- 4 bulan yang lalu
- #kayugelondongan
- #menhut
- #rajajuli
KOMPAS.TV - Rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kamis kemarin, berlangsung tegang. Ketegangan bermula ketika Menteri Kehutanan Raja Juli mengungkapkan bahwa angka deforestasi hutan berkurang pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, termasuk di tiga wilayah yang terdampak parah bencana banjir bandang dan tanah longsor. Ia pun mengklaim tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan di wilayah terdampak bencana.
Klaim penurunan deforestasi tersebut dipertanyakan anggota Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Sturman Panjaitan. Ia menantang Raja Juli untuk bersama-sama mendatangi wilayah yang diklaim mengalami penurunan deforestasi.
Tak hanya kritik, desakan mundur bahkan dilontarkan anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Usman Husin. Ia menilai paparan Menteri Kehutanan melebar dan tidak fokus pada solusi jangka panjang atas tragedi bencana di Sumatera.
Senada dengan itu, Ketua PBHI, Julius Ibrani, bahkan secara gamblang meminta DPR menggunakan haknya untuk menyampaikan kepada presiden terkait kinerja pembantunya yang dianggap tidak kompeten dan layak diberhentikan.
Menanggapi hujan kritik terhadap dirinya, politisi PSI ini menilai kemarahan anggota DPR atas kinerjanya justru menjadi sebuah motivasi.
Berbagai temuan aksi perusakan hutan yang dipaparkan Menteri Kehutanan serta hasil investigasi Satgas PKH kini dinanti publik. Beranikah negara menghukum berat para perusak hutan di Sumatera?
Lalu tepatkah di tengah bencana Sumatera dan sorotan soal kayu gelondongan, Menteri Kehutananan diminta harus mundur?
Kita bahas bersama anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Rahmat Saleh dan juga ada Ketua DPP PSI, Faldo Maldini dan Analis Politik Ray Rangkuti.
Baca Juga [FULL] TNI AL Kirim Bantuan dan Buka Posko Kesehatan di KRI Dr Soeharso untuk Warga Aceh Tamiang di https://www.kompas.tv/regional/635647/full-tni-al-kirim-bantuan-dan-buka-posko-kesehatan-di-kri-dr-soeharso-untuk-warga-aceh-tamiang
#kayugelondongan #menhut #rajajuli
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/635654/full-dpr-psi-dan-analis-politik-soal-menhut-raja-ruli-diminta-mundur-buntut-bencana-sumatera
Klaim penurunan deforestasi tersebut dipertanyakan anggota Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Sturman Panjaitan. Ia menantang Raja Juli untuk bersama-sama mendatangi wilayah yang diklaim mengalami penurunan deforestasi.
Tak hanya kritik, desakan mundur bahkan dilontarkan anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Usman Husin. Ia menilai paparan Menteri Kehutanan melebar dan tidak fokus pada solusi jangka panjang atas tragedi bencana di Sumatera.
Senada dengan itu, Ketua PBHI, Julius Ibrani, bahkan secara gamblang meminta DPR menggunakan haknya untuk menyampaikan kepada presiden terkait kinerja pembantunya yang dianggap tidak kompeten dan layak diberhentikan.
Menanggapi hujan kritik terhadap dirinya, politisi PSI ini menilai kemarahan anggota DPR atas kinerjanya justru menjadi sebuah motivasi.
Berbagai temuan aksi perusakan hutan yang dipaparkan Menteri Kehutanan serta hasil investigasi Satgas PKH kini dinanti publik. Beranikah negara menghukum berat para perusak hutan di Sumatera?
Lalu tepatkah di tengah bencana Sumatera dan sorotan soal kayu gelondongan, Menteri Kehutananan diminta harus mundur?
Kita bahas bersama anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Rahmat Saleh dan juga ada Ketua DPP PSI, Faldo Maldini dan Analis Politik Ray Rangkuti.
Baca Juga [FULL] TNI AL Kirim Bantuan dan Buka Posko Kesehatan di KRI Dr Soeharso untuk Warga Aceh Tamiang di https://www.kompas.tv/regional/635647/full-tni-al-kirim-bantuan-dan-buka-posko-kesehatan-di-kri-dr-soeharso-untuk-warga-aceh-tamiang
#kayugelondongan #menhut #rajajuli
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/635654/full-dpr-psi-dan-analis-politik-soal-menhut-raja-ruli-diminta-mundur-buntut-bencana-sumatera
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Kehutanan
00:00Rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Kamis kemarin berlangsung tegang.
