugas dan fungsinya selagi anggota komisioner Ombudsman

00:15:23yaitu sebagai pengampu masalah pertambangan

00:15:26dan terdakwa Heri Susanto yang akan menandatangani laporan hasil pemeriksaan atau LHP

00:15:31kegiatan pertambangan

00:15:33selanjutnya Luqman Malanwang dan Agung Winarno mengatakan kepada terdakwa Heri Susanto

00:15:37apabila ada dari Ombudsman RI diterima oleh SDM

00:15:42berarti kami sudah bisa ikut di kontraktor tambangnya

00:15:45dan saat itu terdakwa Heri Susanto mengatakan

00:15:47ya atur saja dengan perusahaan tambang

00:15:50bahwa dalam periode tahun 2021 sampai dengan 2025

00:15:53terdakwa Heri Susanto selaku anggota Ombudsman RI

00:15:56telah menerima sejumlah uang dan barang dari sejumlah perusahaan pertambangan

00:16:01terkait dengan pengkondisian laporan hasil pemeriksaan atau LHP Ombudsman RI

00:16:06sesuai dengan permintaan perusahaan pertambangan sebagai berikut

00:16:10bagian pertama

00:16:12penerimaan uang terkait pengurusan penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP

00:16:17PKH PT Tosida Indonesia

00:16:20bahwa Laude Sinarwan Oda selaku Direktur PT Tosida Indonesia

00:16:25yang selanjutnya disingkat dengan PT TI

00:16:27merupakan perusahaan pemegang izin usaha produksi operasi pertambangan

00:16:32atau IUOP

00:16:34nikel dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan

00:16:37atau IPPKH di Sulawesi Tenggara

00:16:40berdasarkan surat keputusan Bupati Kolakar nomor 158 tahun 2010

00:16:45yang kedua surat keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK 708

00:16:49garing menhut strip angka romawi 2 garing 2009 tanggal 19 Oktober 2009

00:16:55bahwa pada tahun 2020 PT Tosida Indonesia selaku pemegang IPPKH

00:17:00memiliki tunggakan kewajiban penerimaan negara bukan pajak

00:17:04atau PNBP

00:17:05terkait dengan penggunaan kawasan hutan atau PKH

00:17:08yang tidak dibayar sejumlah Rp151.901.763.535

00:17:17yang selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2020

00:17:21Direktur General Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

00:17:25atau Dirjen PKTL

00:17:26Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

00:17:28memberitahukan rencana pencabutan IPPKH

00:17:31kepada Direktur PT Tosida Indonesia

00:17:33apabila tidak melunasi tunggakan PNBP PKH

00:17:37dengan batas waktu paling lambat 30 hari kalender

00:17:39maka IPPKH PT TTI

00:17:41akan dicabut sebagaimana surat dirjen PKTL nomor S569

00:17:47garing PKTL garing REN garing PLA titik kosong garing 7 garing 2020

00:17:53tanggal 17 Juli 2020

00:17:55namun PT Tosida Indonesia tidak melunasi tunggakan PNBP PKH

00:17:59dengan batas waktu berakhir

00:18:01sehingga Kepala Badan Koronasi Penanaman Modal Republik Indonesia

00:18:05mencabut IPPKH PT Tosida Indonesia

00:18:07melalui surat keputusan

00:18:08Kepala Badan Koronasi Penanaman Modal

00:18:10nomor SK 432 garing 1 garing KLHK garing 2020

00:18:14tanggal 30 November 2020

00:18:16tentang pencabutan atas keputusan Menteri Kehutanan

00:18:20nomor SK 708 garing Menhut

00:18:23strip angka Romawi 2 garing 2009

00:18:26bahwa selanjutnya

00:18:28Laudi Sinarwan Oda selaku Direktur PT TI

00:18:30mengajukan gugatan tata usaha negara

00:18:33atas pencabutan IPPKH tersebut

00:18:35namun gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh

00:18:39Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

00:18:41dengan putusan nomor 136 garing G

00:18:43garing 2021 garing PT UN

00:18:46strip JKT

00:18:48tanggal 13 September 2021

00:18:50kemudian di tingkat banding

00:18:52putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

00:18:54Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan nomor 249 garing B

