- 5 bulan yang lalu
- #umpjakarta
- #karawang
- #bekasi
- #bps
JAKARTA, KOMPAS.TV - Buruh Jakarta tolak besaran UMP Jakarta. Buruh sebut UMP Jakarta tak masuk akal karena lebih kecil dari upah di Bekasi dan Karawang.
Serikat Buruh menuntut kenaikan UMP di angka Rp5,89 juta, sesuai dengan kebutuhan layak yang ditetapkan BPS.
Kita dalami soal UMP Jakarta ini bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dan Juru Staf Khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim.
Baca Juga Gratis Naik TransJakarta, MRT, LRT, Dishub DKI Buka Pendaftaran Kartu Layanan Lansia & Disabilitas di https://www.kompas.tv/regional/640250/gratis-naik-transjakarta-mrt-lrt-dishub-dki-buka-pendaftaran-kartu-layanan-lansia-disabilitas
#umpjakarta #karawang #bekasi #bps
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/640528/debat-stafsus-pemprov-jakarta-serikat-buruh-soal-ump-2026-di-bawah-bekasi-dan-karawang
Serikat Buruh menuntut kenaikan UMP di angka Rp5,89 juta, sesuai dengan kebutuhan layak yang ditetapkan BPS.
Kita dalami soal UMP Jakarta ini bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dan Juru Staf Khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim.
Baca Juga Gratis Naik TransJakarta, MRT, LRT, Dishub DKI Buka Pendaftaran Kartu Layanan Lansia & Disabilitas di https://www.kompas.tv/regional/640250/gratis-naik-transjakarta-mrt-lrt-dishub-dki-buka-pendaftaran-kartu-layanan-lansia-disabilitas
#umpjakarta #karawang #bekasi #bps
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/640528/debat-stafsus-pemprov-jakarta-serikat-buruh-soal-ump-2026-di-bawah-bekasi-dan-karawang
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Saudara buruh Jakarta tolak besaran UMP Jakarta.
00:03Buruh sebut UMP Jakarta tidak masuk akal karena lebih kecil dari upah di Bekasi dan Karawang.
00:08Kita dalami soal UMP Jakarta ini bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSP Isaid Iqbal
00:13dan Juru Bicara dan juga Staff Khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim.
00:20Selamat malam Bung Syed dan Bung Ciko.
00:23Selamat malam, Assalamualaikum.
00:25Waalaikumsalam.
00:26Saya ke Bung Ciko dulu tadi kan kalau di berita pengantar,
00:28Bang Wagup, Bang Rano itu sudah bilang bahwa ini sebenarnya sudah tripartit nih.
00:34Sudah pemerintah, sudah buruh juga dan juga pelaku usaha atau pengusaha.
00:39Tapi bagaimana sebenarnya proses musyawarah penetapan ini?
00:42Pengusaha dan pemerintah dan juga buruh.
00:44Mengapa hasilnya tetap lebih rendah dari UMP di Bekasi serta Karawang
00:48meski biaya hidup di Jakarta lebih besar?
00:49Bung Ciko.
00:51Yang pertama memang begitulah proses yang harus dilalui ketika kita menentukan
00:57angka di mana UMP itu ditetapkan.
01:02Pastinya sudah ada proses melalui Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur buruh,
01:07pengusaha dan juga Pemprov DKI Jakarta.
01:10Kami dari Pemprov DKI Jakarta tentu menjunjung tinggi hak-hak demokrasi
01:15bagi siapapun yang ada di Republik ini.
01:18Dan tentu menghargai aspirasi yang tumbuh setelah UMP ini ditetapkan.
01:26Namun kami ingin juga menyampaikan bahwa sesungguhnya untuk buruh yang bekerja di Jakarta
01:32dan ber-KTP Jakarta tentunya ada insentif-insentif lain yang didapat yang berbeda.
01:40Apabila buruh tersebut bukan KTP Jakarta atau bekerja di tempat di luar Jakarta
01:45dan tentunya bukan warga dari Jakarta itu sendiri.
01:48Kita punya yang namanya kartu pekerja yang juga untuk bisa digunakan,
01:55bebas membayar terkait dengan tarif-tarif transportasi yang ada
02:01seperti MRT, LRT maupun busway.
