Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal kuat kemungkinan pemanggilan pihak lain yang dekat dengan Ridwan Kamil untuk diperiksa sebagai saksi dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB.

Apakah langkah KPK memanggil orang-orang dekat Ridwan Kamil untuk melacak aliran dana dugaan korupsi iklan Bank BJB sudah tepat?

Kita akan bahas bersama Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Hukum UGM, Zaenur Rohman.

Baca Juga KPK Dalami Aliran Dana Kasus Korupsi Bank BJB, Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil | SAPA PAGI di https://www.kompas.tv/nasional/639855/kpk-dalami-aliran-dana-kasus-korupsi-bank-bjb-buka-peluang-periksa-istri-ridwan-kamil-sapa-pagi

#ridwankamil #bankbjb #kpk

_

Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/640191/usut-aliran-dana-bank-bjb-kpk-akan-periksa-orang-dekat-rk-pukat-ugm-desak-gadget-rk-juga-diperiksa
Transkrip
00:00Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal kuat kemungkinan pemanggilan pihak lain yang dekat dengan Ridwan Kamil
00:08untuk diperiksa sebagai saksi dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB.
00:13KPK menegaskan tidak akan pandang bulu dalam memanggil siapapun yang keterangannya dibutuhkan
00:18untuk membuat terang perkara korupsi dana iklan Bank BJB.
00:22Periode 2021-2023
00:25Di mana dalam proses penyidikannya KPK telah melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada saudara RK
00:35terkait dengan dugaan aliran uang yang bersumber dari dana atau budgeter
00:40yang merupakan sisa anggaran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam pengadaan belanja iklan tersebut.
00:48KPK melakukan full of money, ada dugaan bahwa aliran uang tersebut tidak berdipi Pak RK saja.
00:54Nah ini kemudian ditelusuri apakah uang-uang itu kemudian untuk pembelian aset
01:00atau dihalirkan kepada pihak-pihak lainnya.
01:05Menanggapi hal itu, kuasa hukum Ridwan Kamil bilang
01:08ia tidak tahu siapa orang dekat RK yang akan dipanggil KPK
01:12termasuk soal seseorang berinisial AK.
01:15Kuasa hukum RK bilang hal tersebut sepenuhnya kewenangan KPK.
01:19Saat Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK pada 2 Desember lalu,
01:37mantan Gubernur Jawa Barat ini menegaskan dirinya tidak mengetahui dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
01:43RK bilang pengadaan iklan adalah ranah teknis internal Bank BJB
01:48sehingga tidak masuk dalam tugas pokok dan fungsi Gubernur sebagai Kepala Daerah.
01:53Ada pun penyitaan aset miliknya oleh KPK,
01:56termasuk mobil yang dibeli dari keluarga BJB
01:59serta motor Royal Enfield, disebut RK berasal dari uang pribadi.
02:03Aksi korporasi dari BUMD ini, itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri.
02:16Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan.
02:21Satu oleh direksi, dua oleh komisaris laku pengawas,
02:27tiga oleh Kepala BUMD atau saya mengkri BUMD-nya kan.
02:32Tiga-tiga ini tidak memberi raporan semasa saya jadi berikutnya.
02:35Hanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu.
02:38Apalagi terlibah, apalagi menikmati hasilnya dan lain sebagainya.
02:42Maka untuk semua yang pernah rapi, semua adalah dengan panggilan.
02:46Sebelumnya, pada 22 Agustus lalu, KPK memeriksa selebgram Lisa Mariana.
02:59Usai diperiksa, Lisa mengakui dirinya menerima aliran dana korupsi Bank BJB dari Ridwan Kamil,
03:04meski ia menolak menyebut jumlahnya.
03:09Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB, Ridwan Kamil ya.
03:16Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasi bilang,
03:28jika dicermati dari waktu dugaan terjadinya korupsi,
03:31besar kemungkinan telah terjadi praktik pencucian uang dalam kasus ini.
03:35Kalau korupsi, apalagi korupsi sudah terjadi 2023 terakhirnya,
03:40itu pasti sudah ada TPPU-nya.