00:11Ini bermula ketika Menhut Raja Juli mengungkapkan
00:14angka deforestasi hutan berkurang pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya
00:19termasuk di tiga wilayah yang terdampak parah bencana banjir bandang dan tanah longsor.
00:25Ia pun mengklaim tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan di wilayah terdampak bencana.
00:33Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektare jika dibandingkan tahun 2024.
00:43Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir.
00:49Di Aceh menurun sebesar 10,04 persen, di Sumatera Utara menurun sampai 13,98 persen,
01:02dan di Provinsi Sumatera Barat turun 14 persen jika sekali lagi dibandingkan dengan tahun 2024.
01:11Saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali satu di luar PSN,
01:18yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IIN di Kampung Pak Johan, di Bima.
01:26Di tiga provinsi terdampak, satu jengkal pun, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut.
01:32Klaim penurunan deforestasi menhut ini dipertanyakan anggota komisi empat dari fraksi pedi perjuangan Sturman Panjaitan.
01:42Ia pun menantang Raja Juli untuk bersama-sama mendatangi wilayah yang diklaim deforestasinya sudah turun.
01:49Nah ini Pak yang di atas ini, kemudian berikutnya ini, di kecamatan Batang Toru ini.
02:00Nah ini di atas ini putih itu Pak sudah dihancurkan semua Pak.
02:05Dan itu yang titik merah itu, itu kecamatan Batang Toru, yang kemarin porak-poranda.
02:10Nah ini yang kita ingin dengarkan dari Bapak.
02:13Bukan bicara Bapak belum mengeluarkan satu pun tentang izin penggunaan hutan, bukan itu poinnya Pak.
02:23Deforestasi di tiga provinsi terbanyak terdampak bencana banjir tahun 2025, Masya Allah turun Pak.
02:30Kayak mana turunnya itu Pak? Kayak mana?
02:34Apa yang Bapak masukkan turun?
02:36Macam mana?
02:37Bapak katakan turun sekian persen, yang di Aceh 10.100 hektare, yang di Sumatera Utara 6.142, yang warna hijau itu Sumatera Barat 5.000 sekian.
02:55Tapi Bapak ceritakan dulu, di mana tempat itu Pak? Barang itu di mana?
02:58Tadi Pak Johan mengatakan jangan main angka-angka, Pak.
03:03Menyedihkan juga main angka-angka.
03:05Bila perlu kita datang ke sana, yang Pak Pak katakan sudah menurun itu.
03:08Kita datang ke sana.
03:09Masih ada kunker kita. Tahun depan ini masih ada kunker panjang lagi nih.
03:13Kita ke sana, Pak, melihat.
03:14Jangan cuma cerita-cerita yang kita juga nggak tahu.
03:18Tak hanya kritik, desakan mundur bahkan dilontarkan anggota komisi 4 fraksi PKB, Usman Husin.
03:23Ia menilai paparan menhut melebar dan tidak fokus pada solusi jangka panjang atas tragedi bencana di Sumatera.
03:31Pementerian lihatlah bencana Sumatera.
03:38Seharusnya izin semua di-stop.
03:41Pemerintah harus dijelaskan.
03:45Berapa tahun harus penenaman ulang dan seperti apa sebenarnya ibu-ibu ketua.
03:49Pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter, bisa tumbuh kembali.
03:56Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri.
03:58Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu.
04:02Sehingga saya lihat saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja.
04:07Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan.
04:11Kenapa saya katakan gitu?
04:13Saya contoh di Tepan Uli Selatan.
04:16Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin.
04:19Bupati sudah katakan, Super Skur izin ditutup.
04:23Ternyata Oktober 30 November izinnya keluar.
04:29Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, tidak sejalan.
04:36Semua.
04:37Jadi seolah-olahnya kita bisa diakal-akalin semua.
04:41Senada, Ketua PPHI Julius Ibrani bahkan secara gamblang meminta DPR menggunakan haknya untuk menyampaikan kepada Presiden terkait kinerja pembantunya yang tidak kompeten untuk diperhentikan.
04:55Menangkapi hujan kritik terhadap dirinya, politisi PSI ini menilai kemarahan anggota DPR atas kinerjanya menjadi sebuah motivasi.
05:23Bagi saya ini adalah justru harapan, kritik itu adalah harapan, kritik itu adalah motivasi.
05:37Kita berharap kritikan atau bahkan kemarahan itu pada ujung nanti akan diperhatikan yang lebih produktif.