02:03Dan itu kalau dihitung subsidinya itu per orang untuk MRT bisa mencapai 616 ribu rupiah per bulan.
02:11Begitu juga LRT sekitar 220 ribu dan juga ada Transjakarta juga.
02:16Nah ini artinya sebenarnya apa yang didapat dengan angka 5,73 tadi yang disampaikan
02:22tentunya ada pengurangan-pengurangan.
02:25Karena tadi argumentasinya tentu terkait dengan biaya hidup yang layak.
02:30Biaya hidup yang layak ini tentunya mengingat bagaimana mengeluarkan dana atau uang
02:36untuk bertransportasi di Jakarta itu memang tidak murah.
02:40Dan itulah masuknya kita ketika kita mengatakan kita akan mensubsidi terkait dengan transportasi.
02:46Begitu juga mensubsidi terkait dengan PAMJAYA yang tentunya akan diformulasikan ke depan
02:52bagaimana kita bisa bekerjasama dengan Serikat Buruh termasuk dengan kelompok dari Pak Syed Iqbal tentunya
02:59untuk bagaimana kita mendata masyarakat yang masuk dalam kategori buruh tersebut
03:05yang kemudian berlangganan PAM sehingga bisa kita bebaskan dan kita berikan subsidi terkait itu.
03:11Dan banyak hal lagi Radi kalau tinggal di Jakarta dengan KTP Jakarta tentunya
03:16ada insentif-insentif yang didapatkan di luar apa yang tidak bisa didapatkan di tempat-tempat lain
03:22seperti KJP Plus, seperti juga terkait dengan perumahan misalnya.
03:27Banyak rumah susun yang memang disediakan untuk keluarga dengan penghasilan di bawah
03:32tujuh sekian juta rupiah yang bisa diakses dan sehingga bisa membayar unit dengan dua kamar
03:40yang bersubsidi dengan harga 700 ribu per bulannya misalnya.
03:44Jadi sebenarnya kita berharap teman-teman buruh bisa memahami karena memang kondisi ekonomi dunia maupun nasional
03:53yang rasa-rasanya agak sulit untuk kita bisa terlalu progresif.
03:59Sesungguhnya kalau dibilang maunya tentunya maunya Pemprov DKI Jakarta
04:03apalagi Pak Gubernur Pramono Anung yang sering menyampaikan visi-misinya terkait dengan membangun Jakarta dari bawah
04:11tentunya ingin sekali menyejahterakan buruh sesejahtera-sejahteranya.
04:15Dan itulah kenapa kita juga memikirkan terkait istentif yang bisa kita berikan.
04:20Kita mengambil jalan tengah karena juga kita tahu ada burden, ada beban-beban bagi para pengusaha
04:27yang kemudian hari-hari ini juga tidak sedang terlalu baik-baik saja di dunia usaha.
04:34Oke, dari penjelasannya Bung Ciko tadi, Bung Said, apakah sudah make sense?
04:38Sekarang Anda menyebutnya sebelumnya it's not make sense, tidak masuk akal gitu.
04:42Mengingat tadi juga kalau kata Bung Ciko kan ada insentif kalau di Jakarta katanya.
04:46Ada insentif untuk transportasi, insentif untuk pump jaya, ada insentif juga untuk rumah dan lain-lain.
04:52Bagaimana penjelasan Anda?
04:55Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa ada beberapa alasan mengapa buruh Jakarta,
05:02sekali lagi bukan sekelompok buruh ya, silakan diperiksa di berita acara semua serikat buruh menolak konsep yang diajukan oleh pemerintah
05:14yang nilai alfanya 0,75 sehingga menghasilkan upah minimum menjadi 5,73 juta rupiah.
05:22Jadi bukan sekelompok, seluruh buruh Jakarta.
05:24Yang pertama alasannya kebijakan upah minimum ini akhirnya mengakibatkan daya beli makin kepukul lagi.
05:32Kenapa? Karena gak mencapai 100% KHL.
05:36KHL yang dibuat oleh BPS itu adalah bukan KHL yang diatur dalam Permenakan nomor 18 tahun 2020 loh.
05:50Itu lebih tinggi lagi. Ini KHL yang hanya mengambil kebutuhan dasar, dapat deflur, paling dasar sekali.