03:42Artinya apa? Ketika mengumpulkan alat bukti untuk menjadikan tersangka,
03:46itu sekalian korupsi dan TPPU.
03:48Jadi kalau orang-orang terdekatnya didekati dengan korupsi,
03:52kemungkinan besar dia tidak terlibat korupsi.
03:54Yang bisa melibatkan dia adalah ketika mereka itu terlibat menerima aliran dana korupsi.
04:00Jadi sejak awal KPK harusnya mengatakan bahwa
04:03ada kemungkinan memeriksa orang-orang terdekat,
04:06apakah itu istrinya atau teman-teman dekatnya,
04:09itu dalam kaitannya dengan adanya korupsi dan TPPU.
04:13KPK itu terlalu tidak mau mengatakan itu sedang melakukan pemeriksaan TPPU.
04:19Saya tidak tahu apa sebabnya ya.
04:20Saat ini, KPK telah menetapkan lima tersangka
04:25dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.
04:29Di antaranya, Yudi Renaldi, eksdirektur utama Bank BJB,
04:34Widi Hartono, pimpinan Divisi Korsek,
04:36sekaligus pejabat pembuat komitmen BJB,
04:39Ikin Aisikin Dulmanan,
04:41pengendali agensi Anteja, Mulya Tanah, dan Cakrawala Kreasi Mandiri,
04:45Suhendrik, pengendali agensi BSC Advertising dan WSBE,
04:51Sopan Ejaya Kusuma, pengendali agensi CKMB dan CKSB.
04:57Dugaan korupsi di Bank BJB terjadi pada tahun 2021 hingga 2023
05:01ketika Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
05:05Gubernur Jawa Barat adalah pengegang saham mayoritas Bank BJB
05:08dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan strategis.
05:11Tim Liputan, Bompas TV
05:15KPK memberi sinyal kuat kemungkinan pemanggilan pihak lain
05:26yang dekat dengan Ridwan Kamil untuk diperiksa sebagai saksi
05:30dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB.
05:34Apakah langkah ini memanggil orang-orang untuk bisa melacak aliran dana
05:39dugaan korupsi iklan BJB ini sudah tepat?
05:41Kita akan bahas bersama dengan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Hukum UGM,
05:46Zainur Rohman.
05:46Selamat pagi, Mas Zainur.
05:49Selamat pagi.
05:50Saudara, sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi
05:53dan juga mengundang kuasa hukum Ridwan Kamil untuk bergabung di pagi hari ini.
05:57Namun yang bersangkutan berhalangan untuk bisa bergabung.
06:00Saya akan langsung tanyakan kepada Mas Zainur.
06:03Ini terkait dengan fokus KPK yang sekarang ingin memeriksa
06:06orang-orang terdekatnya Ridwan Kamil untuk mengetahui aliran dana
06:10yang diduga hasil korupsi seperti itu, Mas.
06:13Tapi di sisi lain juga terkait dengan sumber uang yang mungkin digunakan
06:17oleh Ridwan Kamil untuk bisa membeli aset ataupun memberikan uang
06:21ke orang-orang ini juga kita belum jelas ini dari mana.
06:24Apakah tepat kemudian menelusuri alirannya terlebih dahulu
06:27tanpa kita tahu sumbernya jelasnya dari mana?
06:29Ya ini sepertinya KPK cukup berlarut-larut ya
06:35terkait dengan penanganan korupsi bank BJB
06:38karena ini sudah relatif lama ya.
06:41Jadi kan ini ada dugaan korupsi dalam bentuk markup ya.
06:45Ada belanja iklan di BJB itu sekitar 400 miliar
06:49tetapi ternyata yang dibayarkan kepada vendor itu
06:53ada kemahalan sejumlah 222 miliar.
06:58Nah 222 miliar itu dianggap sebagai kerugian keuangan negara
07:02yang kemudian dana itu digunakan sebagai dana non-budgeter.