05:44Berbagai temuan aksi perusahaan hutan yang dipaparkan Menteri Kehutanan serta investigasi Satgas PKH kini dinanti publik.
05:53Beranikah negara menghukum berat perusahaan hutan di Sumatera?
05:57Tim Liputan Kompas TV
06:00Lalu tepatkah di tengah bencana Sumatera dan sorotan soal kayu gelondongan, Menteri Kehutanan diminta harus mundur?
06:10Kita bahas bersama anggota Komisi 4 DPR fraksi PKS, Rahmat Saleh, dan ada juga Ketua DPPPS Ivaldo Maldini dan Analis Politik Rai Rangkuti.
06:19Selamat petang semuanya.
06:21Selamat petang.
06:21Selamat petang. Assalamualaikum.
06:22Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
06:24Pak Rahmat, kemarin dirapat dengan Menteri Kehutanan, apa yang terjadi?
06:27Apa yang membuat dan disimpulkan oleh Komisi 4 sampai membuat desakan seorang Menteri Kehutanan harus mundur?
06:36Ya, Mbak Desi.
06:37Kemarin kan kita rapat mendengarkan agenda tunggal terkait dengan bagaimana penanganan terkait dengan bencana banjir yang melanda tiga provinsi.
06:48Sumatera Utara, Aceh, sama Sumatera Barat.
06:51Kita berharap dari Pak Menteri kemarin itu mengeluarkan statement apa kebijakan-kebijakan kita untuk tindak lanjut pasca bencana ini ya.
07:03Terutama yang terkaitan dengan sektor kehutanan dan Satgas PKH itu.
07:08Nah, Mbak Desi dan seluruh pemirsa, kita sampaikan bahwa kita ingin fokus membahas langkah gitu ya.
07:16Itu belum dua hari dan belum lagi kering itu akhir banjir.
07:21Itu kayu gelondongan yang besar-besar.
07:23Itu lewat di depan mata kepala orang yang sedang dilanda musibah.
07:27Kemudian para pembalak hutan yang notabene-nya itu diberikan hak deforestasi perusahaan-perusahaan sawit gitu ya.
07:39Itu kan sudah di depan mata Satgas PKH itu sudah menyita itu ratusan ribu hektare.
07:45Baik di Padang Lawas ada 47 ribu.
07:47Kemudian di Agam ada sekitar 3.040 hektare.
07:51Itu kan mereka itu selama ini sudah mengambil manfaat di atas hutan yang di luar HGU mereka.
08:00Sehingga ketika banjir seperti ini, seolah-olah rakyat itu yang menderita, pemerintah dikasih beban.
08:08Sementara orang yang menikmati selama ini, yang menggunakan kawasan hutan sebagai ajang untuk mengurut uang,
08:15itu tidak ada perannya untuk pengulihan banjir ini gitu.
08:20Oke artinya sudah tidak melihat ada ketegasan dari manhood makanya diminta mundur ya?
08:25Iya faktanya kan kayu gelondongan yang segar itu masih lewat truk pengangkutnya itu di depan orang yang sedang ditimpa bencana.
08:33Ini berarti Pak Manhood kita kita anggap tidak bisa melakukan apa-apa di tengah bencana terutama pasca bencana yang terkait dengan wewenangnya gitu.
08:42Oke kalau gitu.
08:43Oke dinilai tidak kompeten sama komisi empat.
08:48Berikan data penurunan ini, penurunan itu.
08:50Oke kita tanya ke Mas Faldo. Mas Faldo dinilai tidak kompeten sama mitranya di DPR.
08:55PSI menanggapinya gimana? Tapi ditahan dulu kita jawab, kita bahas lagi di Kompas Petang Usai Jeddah.
09:00Kompas Petang kembali masih bersama saya Sini Permadi. Kita juga lanjutkan dialognya.
09:14Mas Faldo tadi komisi empat bilang rekan Anda di PSI yang menduduki jabatan Menteri Kehutanan tidak kompeten, tidak paham soal kehutanan, tidak bisa menjawab soal dari mana gelondongan kayu itu ikut terbawa ketika banjir.
09:27Anggapan PSI gimana?
09:30Iya Mbak Sindi, pertama-tama izinkan saya menyampaikan duka yang mendalam ya Mbak untuk seluruh korban di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat.
09:36Mari hari ini kita fokus sama-sama memastikan kehadiran negara dan memperbaiki keadaan karena saatnya kita butuh kepala dingin bukan kepala panas.
09:46Itu yang pertama.