00:18:58garing 2021 garing PT TUN

00:19:02Jakarta tanggal 31 Desember 2021

00:19:05dan di tingkat kasasi putusan banding tersebut

00:19:09dikuatkan oleh Mahkam Agung dengan putusan nomor 293

00:19:13K garing TUN garing 2022 tanggal 21 Juni 2022

00:19:17sehingga memenangkan PT TI

00:19:20bahwa setelah Mahkam Agung memenangkan gugatan Laude Sinarwan Oda

00:19:24selaku Direktur PT TI di tingkat kasasi

00:19:26selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2023

00:19:28Laude Sinarwan Oda selaku Direktur PT TI Indonesia

00:19:31mengajukan permohonan peninjauan

00:19:33dan perhitungan kembali

00:19:35atas kewajiban pembayaran PNBP-PKH

00:19:38PT TI kepada Dirjen PKTL

00:19:40melalui surat nomor 018

00:19:41tanggal 26 Mei 2023

00:19:43dan ditanggapi melalui surat nomor S774

00:19:48tertanggal 30 Mei 2023

00:19:51yang pada pokoknya tetap meminta PT TI

00:19:53segera melakukan pelunasan terhadap

00:19:55PNBP-PKH yang belum diselesaikan

00:19:58Namun PT TI justru mengadukan

00:20:00Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

00:20:03dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup

00:20:05kepada Ombudsman RI

00:20:06melalui surat PT TI nomor 028

00:20:09garing TSD, garing PUM, garing PNG

00:20:12garing Angka Romawi 6

00:20:13garing 2023 tanggal 14 Juni 2023

00:20:17atas permohonan peninjauan

00:20:20dan perhitungan kembali

00:20:21kewajiban pembayaran PNBP-PKH PT TI

00:20:25Berselang dua hari kemudian

00:20:27Ditika Pakasi SHMH

00:20:29selaku kuasa Menteri Investasi

00:20:30garing Kepala Badan Koronasi

00:20:32Pernama Modal Republik Indonesia

00:20:33mengajukan permohonan peninjauan kembali

00:20:35atas putusan Mahkamah Agung RI

00:20:37nomor 293 tanggal 21 Juni 2022

00:20:41sebagaimana Akta Permohonan

00:20:42Peninjauan Kembali atau PK nomor 136

00:20:45garing G garing 01 garing PT UN

00:20:47titik JKT

00:20:48sehingga putusan Mahkamah Agung

00:20:51yang memenangkan gugatan

00:20:52Laude Sinarwan Oda

00:20:53selaku Direktur PT TI

00:20:54di tingkat kasasi kembali

00:20:56menjadi objek pemeriksaan

00:20:57pada pengadilan tingkat peninjauan kembali

00:20:59di Mahkamah Agung

00:21:00yang pada tanggal 11 Januari 2022

00:21:03maaf saya ulangi

00:21:06yang mana pada tanggal 11 Januari 2024

00:21:08Hakim peninjauan kembali pada Mahkamah Agung RI

00:21:11memutuskan menolak gugatan penggugat

00:21:13untuk seluruhnya

00:21:15sehingga putusan MK nomor 225

00:21:18garing PK

00:21:19garing TUN garing 2023

00:21:23sehingga surat keputusan Kepala BPK PM

00:21:26nomor 432 garing 2020

00:21:29yang mencabut IPPKH PT TI Indonesia

00:21:32tetap berlaku

00:21:34bahwa selanjutnya

00:21:35pada tanggal

00:21:36pada bulan Juni 2023

00:21:38PT TI mengirimkan laporan

00:21:39kepada Umbu Semen RI

00:21:40dengan surat nomor 0228

00:21:42garing TSD

00:21:43garing PUM

00:21:44garing PENG

00:21:45garing Angkar Romawi 4

00:21:47garing 2023

00:21:48tertanggal 14 Juni 2023

00:21:50mengenai pengaduan terhadap

00:21:52Direktur Jenderal Planologi Kehutanan

00:21:54dan Tata Lingkungan

00:21:55Kementerian Lingkungan Hidup

00:21:56dan Kementerian

00:21:57Kementerian Lingkungan Hidup

00:21:59dan Kehutanan RI

00:22:00atas permohonan peninjauan

00:22:01dan perhitungan kembali

00:22:02kewajiban pembayaran

00:22:03penerimaan negara

00:22:03bukan pajak

00:22:04atau PNBP

00:22:05atas penggunaan

00:22:06kawasan hutan

00:22:07PT TI

00:22:07dan pada saat itu

00:22:09ditindaklanjuti oleh

00:22:10Terdakwa Heri Susanto

00:22:11namun berdasarkan

00:22:12rapat Pleno Ombudsman

00:22:13tanggal 20 Juni 2024

00:22:15dan laporan hasil

00:22:16pemeriksaan

00:22:17nomor

00:22:18registrasi

00:22:190630

00:22:21tanggal 27 Juni 2024

00:22:23dan disampaikan

00:22:25kepada Umar

00:22:25selaku kuasa

00:22:26Direktur Utama

00:22:27PT TI

00:22:28melalui surat

00:22:29Ombudsman RI

00:22:29nomor

00:22:311258

00:22:321258-LM

00:22:34titik 06

00:22:35tanggal

00:22:363 Juli 2024

00:22:37Ombudsman RI

00:22:39menghantikan

00:22:39proses pemeriksaan

00:22:40laporan surat

00:22:41pengaduan PT TOSU

00:22:42dan Indonesia

00:22:43tersebut karena

00:22:44telah dan atau

00:22:45menjadi objek

00:22:46pemeriksaan pengadilan

00:22:48bahwa pada tanggal 27

00:22:50Agustus 2024

00:22:51PT TI

00:22:52dan Kementerian

00:22:53Lingkungan Hidup

00:22:53dan Kehutanan

00:22:54melakukan rapat

00:22:55dan menyebabkati

00:22:56skema penyelesaian

00:22:57permasalahan

00:22:58PNB-PPKH

00:22:59terutang yaitu

00:23:001. PT TI

00:23:01akan membayar

00:23:02kewajiban

00:23:02PNB-PPKH

00:23:03terutang minimal

00:23:04Rp30 miliar

00:23:05dan akan membayar

00:23:07sisanya dengan

00:23:07cara diangsur

00:23:08selama 12 kali

00:23:09mulai bulan

00:23:10Oktober 2024

00:23:11sampai dengan

00:23:11bulan

00:23:12September 2025

00:23:132. KLHK

00:23:14akan membatalkan

00:23:15SK Kepala BKPM

00:23:17nomor 432

00:23:18garing 2020

00:23:19melalui SK

00:23:20pembatalan

00:23:21setelah PT TI

00:23:22melakukan pembayaran

00:23:23angsuran pertama

00:23:24pada bulan

00:23:24Oktober 2024

00:23:263. Dalam hal

00:23:28PT TI tidak menepati

00:23:29janji atau komitmen

00:23:30maka Menteri Lingkungan

00:23:31Menteri LHK

00:23:32akan melakukan

00:23:33pembekuan

00:23:34dan mencabut

00:23:35SK pembatalan

00:23:35yang akan diberikan

00:23:364. PT TI

00:23:38akan melakukan

00:23:38review atas

00:23:39luas PKH

00:23:41dan mengembalikan

00:23:41sebagian areal

00:23:42yang tidak produktif

00:23:43pada KLHK

00:23:44pada KLHK

00:23:46hasil rapat tersebut

00:23:48tidak dituangkan

00:23:49dalam

00:23:49akta pernyataan

00:23:51notaril

00:23:51yang akan diserahkan

00:23:53kepada KLHK

00:23:54mohon izin dilanjutkan

00:23:55rekan kami

00:23:56yang mulia

00:23:59bahwa pada

00:24:00tanggal 29 Agustus

00:24:012024

00:24:02PT TI

00:24:03menidaklanjuti

00:24:04hasil kesepakatan

00:24:05tersebut

00:24:05dengan mengajukan

00:24:06permohonan

00:24:07pembatalan SK

00:24:07Kepala BKPM

00:24:08432

00:24:102020

00:24:10melalui

00:24:11surat

00:24:12nomor 028

00:24:13dengan melampirkan

00:24:14bukti pembayaran

00:24:14PNBP

00:24:15PKA

00:24:15terhutang

00:24:16sejumlah

00:24:1730 miliar

00:24:17sekian

00:24:18selanjutnya

00:24:19tanggal 2 September

00:24:202024

00:24:21PT TI

00:24:22kembali

00:24:22mengajukan

00:24:22permohonan

00:24:23pembatalan

00:24:23SK

00:24:24Kepala BKPM

00:24:25nomor 432

00:24:27melalui

00:24:27surat

00:24:28nomor 030

00:24:28dengan melampirkan

00:24:30akta penyataan

00:24:30komitmen

00:24:31nomor 02

00:24:31tanggal 2 September

00:24:322024

00:24:33yang dibuat

00:24:34notaris

00:24:34Lahilatul Hadiza

00:24:35yang tidak

00:24:36memasukkan

00:24:37kolosul

00:24:37bahwa PT TI

00:24:38akan melakukan

00:24:39review atas

00:24:40luas PPKH

00:24:41dan akan

00:24:41mengembalikan

00:24:42sebagian areal

00:24:43yang tidak produktif

00:24:44kepada KLHK

00:24:45sebagaimana

00:24:46kesepakatan

00:24:47tanggal 27

00:24:47Agustus

00:24:482024

00:24:49namun

00:24:50PT TI

00:24:50menyatakan

00:24:51komitmennya

00:24:52melunasi

00:24:52sisa

00:24:52kewajiban

00:24:53pembayaran

00:24:53PNBP

00:24:54terhutang

00:24:54atas

00:24:55nama

00:24:55PT TI

00:24:55sejumlah

00:24:56146

00:24:57miliar

00:24:58sekian

00:24:58dengan cara

00:24:59mengangsur

00:25:00selama 12

00:25:00bulan

00:25:01bahwa pada

00:25:02tanggal

00:25:0212 September

00:25:032024

00:25:03Laude Sinarwan Oda

00:25:05selaku

00:25:05Direktur

00:25:06PT TI

00:25:06kembali

00:25:07membuat

00:25:07penyataan

00:25:08janji

00:25:08atau komitmen

00:25:09melalui

00:25:10akta

00:25:10penyataan

00:25:10janji

00:25:11nomor

00:25:1246

00:25:12tanggal

00:25:1212

00:25:13September

00:25:132024

00:25:14yang

00:25:14dibuat

00:25:15notaris

00:25:15Lahilatul Hadiza

00:25:16yang tidak

00:25:17memasukkan

00:25:18kolosul

00:25:18bahwa PT TI

00:25:19akan melakukan

00:25:19review atas

00:25:20luas

00:25:21persetujuan

00:25:21penggunaan

00:25:22kawasan

00:25:23hutan

00:25:23dan akan

00:25:24mengembalikan

00:25:24sebagian areal

00:25:25yang tidak

00:25:25produktif

00:25:26kepada

00:25:26KLHK

00:25:27sebagaimana

00:25:28kesepakatan

00:25:28tanggal

00:25:2927

00:25:29Agustus

00:25:302024

00:25:33dalam melunasi

00:25:34sisa kewajiban

00:25:35pembayaran

00:25:36PNB PPK

00:25:36turtang

00:25:37atas menama

00:25:38PT TI

00:25:39sejumlah

00:25:39146

00:25:40miliar sekian

00:25:41dengan menambahkan

00:25:42syarat

00:25:42pembayaran

00:25:43angsuran

00:25:43dilakukan

00:25:44setelah

00:25:45surat

00:25:45keputusan

00:25:45penetapan

00:25:46area

00:25:46kerja

00:25:46PPK

00:25:47diterbitkan

00:25:48oleh

00:25:48Menteri

00:25:48Lingkungan

00:25:49Hidup

00:25:49dan

00:25:50Kehutanan

00:25:50Selanjutnya

00:25:52Laude Sinarwan

00:25:53Oda

00:25:53memberikan

00:25:54kuasa

00:25:54kepada

00:25:54Juliansa

00:25:55Rizki

00:25:55pertama

00:25:55melalui

00:25:55surat

00:25:56kuasa

00:25:56nomor

00:25:56034

00:25:57mengajukan

00:25:58permohonan

00:25:58persetujuan

00:25:59pengguna

00:25:59kawasan

00:26:00hutan

00:26:01kepada

00:26:01Menteri

00:26:02Lingkungan

00:26:02Hidup

00:26:02dan

00:26:03Kehutanan

00:26:03Sekir

00:26:04Dirijen

00:26:04Planologi

00:26:05Kota

00:26:05dan Tata

00:26:06Lingkungan

00:26:07melalui

00:26:07surat

00:26:08nomor

00:26:08033

00:26:08dengan

00:26:09melampirkan

00:26:09dokumen

00:26:10diantaranya

00:26:11akta

00:26:11penyataan

00:26:11janji

00:26:12nomor

00:26:1246

00:26:13tanggal

00:26:1412

00:26:15September

00:26:152024

00:26:16yang

00:26:16diterima

00:26:17oleh

00:26:17NOFI

00:26:17selaku

00:26:18verifikato

00:26:19tanggal

00:26:1913

00:26:19September

00:26:202024

00:26:20bahwa

00:26:21selanjutnya

00:26:22pada

00:26:23tanggal

00:26:2320

00:26:23September

00:26:242024

00:26:25Laude Sinar

00:26:26One

00:26:26Oda

00:26:27selaku

00:26:27Direktur

00:26:27PTTI

00:26:28membuat

00:26:29pernyataan

00:26:29komitmen

00:26:30terhadap

00:26:30pemenuhan

00:26:31kelengkapan

00:26:31peseratan

00:26:32pesetujuan

00:26:32penggunaan

00:26:33kawasan

00:26:33hutan

00:26:34melalui

00:26:34akta

00:26:35nomor

00:26:3556

00:26:35tanggal

00:26:3620

00:26:36September

00:26:362024

00:26:37yang dibuat

00:26:38oleh

00:26:39notaris

00:26:39Laylatul Hadiza

00:26:40bahwa

00:26:42atas

00:26:42permohonan

00:26:42pesetujuan

00:26:43penggunaan

00:26:43kawasan

00:26:43hutan

00:26:44PTTI

00:26:45serta

00:26:45penyataan

00:26:46sebagaimana

00:26:46akta

00:26:46nomor

00:26:4746

00:26:47dan

00:26:48akta

00:26:48nomor

00:26:4956

00:26:49tersebut

00:26:50selanjutnya

00:26:50Menteri

00:26:51Lingkungan

00:26:51Hidup

00:26:52dan

00:26:52Kehutanan

00:26:52menerbitkan

00:26:531.

00:26:54Surat

00:26:54Keputusan

00:26:55Menteri

00:26:55Nomor

00:26:561282

00:26:57tentang

00:26:58pembayaran

00:26:58penerimaan

00:26:59negara

00:26:59bukan

00:27:00pajak

00:27:01penggunaan

00:27:02kawasan

00:27:02hutan

00:27:02terhutang

00:27:03atas

00:27:03persetujuan

00:27:04Menteri

00:27:04Kehutanan

00:27:04RI

00:27:05nomor

00:27:05SK

00:27:05708

00:27:06tanggal

00:27:0719

00:27:07Oktober

00:27:082009

00:27:08tentang

00:27:09izin

00:27:10pinjam

00:27:10pakai

00:27:10kawasan

00:27:11hutan

00:27:11untuk

00:27:12eksploitasi

00:27:13nikel

00:27:14dan sarana

00:27:14penunjangan

00:27:15atas

00:27:15nama

00:27:15PT

00:27:16Tosida

00:27:16Indonesia

00:27:16seluas

00:27:175.265,70

00:27:19hektare

00:27:20di Kabupaten

00:27:21Kolaka

00:27:21Provinsi

00:27:21Sulawesi

00:27:22Tenggara

00:27:23dengan konsekuensi

00:27:24pemberian

00:27:25sanksi

00:27:25berupa

00:27:26tuguran

00:27:26tertulis

00:27:27pembekuan

00:27:28dan pencabutan

00:27:28apabila

00:27:29tidak memenuhi

00:27:30komitmen

00:27:31tentang

00:27:31angsuran

00:27:32pembayaran

00:27:322.

00:27:33Surat

00:27:34Keputusan

00:27:34Menteri

00:27:35Nomor

00:27:351338

00:27:36tahun

00:27:362024

00:27:37pada

00:27:38tanggal

00:27:3826

00:27:39September

00:27:392024

00:27:42tentang

00:27:42persetujuan

00:27:43penggunaan

00:27:44kawasan

00:27:44hutan

00:27:45untuk operasi

00:27:46produksi

00:27:46nikel

00:27:47dan sarana

00:27:47penunjangnya

00:27:48pada kawasan

00:27:49hutan

00:27:49produksi

00:27:49terbatas

00:27:50kawasan

00:27:51hutan

00:27:51produksi

00:27:52tetap

00:27:52dan kawasan

00:27:53hutan

00:27:53produksi

00:27:54yang dapat

00:27:54dikonversi

00:27:55atas

00:27:55nama

00:27:56PTTI

00:27:56di Kabupaten

00:27:57Kolaka

00:27:58Provinsi

00:27:58Sulawesi

00:27:59Tenggara

00:27:59seluas

00:28:004.846,28

00:28:02hektare

00:28:03dalam

00:28:04diktum

00:28:04keputusan

00:28:05ke-6

00:28:05menyatakan

00:28:06penetapan

00:28:07area kerja

00:28:08PPKH

00:28:08dilaksanakan

00:28:09dengan ketentuan

00:28:10pemenang

00:28:11PPKH

00:28:11menyampaikan

00:28:12permohonan

00:28:13kepada dirigen

00:28:14PKTL

00:28:14dengan melampirkan

00:28:15pembunuhan

00:28:16persyaratan

00:28:16diktum ke-4

00:28:17yakni

00:28:18pelaksanaan

00:28:19dan penyelesaian

00:28:19tata batas

00:28:20area perubahan

00:28:21PPKH

00:28:22B.

00:28:23penyampaian

00:28:24perubahan

00:28:24baseline

00:28:25penggunaan

00:28:25kawasan hutan

00:28:26dan peta

00:28:26baseline

00:28:26sesuai dengan

00:28:27hasil

00:28:27tata batas

00:28:28dan dokumen

00:28:29lingkungan

00:28:29C.