07:07Nah dana non-budgeter ini mengalir kemana saja?
07:10Itu kan yang jadi pertanyaan.
07:12Apakah ada yang mengalir ke RK?
07:14Apakah ada yang mengalir ke pejabat-pejabat yang lain?
07:17Atau adakah kaitannya dengan kontestasi pemilihan umum di tahun 2024?
07:23Nah itu harusnya KPK menggunakan laporan hasil analisis PPATK
07:30untuk bisa membuat terang kemana saja larinya uang 222 miliar itu.
07:37Nah kalau tadi pertanyaannya apakah cepat
07:39memeriksa orang-orang yang diduga terkait dengan RK?
07:45Selama KPK punya dugaan yang kuat
07:48tidak seharif pada alat bukti bahwa RK diduga menerima aliran dana
07:54maka memeriksa orang-orang yang terkait dengan RK itu
07:58beralasan menurut hukum.
08:00Jadi memang harus didahului terlebih dahulu
08:03oleh satu alat bukti yang menunjukkan adanya aliran dana
08:07dari dana non-budgeter 222 miliar itu ke RK.
08:12Kalau tidak ada dugaan KPK aliran dana ke RK
08:16maka memeriksa orang-orang yang terkait dengan RK itu
08:19justru kita pertanyakan untuk apa.
08:22Nah ketika sekarang KPK akan memanggil orang-orang yang terkait dengan RK
08:27artinya seharusnya KPK sudah terlebih dahulu
08:30mengantongi dugaan dan alat bukti bahwa RK ini menerima aliran dana.
08:34Nah kemudian baru ditelisik oleh RK ini dananya digunakan apa saja.
08:41Apakah untuk beli motor, beli mobil mantan Presiden BCHVB
08:46apakah juga kemudian diberikan kepada orang-orang tertentu
08:50nah itu yang kemudian baru ditelisik lebih lanjut.
08:53Jadi mas, peratannya tetap harus dari pertanyaan
08:56apakah KPK pegang alat bukti adanya adiran dana dari BJB ke RK.
09:02Itu dulu.
09:02Berarti asumsinya Mas Zainur KPK sudah mengantongi bukti
09:07ini dari gandeng KPK di Oktober lalu dong
09:09soal analisis transaksi keuangannya RK
09:12kalau misalnya KPK sudah berani untuk bisa memanggil orang-orang dekat RK
09:16untuk menulis diri adiran dana?
09:19Ya, jadi ketika KPK panggil orang-orang ini ya
09:24KPK artinya kan sudah harus yakin
09:28ketika KPK juga sudah pernah diberikan informasi oleh PPATK mengenai hasil analisis transaksi keuangannya gitu kan.
09:38Nah, yang jadi pertanyaan kalau KPK sudah yakin kok sampai sekarang belum ada penetapan status terhadap RK
09:44apapun statusnya gitu kan.
09:46mereka kemudian menjadi pertanyaan publik
09:48apa yang sedang dimainkan oleh KPK, apa yang sedang strategi dijalankan oleh KPK
09:53kemudian KPK justru memanggil orang-orang di sekitar RK ini.
