KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar.
Mirisnya, dalam perkara ini Ade Kuswara ditetapkan sebagai tersangka bersama ayahnya, HM Kunang yang juga menjabat sebagai kepala desa.
Tak main-main, HM Kunang diduga berperan sebagai kurir penerima uang suap yang diberikan secara bertahap. Simak pembahasan kasus ini selengkapnya bersama Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman.
#kpk #korupsi #bekasi
Baca Juga Trump Perintahkan Serangan Mematikan ke ISIS di Nigeria: Hanya AS yang Mampu Melakukannya di https://www.kompas.tv/internasional/639840/trump-perintahkan-serangan-mematikan-ke-isis-di-nigeria-hanya-as-yang-mampu-melakukannya
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/639846/full-kpk-bongkar-dugaan-suap-proyek-rp14-2-miliar-libatkan-bupati-bekasi-ayah
Mirisnya, dalam perkara ini Ade Kuswara ditetapkan sebagai tersangka bersama ayahnya, HM Kunang yang juga menjabat sebagai kepala desa.
Tak main-main, HM Kunang diduga berperan sebagai kurir penerima uang suap yang diberikan secara bertahap. Simak pembahasan kasus ini selengkapnya bersama Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman.
#kpk #korupsi #bekasi
Baca Juga Trump Perintahkan Serangan Mematikan ke ISIS di Nigeria: Hanya AS yang Mampu Melakukannya di https://www.kompas.tv/internasional/639840/trump-perintahkan-serangan-mematikan-ke-isis-di-nigeria-hanya-as-yang-mampu-melakukannya
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/639846/full-kpk-bongkar-dugaan-suap-proyek-rp14-2-miliar-libatkan-bupati-bekasi-ayah
Kategori
đź—ž
BeritaTranskrip
00:00Saudara KPK menetapkan Bupati Bekasi Adeku Suara sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek senilai 14,2 miliar rupiah.
00:09Dan mirisnya dalam kasus ini Adeku Suara ditetapkan sebagai tersangka bersama sang ayah H.M. Kunang yang juga merupakan kepala desa.
00:19Tidak main-main saudara, H.M. Kunang berperan sebagai kurir penerima uang suap yang diberikan secara bertahap.
00:26Kita akan bahas soal ini bersama dengan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada.
00:31Sudah ada Mazainur Rohman melalui sambungan daring.
00:34Selamat pagi, Assalamualaikum Mazainur.
00:37Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Adisti.
00:41Ini kan miris sekali ya, seorang bupati, pucuk pimpinan dari Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
00:48Ini menjadi tersangka ditangkap dalam operasi tangkap tangan bahkan bersama sang ayah yang merupakan kepala desa.
00:54Bahkan peran dari sang ayah menjadi kurir begitu ya.
00:59Nah, bapak anak jadi tersangka dalam kasus korupsi.
01:02Bagaimana kemudian Anda melihat kasus ini?
01:06Apa yang salah di sini?
01:09Ya, sebenarnya rakyat sudah sangat lelah ya dengan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat daerah.
01:16KPK bahkan kemarin hat-trick di tanggal 18 Desember 2025 melakukan tiga OTT dalam satu hari.
01:26Artinya memang korupsi di daerah ini masih sangat merebak, sangat banyak terjadi di berbagai daerah dengan modus yang mirip-mirip.
01:36Yang pertama adalah jual-beli paket pengadaan barang dan jasa.
01:39Yang kedua biasanya adalah terkait dengan swap perizinan.
01:43Yang ketiga biasanya pengisian jabatan publik.
01:45Dan yang keempat adalah otak-atik di dalam penggunaan anggaran di daerah.
01:50Nah, yang menarik dari kasus Bekasi ini adalah adanya kolaborasi kejahatan dalam satu keluarga.
01:56Ada ayah yang harusnya memberikan contoh keteladanan tetapi justru menjadi operator, menjadi pemain, menjadi pengepul dari korupsi yang dilakukan oleh anaknya.
02:08Tapi ini Mbak Adisti, ini tidak khas Bekasi.
02:12Kasus korupsi melibatkan keluarga itu sebenarnya sudah sangat banyak ya di Indonesia ya.