00:28:30penyampaian

00:28:31akta notarial

00:28:31tentang penyataan

00:28:32bersedia

00:28:33mengganti

00:28:33biaya

00:28:33investasi

00:28:34pengelolaan

00:28:35atau

00:28:35pemanfaatan

00:28:36hutan

00:28:36kepada

00:28:37pengelola

00:28:37atau

00:28:38pemegang

00:28:38periginan

00:28:39berusaha

00:28:39pemanfaatan

00:28:40bahwa

00:28:43penerbitan

00:28:43SK1338

00:28:45tersebut

00:28:45berdasarkan

00:28:46nota dinas

00:28:46nomor

00:28:471356

00:28:48dari

00:28:49dirijen PKTL

00:28:50kepada

00:28:50sekjen

00:28:50KLHK

00:28:51tanggal 17

00:28:51September

00:28:522024

00:28:53berhati

00:28:54LAA

00:28:54persetujuan

00:28:54penggunaan

00:28:55kawasan hutan

00:28:55untuk

00:28:56kegiatan

00:28:57operasi

00:28:57produksi

00:28:58nikel

00:28:58dan sarana

00:28:59penunjangnya

00:28:59atas nama

00:29:00PTTI

00:29:00di Kabupaten

00:29:01Kolaka

00:29:02Provinsi

00:29:02Sulawesi

00:29:03Tenggara

00:29:03bahwa

00:29:05Laude Sinarwan

00:29:05Oda

00:29:06selaku

00:29:06Direktur

00:29:06PTTI

00:29:07keberatan

00:29:07atas

00:29:08penetapan

00:29:08dari Kementerian

00:29:09KLHK

00:29:10perihal

00:29:11sisa nilai

00:29:11kewajiban

00:29:12pembayaran

00:29:12PMB

00:29:12PPK

00:29:13sebesar

00:29:13146

00:29:14miliar

00:29:14sekian

00:29:15Selanjutnya

00:29:16Laude Sinarwan

00:29:17yang sudah

00:29:17mengenal

00:29:18Lukman Malenuang

00:29:19sebagai

00:29:20konsultan

00:29:20tentang

00:29:20pertambangan

00:29:22atau

00:29:22lingkungan

00:29:23hidup

00:29:24melakukan

00:29:24pertemuan

00:29:25pada bulan

00:29:25Februari

00:29:262025

00:29:27dengan

00:29:28Lukman Malenuang

00:29:29di rumah

00:29:29Makan

00:29:29Sari Minang

00:29:30Jalan Jalan

00:29:31Jakarta

00:29:31untuk meminta

00:29:32tolong

00:29:33agar

00:29:33kewajiban

00:29:34PTTI

00:29:34bisa dikurangi

00:29:35nilainya

00:29:35dalam hal

00:29:36pembayaran

00:29:37kewajiban

00:29:37pembayaran

00:29:38PNB

00:29:39PPK

00:29:39dengan

00:29:40bantuan

00:29:40Ombudsman

00:29:41RI

00:29:41untuk

00:29:41menerbitkan

00:29:42laporan

00:29:43hasil

00:29:43pemeriksaan

00:29:44yang menyatakan

00:29:45adanya

00:29:46maladministrasi

00:29:47dalam penetapan

00:29:48nilai

00:29:48kewajiban

00:29:48pembayaran

00:29:49PNB

00:29:50PPK

00:29:50PTTI

00:29:51dan

00:29:51Laude Sinarwan

00:29:52Oda

00:29:53menyanggupi

00:29:53akan menyediakan

00:29:54uang

00:29:54senilai

00:29:551 miliar

00:29:55setengah

00:29:57Setelah itu

00:29:58Lukman Malenuang

00:29:59bertemu

00:29:59dengan

00:29:59terdawah

00:30:00Heri Susanto

00:30:00yang menjabat

00:30:01sebagai

00:30:01anggota

00:30:01Ombudsman

00:30:02di bidang

00:30:03pertambangan

00:30:04dengan membawa

00:30:04surat

00:30:04laporan

00:30:05pengaduan

00:30:05nomor

00:30:05071

00:30:06tanggal

00:30:0619

00:30:07Februari

00:30:082025

00:30:08perihal

00:30:09permohonan

00:30:10pengaduan

00:30:10perhitungan

00:30:11ulang

00:30:11kewajiban

00:30:12pembayaran

00:30:13PNB

00:30:13penggunaan

00:30:14kawasan

00:30:14hutan

00:30:15PTTI

00:30:15kepada

00:30:16region

00:30:16planologi

00:30:17dan

00:30:18menyampaikan

00:30:18permintaan

00:30:19dari

00:30:19Laude

00:30:19Sinarwan

00:30:21Oda

00:30:21agar

00:30:21Ombudsman

00:30:22dapat

00:30:22menerbitkan

00:30:23LHP

00:30:23yang menyatakan

00:30:24adanya

00:30:24maladministrasi

00:30:25dalam

00:30:25penetapan

00:30:26nilai

00:30:26kewajiban

00:30:26pembayaran

00:30:27PNB

00:30:32atau tidak

00:30:32dan

00:30:33dijawab oleh

00:30:34Lukman

00:30:34Malenuang

00:30:34PTTI

00:30:36akan

00:30:36menyediakan

00:30:36uang

00:30:37sekitar

00:30:37700 juta

00:30:38lupiah

00:30:38untuk

00:30:38pengurusan

00:30:39tersebut

00:30:39kemudian

00:30:40dijawab oleh

00:30:40terdakwa

00:30:41akan

00:30:41saya

00:30:42atensi

00:30:43ke kesesokan

00:30:45harinya

00:30:45pada tanggal

00:30:4620 Februari

00:30:472025

00:30:47terdakwa

00:30:48Heri

00:30:49Susanto

00:30:49menindaklanjuti

00:30:50kesepakatan

00:30:51tersebut

00:30:51dengan

00:30:52membawa

00:30:52surat

00:30:52yang diterima

00:30:53dari

00:30:53Lukman

00:30:54Malenuang

00:30:54yakni

00:30:55berupa

00:30:56surat

00:30:56laporan

00:30:56pengaduan

00:30:57nomor

00:30:57071

00:30:57tanggal

00:30:5819 Februari

00:30:592025

00:31:00perihal

00:31:01permohonan

00:31:02pengaduan

00:31:02perhitungan

00:31:03ulang

00:31:03kewajiban

00:31:03pembayaran

00:31:04PNBP

00:31:04penggunaan

00:31:05kawasan

00:31:05hutan

00:31:05PTTI

00:31:06kepada

00:31:07Dirjen

00:31:07Planologi

00:31:08Kehutanan

00:31:08Kementerian

00:31:09Kehutanan

00:31:09untuk

00:31:10diregister

00:31:10dengan

00:31:11nomor

00:31:11registrasi

00:31:110276

00:31:12tanpa

00:31:13adanya

00:31:13disposisi

00:31:15bahwa

00:31:15pada

00:31:16tanggal

00:31:1614

00:31:16April

00:31:172025

00:31:17diadakan

00:31:18rapat

00:31:18pelenu

00:31:18pimpinan

00:31:19ombudsman

00:31:19yang juga

00:31:20dihadiri oleh

00:31:20terdakwa

00:31:21pada saat

00:31:21itu

00:31:22hasil

00:31:22rapat

00:31:23pelenu

00:31:23adalah

00:31:23laporan

00:31:24dari

00:31:24PTTI

00:31:25dengan

00:31:25nomor

00:31:26registrasi

00:31:260276

00:31:27diterima

00:31:27dan diserahkan

00:31:28kepada

00:31:28keasisiranan

00:31:29utama

00:31:295

00:31:30pada

00:31:30tanggal

00:31:3115 April

00:31:312025

00:31:32melalui

00:31:33sekretaris

00:31:34terdakwa

00:31:34kemudian

00:31:35keasisiranan

00:31:36utama

00:31:375

00:31:37ombudsman

00:31:39mengirimkan

00:31:39surat

00:31:39nomor

00:31:40T1005

00:31:42tanggal

00:31:4229 April

00:31:432025

00:31:44yang ditanda tangannya

00:31:45oleh terdakwa

00:31:46ditujukan

00:31:47kepada

00:31:47Menteri

00:31:48Kehutanan

00:31:48dan juga

00:31:50kepada

00:31:50Julian

00:31:50Serizky

00:31:51pertama

00:31:51selaku

00:31:52kuasa

00:31:52Direktur

00:31:52utama

00:31:53PTTI

00:31:53terkait

00:31:54dengan

00:31:54undangan

00:31:54klarifikasi

00:31:55tanggal

00:31:558 Mei

00:31:562025

00:31:56kemudian

00:31:57dilaksanakan

00:31:58permintaan

00:31:58keterangan

00:31:59melalui

00:31:59zoom meeting

00:31:59kepada

00:32:00pelapor

00:32:00yaitu

00:32:01Julian

00:32:02Serizky

00:32:02pertama

00:32:03selaku

00:32:04pihak

00:32:04yang

00:32:04mawakil

00:32:04PTTI

00:32:05dan

00:32:05dari

00:32:06pihak

00:32:06Kementerian

00:32:07Kehutanan

00:32:07sebagai

00:32:07pihak

00:32:08terlapor

00:32:08diwakili oleh

00:32:09Wicaksono

00:32:10dan

00:32:10Ade Wahyu

00:32:11sedangkan

00:32:12dari pihak

00:32:13ombudsman

00:32:13saat itu

00:32:14yaitu

00:32:14Saputra Malik

00:32:15selaku

00:32:16kepala

00:32:16pemeriksa

00:32:17Muhammad

00:32:17Kotim

00:32:18selaku

00:32:18asisten

00:32:19KU5

00:32:19Ubaidila

00:32:20selaku

00:32:21asisten

00:32:21KU5

00:32:22yang mana

00:32:22pada saat itu

00:32:23pihak

00:32:24PTTI

00:32:24selaku

00:32:25pelapor

00:32:25dan pihak

00:32:26Kementerian

00:32:26Kehutanan

00:32:27selaku

00:32:27telapor

00:32:27tetap

00:32:28dengan

00:32:28pindirian

00:32:29atas

00:32:29penghitungan

00:32:30masing-masing

00:32:31pada

00:32:32bulan

00:32:32Mei

00:32:332025

00:32:33asisten

00:32:34pemeriksa

00:32:35atas

00:32:35nama

00:32:35Muhammad

00:32:35Kotim

00:32:36menyusun

00:32:36draft

00:32:36LHP

00:32:37berdasarkan

00:32:37hasil

00:32:38pemeriksaan

00:32:38dan

00:32:39pendapat

00:32:39ombudsman

00:32:40menyimpulkan

00:32:41tidak terdapat

00:32:42maladministrasi

00:32:43karena

00:32:44permintaan

00:32:45penghitungan

00:32:45ulang

00:32:45PNBP

00:32:46yang diajukan

00:32:46pelapor

00:32:47merupakan

00:32:47tindakan

00:32:47cedera janji

00:32:48atau

00:32:49prestasi

00:32:50terhadap

00:32:50komitmen

00:32:51yang dibuat

00:32:51pelapor

00:32:52tentang

00:32:52kesanggupan

00:32:53membayar

00:32:53PNBP

00:32:54terhutang

00:32:54sebesar

00:32:55Rp146

00:32:56miliar

00:32:56sekian

00:32:57mengingat

00:32:58sebelumnya

00:32:59pelapor

00:32:59telah

00:33:00menyatakan

00:33:01kesanggupan

00:33:01membayar

00:33:02PNBP

00:33:02terhutang

00:33:03sebesar

00:33:04Rp146

00:33:05miliar

00:33:05sekian

00:33:06tersebut

00:33:06secara

00:33:08bertahap

00:33:08sebagaimana

00:33:09tertuang

00:33:09dalam akta

00:33:09nomor 46

00:33:10selanjutnya

00:33:12ombudsman

00:33:12menyatakan

00:33:13laporan

00:33:13selesai

00:33:13dan ditutup

00:33:14berdasarkan

