00:00Nah, Saudara selaku Komisaris Utama, bagaimana Saudara bisa memastikan bahwa direksi-direksi baik di holding maupun sub-holding itu menjalankan fungsi PSO yang diamanatkan oleh pemerintah tadi?
00:13Ya, pertama kan gak bisa bohong ya Pak ya, kalau di SPBU kosong kan ketahuan mereka gak kerja Pak.
00:20Lalu kami udah bikin sebuah sistem digital untuk memonitor.
00:24Nah, zaman saya itu kita berhasil membuat monitor dari hulu, ngangkat minyak berapa baril per hari, sampai kapal kirim, sampai ke SPBU kami bisa kontrol dengan baik.
00:36Jadi semua bisa dikontrol, sampai kapal dimana semua dikontrol dengan baik, dengan sistem digital.
00:41Maka disitu kami bisa mengurangi dampak kerugian atau pemborosan yang tidak sengaja terjadi.
00:49Jadi sistemnya semua digital bisa kita monitor.
00:52Bisa dilihat di lantai berapa, saya lupa 21 atau 22, itu bisa monitor semua.
00:59Semua real time kami monitor.
01:01Sampai SPBU yang macet, dia kirim pesanan, sampai ada yang ngisi pakai pangki, semua kami bisa monitor.
01:10Oke, terima kasih ya Saudara saksinya.
01:13Kemudian saya sedikit tadi Saudara menyinggung tentang keuntungan yang diraih oleh Pertamina.
01:19Sebagaimana kita ketahui kan pasar Pertamina ini hampir 96 persen lah, pasar migas ini dikuasai oleh Pertamina.
01:30Pasti untung itu Saudara saksinya, karena kustomernya sudah ada ratusan juta masyarakat Indonesia.
01:36Pertanyaan saya bagaimana Saudara sebagai komisaris memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh Pertamina ini
01:42dengan direksi yang menjalankan fungsi operasional itu, itu sesuai atau emang seharusnya keuntungan yang diperoleh Pertamina.
01:52Tidak ada pengurangan keuntungan misalkan ketika ada tadi inefisiensi dalam menjalankan operasional tadi.
01:59Ini mohon maaf Pak Jaksa, Pak Hakim.
02:02Justru Pertamina itu berdarah-darah sebetulnya di Patraniaga itu, cash flow-nya itu merah, rugi.
02:10Berapa kali rugi, kenapa?
02:11Karena pemerintah memaksa tanda kutip, barang subsidi tidak boleh dinaikkan.
02:18Mungkin di sini perlu saya luruskan.
02:20Banyak orang berpikir, Pertamina ini seenaknya menaikkan harga.
02:26Padahal tanpa izin presiden, menteri pun tidak berani menaikkan harga.
02:30Lalu apa yang terjadi?
02:31Mungkin Bapak Ibu masih ingat, ketika harga minyak dunia naik, SPBU swasta sudah menaikkan harga.
02:40Pertamina kok tidak naik?
02:42Kami itu cash flow-nya itu arus kas itu merah itu, miliaran dolar.
02:47Di situ kami terpaksa minjam uang dengan pendek, direksi pinjam.
02:51Kami setuju.
02:52Kenapa?
02:53Karena pemerintah tidak izin naikkan harga.
02:56Padahal subsidi ditentukan misalnya seribu rupiah.
03:00Ini sudah beda lima ribu.
03:01Pemerintah tidak mau tahu.
03:03Termasuk satu harga.
03:05Itu banyak masyarakat tidak paham.
03:07Ini yang disebut dari Ibu Nika tentang public service obligation.
03:12Subsidi yang satu harga itu kirim barang gitu banyak.
03:15Itu kita bisa subsidi sampai satu triliun.
03:18Pertamina keluar uang.
03:19Makanya saya pernah laporan Presiden.
03:21Kalau Bapak kasih kami ubah sistem subsidinya dengan ke orang, dengan sistem digital.
03:29Kami punya MyPertamina.
03:31Dan anak-anak muda ini, mohon maaf ya.
03:33Saya, kenapa bisa anak-anak muda ini jadi direksi?
03:37Karena kami mengubah sistem waktu itu.
03:39Dulu itu urut kacang.
03:41Yang muda ini gak bisa 20 tahun, kalau kerja 20 tahun baru bisa sampai senior Vice President.
03:48Saya selaku ketua Komite Normasi, saya potong.
03:51Ribut sama direksi yang lama, sama BUMN.
03:54Gak bisa.
03:55Dasarnya meritokrasi.
03:56Anak umur berapapun kalau dia mau kerja, jujur, harus jadi direksi.
04:02Ini yang kita lakukan, Pak.
04:04Lalu apa yang terjadi?
04:05Tidak disetujui.
04:08Nah itu yang saya sampaikan, Pak.
04:10Padahal saya bilang, saya bisa untung 6 miliar dolar kami.
04:13Kalau subsidi tidak dalam bentuk barang, tapi dengan sistem voucher digital.
04:18Dan anak-anak muda ini sudah membuat Pertamina yang, kartu Pertamina itu loh.
04:25Yang MyPertamina.
04:27Itu bisa jadi kuno luar biasa.
04:29Tapi itu juga kesulitan pemerintah tidak izinkan kami melakukan terobosan ini.
Komentar