02:16Kalau kita ingat dulu di kasus Banten itu ada ratu-atut ya dengan wawan, itu adik kakak ya.
02:23Juga sebenarnya ada kasus-kasus lain ya, misalnya kasus di Sumatra, kasus di tempat-tempat lain.
02:31Itu banyak yang kemudian kasusnya itu melibatkan keluarga.
02:35Bahkan untuk di tingkat pusat juga ada kan Mbak Menteri yang, mantan Menteri Olahraga itu yang melibatkan saudaranya di dalam kasus korupsi.
02:44Jadi ini sebenarnya kita bisa melihat keluarga bekerja sama untuk mengeruk kekayaan ya dioperatori oleh orang yang sedang tidak menjabat.
02:55Dengan harapan Mbak Adisti, kalau sedang tidak menjabat itu tidak akan dipantau oleh KPK, tidak akan terjerat kasus hukum karena dia bukan pejabat.
03:03Tetapi kan KPK tidak hanya memantau pejabatnya, keluarganya juga dilihat ketika ada kesepakatan antara pejabat dengan keluarganya, mereka dijerat dengan pasal 55 sebagai pelaku penyerta.
03:16Mbak Adisti.
03:16Oke, ada kolaborasi kejahatan dan pola-pola semacam ini adalah pola-pola klasik lama yang kemudian tidak hanya terjadi di Kabupaten Bekasi, sejumlah daerah juga pernah terjadi.
03:29Kalau kita lihat ayah Bupati Bekasi ini tadi benar, HM Kunang merupakan sosok yang bukan orang sembarangan.
03:34Kita tahu HM Kunang juga merupakan kepala desa, bahkan tokoh masyarakat jawara, tapi kemudian justru menjadi kurir alias perantara kasus korupsi.
03:46Apakah kemudian kita melihat ada memang penyalahgunaan jabatan untuk memanfaatkan kepopulerannya untuk korupsi atau seperti apa?
03:56Atau kemudian memang ada yang salah dari sistem pilkada kita yang memang dalam tanda kutip ya, memang biaya politik itu mahal dan harus balik modal?
04:08Ya, soal jawara-jawara ini juga pernah terjadi di kasus konteks di Banten ya, Mbak Adisti ya.
04:16Nah, kalau ditanya apakah kemudian dengan posisi kulturalnya yang kuat, seseorang kemudian menggunakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan jabatannya itu secara menyimpang?
04:28Ya, itu bisa gitu ya. Jadi semakin tinggi posisi kulturalnya, ketika dia memegang posisi struktural, dia lebih abuse, lebih kuat potensinya untuk menyimpang karena kontrol yang lemah.
04:42Nah, yang kedua tadi pertanyaan Mbak Adisti, apakah ini disebabkan karena biaya politik yang tinggi?
04:48Betul Mbak Adisti, karena memang biaya politik kita itu sangat tinggi sehingga ada kebutuhan untuk mengembalikan modal dan memumpuk modal untuk kontestasi berikutnya.
04:57Yang jadi pertanyaan, mengapa biaya politik di Indonesia itu khususnya terkait dengan pemilihan kepala daerah sangat tinggi Mbak Adisti?
05:05Ada dua komponen utama yang menyebabkan biaya politik itu sangat tinggi di pemilihan kepala daerah.
05:10Yang pertama adalah kandidasi baying, membeli perahu, memberi dukungan dari parpol pengusung.
05:17Yang kedua adalah food baying, membeli pemilih dalam bentuk serangan fajar.
05:22Jadi ini ada perang serta parpol yang menyebabkan kenapa pilkada kita itu menjadi mahal Mbak Adisti.
05:28Nah sehingga ini tidak make sense ketika sekarang kemudian beberapa parpol memberikan usulan obat untuk mengatasi korupsi di daerah itu dengan pemilihan secara langsung oleh DPRD, bukan oleh rakyat gitu ya.
05:44Nah itu kan apa penyakitnya dan apa obatnya itu kan tidak cocok.
05:49Yang menjadi penyebab atau penyakitnya itu kan sebenarnya adalah parpol itu sendiri.