09:47Yang kedua, soal desakan mundur saya kira itu wajar dalam demokrasi kita, tapi sekali lagi Mbak Sindi, putusan mundur adalah hak prerogatif dari Presiden Prabowo, bukan keputusan opini publik harian.
10:01DPR wajar mengkritisi pemerintah, bahkan bagus, justru aneh kalau DPR tidak mengkritisi kinerja pemerintah.
10:08Tapi kalau dibilang tidak kompeten?
10:09Dijawab Mbak kemarin semuanya, kemarin disampaikan. Saya pun menonton sidang tersebut bahwa Pak Menteri di DPR hadir memamparkan data, langkah-langkah konkret ke depan, dan mengakui bahkan untuk bertanggung jawab secara gentle.
10:26Ini kan kami kira menunjukkan kualitas kepemimpinan yang terbuka dan jujur.
10:29Ada data yang dipaparkan terkait daerah aliran sungai, ada temuan untuk 12 pelanggaran yang sedang ditegakkan hukumnya, belum lagi pencabutan 20 PBPH sebesar 750 ribu hektare.
10:44Arahan Pak Presiden kan dua, pertama jaga hutan, kedua harus berani.
10:49Kami kira Pak Menteri kemarin menyampaikan semuanya di depan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat.
10:55Namun, kritis dari anggota DPR tentu akan mempercepat kinerja ini.
11:01Kami kira Mbak Sindi, ke depan kan sedang dibangun nih langkah-langkahnya untuk kayu.
11:06Kemarin dijelaskan juga di rapat tersebut bahwa itu sedang diinvestigasi dengan Polri.
11:11Menhut juga tidak menyalahkan masa lalu loh Mbak Sindi, bahwa ini harus kita perbaiki.
11:17Nah narasi-narasi ini kami kira perlu kita dukung.
11:20Karena kan kalau nyalah-nyalahin Mbak, itu nggak akan bisa nanam pohon atau bahkan menghentikan banjir.
11:27Jadi, kira penegakan hukum sedang berjalan, investigasi material kayu juga ditangani bersama Polri,
11:34reboisasi harus dilakukan, dan penting Mbak, kemarin Pak Menhut menyampaikan,
11:39tolong di backup dengan regulasi sama DPR.
11:42Karena kan tumpang tindih aturan, ada dinas provinsi yang kehutanan,
11:46sedangkan tapaknya itu di kabupaten kota.
11:48Nah ini yang kami kira perlu sama-sama kita kawal ke depan.
11:52Jadi, di saat bencana seperti ini, kita butuh bukan siapa yang harus mundur,
11:58tapi siapa yang harus maju Mbak Sindi.
12:00Biarkan Pak Menhutnya bekerja, Presiden yang memutuskan.
12:04Tugas kita mengawal dengan hati yang dingin, kepala yang cernih.
12:07Nah itu kok menunggu Presiden?
12:10Kalau Bang Re melihatnya, oke 20 perusahaan akan dicabut izinnya,
12:13tetapi nunggu restu Presiden dulu.
12:15Ini kayak melempar tanggung jawabnya ke Presiden,
12:19melepaskan itu ke Presiden, atau apa lagi yang Anda baca?
12:23Bang Re?
12:25Masih di-mute?
12:26Bang Re, di-mute Bang.
12:27Iya, tentu ada unsur itu.
12:30Tetapi memang, apa namanya itu ya,
12:33saya kira permintaan mundur itu juga serba tanggung itu.
12:38Tanggungnya kenapa?
12:39Ya tidak ada sejarah di Indonesia ini,
12:41pejabat negara mau mundur karena itu tadi anggap gak becud.
12:44Karena ukuran suksesnya itu bukan standar orang,
12:47standar mereka.
12:49Kan mereka sendiri yang bisa mengukur bahwa mereka sukses atau gagal.
12:52Bukan memakai standar orang.
12:53Nah, oleh karena itu, sulit berharap para pejabat negara akan mundur.
13:00Bahkan bukan karena kasus ini saja.
13:02Kata-kata karena kasus yang lebih perang dari ini pun,
13:05belum tentu ada orang yang mau mundur.
13:07Yang ada adalah pejabat-pejabat negara yang minta tambahan kewenangan,
13:11yang minta tambahan jabatan.
13:13Ada Menteri Semuda sekaligus ketua PSSI,
13:16di-mute,
13:17antar Menteri itu sekaligus ini.
13:19Ada Kapolri sekaligus Dewan Penasehan.
13:22Nah, tapi Bang Rey, tapi kalau tadi...