09:57memang di dalam pengungkapan TPPU ya money laundering itu ada metode yang disebut sebagai lifestyle analysis
10:06lifestyle analysis itu adalah penegak hukum melakukan analisa terhadap gaya hidup dari seorang penyelenggara negara
10:14untuk menunjukkan apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang wajar dibandingkan dengan penghasilan yang sahnya
10:22atau tidak gitu ya, misalnya begini, misalnya ada bentuk-bentuk gaya hidup yang jauh dari profil penghasilan sahnya
10:30atau misalnya dalam konteks lain ya, saya tidak bicara kasus ini
10:34misalnya ada pengeluaran kepada wanita-wanita sebagai, saya tidak tahu hubungan-hubungan tertentu di luar hubungan pernikahan misalnya
10:43itu kan oleh penegak hukum ini sudah menjadi praktek di dunia ya, biasanya menjadi pintu masuk
10:48kan biasanya ketika hubungan suami-istri itu uang diketahui oleh suami dan istri
10:54nah untuk membiayai gitu ya, misalnya hubungan lain biasanya itu kan menggunakan biaya-biaya yang tidak resmi
11:03yang kadang-kadang juga bisa bersumber dari biaya yang harang gitu ya
11:06nah dalam konteks lain biasanya itu kemudian menjadi pintu masuk oleh para penegak hukum
11:10ini uangnya dari mana ya, kalau uangnya dari sumber yang sah tidak mungkin, kan istrinya tahu
11:15biasanya begitu, kalau misalnya kita melihat di Amerika ya, itu menjadi metode untuk menelisik
11:22ya, apakah seorang penyelenggara-negara itu memiliki sumber penghasilan tidak sah
11:27yang digunakan untuk membiayai pengeluaran tidak sah
11:31nah, itu disebut sebagai lifestyle analisis mas
11:34ini dia yang kemarin juga KPK memeriksa Lisa Mariana yang juga sudah mengaku gitu ya, menerima uang dari RK
11:39walaupun kita juga tidak yakin gitu ya, itu uangnya uang pribadi atau uang hasil korupsi misalnya
11:45ini kan dari RK membantah gitu ya, ini adalah uang hasil korupsi
11:50dia mengaku ini uang pribadi, nah bagaimana kemudian kita bisa mengetahui apakah memang uang yang diterima Lisa ini adalah uang dari RK
11:57sementara sudah pasti ya, kalau misalnya ada pelaku korupsi, mereka tidak akan secara begitu saja
12:03menggunakan data pribadi dia untuk bisa melakukan transfer uang ataupun sebagainya
12:08nah, seperti apa kita bisa menemukan yang sebenarnya gitu, Mas Zainur?
12:14ya, tentu semua harus berbasis pada analisis transaksi keuangan
12:19ya, analisis transaksi keuangan itu artinya
12:21uang masuk dari mana saja, uang keluar kemana saja
12:25nah, tadi bagus sekali pertanyaannya
12:27kan tidak mungkin seorang pelaku tindak pidana korupsi itu menggunakan rekening dengan nama sendiri gitu ya
12:33betul, biasanya para pelaku tindak pidana korupsi itu menggunakan nomine gitu ya
12:38jadi ada proksi yang digunakan
12:40ada rekening lain, ada pihak lain yang dititipi
12:44sebagai tempat untuk menerima uang, sebagai tempat untuk mengeluarkan uang
12:49biasanya apakah itu ada ajudan, pembantu, anak buah
12:53bahkan mungkin orang lain yang namanya tidak dikenal
12:56ada sekarang metode membeli rekening kosong gitu ya
12:59kemudian rekening kosong itu digunakan untuk menampung hasil kejahatan
13:03dan menggunakannya untuk kejahatan juga
13:05jadi KPK itu perlu untuk menelisik secara lengkap
13:10transaksi keuangan yang terjadi pada RK dan orang-orang sekitarnya
13:15itu yang pertama
13:16yang kedua adalah perlu memadukannya dengan keterangan saksi-saksi
13:20yang ketiga menurut saya yang paling penting juga adalah melakukan audit digital forensik
13:26begitu ya
13:27jadi kalau ada kedugaan telah terjadinya tindak pidana
13:31kan KPK bisa melakukan penyitaan terhadap gawai, terhadap gadget gitu ya
13:34gadget itu merekam semua komunikasi yang dilakukan oleh seseorang
13:41dan biasanya disitu ada harta karun informasi bagi penegak hukum
13:45untuk bisa tahu secara lengkap cerita bagaimana sebuah kejahatan itu terjadi
13:50jadi menurut saya memang tidak boleh mengandalkan pada satu metode
13:54harus digabungkan dengan beberapa metode
13:55untuk mengetahui apakah ada aliran dana dari tindak pidana kerusi
14:01dan kemudian dialirkannya kepada pihak-pihak lain
14:03salah satunya tadi ya mas ya digital forensiknya gitu
14:06terutama gawai yang digunakan oleh RK
14:08nah bicara terkait dengan aliran dana yang diduga mengalir ke beberapa orang terdekat gitu
14:13mas Zainur ini kan berarti disana ada kecurigakan TPPU gitu ya
14:18ini kan disebutkan oleh Bu Yenti Garnasi pakar TPPU
14:21ini KPK dari awal tidak pakai undang-undang TPPU untuk penyelidikan ini
14:25dan dari awal memang tidak akan menyelidiki ataupun tidak sedang menyelidiki TPPU
14:29nah ketika sudah memeriksa orang-orang terdekat yang diduga menerima aliran dana
14:33dari RK
14:33seharusnya seperti apa mas?