05:54Kenapa kemudian kewenangan untuk memilih akan diberikan parpol yang duduk di kursi dewan?
06:00Apakah tidak akan semakin korup situasi kita gitu?
06:03Nah yang ketiga Mbak Adisti yang menarik dari kasus Bekasi ini kan Ijon Mbak Adisti.
06:07Jadi proyeknya itu belum ada ya biar publik semakin jelas nih.
06:11Jadi belum ada proyeknya tetapi paket-paketnya itu sudah dijual.
06:17Artinya nanti kalau ada lelang, ada pengadaan barang dan jasa itu semua hanya Sandiwara Mbak Adisti.
06:26Pemenangnya itu sudah ditentukan jauh hari.
06:28Nah kasus yang sama persis ada di Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan Topan.
06:36Ketika itu Topan sebagai Kepala Dinas PUPR itu mengajak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara
06:44untuk keliling-keliling meninjau calon proyek.
06:48Mengajak kontraktor yang akan membeli Ijonnya Mbak Adisti.
06:52Nah di kasus Bekasi ini kontraktor itu bernama Sarjan.
06:56Sedangkan yang kemudian mengatur proyeknya ini adalah H.M. Kunang, ayah dari Adikuswara Kunang, Bupati Bekasi.
07:04Di kasus Sumatera Utara itu yang kena hanya Kepala Dinas PUPR-nya,
07:08di kasus Bekasi ini kena semua Mbak Adisti.
07:12Sarjan sebagai kontraktor kena, H.M. Kunang sebagai pengatur proyek kena,
07:17Adikuswara sebagai Bupati juga kena.
07:19Jadi proyeknya belum ada.
07:21Kemungkinan ini adalah nanti untuk proyek tahun 2026 Mbak Adisti.
07:24Oke, kalau kita lihat berarti kan ini kan untuk proyek itu kan sebenarnya semuanya harusnya sudah berbasis elektronik,
07:30begitu ya, lelangnya, begitu ya, tender lelang,
07:33untuk bisa menutup adanya celah-celah, nepotisme di sana sebenarnya,
07:38apa namanya, cita-citanya.
07:41Tapi kemudian ini menjadi ilusi sistem elektronik dan manusia yang ada di balik layar.
07:46Jadi man behind the screen, begitu ya.
07:48Nah, apa yang perlu dicermati dari ini?
07:51Kalau kita lihat memang sebenarnya aturannya sudah jelas.
07:54Kalau ada tender lelang dan segala macam, proyeknya ini sesuai dengan elektronik, begitu ya.
08:00Semuanya tidak bisa untuk menutup celah nepotisme.
08:03Tapi ternyata ini tidak berarti, begitu ya.
08:07Ini buktinya ada ijon proyek.
08:09Ya, elektronik itu kan hanya salah satu cara ya.
08:15Tapi ternyata semua masih bisa dimainkan, Mbak Adisti.
08:18Bahkan ya, permainan mengintervensi sistem elektronik itu juga terjadi di berbagai kasus yang sudah pernah disidangkan
08:26terkait dengan tindak pidana korupsi.
08:28Peran dari pejabat itu masih sangat besar untuk menentukan siapa yang dimenangkan di dalam lelang tersebut.
08:35Nah, nanti biasanya ketika itu sudah di-setup sejak awal, yang ikut lelang pun, Mbak Adisti, itu sudah diatur sedemikian rupa.
08:45Misalnya ada 10 peserta lelang.
08:47Sebenarnya dari 10 peserta lelang tersebut, semuanya sudah sering terhubung.
08:51Siapapun yang akan dimenangkan, sebenarnya mereka bisa satu pemilik dengan berbagai bendera atau mereka sudah arisan, Mbak Adisti.
08:58Biasanya kalau yang akan dimenangkan, itu akan mengajukan harga penawaran paling menarik, paling rendah.
09:06Sedangkan yang lain-lain itu nanti akan menawar dengan harga yang sangat tinggi, sehingga akan dikalahkan.
09:11Atau syarat-syaratnya, Mbak Adisti, yang memang sengaja tidak akan dimenangkan itu, syarat-syaratnya itu ada yang tidak dipenuhi.