00:33:15pasal 36

00:33:15ayat 1

00:33:16huruf G

00:33:17undang-undang

00:33:17nomor 37

00:33:18tahun 2008

00:33:19tentang

00:33:19ombudsman

00:33:22junta

00:33:23pasal 66

00:33:23huruf E

00:33:24peraturan

00:33:24ombudsman

00:33:25nomor 58

00:33:26tahun

00:33:262023

00:33:27tentang

00:33:28tata cara

00:33:29pemeriksaan

00:33:29dan penyelesaian

00:33:30laporan

00:33:30yang menyebutkan

00:33:31bahwa

00:33:31laporan

00:33:32dinyatakan

00:33:32selesai

00:33:33apabila

00:33:34tidak ditemukan

00:33:35maladministrasi

00:33:36bahwa kemudian

00:33:37Muhammad Koti

00:33:38menyerahkan

00:33:38draft tersebut

00:33:39kepada

00:33:39terdakwa

00:33:40Heri

00:33:40melalui

00:33:41sekretarisnya

00:33:42kemudian

00:33:43terdakwa

00:33:43Heri Susanto

00:33:44meminta

00:33:44agar draft

00:33:45LHP tersebut

00:33:45ditelah kembali

00:33:46sebagaimana

00:33:47catatan

00:33:47tanggal

00:33:4816 Juni

00:33:492025

00:33:49dengan tulisan

00:33:51disposisi

00:33:51yaitu

00:33:52koreksi

00:33:53revisi

00:33:53detail

00:33:54dengan

00:33:55membubuhkan

00:33:55para pada

00:33:56draft tersebut

00:33:57selanjutnya

00:33:58terdakwa

00:33:58menandatangani

00:33:59surat

00:33:59nomor

00:34:00T

00:34:001376

00:34:01tanggal

00:34:0218 Juni

00:34:032025

00:34:03perihal

00:34:04pemintaan

00:34:04keterangan

00:34:05yang ditujukan

00:34:06kepada

00:34:07Menteri Kehutanan

00:34:07Dijemperanologi

00:34:08dan juga

00:34:09kepada

00:34:09Juliansa Rizki

00:34:10selaku

00:34:11puasa

00:34:11Direktur PTTI

00:34:12dan terdakwa

00:34:13Heri

00:34:14memerintahkan

00:34:15kepada tim

00:34:15untuk melakukan

00:34:16klarifikasi

00:34:17kembali

00:34:17dengan maksud

00:34:18agar di dalam

00:34:19kesimpulan

00:34:20LHP terdapat

00:34:21adanya

00:34:21maladministrasi

00:34:22sebagaimana

00:34:24permintaan

00:34:25laude

00:34:25selaku

00:34:26Direktur

00:34:26PTTI

00:34:27bahwa

00:34:28dengan

00:34:28perintah

00:34:29terdakwa

00:34:29tersebut

00:34:30tim

00:34:31klarifikasi

00:34:31yang melakukan

00:34:32pemeriksaan

00:34:32ulang

00:34:33dan membuat

00:34:33kesimpulan

00:34:34dengan menyatakan

00:34:35bahwa

00:34:35hasil

00:34:36pemeriksaan

00:34:36dan pendapat

00:34:37Ombudsman

00:34:37adanya

00:34:38maladministrasi

00:34:39sehingga

00:34:39Ombudsman

00:34:40menyimpulkan

00:34:41perlu dilakukan

00:34:41tindakan

00:34:42korektif

00:34:42sebagaimana

00:34:43laporan

00:34:44hasil

00:34:44pemeriksaan

00:34:45nomor

00:34:46registrasi

00:34:460276

00:34:47tanggal

00:34:4828

00:34:48November

00:34:492026

00:34:53perihal

00:34:54dugaan

00:34:55penyimpangan

00:34:55prosedur

00:34:56kelalaian

00:34:56atau

00:34:57pengabayan

00:34:57kewajiban

00:34:58hukum

00:34:58oleh

00:34:59Menteri Lingkungan

00:34:59Hidup dan

00:35:00Kehutanan

00:35:00Secu Dirjen

00:35:01Planologi

00:35:01Kehutanan

00:35:02dan Tata

00:35:02Lingkungan

00:35:03yang

00:35:03kewenangannya

00:35:04saat ini

00:35:04dilanjutkan

00:35:05oleh

00:35:05Menteri

00:35:05Kehutanan

00:35:06Secu Dirjen

00:35:07Planologi

00:35:08Kehutanan

00:35:08dalam pengaduan

00:35:09laporan

00:35:09masyarakat

00:35:10atas nama

00:35:10PT Tosida

00:35:11sebagai

00:35:12namanya

00:35:13surat

00:35:13nomor

00:35:13016

00:35:14tanggal

00:35:1524

00:35:15Maret

00:35:152024

00:35:16yang ditandatangani

00:35:17oleh

00:35:18Saputra Malik

00:35:19selaku

00:35:19Kepala

00:35:20Keasistenan

00:35:21Pemeriksa

00:35:21Laporan

00:35:22dan Irma

00:35:22Sarifa

00:35:23selaku

00:35:24Kepala

00:35:24Keasistenan

00:35:25Utama

00:35:255

00:35:26sebagai

00:35:26penyusun

00:35:27setah

00:35:28disetujui oleh

00:35:28terdakwa

00:35:29selaku

00:35:29anggota

00:35:30ombudsman

00:35:30bahwa

00:35:31penandatanganan

00:35:32LHP

00:35:32nomor

00:35:33register

00:35:330276

00:35:34pada

00:35:34tanggal

00:35:3428

00:35:35November

00:35:352025

00:35:36tersebut

00:35:37tidak sesuai

00:35:38dengan

00:35:38pasal

00:35:383

00:35:38ayat

00:35:392

00:35:40peraturan

00:35:40Ketua

00:35:41Ombudsman

00:35:41nomor

00:35:424

00:35:42tahun

00:35:422024

00:35:43tentang

00:35:43petunjuk

00:35:44teknis

00:35:44pemeriksaan

00:35:45dokumen

00:35:45dan

00:35:46subtantif

00:35:46yaitu

00:35:47Kepala

00:35:47Keasistenan

00:35:48Pemeriksa

00:35:49Laporan

00:35:49sebagai

00:35:51penyusun

00:35:51Kepala

00:35:52Keasistenan

00:35:53Utama

00:35:53yang

00:35:54menyetujui

00:35:54dan anggota

00:35:55ombudsman

00:35:55dalam hal ini

00:35:56terdakwa

00:35:57seharusnya

00:35:58hanya

00:35:58sebatas

00:35:59mengetahui

00:36:01dilanjutkan

00:36:03dilanjutkan

00:36:04yang mulia

00:36:04bahwa hadiah

00:36:06atau janji

00:36:07dari kesepakaran

00:36:07awal antara

00:36:08Lukman

00:36:09Melanuang

00:36:10Melanuang

00:36:11dengan

00:36:11terdakwa

00:36:12Heri Susanto

00:36:12terkait penerbitan

00:36:14LHP Ombudsman

00:36:15RI

00:36:15yang menyatakan

00:36:16bahwa adanya

00:36:16maladministrasi

00:36:17yang dimohonkan

00:36:18oleh PT

00:36:18TI

00:36:19terdakwa

00:36:20Heri Susanto

00:36:20melalui

00:36:21Lukman

00:36:21Melanuang

00:36:22telah menerima

00:36:23uang dari

00:36:24Laode

00:36:24Sinarwan

00:36:25Oda

00:36:25selaku

00:36:26Direktur

00:36:27PT

00:36:27TI

00:36:27dengan proses

00:36:28sebagai berikut

00:36:28Laode

00:36:30Sinarwan

00:36:31Oda

00:36:31memberikan

00:36:31terlebih dahulu

00:36:32uang sebesar

00:36:33Rp1.500.000.000

00:36:35kepada

00:36:36Lukman

00:36:36Melanuang

00:36:37dengan rincian

00:36:38sebagai berikut

00:36:381.

00:36:39Pada tanggal

00:36:4015 Mei

00:36:402025

00:36:41senilai

00:36:42Rp283.500.000

00:36:44melalui

00:36:46transfer

00:36:46dari

00:36:47rekening

00:36:48PT

00:36:48Tosida

00:36:48Indonesia

00:36:49ke rekening

00:36:49Bank

00:36:49Mandiri

00:36:50atas nama

00:36:51Lukman

00:36:52Melanuang

00:36:532.

00:36:54Pada tanggal

00:36:5513 Juni

00:36:552025

00:36:57senilai

00:36:58Rp191.000.000.000

00:37:00melalui

00:37:00transfer dari

00:37:01rekening PT

00:37:02Tosida

00:37:02Indonesia

00:37:03ke rekening

00:37:04Bank

00:37:04Mandiri

00:37:05atas nama

00:37:05Lukman

00:37:06Melanuang

00:37:073.

00:37:08Pada tanggal

00:37:0811 September

00:37:092025

00:37:10senilai

00:37:11Rp253.000.000.000

00:37:14secara tunai

00:37:15di restoran

00:37:16Daking

00:37:16di Mal

00:37:17Kota

00:37:18Kasablanca

00:37:19Jakarta Selatan

00:37:204.

00:37:22Pada tanggal

00:37:2214 Oktober

00:37:232025

00:37:24senilai

00:37:25Rp150.000.000.000

00:37:26secara tunai

00:37:27di restoran

00:37:28Daking

00:37:28di Mal

00:37:29Kota

00:37:29Kasablanca

00:37:30Jakarta Selatan

00:37:315.

00:37:32Pada tanggal

00:37:3327 November

00:37:332025

00:37:34senilai

00:37:35Rp500.000.000.000

00:37:37secara tunai

00:37:38di parkiran

00:37:39Cibubur

00:37:40Jangsen

00:37:416.

00:37:41Pada bulan

00:37:42Desember

00:37:422025

00:37:43senilai

00:37:44Rp122.500.000.000.000

00:37:47secara tunai

00:37:47di rumah makan

00:37:48Soto Kudus Tebet

00:37:50Jakarta Selatan

00:37:50Setelah itu

00:37:52atas perintah

00:37:53Terdakwa

00:37:53Heri Susanto

00:37:54Lukman Malanuang

00:37:55menyerahkan uang

00:37:56sebesar

00:37:56Rp875.000.000.000.000

00:37:58secara bertahap

00:37:59kepada Edi Sugandi

00:38:00yang merupakan

00:38:01adik Terdakwa

00:38:02Heri Susanto

00:38:03dengan rincian

00:38:04sebagai berikut

00:38:041.

00:38:06Tahap pertama

00:38:06pada bulan

00:38:07Juni 2025

00:38:07sebesar

00:38:08Rp100.000.000.000.000.000

00:38:10bertempat

00:38:10di rumah

00:38:12Lukman Malanuang

00:38:13di Bukit

00:38:14Cimanggu

00:38:15Siti

00:38:16Blok

00:38:16G3

00:38:17nomor 8

00:38:18Rp9.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

00:38:24.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

00:38:33.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

00:38:37.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

00:38:37.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

00:38:45tahap ketiga pada bulan November 2025 sebesar Rp150 juta bertempat di halaman parkir kantor himpunan nelayan seluruh Indonesia

00:38:53yang beralamat di Jalan Juanda, Jakarta Pusat.

00:38:57Empat, tahap keempat pada bulan November 2025 sebesar Rp500 juta bertempat di halaman parkir kantor himpunan nelayan seluruh Indonesia.

00:39:06Sedangkan sisa uang sebesar Rp625 juta berada dalam penguasaan Lukman Malanuang.