13:24Saya sebut tanggung, saya sebut tanggung itu.
13:27Karena kultur kita gak ada orang mau mundur dari jabatan.
13:31Oleh karena itu harus diminta langsung ke atasannya.
13:34Ke atasannya Presiden.
13:36Nah, mestinya anggota DPR sekarang itu bersurat kepada Presiden,
13:40meminta supaya yang apa dalam ini mencabut,
13:44digantikan kalau dianggap oleh DPR,
13:48dia tidak mampu.
13:50Tapi kan persoalannya ada di Presiden.
13:53Kenapa?
13:53Pertama soal kewenangan mencabut itu,
13:56yang kedua adalah,
13:57kan sejak dari awal dikritik orang,
13:59komposisi kabinet ini gak menggabarkan komposisi kabinet profesional.
14:02Orang-orang yang profesional di bidangnya.
14:05Kan sejak dari awal itu.
14:07Dinyanggap oleh orang itu kan.
14:09Nah, sekarang memang itu.
14:11Orang-orang yang dianggap sebetulnya gak tepat,
14:13duduk di posisinya masing-masing,
14:15tapi dipaksakan oleh Presiden.
14:17Nah, sekarang ya,
14:18maksudnya ya mestinya harus diperluas.
14:21Jadi saatnya Presiden yang mengevaluasi
14:23sentri-mentri yang gak sesuai sebetulnya dengan bidangnya masing-masing.
14:27Oke, evaluasi itu.
14:28Dan juga tadi sebenarnya komisi 4 bisa aja,
14:30atau dari DPR bisa aja meminta Presiden untuk mengganti menterinya.
14:33Atau satu-satu berarti Menteri Kehutanan ke konteksnya ini.
14:36Bang Rahmat, Anda kan menggunakan kewenangan Anda di legis latif untuk melakukan itu?
14:41Kita kan kewenangan kita mengevaluasi ya, Mbak Sayidi ya.
14:45Atau sebagai dari parto?
14:48Iya, jadi kewenangan kita itu tidak lepas dari ketiga itu.
14:53Bagaimana kita mengevaluasi kinerja yang berjalan, budgeting, dan segala macam.
14:56Nah, begitu evaluasi kita lakukan,
14:58seharusnya kan itu sudah menjadi sinyal bagi pengambilan kebijakan,
15:02bahwa sinyal ini sudah dari bawah hampir semua praksi loh,
15:06yang kemarin itu memberikan pendapat,
15:08bahwa ini ada masalah dan harus konsentrasi serius masalah pengelolaan hutan,
15:15agar kejadian tidak berulang di masa depan gitu.
15:17Nah, oleh karena itu, fungsi-fungsi itulah yang kita lakukan.
15:21Bagaimana kita meminta rencana ke depan,
15:24kemudian bagaimana data hutan kita sekarang,
15:27bagaimana kondisi hutan kritis yang 12 juta hektare,
15:31dan bagaimana terhadap penanganan yang pelaku-pelaku illegal logging,
15:36illegal mining, dan segala macam yang sudah menjadi penyebanjir ini,
15:40sudah kita lakukan.
15:41Nah, tentu kita sebagai DPR itu melakukan sesuai fungsi kita.
15:46Nah, apakah yang punya kewenangan untuk melakukan penggantian,
15:51segala macam, itu kan tergantung presiden.
15:54Tapi tugas kita sudah kita lakukan,
15:56kita buka kepada publik,
15:57bahwa kita itu miris,
16:00kemudian khawatir,
16:01kalau seandainya langkah cepat tidak kita lakukan dalam memperbaiki kebenaran dalam pengelolaan hutan.
16:06Oke, saya lanjutin dulu ke Mas Faldo.
16:08Mas Faldo, tadi katanya hampir semua fraksi loh,
16:10setuju agar Menteri Kutana ini mundur.
16:11Ini kan, Anda banyaknya satu koalisi juga,
16:14ini gimana?
16:15Anda merasanya ini memang mulai tidak solid atau apa?
16:21Iya, memang kan tadi Bang Rey bilang di Indonesia tidak ada budaya pejabat kita mundur gitu.
16:27Kalau saya jawab dengan cara lain gitu,
16:29memang budaya itu memang dibangun lewat sistem, Mbak.
16:32Bukan lewat dorongan emosional sesaat.
16:35Memang banyak di negara maju pejabat mundur bukan karena desakan publik aja,
16:39tapi mekanisme hukumnya ada, audit menyeluruh ada,
16:42investigasi objektif juga ada.
