KOMPAS.TV - Satu dari tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah menjalankan fungsi pengawasan, mengontrol pelaksanaan undang-undang hingga kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan.
Salah satunya mengawasi jalannya program unggulan pemerintahan PrabowoGibran, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain fungsi legislasi atau membuat undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga memiliki fungsi pengawasan, mulai dari anggaran hingga pelaksanaan kebijakan pemerintah, semata agar sesuai dengan kehendak rakyat dan yang terpenting tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Melalui fungsi ini, DPR memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mendorong efektivitas jalannya pemerintahan.
Fungsi pengawasan DPR juga bertujuan agar pemerintah bekerja secara terbuka dan dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik.
Salah satu kebijakan atau program pemerintah yang mendapat pengawasan dari DPR adalah Makan Bergizi Gratis untuk anak dan ibu hamil. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia.
Perdana berjalan di tahun 2025, sejumlah persoalan mendera MBG. DPR pun kerap memanggil Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program Makan Bergizi Gratis, meminta pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program.
Lantas, apa penilaian masyarakat atas kinerja DPR mengawal program Makan Bergizi Gratis?
#mbg #dpr #bgn
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/636635/tugas-pengawasan-dpr-disorot-pastikan-mbg-aman-transparan-dan-tepat-sasaran
00:54Fungsi pengawasan DPR juga bertujuan agar pemerintah bekerja secara terbuka
00:59dan dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik.
01:07Salah satu kebijakan atau program pemerintah yang diawasi DPR adalah Makan Bergisi Gratis untuk anak dan ibu hamil.
01:14Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mengurangi angka malnutrisi dan stunting
01:21yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia.
01:25Perdana berjalan di tahun 2025, sejumlah persoalan mendera MPG.
01:30DPR dalam menjalankan fungsinya, kerap memanggil Badan Gisi Nasional sebagai pelaksana program Makan Bergisi Gratis,
01:38meminta pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program.
01:41Kita melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi Sembilan terkait dengan laporan capaian kinerja BGN
01:53termasuk penyelapan anggaran, Alhamdulillah.
01:56Semuanya berjalan lancar, sesuai dengan planning kita.
02:01Prinsip dasar dari program Makan Bergisi Gratis memanfaatkan potensi sumber daya lokal
02:08dan kesukaan masyarakat lokal.
02:09Oleh sebab itu, di setiap SEPG kita tempatkan ahli gizi yang sekarang mulai langka.
02:17Tadinya ahli gizi agak sulit mencari pekerjaan, sekarang menjadi salah satu profesi yang langka.
02:24Sehingga tadi Komisi Sembilan memberikan saran untuk agar Badan Gizi Nasional mencari jalan keluar atas kelangkaan tersebut.
02:32Dan mungkin kita sudah akan mengarah kepada profesi lain atau keilmuan lain yang masih terkait, contohnya.
02:43Tak sekadar mengevaluasi lewat rapat, DPR juga turun langsung ke lapangan,
02:48memastikan keamanan pangan pada program Makan Bergisi Gratis.
02:52Di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi harus menjalankan standar operasional prosedur secara disiplin tanpa ada yang terlewat.
02:59Sudah betul Pak Presiden nanti manggil para mitra, jangan sampai ya para mitra sendiri ketika ada evaluasi,
03:08tapi tidak lanjut, kita lihat tadi dapur sini banyak hal yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki,
03:17kayak sebuah SOP yang mereka paham.
03:21Kalau lihat tadi, bayangkan saja, sanitasinya saja, sudah kita lihat pembuangan airnya, higiennya sudah perlu kita pertanyakan,
03:32makanya kita evaluasi dan saya minta dalam waktu, mereka satu bulan tadi ya, satu bulan akan perbaiki.
03:39Langkah DPR RI dalam mencari solusi terkait berbagai persoalan pada program Makan Bergisi mendapat dukungan.
03:49Menurut pengamat, DPR berupaya mencari jalan tengah terbaik berbagai persoalan MBG dengan mendengarkan masukan dari para ahli.
03:57Saya melihatnya sudah cukup, sudah cukup baik, karena DPR turun ke SPPG, SPPG, turun ke daerah,
04:06mengawasi melihat langsung mekanisme yang ada di SPPG, yaitu dapur-dapur yang ada di daerah-daerah.
04:13Oleh karena itu, apa yang menjadi fungsi dan kewenangan DPR dilakukan dengan baik.
04:18Tapi memang ke depan harus juga dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat, yang efektif, yang efesien, yang komprehensif,
04:27sehingga kejadian-kejadian kerawanan pangan ke depan itu bisa diminimalisir atau bisa dikurangi, bahkan bisa ditiadakan.
04:36Dan pengawasan yang ketat atau waskat itu menjadi penting dari DPR agar program MBG itu menjadi program yang sukses bagi pemerintah.
04:45Kalau MBG-nya sukses, di situ juga ada perang dari DPR yang memang sukses juga dalam konteks mengawasi program dari pemerintah tersebut.
04:58Lebih jauh langkah ini mencerminkan upaya DPR menjaga keseimbangan antara kebutuhan evaluasi kritis terhadap program MBG.
05:06Dengan fakta bahwa MBG adalah program strategis nasional yang memuat dimensi politik sekaligus sosial.
05:12Pengawasan itu tidak dari langit, tidak dari atas, tetapi harus turun ke lapangan, harus turun ke bawah, harus turun ke SPPG, harus turun ke sekolah-sekolah.
05:23Ini menjadi sebuah perhatian penting dan fokus penting bagi DPR untuk memastikan program-program pemerintah, khususnya MBG,
05:31betul-betul bisa dilakukan oleh BGN sebagai lembaga resmi yang diberi amanah untuk suksesnya MBG tersebut.
05:41Dan pengawasan itu tadi harus di lapangan, harus di daerah, harus di tempatnya, tidak dari atas, tidak dari langit, tidak mengawang-awang.
05:51Jadi harus sering turun ke lapangan agar betul-betul MBG menjadi program yang sukses dari pemerintah.
06:00Lantas, apa penilaian masyarakat atas kinerja DPR mengawal program makan berkisi gratis?
06:07Ada yang meminta DPR konsisten turun ke lapangan, ada pula yang meminta transparansi atas evaluasi.
06:13Mungkin yang bisa dilakukan DPR lagi ya, yang tadi yang terkait penunjukan fungsi penawasan, penunjukan vendornya itu juga harus clear,
06:23sama mungkin juga yang tadi pemerataan itu sih sebenarnya yang penting adalah pemerataannya,
06:26jangan sampai yang didapatkan yang kota-kota aja gitu sih, karena yang di daerah itu justru yang membutuhkan.
06:33Jadi DPR harus langsung ke daerah-daerah gitu ya?
06:34Iya, betul. Sidak boleh, sidak langsung boleh, mungkin kalau misalnya DPR itu kan biasanya juga turun ke lapangan,
06:42jangan sampai cuma hanya kunjungan, hanya bermain aja, tapi juga harus kunjungan sampai ke level-level itu aja.
06:47Lihat, mungkin aku butuh kayak transparansi kali ya, mungkin kayak by Dekah yang bisa diakses linknya sama seluruh masyarakat
06:55atau by website kah, seperti itu sih mungkin lebih ke transparansi aja dari DPR.
07:01Harapan publik terhadap DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan sangatlah besar, termasuk untuk mengawal jalannya pemerintahan.
07:08Sehingga diharapkan DPR fokus dan konsisten dalam melakukan fungsi pengawasan seperti yang selama ini sudah berjalan.
Jadilah yang pertama berkomentar