00:39:13Bahwa keseluruhan jumlah uang yang diterima Edi Sugandi dari Lukman Malanuang atas perintah Terdakwa Heri Susanto adalah sebesar Rp875 juta.

00:39:22Kemudian diberikan kepada Terdakwa Heri Susanto di parkiran Plaza Festival Jakarta.

00:39:28Bahwa Terdakwa Heri Susanto yang dibantu oleh Edi Sugandi telah mengetahui dan menyadari

00:39:32bahwa penerimaan uang dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PTTI dan Lukman Malanuang sebesar Rp875 juta adalah untuk menggerakkan.

00:39:42Terdakwa Heri Susanto menerbitkan LHW Ombusmen RI yang menyatakan adanya mal administrasi dalam penerbitan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH PTTI.

00:39:53B. Penerimaan uang terkait pengurusan penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH PT. Dinamika Sejahtera Mandiri.

00:40:04Bahwa sekitar tahun 2022, Cia Peng Con alias Peng selaku Direktur PT. Dinamika Sejahtera Mandiri selanjutnya disingkat dengan PT. DSM

00:40:12yang bergerak di bidang pertambangan bauksit berlokasi di Sanggau, Kalimantan Barat.

00:40:18Merupakan perusahaan pemegang izin usaha produksi operasi pertambangan atau IUP-OP, bauksit dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau

00:40:26IPPKH di Kalimantan Barat.

00:40:28PT. DSM memiliki tunggakan kewajiban penetapan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan yang tidak dibayar sejumlah.

00:40:3532.583.535.221,13 sen berdasarkan surat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 14 Garing Terinci

00:40:53tertanggal 13 Januari 2020 kepada Direktur Keuangan PT. DSM perihal konfirmasi piutang.

00:41:00Selanjutnya PT. DSM mengajukan pengaduan kepada Ombudsman RI berdasarkan surat nomor 115 tertanggal 23 Agustus 2021

00:41:09perihal pengaduan maladministrasi atas penetapan negara bukan pajak penggunaan kawasan

00:41:14di mana dalam surat pengaduan tersebut PT. DSM memohon kepada Ombudsman RI sebagai berikut

00:41:19A. Menyatakan bahwa Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

00:41:27telah melakukan maladministrasi dan tidak melakukan fungsi pelayanan publik sebagaimana mestinya

00:41:32B. Menyatakan rekomendasi dan desakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

00:41:37agar mengeluarkan penetapan pengurangan area IPPKH PT. DSM

00:41:42dengan menyesuaikan kondisi real mengacu pada keputusan Menteri yang lebih baru

00:41:47C. Menyatakan rekomendasi dan desakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

00:41:52dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Relang atau KPKNL

00:41:56agar melakukan perhitungan dan penetapan ulang nilai PNBP-PKH yang menjadi kewajiban PT. DSM

00:42:02dengan didasarkan pada area IPPKH yang telah dikurangi dan kondisi bukan real di lapangan

00:42:09bahwa terhadap permohonan pengaduan PT. DSM tersebut

00:42:12kemudian Cia Peng Chuan alias Peng menemui Lukman Malanuang

00:42:16yang telah dikenalnya sejak tahun 2015 untuk meminta bantuan terkait pelaporan PT. DSM tersebut

00:42:23karena Cia Peng Chuan alias Peng telah mengetahui

00:42:26banyak pengusaha tambang di Kalimantan Barat menggunakan laporan akhir hasil pemeriksaan

00:42:31selanjutnya disingkat LAHP Ombudsman RI

00:42:35yang membuat tindakan korektif kepada pelapor untuk melakukan perhitungan ulang PNBP-PKH

00:42:41dan Lukman Malanuang mempunyai akses dengan pihak Ombudsman RI

00:42:45dan mengenal terdakwa Heri Susanto

00:42:47bahwa atas permohonan bantuan tersebut selanjutnya Lukman Malanuang

00:42:51menyanggupi untuk memfasilitasi penerbitan LHP Ombudsman RI

00:42:56yang pada pokoknya dapat mengurangi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak

00:43:01atau PNB PPT DSM kepada negara untuk kajian tata batas dan baseline

00:43:07kemudian atas kesepakatan antara Cian Peng Chuan alias Peng

00:43:11dengan Lukman Malanuang tersebut

00:43:14Cian Peng Chuan alias Peng mengirimkan uang sebesar 1 miliar rupiah

00:43:18secara bertahap kepada Lukman Malanuang dengan cara transfer ke rekening BCA

00:43:23nomor rekening 738-026-0241 atas nama Lukman Malanuang

00:43:30dengan rincian sebagai berikut

00:43:32A. Sebesar 500 juta rupiah sekitar bulan Agustus sampai dengan Desember 2021

00:43:37melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 738-026-0241

00:43:43atas nama Lukman Malanuang

00:43:45B. Sebesar 500 juta rupiah pada tanggal 14 Juli 2022

00:43:50melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 738-026-0241

00:43:55atas nama Lukman Malanuang

00:43:58Bahwa setelah menerima uang tersebut

00:44:01kemudian Lukman Malanuang menghubungi terdakwa Herisu Santo

00:44:04dan memberitahukan ada perusahaan bernama PT DSM meminta bantuan

00:44:08agar ditemukan maladministrasi dalam perhitungan luas kawasan hutan

00:44:13yang dilakukan planologi Kementerian Kehutanan

00:44:16yang selanjutnya disanggupi oleh terdakwa Herisu Santo

00:44:20selain itu, Lukman Malanuang memberitahukan kepada terdakwa

00:44:23bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah

00:44:27dan terdakwa Herisu Santo menyetujui dan menerimanya

00:44:30sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan maladministrasi

00:44:37bahwa setelah komunikasi antara terdakwa Herisu Santo

00:44:40dan Lukman Malanuang

00:44:42selanjutnya terdakwa Herisu Santo

00:44:44memeritahkan Agung Winarno untuk berkomunikasi

00:44:46dengan Lukman Malanuang terkait pelaporan PT DSM

00:44:49terkait dengan perhitungan PNBP luas IPPKH tahun 2022

00:44:53PT DSM kepada Ombudsman RI

00:44:57bahwa pada tanggal 13 juri 2022

00:44:59terdakwa Herisu Santo melalui WhatsApp

00:45:01memeritahkan Agung Winarno untuk mengambil uang

00:45:04yang telah dijanjikan dari Lukman Malanuang

00:45:07di daerah Blok S Jakarta Selatan

00:45:09yang ditindaklanjuti oleh Agung Winarno

00:45:12dengan menemui Lukman Malanuang

00:45:14dimana pada saat itu Lukman Malanuang

00:45:16menyerahkan uang sebesar 200 juta rupiah

00:45:20bahwa sisa uang yang diberikan oleh

00:45:22Cia Peng Con alias Peng selaku direktur PT DSM

00:45:25sebesar 800 juta rupiah

00:45:27digunakan oleh Lukman Malanuang

00:45:29untuk keperluan pribadinya

00:45:31bahwa setelah terdakwa Herisu Santo menerima uang sebesar 200 juta rupiah

00:45:34dari Agung Winarno

00:45:35kemudian terdakwa Herisu Santo menindaklanjuti

00:45:38dengan menerbitkan LHP Ombudsman RI

00:45:41nomor 0959

00:45:43tertanggal 2 Juni 2022

00:45:45yang pada pokoknya sebagai berikut

00:45:49temuan terlapor melakukan maladministrasi

00:45:52dalam menanggapi dan menyelesaikan keberatan

00:45:54atas penetapan pendapatan negara bukan pajak

00:45:57penggunaan kawasan hutan

00:45:58PT. Dinamika Sejahtera Mandiri

00:46:00dan revisi areal IPPKH

00:46:02atas nama PT. Dinamika Sejahtera Mandiri

00:46:04bentuk maladministrasi

00:46:06penundaan berlalut dalam menindaklanjuti

00:46:08permohonan revisi areal IPPKH

00:46:10atas nama PT. Dinamika Sejahtera Mandiri

00:46:12yang disampaikan sejak tahun 2014

00:46:14pihak telapor baru menyampaikan tanggapan

00:46:16pada tahun 2016

00:46:18melalui surat Direktur

00:46:19Rencana Penggunaan dan Pembentukan

00:46:22Wilayah Pengelolaan Hutan

00:46:23nomor S. 168

00:46:26penundaan berlarut

00:46:29belum adanya penyelesaian

00:46:30atas keberatan penetapan pendapatan

00:46:32negara bukan pajak

00:46:34penggunaan kawasan hutan

00:46:35atau PNBPKH

00:46:37yang disampaikan oleh PT. Dinamika Sejahtera Mandiri

00:46:40dan perbuatan tidak patut

00:46:41karena tidak menindaklanjuti

00:46:43permohonan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri

00:46:45mengenai pengembalian areal

00:46:47izin pinjam pakai kawasan hutan

00:46:49untuk kegiatan operasi produksi

00:46:51bauksit dan sarana penunjangnya

00:46:52tindakan korektif

00:46:54sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik

00:46:56dalam rangka perbaikan penyelenggaran pelayanan publik

00:46:59Ombus Meneeri meminta

00:47:00Direktur Gender Pernalogi Kehutan dan Tata Lingkungan

00:47:03Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

00:47:05untuk merevisi areal IPPKH PT. Dinamika Sejahtera Mandiri

00:47:09dan berkoordinasi dengan instansi terkait

00:47:12berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

00:47:15atau BPKP untuk melakukan audit

00:47:17PNBP-PKH terutang yang harus dibayarkan oleh PT. DSM

00:47:21menetapkan kembali keputusan PNBP-PKH tertuang

00:47:25berdasarkan hasil audit BPKP melakukan koordinasi dengan KPKNL

00:47:30Kementerian Keuangan atas hasil keputusan

00:47:32bahwa perbuatan terdakwa Heri Susanto yang telah menerima uang

00:47:35dari Cia Peng Chuan alias Peng

00:47:37selaku Direktur PT. DSM melalui Lukman Malanong sebesar 200 juta rupiah

00:47:42disadari dan diketahui bahwa penerimaan uang tersebut

00:47:44adalah untuk menggerakkan terdakwa Heri Susanto

00:47:46dalam menerbitkan LHP Ombudsman RI

00:47:49yang menyatakan adanya maladministrasi

00:47:51dalam penetapan nilai kewajiban pembayaran

00:47:54PNBP-PKH PT. DSM

00:47:56dilanjutkan ya mbak

00:48:01c. penerimaan uang dan rumah terkait pengurusan

00:48:06LHP Ombudsman RI oleh sejumlah perusahaan lainnya

00:48:11bahwa terdakwa Heri Susanto

00:48:13selaku anggota Ombudsman RI

00:48:15memerintahkan Agung Winarno untuk berkomunikasi

00:48:18dengan para pihak perusahaan yang izin usaha operasi pertambangan

00:48:21maupun izin pinjam pakai kawasan hutannya

00:48:24dan pelepasan kawasan hutan yang bermasalah

00:48:26dan mengajukan laporan kepada Ombudsman RI

00:48:29terkait permohonan pengaktifan dan perpanjangan izin usaha pertambangan

00:48:34Agung Winarno juga diberikan tugas untuk menerima uang

00:48:37terkait dengan pengaduan kepada Ombudsman RI

00:48:40dari sejumlah perusahaan

00:48:41antara lain sebagai berikut

00:48:44PT. Mitra Kumala Energi

00:48:47bahwa sekira tahun 2021

00:48:49Andre selaku Direktur Utama PT. Mitra Kumala Energi

00:48:54selanjutnya disingkat PT. MKE

00:48:57yang memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi batu bara di Kalimantan Timur