05:59Yaitu makanan, minuman, sewa rumah, sisi transportasi dan beberapa item yang lainnya.
06:07Kalau yaitu nilainya 5,89 juta.
06:11Karena dari 5,73 juta rupiah per bulan lebih rendah dari 5,89 juta rupiah,
06:18Tidak bisa mencapai kebutuhan hidup layak.
06:23Bahkan BPS suruh pay biaya hidup Jakarta itu 15 juta loh.
06:29Untuk mencapai 15 juta, sepertiganya saja yang 5,89 juta rupiah, gubernur tidak memenuhi.
06:38Nah sekarang kalau daya beli makin menurun, apa yang akan terjadi?
06:43PHK? Tidak akan ada yang beli barang.
06:49Oleh karena itu, kita meminta sekurang-kurangnya revisi.
06:54Menjadi upah minimum itu, yaudahlah, KHL saja 100 persen.
06:595,89 juta rupiah.
07:02Agar daya beli naik sedikit.
07:04Yang kedua tadi, tidak masuk akal.
07:07Apakah biaya hidup di Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Kerawang?
07:13Tidak masuk akal.
07:15Upah minimum di Jakarta 5,73 juta rupiah per bulan.
07:21Di Bekasi sekitar 5,95 juta rupiah.
07:25Bekasi dan Kerawang.
07:26Masa pabrik panci, upahnya di atas pekerja standar charter, bank mandiri, perusahaan minyak, gedung-gedung pencakar langit.
07:37Gubernur harus make chance.
07:40Sebenarnya saya sudah ketemu gubernur, kebetulan diterima oleh beliau.
07:43Dua hari sebelum diputuskan, saya ingatkan, jangan lebih rendah dari Bekasi dan Kerawang.
07:50Nah, tapi gubernur rupanya tetap menggunakan kesepakatan para gubernur di seluruh Indonesia.
07:56Ini saja, menurut kami ya, melawan kebijakan Presiden Prabowo.
08:01Menteri Tenaga Kerja mengusulkan alpah tertinggi itu 0,8.
08:06Dicoret.
08:08Apindo mengusulkan angka tertinggi alpah, dicoret oleh Presiden.
08:13Yang dipakai siapa?
08:14Usulan buru.
08:16Alfahnya sama dengan 0,9.
08:18Ada ruang di mana gubernur bisa naikin menjadi mendekati atau sama dengan Kerawang dan Bekasi.
08:26Kenapa enggak diambil itu?
08:28Berarti kan ada sesuatu yang tidak make sense ya.
08:32Yang terakhir, tentang tadi subsidi, insentif-insentif.
08:37Itu untuk masyarakat umum.
08:39Tidak ada kaitannya dengan upah.
08:41Ini udah dari zamannya Pak Anies.
08:43Kan kami yang mengusulkan waktu itu, waktu zaman Pak Anies.
08:46Nah, saya ambil contoh laporan dari perusahaan di Cilincing dan di Pulau Gadung.
08:53Ada satu perusahaan, 300 karyawan, penerima upah minimum.
08:57Yang dapat subsidi, cuma 15 orang.
09:00Berarti itu cuma 5 persen.
09:02Padahal yang lain penerima upah minimum.
09:05Nah, mungkin tadi ada kategori yang KTP-nya Jakarta.
09:08Gubernur ini gubernur orang yang bekerja di Jakarta.
09:14Bukan bicara tentang kebijakan masyarakat Jakarta.
09:18Upah adalah tentang buru atau pekerja atau karyanya bekerja di Jakarta.
09:23Saya tadi contohin jurnalis lah misal.
09:26Kan tingkat stresnya tinggi di Jakarta.
09:29Dengan jurnalis yang di Kerawang yang mungkin cari beritanya tingkat tinggi stresnya.
09:34Masa upahnya lebih rendah?
09:37Kan nggak masuk akal.
09:38Apalagi kalau kita bandingkan dengan Kuala Lumpur, dengan Bangkok, dan berapa ibu kota-ibu kota lainnya.
09:46Jakarta biaya hidupnya tinggi.
09:48Tapi 15 juta.
09:50Tapi upah minimum rata-ratanya lebih rendah dari kota-kota itu.
09:54Demikian.
09:54Ini saya tertarik juga masalah Alpa tadi yang Anda singgung.