14:35ini ada apa dibalik ini?
14:38ya kalau kita lihat ya undang-undang TPPU ini sebenarnya sangat bisa mendukung upaya pemberantasan korupsi ya
14:46bahkan tidak hanya RK-nya
14:48pihak-pihak di BJB itu juga bisa dijerat dengan TPPU
14:52ketika mereka mentransfer, mengalirkan, membelanjakan, membayarkan ya
14:56uang hasil kejahatannya itu mereka bisa dijerat dengan TPPU
14:59di pasal 75 undang-undang TPPU itu disana dikatakan bahwa ketika penyidik memiliki alat bukti
15:06dugaan terjadinya TPPU maka itu bisa digabungkan dengan pokok perkaranya yaitu tindak pidana korupsi
15:12jadi bisa dijerat dengan dua pasal
15:14pasal tipikor dan pasal pencucian uang TPPU
15:18nah itu untuk memudahkan agar kemudian pola alirannya itu bisa tergambar dengan lengket dari si pentransfer, si pemberi gitu ya
15:29nah yang kedua mas, kan undang-undang TPPU itu kan ada TPPU aktif yaitu memberikan dan TPPU pasif yaitu menerima gitu ya
15:37bagi pihak-pihak yang menerima aliran dana yang ditahuinya atau patut diduga berasal dari kejahatan
15:44itu juga bisa dijerat dengan tindak pidana gitu ya
15:46itu ada di pasal 5 undang-undang TPPU
15:49jadi ketika misalnya seseorang menerima aliran dana
15:52dia tidak bisa berkilah misalnya
15:53oh ini kan saya hanya dikasih
15:56ya ada pemberian yang wajar atau pemberian yang tidak wajar
15:59apakah itu didasarkan pada satu transaksi yang sah atau transaksi yang tidak sah
16:04misalnya jual beli
16:05jual beli wajar misalnya membeli mobil
16:08itu bukan TPPU
16:10tetapi kalau misalnya ya
16:11orang sekadar dikasih dalam jumlah yang fantastis
16:15dia menduga itu dari tindak pidana
16:18itu bisa dijerat dengan TPPU pasif
16:20sehingga memang saya setuju dengan
16:22ketika ada pendapat yang mengatakan
16:24harusnya KPK menggunakan TPPU ini sejak awal
16:26nah bahkan tidak hanya untuk kasus yang sekarang sedang kita diskusikan
16:30dari awal pejabat-pejabat BJB itu pun seharusnya
16:34bisa dipasangkan antara pasal-pasal undang-undang TPKOR
16:38dengan pasal TPPU
16:40karena ya dana non budgeter senilai dari
16:43lebih dari 200 miliar itu
16:44itu kan dibelanjakan, ditransfer, dihibahkan gitu ya
16:48kepada pihak-pihak lain ya
16:50itu kan kemudian harusnya bisa digunakan
16:52pendekatan TPPU sehingga nanti
16:54tujuannya ini misalnya satu ya
16:56yang paling penting ya
16:57agar kerugian yang dialami oleh BJB itu
17:02bisa dipulihkan 100%
17:04sehingga kerugian negara itu
17:07bisa dipulihkan gitu ya
17:10ini kan 400 miliar uang yang sangat besar
17:12untuk kota-kota
17:13jadi sekali jalan bisa langsung
17:15semuanya ter-cover gitu ya mas ya
17:18untuk korupsinya iya
17:20tapi TPPU-nya juga gitu ya
17:21oke, Mas Zainur
17:23untuk status dari RK sendiri
17:26sampai sekarang masih saksi
17:27padahal penggeledahan sudah dilakukan dari Maret gitu ya
17:29sudah menyita beberapa kendaraan
17:32dan juga ada sejumlah
17:33barang bukti elektronik gitu
17:36ini sampai Desember
17:37belum ada perubahan status
17:39ataupun update gitu ya
17:40ini sebenarnya terlibat atau tidak
17:42nah ketika kita melihat peran RK
17:44sebagai gubernur Jawa Barat
17:46ketika dugaan korupsi terjadi di BJB
17:48yang mana pasti perannya sangat besar
17:50sebagai seorang gubernur
17:51sebagai pemegang saham terbesar dari BJB
17:53nah kemungkinan RK menjadi tersangka
17:55seperti apa Mas Zainur?
