Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV - Mahkamah Agung mendorong penguatan sistem hukum kepailitan di Indonesia melalui diskusi mengenai Model Law on Cross Border Insolvency dalam seminar internasional yang digelar di Jakarta.

Seminar internasional bertajuk Model Law on Cross Border Insolvency ini digelar di Jakarta pada 3 Maret lalu. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum yang berkolaborasi dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), dengan menghadirkan narasumber dari dalam maupun luar negeri.

Seminar ini menjadi ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk membahas penguatan sistem hukum kepailitan, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan kompleksitas transaksi bisnis yang terus berkembang.

#manews #seminar #pailit

Baca Juga TKA SMP 2026 Mulai Hari Ini, Mendikdasmen Abdul Muti Sampaikan Pesan untuk Para Peserta di https://www.kompas.tv/info-publik/661126/tka-smp-2026-mulai-hari-ini-mendikdasmen-abdul-mu-ti-sampaikan-pesan-untuk-para-peserta



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/661130/mahkamah-agung-dorong-penguatan-hukum-kepailitan-lewat-seminar-ma-news
Transkrip
00:06Intro
00:13Makam Agung mendorong penguatan sistem hukum kepahilitan di Indonesia
00:17melalui diskusi mengenai model Law on Cross Border Insolvency
00:21dalam seminar internasional yang digelar di Jakarta 3 Maret lalu.
00:25Kegiatan ini selenggarakan oleh Direkturat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum
00:31yang berkolaborasi dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA
00:36dengan menghadirkan narasumber dari dalam maupun luar negeri.
00:42Seminar ini menjadi ruang diskusi bagi pemangku kepentingan
00:45untuk membahas penguatan sistem hukum kepahilitan
00:48terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global
00:51dan kompleksitas transaksi bisnis yang terus berkembang.
00:55The model Law on Cross Border Insolvency
00:59has been a valuable resources for many countries
01:02seeking to build a system for cooperation
01:06and recognitions across jurisdictions.
01:11As a result, arguments about its challenges
01:15and prospect for the adoption in Indonesian legal systems
01:20are extremely important, particularly within the Indonesian civil law tradition.
01:29Pemerintah melalui Direkturat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum menyebut
01:35pembaruan regulasi kepahilitan menjadi salah satu langkah penting
01:39untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan global.
01:43RUU kepahilitan ini sudah masuk di dalam prolegnas tahun 2025-2029
01:52sehingga mudah-mudahan di tahun 2027 ke depan
01:56kita punya rancangan undang-undang yang sudah selesai
02:00sehingga kita punya undang-undang kepahilitan yang baru
02:03yang sesuai dengan perkembangan dan juga dinamika globalisasi saat ini.
02:10Melalui seminar internasional ini
02:12diharapkan terbangun pertukaran pengalaman dan gagasan
02:16dari berbagai negara
02:17sehingga dapat mendukung penguatan sistem hukum kepahilitan di Indonesia
02:21yang lebih adaptif, efektif, dan mampu menjawab tantangan global.
02:31Sampai jumpa di video selanjutnya.
02:35Sampai jumpa di video selanjutnya.
Komentar

Dianjurkan