00:49:01menemui Sandi Ardian yang merupakan konsultan pertambangan

00:49:06untuk membantu peningkatan IUP eksplorasi ke IUP produksi

00:49:09bahwa kemudian Andre dengan Sandi Andrian menandatangani kontrak yang pada intinya Sandi Ardian sebagai konsultan pertambangan membantu PT. MKE dalam

00:49:19hal

00:49:20A. Pengurusan izin usaha pertambangan operasi produksi

00:49:23B. Amdal

00:49:24C. Serta hal-hal lain yang mengenai peningkatan IUP operasi produksi PT. MKE

00:49:37melakukan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara atau PT. MKE mengenai izin yang telah habis

00:49:42berdasarkan surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kertanegara

00:49:48yang menyatakan bahwa izin tersebut habis karena tidak mengajukan perpanjangan

00:49:53dan atas gugatan tersebut pihak PT. MKE telah memenangkan gugatan di PT. MKE

00:49:58karena terbukti bahwa PT. MKE telah memohonkan perpanjangan izin sebelum izin habis

00:50:04Setelah itu Sandi Ardian memasukkan permohonan peningkatan IUP eksplorasi ke IUP operasi produksi

00:50:10di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

00:50:16dengan dasar putusan PT. MKE tersebut

00:50:18Namun saat itu Sandi Ardian mendapat informasi bahwa Kepala Dinas DPMP TSP Kalimantan Timur

00:50:25telah mengeluarkan aturan untuk permohonan peningkatan IUP OP yang berdasarkan putusan PT. MKE

00:50:31harus menggunakan rekomendasi dari Ombudsman RI

00:50:35Dengan dasar itu kemudian Sandi Ardian melakukan pengurusan mengenai pengaduan ke Ombudsman RI

00:50:42bahwa terhadap penggunaan rekomendasi Ombudsman RI tersebut

00:50:45telah dilakukan pengurusan oleh Sandi Ardian

00:50:48dan untuk pengurusan tersebut diserahkan kepada Moh Rosai yang telah mengenal terdakwa Heri Susanto

00:50:55Selanjutnya Moh Rosai menghubungi terdakwa Heri Susanto melalui pesan singkat WhatsApp

00:51:00dan mendiskusikan dengan terdakwa Heri Susanto perihal permasalahan IUP PT. MKE

00:51:07Selanjutnya Moh Rosai menemui terdakwa Heri Susanto di Jakarta

00:51:12dan kembali menyampaikan permasalahan IUP PT. MKE

00:51:16Dalam pertemuan tersebut terdakwa Heri Susanto menyampaikan tata cara proses pengajuan laporan pengaduan di Ombudsman RI

00:51:23dan mengarahkan agar permasalahan PT. MKE disampaikan kepada Agung Winarno

00:51:29dengan memberikan nomor handphone Agung Winarno

00:51:32bahwa atas arahan dari terdakwa Heri Susanto

00:51:35kemudian Moh Rosai menghubungi Agung Winarno melalui pesan WhatsApp

00:51:39dan beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Agung Winarno di kantornya

00:51:43berhalamat di Geraha Indika Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur

00:51:47dengan menyampaikan permasalahan PT. MKE

00:51:49dengan rikian sebagai berikut

00:51:511. Pertemuan pertama pada tanggal 9 Maret 2021

00:51:55Dalam pertemuan tersebut Agung Winarno meminta uang operasional

00:52:00untuk pengurusan PT. MKE di Ombudsman RI

00:52:03di mana permintaan awalnya adalah sebesar 100 juta rupiah

00:52:07tetapi hanya disanggupi sejumlah 50 juta rupiah

00:52:10dan setelah disepakati kemudian uang sejumlah 50 juta rupiah tersebut

00:52:15diserahkan secara tunai kepada Agung Winarno oleh Moh Rosai

00:52:192. Pertemuan kedua pada tanggal 2 Mei 2021

00:52:23Agung Winarno kembali meminta uang operasional untuk pengurusan laporan PT. MKE di Ombudsman RI sebesar 100 juta rupiah

00:52:30namun hanya disanggupi sebesar 30 juta rupiah

00:52:34dan kemudian uang tersebut diserahkan oleh Sarwono kepada Agung Winarno secara tunai di kantor Agung Winarno

00:52:413. Pertemuan ketiga pada tanggal 6 Juni 2021 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta

00:52:49dalam pertemuan tersebut membahas terkait kelanjutan hasil laporan PT. MKE di Ombudsman RI yang belum keluar

00:52:55bahwa pada tanggal 14 Juli 2021

00:52:59Terdakwa Heri Susanto menginformasikan kepada Moh Rosai melalui pesan WhatsApp

00:53:04dengan memberitahukan bahwa sudah ada putusan final atas laporan PT. MKE

00:53:09dengan kesimpulan telah terjadi maladmistrasi oleh Gubernur Kalimantan Timur

00:53:15selaku terlapor 2 berupa pengabayan kewajiban hukum atas pelaksanaan putusan

00:53:20Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 12 tanggal 23 Juni 2020

00:53:25yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdampak pada kepastian dan keberlanjutan IUP PT. MKE

00:53:32bahwa dalam LHP Ombudsman No. 0143-LM-2-2021 tanggal 31 Juli 2021

00:53:41Ombudsman RI meminta kepada

00:53:441. Gubernur Kalimantan Timur selaku terlapor 2

00:53:48melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara selaku terlapor 1

00:53:53mengenai pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 12

00:53:58tanggal 23 Juni 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap

00:54:032. Berdasarkan hasil koordinasi pada angka 1

00:54:07Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESTM selaku terlapor 1

00:54:11dapat mengaktifkan kembali dan melakukan evaluasi terhadap IUP PT. Mitra Kumala Energi

00:54:17serta mencatatkan dalam database Presiden Direkturat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESTM

00:54:30nomor 2

00:54:31PT. Gold Talent River

00:54:34bahwa

00:54:34Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT. Gold Talent River

00:54:39selanjutnya disingkat PT. GTR

00:54:40merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dengan

00:54:44Komoditas Mineral Emas atau AU

00:54:46yang didirikan berdasarkan Akte Pendidikan No. 20 tanggal 7 Juli 2008

00:54:52mengajukan laporan pengaduan keombudsman RI yang pada pokoknya melaporkan adanya

00:54:57dugaan tindak memberikan pelayanan atau maladministrasi oleh Direkturat Jenderal Mineral dan Batubara

00:55:03Kementerian Energi dan Superdaya Mineral RI

00:55:05dalam menindak lanjuti permohonan pendaftaran melalui aplikasi Minerba One Data Indonesia atau Modi

00:55:11yang dimohonkan oleh PT. GTR

00:55:14bahwa laporan pengaduan keombudsman RI oleh PT. GTR

00:55:17diajukan terhadap permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP

00:55:21operasi produksi kepada Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur

00:55:25dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

00:55:31namun tidak direspon sampai dengan tanggal 11 Desember 2020

00:55:35keunangan pengelolaan pertambangan beralih ke pemerintahan pusat

00:55:39namun permohonan peningkatan IUP ditolak

00:55:42untuk diperbaiki dengan diberikan nomor tracking dan diminta untuk memeriksa permohonan izin dengan nomor tracking

00:55:48selanjutnya PT. GTR melakukan tracking namun status yang diterima adalah

00:55:52drafting permohonan dengan tidak ada alasan penolakan

00:55:56sehingga pada tanggal 18 Mei 2022

00:55:59PT. GTR bersurat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

00:56:03perihal permohonan kembali IUP yang pada intinya

00:56:06PT. GTR bermaksud mengajukan kembali dengan melampirkan dokumen perbaikan

00:56:11namun belum ada tindak lanjut kembali atas permohonan dimaksud

00:56:15sehingga PT. GTR melaporkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

00:56:19Kementerian SDM RI kepada Ombudsman RI

00:56:21bahwa atas laporan pengaduan PT. GTR kepada Ombudsman RI tersebut

00:56:26Terdakwa Heri Susanto melakukan pemanggilan kepada pihak PT. GTR

00:56:30untuk dilakukan klarifikasi atas laporan PT. GTR

00:56:33dan pada saat itu dilakukan klarifikasi

00:56:37Syam Ani Rahman menyampaikan kepada Terdakwa Heri Susanto

00:56:40agar laporan PT. GTR dapat ditindak lanjuti secara tertib dan cepat

00:56:45atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa Heri Susanto

00:56:48menyampaikan agar menghubungi dan mendatangi Agung Winarno

00:56:53agar proses laporan pengaduan selesai cepat dan tertib

00:56:57bahwa atas arahan dan petunjuk dari Terdakwa Heri Susanto

00:57:00kemudian Syam Ani Rahman menghubungi dan bertemu dengan Agung Winarno

00:57:05di Hotel Amaris, Jakarta Selatan

00:57:07terkait laporan pengaduan PT. GTR

00:57:09saat itu Agung Winarno menawarkan kepada Syam Ani Rahman

00:57:13akan membantu peningkatan IUP-OP PT. GTR saat serta revisi amdal

00:57:19dan atas tawaran tersebut

00:57:21Syam Ani Rahman menjanjikan kepada Agung Winarno

00:57:24akan memberikan uang sebesar 3 miliar rupiah

00:57:27apabila 1. laporan pengaduan di Ombudsman Airi

00:57:32selesai dengan dikeluarkan rekomendasi

00:57:33untuk mengajukan peningkatan ke tahap operasi produksi

00:57:372. terbitnya IUP operasi produksi

00:57:403. revisi amdal

00:57:42namun kesepakatan tersebut tidak jadi diberikan kepada Agung Winarno

00:57:46dikarenakan sampai saat ini IUP operasi produksi dan revisi amdal PT. GTR

00:57:50belum terbit dan belum dilaksanakan

00:57:54tetapi Syam Ani Rahman tetap memberikan uang sebesar 25 juta rupiah

00:57:58kepada Agung Winarno atas biaya operasional mencari konsultan revisi amdal

00:58:02bahwa pada tanggal 14 April 2023

00:58:05Syam Ani Rahman mendapatkan laporan akhir hasil pemeriksaan

00:58:10LAHP nomor registrasi 0007-LM

00:58:15tanggal 14 April 2023

00:58:17yang dikirimkan melalui email PT. GTR dengan kesimpulan sebagai berikut

00:58:221. bahwa terdapat amal administrasi yang dilakukan oleh Direktur General Mineral dan Batubara

00:58:28dalam menindaklanjuti permohonan pelaporan

00:58:30mengenai peningkatan IUP eksplorasi ke tahap operasi produksi

00:58:342. bahwa terdapat amal administrasi yang dilakukan oleh Kepala DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur

00:58:49dalam menindaklanjuti permohonan pelaporan

00:58:52perpanjangan IUP eksplorasi PT. GTR

00:58:54sebagaimana Surat Direktur Utama PT. Gold Talent River

00:58:57kepada Kepala BPPMD nomor 03 tanggal 8 November 2016

00:59:02perihal permohonan perpanjangan IUP eksplorasi

00:59:05yang pada intinya mengajukan permohonan perpanjangan IUP eksplorasi

00:59:09tambang mineral logam komunitas emas

00:59:10di Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau

00:59:13dan Desa Mara Halok Desa Long Melah Kecamatan Thailand

00:59:17Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

00:59:203. bahwa terdapat amal administrasi oleh Kepala DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur

00:59:29Provinsi Kalimantan Timur dalam menindaklanjuti Surat Direktur Utama PT. Gold Talent River

00:59:34nomor 23 garing GTR tanggal 15 Januari 2018

00:59:38perihal permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi

00:59:43yang pada intinya mengajukan permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi

00:59:49seharusnya Kepala DPM PTSP menindaklanjuti terlebih dahulu permohonan perpanjangan IUP eksplorasi PT. GTR

00:59:56baru kemudian meminta PT. GTR mengajukan permohonan peningkatan ke IUP operasi produksi

01:00:02dimana bentuk kesimpulan mahal administrasi atas laporan atau penganduan PT. GTR antara lain

01:00:071. penundaan berlarut yang dilakukan oleh Direkturat Jenderal Mineral Batubara

01:00:13dalam menindaklanjuti permohonan pelabuhan mengenai peningkatan IUP eksplorasi ke tahap operasi produksi

01:00:19sebagaimana Surat Direktur PT. GTR nomor 52 tanggal 18 Mei 2022

01:00:24perihal permohonan kembali peningkatan IUP

01:00:272. tidak memberikan pelayanan oleh Kepala Badan Perisenan dan Penanaman Modal Daerah

01:00:33dalam menindaklanjuti permohonan perpanjangan IUP eksplorasi PT. Gold Talent River

01:00:37sebagai nasurat Direktur Utama PT. Gold Talent River

01:00:39kepada Kepala BPPMD nomor 03 tanggal 8 November 2016

01:00:46perihal permohonan perpanjangan IUP eksplorasi

01:00:48yang pada intinya mengajukan permohonan perpanjangan IUP eksplorasi

01:00:52tambang mineral logam komunitas emas di Desa Benhes, Kecamatan Muara Wahau

01:00:56dan Desa Marahalok, Desa Longmalah, Kecamatan Thailand

01:00:593. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Tibur

01:01:04tidak kompeten dalam menindaklanjuti surat Direktur Utama PT. Gold Talent River

01:01:08kepada Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur

01:01:12nomor 23 tanggal 15 Januari 2018

01:01:15perihal permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi

01:01:20yang pada intinya mengajukan permohonan peningkatan IUP eksplorasi

01:01:23menjadi IUP operasi produksi

01:01:25seharusnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

01:01:30Provinsi Kalimantan Timur terlebih dahulu menindaklanjuti permohonan perpanjangan

01:01:34IUP eksplorasi PTGTR

01:01:35baru kemudian dapat menindaklanjuti permohonan peningkatan IUP operasi produksi PTGTR

01:01:42berdasarkan hasil temuan dan pendapat

01:01:44dalam rangka perbaikan penyelenggaran pelayanan publik

01:01:47serta tata keluarga pemerintahan yang baik

01:01:49dan memperhatikan adanya peralihan kemenangan perizinan pertambangan

01:01:52sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

01:01:58sesuai dengan kemenangannya meminta Direktur General Mineral dan Batu Baram

01:02:03Kementerian SDM RI untuk satu

01:02:05memberikan tambahan jangka waktu

01:02:07kegiatan eksplorasi kepada PT Gold Talent River

01:02:10sebagaimana

01:02:11SK IUP eksplorasi nomor 540.1-K.285

01:02:16dan keputusan Bupati Kutai Timur nomor 541.33-K.1042

01:02:22tentang persetujuan revisi koordinat

01:02:25izin usaha pertambahan IUP eksplorasi kepada PT Gold Talent River

01:02:30sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

01:02:332. Memasukkan IUP PT Gold Talent River pada angka 1

01:02:37ke dalam database Modi

01:02:38apabila berdasarkan hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan teknis

01:02:42sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

01:02:453. Memberikan kesempatan PT Gold Talent River

01:02:50untuk mengajukan permohonan peningkatan ke tahap operasi produksi

01:02:54setelah IUP eksplorasi PT Gold Talent River terdaftar di Modi

01:02:58sebagaimana angka 2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

01:03:073. Beberapa perusahaan lainnya

01:03:13bahwa selain perusahaan-perusahaan tersebut di atas

01:03:15sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

01:03:18Terdakwa Heri Susanto melalui Agung Winarno

01:03:21telah melakukan pengurusan mengenai pengaduan keembus menari

01:03:25terhadap beberapa perusahaan pertambangan

01:03:28diantaranya

01:03:291. PT Potensi Bumi Karya

01:03:322. PT Tunas Kasih Adika Bakti

01:03:363. PT Delapan Inti Power

01:03:384. PT Sahabat Mulia Sakti

01:03:415. PT Anak Indonesia Mining

01:03:446. PT Forel Sahadai

01:03:47PT Forel Mega Mineral

01:03:50PT Mega Abadi Mining

01:03:52PT Arkana Marindo

01:03:54PT Chavez Mineral

01:03:56CV Borneo Prima Mas

01:03:58PT IKPM

01:04:00PT Rizky Pratiwi Mandiri

01:04:02PT Pola Andika Reaktor

01:04:04PT Inmas Abadi

01:04:06PT Alexis Perdana Mineral

01:04:09Bahwa dari perusahaan-perusahaan tersebut di atas

01:04:12Terdakwa Heri Susanto melalui Agung Winarno

01:04:14telah menerima sejumlah uang

01:04:16yang terkait penerbit LHP Ombudsman RI

01:04:19yang diminta oleh perusahaan-perusahaan tersebut

01:04:21uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno

01:04:25yang penggunanya atas persetujuan dari Terdakwa Heri Susanto

01:04:31dan diantaranya telah menerima oleh Terdakwa Heri Susanto sebagai berikut

01:04:35A. Pada bulan Juli 2021 sebesar Rp200 juta yang diberikan kepada keponakan Terdakwa Heri Susanto

01:04:44B. Pada tahun 2024 sebesar Rp250 juta di Hotel Bidakara

01:04:51C. Pada tahun 2025 sebesar Rp275 juta di Hotel Bidakara

01:04:58D. Selain itu, Terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah

01:05:03yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D 5 No. 10 Cakung, Jakarta Timur

01:05:08dari Agung Winarno senilai Rp2 miliar Rp200 juta

01:05:12di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Al-Kindi Akbar

01:05:16dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut

01:05:201. Pembayaran pertama uang muka dibayar pada tanggal 25 November 2025 sebesar Rp200 juta

01:05:25dengan cara Al-Kindi Akbar menyitor ke rekening Bank Mandiri

01:05:29dengan nomor 119007512435 atas nama Fietra Agung Aryan

01:05:372. Pembayaran ketiga atas tanggal 26 Januari 2026

01:06:04sebesar Rp150 juta sebesar Rp150 juta

01:06:07dari rekening BCA Kusuma Al-Rashid

01:06:11Akdar Maulana Putra Pamungkas

01:06:14di transfer ke rekening Bank Mandiri

01:06:17dengan nomor 119007512435

01:06:22atas nama Fietra Agung Aryan

01:06:254. Pembayaran keempat dilakukan pada 28 Januari 2026

01:06:31sebesar Rp300 juta

01:06:33dengan cara Al-Kindi Akbar menyitor ke rekening Bank Mandiri

01:06:36dengan nomor 119007512435 atas nama Fietra Agung Aryan

01:06:42Pembayaran kelima dilakukan pada 28 Januari 2026

01:06:47Pembayaran kelima dilakukan pada 28 Januari 2026

01:06:47sebesar Rp50 juta

01:06:48dengan cara Kusuma Al-Rashid Akdar Maulana Putra Pamungkas

01:06:55menyetor ke rekening Bank Mandiri

01:06:56dengan nomor rekening 119007512435 atas nama Fietra Agung Aryan

01:07:02Pembayaran ke enam dilakukan pada tanggal 5 Februari 2026

01:07:07sebesar Rp200 juta

01:07:09dengan cara Kusuma Agdar menyetor ke rekening Bank BCA

01:07:13dengan nomor 0059333536 atas nama Ida Isanininda

01:07:197. Pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Maret 2026

01:07:26sebesar Rp150 juta

01:07:27dari rekening BCA Kusuma Al-Rashid Akdar Maulana Putra Pamungkas

01:07:32ditransfer ke rekening Bank Mandiri

01:07:36dengan nomor rekening 119007512435 atas nama Fietra Agung Aryan

01:07:43Pembayaran ke delapan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2026

01:07:47sebesar Rp150 juta dari rekening Bank Mandiri

01:07:50Kusuma Al-Rashid Akdar Maulana Putra Pamungkas

01:07:53ditransfer ke rekening Bank Mandiri

01:07:55dengan nomor rekening 119007512435 atas nama Fietra Agung Aryan

01:08:01bahwa pada saat proses balik nama rumah dari penjual kepada Al-Kindi Akbar