09:18Ataupun kalau memang ada satu orang luar yang tiba-tiba masuk di luar gerombolan itu, itu nanti akan ada syarat-syarat yang dianggap tidak memenuhi ketentuan, sehingga akan dikalahkan.
09:30Jadi pengaturan di dalam lelang itu, itu sudah merupakan permainan yang sangat biasa di birokrasi kita gitu ya.
09:37Semua sangat mudah untuk dimainkan.
09:39Nah, ini ada peran penting dari ULP, Unit Layanan Pengadaan atau UKPBC, di mana seharusnya mereka itu bekerja secara independen, tetapi pada praktiknya mereka masih sangat tunduk dan patuh kepada keputusan dari pimpinannya.
09:57Khususnya adalah kepala daerahnya.
09:59Nah, kepala daerah itu mengkapling-kapling proyek ABC untuk CX, proyek DEF untuk Y, dan seterusnya.
10:07Dan masing-masing ada harganya, Mbak Adisti, biasanya antara 7-15%.
10:11Itu di luar nanti mereka sendiri di antara sesama penyedia barang ganjasa akan arisan, akan mengatur kesepakatan.
10:19Kemudian biasanya yang membeli seperti proyek Ijon ini, Mbak Adisti, itu mereka itu bukan pelaksananya.
10:25Nanti sama Pak Ijon ini akan dijual kepada perusahaan-perusahaan yang real sebagai pelaksana atau biasanya adalah subkontraktor-subkontraktor itu.
10:35Jadi, orang hanya jualan kertas itu bisa dapat keuntungan yang sangat besar ketika mereka punya akses kepada kepala daerah.
10:43Mbak Adisti.
10:43Oke, jadi apapun sebenarnya mekanismenya, aturannya sebagaimanapun untuk menutup celah-celah itu,
10:51kalau bukan dari pucuk pimpinannya yang bersih ya sama saja begitu ya.
10:56Terakhir, saya ingin tahu juga, Bung Zainur, poin kritis apa yang bisa Anda sampaikan dari kasus yang menimpa dari atau menjerat dari Bupati Bekasi Jawa Barat ini,
11:09termasuk juga yang melibatkan sang ayah yang kita tahu merupakan kepala desa, bahkan juga jawara, tokoh masyarakat,
11:15dan tentu saja ini harus menjadi alert yang keras sekali untuk kepala daerah.
11:20Ya, Indonesia harus melakukan perubahan di dalam sistem politiknya, termasuk di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
11:34Ya, tidak bisa kita terus-menerus membiarkan kandidasi buying, menyewa parpol untuk mengkandidasikan seseorang dengan korupsi seperti ini.
11:45Yang kedua, tidak bisa kita terus-menerus membiarkan food buying, pembelian suara kepada pemilih dengan serangan fajar.
11:52Itu semua akan mengakibatkan high cost politik yang ujung-ujungnya akan menyebabkan orang untuk terdesak melakukan korupsi,
12:00sehingga harus ada perubahan.
12:02Perubahannya apa?
12:02Ya, ke depan bagi parpol yang menjual kandidasi itu harus diberikan sanksi, misalnya pencalonannya dibatalkan.
12:12Begitu juga bagi calon yang membeli suara pemilih, itu harus dibatalkan, meskipun mereka sudah memenangkan pemilihan.
12:19Yang kedua, saya pikir perlu ada perbaikan di dalam pengawasan oleh DPRD, oleh inspektorat.
12:26Inspektorat di daerah, Mbak Adisti, sangat tidak berdaya ketika menghadapi perilaku buruk dari pimpinannya, yaitu kepala daerah.
12:33Perlu perubahan kelembagaan.
12:35Misalnya, inspektorat di daerah tidak dipilih dan tidak bertanggung jawab kepada kepala daerahnya,
12:39tetapi bertanggung jawab misalnya kepada Menteri Dalam Negeri.
12:42Yang ketiga, menurut saya yang sangat penting adalah juga pentingnya dari sisi kebudayaan.
12:48Ya, harusnya budaya itu menjadi benteng dari korupsi.
12:51Harusnya termasuk keluarga itu menjadi benteng dari korupsi.