09:58Kalau Pak Prabowo kata pengakuan Anda ya 0,8 dicoret.
10:02Yang diambil justru yang usulan buru 0,9.
10:04Dan ini sekarang Gubernur Pramono Anda katakan tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Presiden.
10:10Saya ingin juga respons dari Bung Ciko soal ini.
10:12Bung Ciko.
10:14Jadi prinsipnya gini, Radhi.
10:16Terlalu spesifik ya.
10:18Kalau kita bicarakan sebenarnya provinsi ini nggak hanya Jakarta.
10:22Jadi kita nggak bisa juga menyatakan bahwa ansi Parmono Anung melawan apa yang sudah ditetapkan oleh Bapak Prabowo Subianto.
10:30Saya rasa ini terlalu jauh diarahkan ke sana.
10:33Dan Kak saya menolak untuk berkomentar terlalu jauh terkait ini.
10:37Yang pasti gini.
10:38Kita bahas saja soal KHL tadi.
10:40Tadi Pak Iqbal menyampaikan soal KHL yang tinggi.
10:43Kebutuhan hidup layak di Jakarta yang tertinggi.
10:46Tetapi Pak saya menafikan bahwa terkait dengan KTP Jakarta tadi.
10:51Ya kita berharap orang-orang yang memang bekerja tinggal di Jakarta.
10:56Karena memang tadi kebutuhan hidup layaknya harus hitungannya hitungan Jakarta.
11:01Dan tentunya yang tinggal di Jakarta harapan kami seperti juga seharusnya memang secara administrasi juga harus tertib.
11:10Terkait artinya apa?
11:11Kalau tinggal di Jakarta marilah kita berKTP DKI Jakarta.
11:14Sehingga kita juga menguntungkan untuk berKTP DKI Jakarta itu sangat menguntungkan.
11:21Itu tadi saya sampaikan.
11:22Saya setuju Pak Syed Iqbal.
11:24Memang program ini bukan program yang memang baru diluncurkan.
11:27Terkait dengan insentif.
11:29Terkait dengan benefit-benefit yang didapatkan.
11:31Tetapi harapan kami tadi terkait dengan kebutuhan hidup layak.
11:35Tentunya bicara soal kebutuhan hidup layak di Jakarta.
11:37Artinya ada masyarakat yang tinggal di Jakarta.
11:40Buruh yang tinggal di Jakarta.
11:42Yang kemudian secara administrasi diharapkan berKTP Jakarta.
11:45Itu yang pertama.
11:46Yang kedua, kait dengan kebutuhan hidup layak.
11:49Terkait dengan yang ditetapkan oleh BPS misalnya.
11:52Itu kan belum memasukkan unsur apabila ada subsidi-subsidi.
11:56Nah itu makanya kita tetap menyebut bahwa di Jakarta ini ada subsidi-subsidi.
12:01Terkait dengan transportasi yang tadi jumlahnya bisa sampai 1 jutaan ke atas.
12:08Terkait dengan nanti akan diadakan subsidi untuk air minum.
12:11Ada juga subsidi tadi bahan-bahan dasar termasuk dengan perumahan tadi.
12:15Bisa mendapatkan rusun dengan harga sewa yang sangat rendah.
12:18Dan juga KJP Plus misalnya yang tidak ada di daerah-daerah lain.
12:22Ke subsidi terkait dengan pendidikan bagi anak-anak kita semua.
12:26Jadi sebenarnya harapan.
12:28Jadi Pak Gubernur itu justru mengambil jalan tengah.
12:31Karena memang warganya Pak Gubernur tentunya selalu mengutamakan masyarakat yang berada di lapisan bawah terkait dengan serata ekonomi.
12:40Tetapi kita juga tidak boleh melupakan saudara-saudara kita juga yang bagian juga dari warga negara Indonesia yaitu para pengusaha itu sendiri.
12:48Jadi Pak Gubernur itu jalan tengah di situ.
12:51Namun tentunya menyiapkan tadi dari anggaran pembelanjaan belanja daerah terkait dengan subsidi-subsidi yang kita berikan.
13:00Dan itu harus dikurangi dulu dari tadi kebutuhan hidup yang layak yang ada di BPSRI gitu.
