Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS serta sejumlah mata uang asing lain, dan rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga ke level terendah, dinilai harus direspons dengan tindakan nyata.

Sinkronisasi kebijakan moneter melalui Bank Indonesia dan kebijakan fiskal melalui Kementerian Keuangan harus ditunjukkan kepada publik dan pasar.

Sinkronisasi kebijakan secara menyeluruh yang dihasilkan pasca-pertemuan DPR, BI, dan Kementerian Keuangan harus bisa dirasakan langsung oleh pelaku pasar dan masyarakat.

Dari sisi fiskal misalnya, selain pengelolaan kas negara yang transparan, dalam waktu dekat juga perlu dilakukan pengurangan anggaran belanja negara untuk sektor-sektor nonprioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program MBG dinilai terlalu besar dan berpotensi membebani APBN.

Pemangkasan anggaran sebesar Rp67 triliun dari total Rp335 triliun dinilai patut diapresiasi, namun masih perlu dikaji agar dapat dilakukan efisiensi lebih lanjut.

Idealnya, anggaran MBG tidak lebih dari Rp100 triliun agar risiko penyimpangan maupun korupsi dapat diminimalkan.

Selain pos anggaran MBG, sejumlah pos belanja lain juga dinilai perlu dihitung ulang untuk dipangkas semata-mata guna mengurangi beban fiskal yang selama ini menjadi perhatian pelaku pasar.

Selain terus menyisir pos pengeluaran anggaran, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak terus melemahnya nilai tukar rupiah, seperti kenaikan harga bahan pokok dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berujung pada meningkatnya angka pengangguran terbuka.

Perlu ada langkah konkret di tingkat kementerian untuk mengantisipasi kenaikan harga di masyarakat secara cepat dan solutif. Begitu pula pembentukan satuan tugas untuk mengantisipasi PHK akibat berhentinya operasional pabrik-pabrik industri yang terdampak pelemahan rupiah.

#rupiah #ihsg #rupiahlemah #ekonomi

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/ekonomi/673399/rupiah-dan-ihsg-tertekan-pemerintah-didesak-ambil-langkah-nyata-bukan-hanya-omong-kosong
Transkrip
00:00Tren pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika serta sejumlah mata uang asing lain
00:05serta rontoknya indeks harga saham gabungan hingga ke level terendah harus direspon dengan tindakan.
00:13Sinkronisasi kebijakan moneter melalui Bank Indonesia dan kebijakan fiskal melalui Kementerian Keuangan
00:19harus ditunjukkan kepada publik dan pasar.
00:23Sinkronisasi kebijakan total yang dihasilkan pasca pertemuan DPR, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan
00:30harus bisa dirasakan langsung oleh pelaku pasar dan masyarakat.
00:35Dari sisi fiskal misalnya, selain pengelolaan kas negara yang transparan
00:40harus juga dalam waktu dekat ada pengurangan anggaran belanja negara
00:44untuk sektor-sektor non-prioritas seperti makan bergizi gratis dan kooperasi desa merah putih.
01:05Anggaran 335 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis
01:11dirasa terlalu besar dan sangat membebani APBN.
01:16Pemangkasan anggaran 67 triliun dari 335 triliun patut diapresiasi
01:25tetapi perlu dikaji terus agar bisa lebih banyak dipangkas.
01:30Idealnya, anggaran MBG tidak lebih dari 100 triliun rupiah
01:35agar tidak terlalu beresiko jika terjadi penyelewengan dan bahkan dikorupsi.
01:40Selain pos anggaran MBG, mendesak juga dihitung ulang untuk dipangkas anggarannya
01:46semata-mata untuk mengurangi beban fiskal yang selalu menjadi kekhawatiran pelaku pasar.
02:03Selain terus menyisir pos pengeluaran anggaran,
02:06perlu juga diantisipasi dampak terus anjloknya nilai tukar rupiah
02:12seperti kenaikan harga bahan pokok dan potensi PHK
02:16yang berujung pada naiknya angka pengangguran terbuka.
02:20Harus ada tugas di level kementerian untuk mengantisipasi kenaikan harga
02:25di masyarakat secara cepat dan solutif.
02:29Begitu juga Satgas Antisipasi PHK imbas top operasi pabrik-pabrik industri,
02:36imbas rupiah yang terus melemah.
02:47Di saat sinkronisasi kebijakan total antara otoritas moneter dan fiskal sedang berjalan,
02:55pemerintah harus bisa menahan pernyataan yang tidak diperlukan,
03:01apalagi yang sifatnya meremehkan situasi dan pelaku pasar keuangan.
03:07Pemerintah harus menunjukkan bahwa situasi krisis sedang direspon dengan baik
03:12secara cepat dan tepat demi pemulihan ekonomi nasional.
03:17Secara bersamaan, tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel,
03:23serta menjaga supremasi hukum dan iklim politik yang demokratis
03:27sangat diperlukan agar kepercayaan investor, masyarakat, dan dunia internasional kembali pulih.
03:37Presiden Republik Indonesia
03:42Demikian catatan Kompas TV. Kita jumpa lagi pekan depan.
Komentar

Dianjurkan