12:56Keluarga itu harus mengingatkan, kalau ada keluarganya yang menjadi pejabat, ingatkan mereka untuk tidak korupsi.
13:01Bukan menjadi aktor, bukan menjadi perantara dari korupsi itu sendiri.
13:05Jadi memang ini Indonesia perlu perubahan mendasar terkait dengan sistem politiknya,
13:12juga bagaimana harusnya budaya punya peran serta dalam pencegahan korupsi.
13:16Tanpa itu, akan terus terulang, Mbak Adisti, ke depan KPK masih akan ada lagi OTT-OTT terhadap kepala daerah.
13:23Yang itu tentu akan semakin membuat rakyat sedih ya.
13:27Mereka semua kan kepala daerah ini dipilih dengan dana yang besar Mbak Adisti di dalam pemilihan kepala daerah,
13:33pemilu kada, tapi ternyata ujung-ujungnya mereka mengenakan rompi oranya di KPK.
13:38Sangat menyedihkan.
13:39Sangat menyedihkan, juga sangat miris begitu ya, yang memang seharusnya menjadi contoh begitu ya kepala daerah.
13:43Nah, terakhir, itu kan tadi soal bagaimana perubahan sistem politik,
13:49tapi kemudian apa yang harus menjadi pembelajaran juga bagi kita masyarakat
13:53untuk bisa jeli melihat bagaimana pemimpin yang benar-benar kompeten,
13:58punya kapabilitas dan juga punya integritas untuk memimpin wilayah kita masing-masing?
14:05Ya, harusnya rakyat sudah semakin cerdas ya, semakin paham,
14:08bahwa ketika kita memilih pemimpin hanya karena popularitasnya
14:13atau hanya karena kedekatan emosionalnya dari sisi patrimonialisme kita,
14:19itu kita akan berujung kepada kerusakan dalam bentuk korupsi.
14:25Yang paling penting bagi rakyat, Mbak Adisti,
14:27yang pertama, rakyat harus tolak politik uang dalam bentuk apapun.
14:32Sadarlah, siapapun calon yang melakukan politik uang,
14:36pasti ujung-ujungnya akan korupsi.
14:38Itu sudah hukum alam, pasti gitu ya.
14:40Ketika rakyat menerima uang amplop 100 ribu terdesak kebutuhan,
14:45maka berarti dia sudah menjual masa depannya selama 5 tahun ke depan.
14:49Rakyat harus tolak itu.
14:51Yang kedua, rakyat harus hukum parpol-parpol yang melakukan politik uang,
14:56termasuk ketika misalnya parpol itu menggunakan strategi pemenangan
15:01dengan menyebar amplop kepada pemilih.
15:03Yang ketiga, rakyat harus jeli untuk mengawasi proyek pemerintah.
15:09Ketika ada banyak proyek pemerintah yang janggal,
15:12maka rakyat harus lapor, termasuk melaporkannya kepada aparat pendegak hukum
15:16seperti KPK yang semua salurannya sudah terbuka.
15:20Dengan partisipasi rakyat, maka pejabat tidak akan mudah melakukan korupsi.
15:26Semakin banyak laporan, artinya ada masalah.
15:29Ketika ada masalah seperti itu, aparat pendegak hukum akan turun
15:33untuk melakukan investigasi, untuk melakukan audit.
15:36Apakah betul ketika ada banyak laporan seperti itu terjadi dugaan penyimpangan?
15:40Biasanya semakin banyak laporan, maka betul ada kejanggalan di dalam proyek itu
15:46sehingga aparat pendegak hukum akan menelisik lebih jauh
15:49dan menerjunkan tim untuk memastikan bahwa proyek itu bisa dikawal dengan benar.
15:55Kalau ada korupsinya, bisa ditindaklanjuti dalam bentuk penindakan
15:58dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan dan berujung kepada OTP.
16:02Mbak Adisti.
16:03Oke, baik. Terima kasih peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada.
16:08Mas Zainul Rahman telah bergabung bersama kami dalam Sampai Indonesia Pagi.
16:12Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum.
16:14Sama-sama.
16:15Assalamualaikum.
Komentar