13:07Yang tidak mencantumkan tentunya terkait dengan apabila diberikan subsidi dan lain-lain.
13:12Jadi total yang kita hitung terkait dengan subsidi yang bisa kita berikan apabila memang buru-buru tersebut memang hidup di Jakarta,
13:20bekerja di Jakarta dengan administrasi yang lengkap terkait dengan KTP Jakarta dan lain-lain itu bisa mencapai 1,4 sampai 2,1 juta rupiah.
13:30Nah jadi harapan kami kebutuhan hidupnya bisa lebih terkait.
13:34Oke bicara juga soal kebutuhan hidup berarti subsidi-subsidi itu tadi Anda menganggapnya bahwa bicara soal daya beli masyarakat itu tidak akan terganggu ya Bung Ciko ya.
13:43Saya akan tanyakan itu nanti setelah jadah di Sampai Indonesia Malam Tentang Bung Ciko yang lebih kecil dari UMP atau upah di Bekasi dan Karawang.
13:53Tadi saya melempar pertanyaan jadi subsidi-subsidi yang Anda maksud, insentif-insentif yang Anda maksud Bung Ciko ini bisa tetap menjaga daya beli.
14:02Kalau kata Bung Syed kan tadi daya beli juga akan terganggu kalau memang ini tidak ada yang mampu beli,
14:08nanti banyak pabrik tutup itu juga kan banyak yang kehilangan pekerjaan begitu kira-kira.
14:12Nah bagaimana Anda juga menyelaraskan analogi yang dibilang oleh Bung Syed tadi bahwa jangan sampai gaji di pabrik panci lebih gede daripada karyawan DSCBD gitu kira-kira.
14:25Ya analoginya sangat menarik ya dan cukup punchline-nya cukup keras gitu.
14:32Tapi pada prinsipnya itu tadi tentunya kita di Jakarta ini kita tahu situasi ekonomi nasional,
14:38terkait dengan kalau kita bicara memang kalau kita menganalogikan di permukaan seperti tadi pabrik panci dengan bisnis-bisnis yang berada di pencakar langit ini
14:50tapi kan tidak otomatis atau tidak selaras kadang-kadang ya gedung-gedung pencakar langit dengan penghasilannya hari-hari ini
14:59karena juga kita tahu dengan situasi kondisi ekonomi dunia maupun nasional itu yang harus kita ingat juga.
15:05Namun tentunya tadi saya ingin menekankan bahwa Bapak Gubernur Ramono Anung dan Bapak Wakil Gubernur Rano Karno tetap menghargai aspirasi yang timbul dan muncul
15:15dan tentunya ruang dialog tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur selalu terbuka namun sampai hari ini memang keputusan itu masih stand.
15:24Masih stand di 57,3 dan tentunya tadi ditambah dengan janji dan juga apa yang sudah ada termasuk dengan KJP Plus itu sudah ada terkait dengan transportasi tentunya
15:36tinggal diurus ya kartu pekerja Jakarta dan terkait dengan yang akan diadakan terkait dengan subsidi pangan, subsidi air minum dan lain-lain
15:46PAMJAYA yang ke depan akan diformulasikan.
15:49Tapi semoga pada prinsipnya kami di PEMPROF di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Ramono Anung
15:54menginginkan yang terbaik bagi seluruh warga Jakarta khususnya para buruh dan para pekerja di lapisan serata bawah terkait dengan ekonomi
16:03dan mudah-mudahan kita semua bisa keluar dari permasalahan dan persoalan ekonomi.
16:09Kalau dari bahasanya Bung Ciko, sepertinya pintu masih terbuka nih Bung Syed untuk lebih bisa membicarakan lagi apakah masih bisa digoyang nggak UMP Jakarta ini.
16:19Kalau Anda melihat saat ini arahnya masih bisa dikomunikasikan atau memang sudah deadlock kalau menurut Anda Bung Syed?
16:29Kalau belajar dari pengalaman beberapa Gubernur yang sebelumnya masih bisa.
16:34Bahkan beberapa Gubernur melakukan revisi terhadap UMP yang telah ditetapkan kemudian direvisi kembali.
16:42Akibat adanya permintaan dari para buruh.