17:58itu pertanyaan kita kepada KPK ya
18:00jadi sebenarnya ini KPK menurut saya
18:02sudah terlalu lama
18:03dan ketika KPK sudah membuka ke publik
18:06ya apa yang menjadi persoalan di sekitar RK ini
18:09saya harap KPK punya alat dukti yang kuat gitu ya
18:12sampai kepada tahap selanjutnya
18:13jangan sampai ketika ini sifatnya sudah publik
18:16seperti ini ternyata KPK tidak punya alat dukti
18:19keterlibatan dari RK
18:20maka itu sama saja dengan membunuh karakternya gitu ya
18:23jadi memang ini harus menjadi pelajaran penting
18:25bagi KPK untuk memisahkan ya
18:27mana yang seharusnya investigasi dilakukan secara tertutup
18:32dan mana yang perlu diumumkan kepada publik
18:34sebagai bentuk transparansi
18:35nah kalau tadi pertanyaannya RK sebagai gubernur
18:38kewenangannya sangat besar
18:40RK sebagai gubernur ex-official dan seterusnya gitu ya
18:43tentu itu semua tidak akan berarti
18:46tanpa adanya alat bukti
18:47alat bukti yang menunjukkan adanya aliran dana
18:51dari BJB kepada RK
18:53baik langsung maupun menggunakan nomini
18:55menggunakan pihak lain untuk menampung dananya
18:58selama ada alat bukti itu
19:00harus ditetapkan sebagai tersangka
19:02tapi kalau tidak ada alat bukti itu
19:05maka RK harus dipulihkan
19:08nama baiknya harus direhabilitasi
19:10harus kemudian dilindungi hak-haknya
19:12ini yang kemudian ditunggu dari KPK
19:15KPK menurut saya ini sudah relatif lama ya
19:17untuk perkara ini
19:18dan publik sudah menunggu-nunggu
19:20agar ya tidak menjadi sensasi di publik
19:24tetapi murni merupakan satu bentuk penegakan hukum
19:27sehingga tujuannya satu
19:29kebenaran dan keadilan bisa terwujud
19:32dan asset recovery Rp409 miliar itu
19:35bisa optimal sehingga negara bisa dipulihkan kerugianya
19:40itu yang paling penting
19:41kemudian Mas Zainur
19:42lagi-lagi nih terkait bagaimana
19:44kemudian KPK menyelidiki
19:45adanya dugaan korupsi oleh RK
19:47ini kan sumber awalnya dari BJB
19:50222 miliar
19:51kemudian diduga itu mengalir ke RK
19:53kemudian diduga juga
19:54mengalir ke orang-orang terdekat RK
19:56nah kemudian dengan belum adanya
19:58ditemukan gitu ya
20:00ada bukti yang kuat
20:01bahwa RK sebagai tengahnya gitu ya
20:04dari hulu kemudian tengah hilir
20:06nah kemudian KPK justru lompatnya ke hilir dulu
20:09tadi seperti pertanyaan awal saya
20:10apakah kemudian ini juga bisa menjadi progres
20:13yang signifikan untuk bisa membuktikan
20:15RK juga menerima dana tersebut di tengah gitu
20:18bukan di hilirnya
20:20ya harapannya tetap bisa ya
20:24meskipun ini menjadi pertanyaan kita bersama
20:26tapi kita dukung KPK
20:28silakan KPK lakukan pemeriksaan
20:30terhadap orang-orang yang diduga
20:32terkait dengan RK itu
20:33silakan karena itu memang keunangan KPK
20:35tapi sekali lagi yang paling penting