01:08:07Terdakwa Heri Susanto bertemu dengan Agung Winarno

01:08:09di rumah yang beralamat di Jalan Duku Petra 2 nomor 78 Menteng

01:08:14dalam Jakarta Selatan

01:08:15dan saat itu Al-Kindi Akbar memberi kunci rumah Pulau Gebang

01:08:20Permai Blok D5 nomor 10 Cakung Jakarta Timur

01:08:24kepada Terdakwa Heri Susanto

01:08:25yang mana rumah tersebut akan dibalik namakan kepada Edi Sugandi

01:08:31bahwa sekitar bulan Februari 2026

01:08:33Agung Winarno meminta Al-Kindi Akbar

01:08:36untuk ke rumahnya di Jalan Duku Petra 2 nomor 78 Menteng

01:08:40dalam Jakarta Selatan

01:08:42dan menemui Edi Sugandi

01:08:44yang merupakan orang suruhan

01:08:45dari Terdakwa Heri Susanto

01:08:47untuk mengambil uang senilai Rp1 miliar

01:08:51di dalam plastik warna hitam

01:08:53dalam bagasi mobil support utility

01:08:55Vincet SUV berwarna putih

01:08:59setelah Al-Kindi Akbar bertemu dengan Edi Sugandi

01:09:01kemudian Al-Kindi Akbar langsung menyerahkan uang tersebut

01:09:04ke dalam bagasi mobil yang dikendari oleh Edi Sugandi

01:09:07selanjutnya oleh Edi Sugandi

01:09:10uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Heri Susanto

01:09:13bahwa Terdakwa Heri Susanto

01:09:15berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp

01:09:18dengan Agung Winarno

01:09:20terkait pengurusan rekomendasi

01:09:22terhadap beberapa perusahaan pertambangan

01:09:24telah menggunakan beberapa nama samaran

01:09:26yaitu

01:09:27Heri HMI

01:09:28John Lennon 07

01:09:30Tul KM

01:09:33Komandate

01:09:34Edi Adikmas Heri HMI Cirebon

01:09:38Septian Heri HMI

01:09:40Ponakan Supir 2021

01:09:42Tul KM MM

01:09:43dengan nomor handphone

01:09:45antara lain

01:09:46sebagaimana terbuat dalam surat dakwaan

01:09:49bahwa perbuatan Terdakwa Heri Susanto

01:09:53yang telah menerima uang dari perusahaan-perusahaan

01:09:55yang izin usaha operasi pertambangan

01:09:57maupun izin pemakai kawasan hutan

01:09:59dan pelepasan kawasan hutan

01:10:02yang bermasalah

01:10:03dan mengajukan laporan kepada Ombus Meneri

01:10:05terkait permohonan pengaktifan

01:10:07dan peranjangan izin usaha pertambangan

01:10:09didasari dan diketahui bahwa

01:10:11penerimaan uang dan barang melalui Agung Winarno

01:10:15adalah untuk menggerakkan Terdakwa Heri Susanto

01:10:18dalam menerbitkan LHP

01:10:20Ombus Meneri

01:10:21yang menyatakan

01:10:23adanya maladministrasi

01:10:25bahwa perbuatan Terdakwa Heri Susanto tersebut

01:10:28bertentangan dengan

01:10:291. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999

01:10:39tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi

01:10:42Pasal 5, Angka 4, Angka 6

01:10:472. Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2008

01:10:50tentang Ombus Meneri

01:10:51Pasal 23 ayat 2

01:10:53Pasal 29 ayat 1

01:10:55Pasal 36 ayat 1 huruf B

01:10:57Pasal 40

01:10:593. Peraturan Ombus Meneri

01:11:023. Peraturan Ombus Meneri nomor 40 tahun 2019

01:11:03tentang Kode Etik dan Kode Perlaku Insan Ombusmen

01:11:07Pasal 8

01:11:08A. Nilai Kejujuran

01:11:12Insan Ombusmen dilarang

01:11:142. Insan Ombusmen dilarang

01:11:154. Peraturan Ketua Ombusmen RI

01:11:18nomor 4 tahun 2024

01:11:20tentang Petunjuk Teknis

01:11:22Pemeriksaan dan Substantif

01:11:29Perbuatan Terdakwa tersebut

01:11:31sebagaimana diatur dan diancam

01:11:33Pidana Pasal 12 huruf A

01:11:35Junto Pasal 18

01:11:36Undang-Undang nomor 31 tahun 1999

01:11:39Pemberantasan Tindak Pendana Korupsi

01:11:41sebagaimana diubah

01:11:42dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021

01:11:44tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999

01:11:47tentang Pemberantasan Tindak Pendana Korupsi

01:11:49Junto Pasal 2 Ayat 8

01:11:52Lampiran Angka 1

01:11:53Lampiran 1 Angka 28

01:11:55Undang-Undang nomor 1 tahun 2021

01:11:57tentang Penyelesaian Pidana

01:11:59Dilanjutkan Majelis

01:12:01Mohon izin kami lanjutkan Yang Mulia

01:12:03untuk dakwaan kedua, ketiga, dan keempat

01:12:05kami bacakan pokok-pokoknya saja Yang Mulia

01:12:07Ya silahkan, gak keberatan ya

01:12:09silahkan

01:12:10Baik, terima kasih

01:12:12Atau dakwaan kedua

01:12:14bahwa terdakwa Heri Susanto

01:12:16selaku pegawai negeri

01:12:17atau penyelenggara negara

01:12:18dengan dibantu oleh Edi Sugandi

01:12:21telah menerima hadiah

01:12:22padahal diketahui atau patut diduga

01:12:25bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai

01:12:27akibat atau disebabkan

01:12:29karena telah melakukan

01:12:30atau tidak melakukan sesuatu

01:12:31dalam jabatannya

01:12:32yang bertentangan dengan kewajibannya

01:12:37bahwa perbuatan tersebut

01:12:39sebagaimana diatur dan diancam pidana

01:12:40dalam Pasal 12 huruf B

01:12:42Junto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31

01:12:45tahun 1999

01:12:46tentang pemberantasan

01:12:47tindak pidana korupsi

01:12:49sebagaimana diubah dengan

01:12:50Undang-Undang nomor 20

01:12:52tahun 2021

01:12:54tentang perubahan atas

01:12:56Undang-Undang nomor 31

01:12:57tahun 1999

01:12:59tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

01:13:02Junto Pasal 2

01:13:03Ayat 8

01:13:04Lampiran 1

01:13:05angka 28

01:13:06Undang-Undang nomor 1

01:13:08tahun 2026

01:13:09tentang penyesuaian pidana

01:13:11atau ketiga

01:13:12bahwa terdakwa

01:13:14Heri Susanto

01:13:14selaku pegawai negeri

01:13:16atau penyelenggara negara

01:13:17dengan dibantu

01:13:18Edi Sugandi

01:13:19telah menerima

01:13:20pemberian

01:13:21atau janji

01:13:22karena

01:13:24atau berhubungan

01:13:25dengan sesuatu

01:13:26yang bertentangan

01:13:26dengan kewajiban

01:13:27dilakukan

01:13:28atau tidak dilakukan

01:13:29dalam jabatannya

01:13:35perbuatan terdakwa tersebut

01:13:37sebagaimana diatur

01:13:38dan diancam pidana

01:13:39dalam Pasal 5

01:13:41Ayat 2

01:13:41Junto Pasal 18

01:13:42Undang-Undang nomor 31

01:13:44tahun 1999

01:13:46tentang pemberantasan

01:13:47tindak pidana korupsi

01:13:48sebagaimana diubah

01:13:50dengan Undang-Undang nomor 20

01:13:51tahun 2001

01:13:52tentang perubahan

01:13:53atas Undang-Undang nomor 31

01:13:55tahun 1999

01:13:56tentang pemberantasan

01:13:58tindak pidana korupsi

01:13:59Junto Pasal 2

01:14:01Ayat 8

01:14:01Lampiran 1

01:14:02angka 28

01:14:03Undang-Undang nomor 1

01:14:05tahun 2026

01:14:06tentang penyesuaian pidana

01:14:08atau keempat

01:14:09bahwa terdakwa

01:14:11Heri Susanto

01:14:12sebagai pejabat

01:14:13dengan dibantu

01:14:14oleh Edi Sugandi

01:14:16yang menerima hadiah

01:14:17atau janji

01:14:18dengan mengingat

01:14:20kekuasaan

01:14:20atau wewenang

01:14:21yang melekat pada

01:14:22jabatan atau kedudukannya

01:14:23atau oleh pemberi hadiah

01:14:25atau janji

01:14:26dianggap melekat

01:14:26pada jabatan

01:14:27atau kedudukan tersebut

01:14:34perbuatan terdakwa tersebut

01:14:35sebagaimana diatur

01:14:36dan janjam pidana

01:14:37dalam Pasal 606

01:14:39Ayat 2

01:14:40Undang-Undang nomor 1

01:14:41tahun 2023

01:14:42tentang Kitab Undang-Undang

01:14:44Hukum Pidana

01:14:45Junto Pasal

01:14:457 Romawi

01:14:47angka 49

01:14:48Undang-Undang nomor 1

01:14:49tahun 2026

01:14:51tentang penyesuaian pidana

01:14:52Junto Pasal 18

01:14:53Undang-Undang nomor 31

01:14:55tahun 1999

01:14:57tentang pemberantasan

01:14:59tindak pidana korupsi

01:15:00sebagaimana diubah

01:15:01dengan Undang-Undang nomor

01:15:0320 tahun 2021

01:15:04tentang perubahan

01:15:06atas Undang-Undang nomor

01:15:0831 tahun 1999

01:15:10tentang pemberantasan

01:15:12tindak pidana korupsi

01:15:13Jakarta

01:15:1412 Juni 2026

01:15:17penuntut umum

01:15:17ditanda tangani

01:15:19Sekian

01:15:19Terima kasih penuntut umum

01:15:21Saudara terdakwa ya

01:15:23Saudara sudah mengerti

01:15:26surat dakwaan

01:15:26dari penuntut umum

01:15:27Sudah yang mulia

01:15:29Sudah mengerti

01:15:30Terhadap surat dakwaan itu

01:15:31apakah Saudara akan

01:15:32mengajukan perlawanan

01:15:34atau eksepsi

01:15:35silahkan

01:15:35dikonsultasikan

01:15:37silahkan

01:15:37Bisa Saudara datang ke

01:15:39Saya bertanya sama

01:15:41iya silahkan dikonsultasikan

01:15:43Apakah Saudara mengajukan

01:15:44perlawanan

01:15:50Terima kasih telah menonton!

01:15:56Terima kasih telah menonton!

01:16:04Terima kasih telah menonton!

01:16:14Terima kasih telah menonton!

01:16:39Terima kasih telah menonton!

01:16:45Dengan prinsipal, dengan terdakwah

01:16:47Buasanya terhadap dakwah yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum

01:16:52Kami sepakat untuk tidak melakukan perlawanan ataupun esepsi

01:16:56Dan untuk bisa langsung kepada masuk proses persidangan

01:17:00Tidak mengajukan perlawanan ya?

01:17:02Ya

01:17:02Begitu ya terdakwah ya, saudara tidak mengajukan perlawanan ya?

01:17:05Ya baik, berarti kita langsung ke lanjut ke pembuktian

01:17:09Namun sebelum pembuktian silahkan dari penuntut umum maupun advokat

01:17:14Untuk memberikan opening statement

01:17:16Silahkan

01:17:19Baik, terima kasih Yang Mulia

01:17:22Untuk pernyataan pembuka atau opening statement ya

01:17:26Tadi mengenai pasal dakwah sudah kami bacakan ya

01:17:32Kesatu pasal 12 huruf A dan seterusnya kedua dan sampai dakwah keempat

01:17:37Selanjutnya kami hanya ingin menyampaikan ya

01:17:40Terkait dengan alat bukti dan pembuktian nantinya

01:17:45Bahwa penuntutan ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah

01:17:48Menurut pasal 235 S1 Undang-Undang RE

01:17:52Nomor 20 tahun 2025 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Kohab

01:17:57Yang dapat dibuktikan autentifikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum

01:18:02Nah untuk itu penuntut umum mohon kepada majelis hakim

01:18:07Agar memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwahan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku

01:18:14Dalam rangka pembuktian perkara ini kami akan menyampaikan kepada kutu menyelis akan mengajukan alat bukti sebagai berikut

01:18:21Yang pertama keterangan saksi sebanyak 32 orang

01:18:26Ahli sebanyak 2 orang

01:18:28Alat bukti surat antara lain laporan digital forensik terhadap barang bukti elektronik yang telah disita

01:18:35Kemudian keterangan terdakwah juga

01:18:37Barang bukti lainnya yang terlain beberapa dokumen yang kami tidak sebutkan satu persatu

01:18:45Kemudian bukti elektroniknya ada beberapa bukti elektronik yang diperoleh dari handphone

01:18:53Yang di dalamnya terdapat beberapa percakapan yang tadi sudah disampaikan juga dalam surat dakwahan

01:18:58Antara saksi dengan terdakwah dan lain-lainnya

01:19:02Untuk itu penuntut umum memohon kepada majelis hakim

01:19:07Untuk memeriksa dan menilai seluruh alat bukti yang akan kami ajukan secara saksama

01:19:11Adil dan objektif sesuai dengan persi persidangan yang jujur dan berimbang

01:19:16Demikian untuk pernyataan pembuka ini disampaikan

01:19:19Terima kasih kepada ketua majelis hakim

01:19:24Juni 2026

01:19:25Terima kasih

01:19:26Baik terima kasih penuntut umum dari Adhokat silahkan opening statement

01:19:29Terima kasih yang mulia

01:19:32Dalam rangka nanti untuk sidang berikutnya dalam konteks pembuktian

01:19:38Yaitu dengan pemeriksaan-pemeriksaan saksi

01:20:08Terima kasih

01:20:42Terima kasih

01:21:13Terima kasih

01:21:38Terima kasih

01:21:39Terima kasih

01:21:40Terima kasih

01:21:41Terima kasih

01:21:42Terima kasih

01:21:43Terima kasih

01:21:45Terima kasih

01:21:46Terima kasih

01:21:47Terima kasih

01:21:48Terima kasih

01:21:49Terima kasih

01:21:50Terima kasih

Kategori

Transkrip

Komentar

Dianjurkan