16:45Saya ingin menegaskan begini ya, kalau memang ingin melakukan subsidi, subsidi itu di kalangan kelas bawah, bukan di kalangan kelas nirpur.
16:55Di pur itu subsidi, ya dalam bentuk natura.
16:59Ada BLT, ada istilahnya social assistance, bantuan sosial.
17:05Di semua negara maju, social assistance itu adalah di pur, yang tadi saya bilang dasar.
17:10Tapi di kelas buruh, baik white color maupun blue color, dia adalah nirpur.
17:17Dia tidak miskin, tapi dia juga tidak kaya.
17:20Maka disebut nirpur.
17:21Dia menjadi miskin kalau upah minimumnya rendah.
17:25Maka kalau memang mau begitu, tawarannya terhadap buruh, udah kasih subsidi, transfer, money cash.
17:33Dalam bentuk apa?
17:34Kebijakan upahnya.
17:36Jadi bukan kepada natura yang diberikan dalam bentuk social assistance.
17:42Silahkan pelajari.
17:44Di negara-negara maju, Jakarta kan kita agak satu komunitas city yang maju.
17:50Ota yang sangat maju.
17:51Makanya BSPS memberikan survei biaya hidup 15 juta.
17:56Bukan kami tidak setuju dengan insentif.
17:59Itu bagus.
18:00Tapi di pur.
18:01Tapi apakah Anda tidak takut dengan budaya kita yang terlalu konsumtif jika memang nanti ada subsidinya itu dialihkan kepada cash misalnya?
18:12Pertumbuhan ekonomi, Indonesia itu ditopong 54% di konsumsi.
18:18Konsumsi itu akan tinggi, akan tetap terjaga.
18:21Kalau purchasing power naik.
18:23Purchasing power atau daya beli itu di kelompok siapa?
18:26Buruh.
18:27Itu kalau dia konsumsi sepanjang, sepanjang itu adalah kebutuhan primer.
18:33Kalaupun ada sedikit sekunder yaitu sepeda motor untuk kebutuhan mereka bekerja dan bersosialisasi, itu bagus.
18:41Dia meningkatkan daya beli.
18:43Daya beli naik, konsumsi naik.
18:45Konsumsi naik.
18:47Apa namanya?
18:47Pertumbuhan ekonomi, ekonomi growth naik.
18:50Ekonomi growth naik.
18:51Lapan kerja baru tercipta.
18:53Saya punya gaji 1 juta.
18:54Beli indomie 5 misal.
18:57Begitu gaji saya 1 juta 500, saya bisa beli indomie 7.
19:01Pabrik indomie naik produksinya.
19:03Menyerap tenaga kerja baru.
19:05Pabrik tepung terigu naik.
19:07Permintaannya dari pabrik indomie.
19:08Menyerap pabrik terigu itu, menyerap tenaga kerja baru.
19:12Itu yang kami pahami.
19:14Kenapa Pak Prabowo, dia ngasih 0,9.
19:18Tujuannya, eh Gubernur, ambil kesempatan itu.
19:21Nah sayangnya ada kekuatan politik di sini.
19:24Dalam hal ini, Mendagri dan Menaker yang membuat keseragaman.
19:29Mas Pram sebagai orang baik, tapi kenal benar.
19:34Itu tipe orang pekerja.
19:36Oke, saya terakhir.
19:37Gitu loh.
19:38Mau ngambil 0,9, yaudahlah.
19:40Karena Bung Said sejak tadi menyinggung juga pemerintah pusat, saya tanyakan ke Bung Ciko.
19:45Singkat saja Bung Ciko.
19:46Jadi kalau sudah begini, sebenarnya peran pemerintah pusat untuk mengatasi disparitas UMP antar provinsi,
19:52ini perlu regulasi nasional atau bagaimana?
19:55Regulasi nasional yang diketat atau bagaimana?
19:57Saya nggak terlalu mendengar keputus tadi, Radhi.
20:00Gimana, Radhi?
20:01Ya, karena Bung Said tadi terus menyinggung juga peran pemerintah pusat.
20:07Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan alpanya 0,9 tadi.
20:11Ini balik lagi ke sana.
20:12Nah, menurut Anda, apakah pemerintah pusat dalam mengatasi disparitas UMP di antar provinsi ini
20:19perlu ada regulasi nasional yang lebih ketat atau bagaimana menurut Anda?