20:37sebagai ujung tempat pembukti
20:41yang tetap adalah aliran dana
20:43apakah ada buktinya dari BJB kepada RK-nya
20:47soal kepada RK mengalir kemana saja
20:49itu yang sekunder
20:50yang primernya tetap menurut kami adalah
20:52dari BJB-nya
20:53nah ini yang kemudian KPK harus kita
20:55dorong betul-betul ya
20:57untuk sampai kepada kesimpulan
20:59silakan kalau memang ternyata
21:01secara langsung tidak ketemu
21:02secara tidak langsungnya
21:04itu yang harus ditelitik oleh KPK
21:05apakah ada nomine
21:06apakah ada profsi yang digunakan
21:08apakah ada nama-nama pihak lain
21:10siapapun itu gitu ya
21:12apakah itu pembantu
21:13supir, ajudan
21:15apakah itu saudara, kerabat, family
21:18atau bahkan mungkin rekening yang dibeli dari black market gitu ya
21:23karena sekarang banyak rekening yang dijual
21:24untuk menampung hasil kejahatan
21:26apakah itu
21:27apa kejahatan-kejahatan terkait dengan dunia digital gitu ya misalnya
21:30nah sehingga ini sekali lagi
21:32ini KPK sudah
21:33ditunggu oleh publik untuk sampai kepada kesimpulan
21:37sehingga kita bisa move on kepada hal-hal lain yang lebih penting
21:41kasus ini sudah seharusnya diselesaikan
21:44tidak berlarut-larut
21:45apalagi kan ini kemudian sekarang sudah melebar kemana-mana ya
21:48sudah sampai kepada persoalan-persoalan yang sangat sumam
21:51seharusnya negara membatasi
21:54mana yang menjadi wilayah negara
21:55mana yang menjadi wilayah personal
21:57nah batas antara wilayah negara dan personal itu
22:00negara baru boleh masuk ke rana personal ketika rana personal itu
22:04memiliki dugaan keterkaitan dengan kindak-kindakan
22:08apakah seseorang memiliki affair
22:10apakah seseorang memiliki mistres
22:12itu bukan urusan negara
22:13tapi kalau affairnya itu dibiayai menggunakan uang hasil kejahatan
22:17nah itu baru urusan negara
22:18kalau ada alat buktinya silahkan
22:20kalau tidak ada
22:21negara gak usah ikut campur terhadap urusan-urusan personal itu
22:24gitu mas
22:25lagi-lagi yang kita nantikan
22:26KPK bisa membuktikan
22:28adanya aliran dana ke RK
22:29jangan sampai melibar kemana-mana
22:31kalau misalnya ada buktinya
22:32segera jadi tersangka
22:33kalau tidak segera pulihkan nama baiknya
22:35jangan sampai berlarut-larut
22:36dan membuat
22:36ini menjadi kemana-mana
22:38sampai mengintu ke persoalan pribadi
22:40terima kasih
22:40Mas Zainur Rohman
22:41peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM
22:44sudah bergabung bersama kami
22:45dan sebelumnya saudara
22:47kami juga sudah terus mencoba
22:48untuk menghadirkan
22:49kuasa hukum Ritwan Kamil
22:51namun memang belum bisa bergabung
22:53di dialog pagi hari ini
22:54terima kasih Mas Zainur
22:55selamat pagi
22:56terima kasih
22:58terima kasih
Komentar

Dianjurkan