Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 11 jam yang lalu
Artikel terkait:
https://www.suara.com/news/2026/05/07/091339/gubernur-kaltim-rudy-masud-terancam-hak-angket-dpr-kepala-daerah-harus-sensitif-isu-publik

Wacana hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mulai bergulir di DPRD Kaltim. Sejumlah fraksi disebut telah mendukung pembentukan pansus angket menyusul berbagai sorotan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Situasi ini pun menjadi perhatian luas masyarakat.
Di tengah polemik tersebut, muncul pula kritik terkait isu anggaran rumah jabatan gubernur yang viral di media sosial. DPR menilai kepala daerah perlu lebih sensitif terhadap aspirasi dan keresahan publik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Lalu apa sebenarnya yang memicu munculnya hak angket terhadap Rudy Mas’ud? Simak pembahasan lengkapnya dalam video berikut.

Selengkapnya dalam video ini.

Creative/Video Editor: Zahwa/Vanya
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom

Kategori

🗞
Berita
Transkrip
00:00Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud terancam hak angket DPRD.
00:04Hak angket kini mengancam Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud.
00:08DPRD Kaltim mulai menggulirkan usulan pembentukan panitia khusus atau pansus angket
00:14setelah enam fraksi menyampaikan dukungan dalam rapat konsultasi yang digelar pada 4 Mei 2026.
00:21Langkah ini disebut sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat
00:25yang sebelumnya disuarakan lewat aksi masa pada 21 April lalu.
00:29Anggota Komisi 2 DPRI Muhammad Kozin menegaskan bahwa hak angket merupakan
00:34mekanisme konstitusional yang dimiliki DPRD untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
00:41Menurutnya, hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah
00:46yang dianggap penting, strategis, berdampak luas, dan diduga bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
00:53Kozin juga menyeroti mulai munculnya penggunaan hak angket terhadap kepala daerah hasil pilkada 2024 di sejumlah wilayah.
01:01Sebelumnya, Kalimantan Timur DPRD Kabupaten Pati juga lebih dulu menggulirkan langkah serupa terhadap kepala daerahnya.
01:10Ia menyebut fenomena ini menjadi sinyal bahwa pengawasan politik daerah semakin ketat.
01:15Kozin pun mengingatkan seluruh kepala daerah agar lebih sensitif terhadap isu publik
01:20dan menjaga komunikasi dengan masyarakat agar tidak terjadi sumpatan aspirasi.
Komentar

Dianjurkan