20:22Ya, kami siap saja.
20:24Tapi kan tadi disampaikan juga oleh Pak Iqbal ya,
20:27bahwa Pak Iqbal bahwa tadi ada perbedaan kembali lagi.
20:31Pak Prabowo setuju yang 0,9,
20:34tetapi kemudian perubahan lagi di Kemendagri dan Kemenaker dan hal-hal seperti itu.
20:38Tapi pada prinsipnya kalau hubungan DKI Jakarta,
20:41Pemprov DKI Jakarta di bawah pemimpinan Pak Ramono Anung,
20:44kami menganggap Pemprov atau pemerintah daerah adalah bagian dari kepanjangan tangan pemerintah pusat.
20:50Dan itu tidak berubah, karena ini sesuai dengan undang-undang.
20:53Jadi kita tidak berdiri sendiri,
20:55apa-apa yang memang ditetapkan oleh pusat tentunya akan menjadi hal-hal yang samina watonar,
21:01kira-kira begitu kami ikuti.
21:03Nah, tapi kembali lagi tadi terkait argumentasi Pak Syaiti Iqbal,
21:08yang tentu juga sangat masuk akal terkait dengan,
21:11tapi kan kembali lagi BPS menetapkan kebutuhan hidup yang layak itu sesungguhnya
21:15kalau mau layak-layak banget di Jakarta itu minimal 15 juta rupiah.
21:19Nah, ini permasalahannya sekarang.
21:21Jadi, to reach 15 juta rupiah yang rasa-rasanya maunya kita,
21:27ya bisa memberikan itu.
21:28Dan artinya apa?
21:29Ada persetujuan dari pihak pengusaha misalnya.
21:32Dan harapan kami nanti Radi kapan-kapan mengundang kita bertiga nih.
21:35Harus ada pihak pengusaha yang sebenarnya...
21:37Biar tripartit ya.
21:38Harus ada lagi dari itu gitu.
21:39Argumentasinya apa?
21:40Yang itu yang harus...
21:41Karena saya, kami dari PM Prof tentunya,
21:44nggak mau juga menjadi,
21:45apa istilahnya,
21:47memberikan argument yang diberikan oleh pengusaha ya.
21:50Harus keluar dari mulut mereka sendiri.
21:51Tapi prinsipnya,
21:52karena memang kita mengambil jalan tengah.
21:54Prinsipnya bahwa kita,
21:56Bapak Gubernur adalah gubernurnya semua pihak,
21:58yang tentunya ingin semua pihak
22:00mendapatkan win-win solution,
22:02walaupun itu berat,
22:04tetapi tentunya tadi,
22:05jalan tengahnya adalah tetap memberikan kenaikan
22:08dengan jumlah yang tadi disebutkan,
22:11sampai 57,3.
22:12Lebih tinggi daripada yang diinginkan para pengusaha,
22:15walaupun tidak setinggi yang diinginkan oleh teman-teman buruh,
22:19tetapi tentunya kami barengi
22:20dengan hal-hal yang sifatnya terkait dengan insentif tadi.
22:23Tapi tentunya tadi,
22:24seperti disampaikan Pak Wagub,
22:26Pranokarno,
22:27apapun aspirasi itu,
22:29dan siapapun yang tentunya ingin menyampaikan secara langsung,
22:32pintu tetap terbuka untuk kita dianggapkan.
22:34Kalau dari pembicaraan kita malam hari ini,
22:36sepertinya akan ada komunikasi lanjutan
22:38yang akan dibangun oleh buruh, pemerintah,
22:41dan juga kalau memang pengusaha perlu dilibatkan,
22:44memang tripartit komunikasinya akan lebih baik,
22:46termasuk juga pembicara-pembicara seperti ini,
22:48lebih baik memang nanti di lain waktu kita hadirkan juga ya,
22:51dari sisi pengusaha.
22:52Baik, terima kasih Presiden Konferendasi Serikat Pekerja Indonesia KSP,
22:56Isai Dikbal,
22:56dan staf khusus Gubernur Jakarta,
22:58Cikgu Hakim,
22:58telah berbagi perspektif malam hari ini di Sampai Indonesia malam.
23:01Sampai jumpa lagi, selamat malam.
Komentar