16:44Jadi jangan terbalik tata kelolanya dulu.
16:47Jadi jangan lupa juga bahwa kemarin di DPR itu juga Pak Menteri juga menyampaikan
16:52bahwa butuh juga nih dibantu via DPR soal revisi Undang-Undang Tata Kelola Pengembangan Hutan.
16:58Karena kan sekarang tumpang tindih,
17:00polisi hutan kita juga kurang.
17:02Bahkan ada juga utonomi daerah juga yang terkait.
17:04Belum lagi kita bicara soal adanya moratorium yang sedang akan diwujudkan oleh Kemenhut
17:10dan didukung oleh DPR.
17:12Jadi kami kira penganggaran pun juga jadi isu kemarin yang dibahas di DPR.
17:18Jadi kami kira balik lagi ke soal mundur.
17:21Ini bukan urusan tepuk tangan publik, Mbak Sindi,
17:24tapi bagian dari prinsip akuntabilitas yang melekar kepada Pak Presiden
17:28sebagai pemegang prerogatif.
17:29Jadi kalau setiap masalah diminta mundur,
17:33sementara investigasi belum kelar,
17:35negara kita akan diatur dengan emosional,
17:38bukan rule of law.
17:39Tapi yang kita bangun hari ini kan Indonesia yang lebih modern,
17:43Indonesia yang lebih masuk akal gitu,
17:46bukan republik perasaan.
17:47Kami paham betul bahwa kita di kondisi yang sedang sama-sama berduka.
17:52Namun sama-sama kita mencari jalan keluar, Mbak Sindi,
17:56ke depan tidak boleh lagi begini.
17:58Kalau boleh kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan
18:01yang memanfaatkan hutan kita di masa lalu,
18:04itu harus ditindak tegas.
18:05DPR kemarin keras sekali untuk hal itu,
18:08dan tentunya kita pasti dukung langkah itu.
18:10Oke, soal penindakan itu kita satu suara semua,
18:12tapi juga Bang Ray,
18:13ya soal tadi, 20 perusahaan bisa dicabut izinnya,
18:16tapi harus menunggu Presiden dulu.
18:17Ini tidak menambah birokrasi,
18:19memperpanjang birokrasi justru?
18:22Iya, semua sebetulnya kalau melalui kewenangan Presiden itu
18:25dapat dengan cepat diselesaikan.
18:26Masalahnya adalah apakah Presiden punya kemauan apa enggak?
18:30Kan sekarang banyak orang yang menuntut supaya misalnya,
18:34status banjir ini tingkatkan menjadi bencana nasional.
18:40Kenyataannya kan Presiden enggak mau melakukannya gitu.
18:42Sampai sekarang tuh,
18:44sehingga ya banyak yang tertati-tatilah ya,
18:47untuk menangani kasus ini serba tanggung.
18:49Nah, jadi semuanya kepada Presiden,
18:52termasuk tadi pemunduran gitu.
18:54Apakah DPR sebetulnya punya hak?
18:56Ya punya hak dong dong,
18:57memakzulkan Presiden aja mereka punya hak,
18:59apalagi memakzulkan Menteri kan.
19:01Ini soal mereka berani menaikkan isunya apa enggak gitu.
19:05Nah, cuman memang kembali ke pertanyaan awal tadi tuh,
19:07ini kan satu polis ini.
19:10Ada apa ini? Kan kira-kira gitu.
19:12Nah, ini yang seringkali saya sebutkan.
19:15Ini yang seringkali saya sebutkan tuh,
19:17kita mulai memasuki tahun politik.
19:19Ini 2026.
19:20Setiap partai ini membutuhkan identitas yang kuat di tengah masyarakat,
19:25pembadaan yang kuat di tengah masyarakat.
19:27Jadi, oleh karena itu mungkin mereka akan saling mulai nih.
19:30Saya beda sama PSI,
19:31saya beda sama PKB dan sebagainya gitu.
19:34Ini kan kalau kita lihat sekarang,
19:35PKS, PSI udah mulai kritik-kritikan sama ke PKB.
19:41PKB sama Golkar juga melakukan yang sama.
19:44Kemudian Menteri Pertahanan dengan Pak Jokowi juga terjadi.
19:47Menteri Perubayaan dengan Pak Jokowi juga terjadi.
19:50Artinya gitu,
19:51artinya sekarang memang partai-partai ini
19:53sudah tahu betul bahwa tahun 2026 ini adalah tahun di mana
19:57politik dengan identitas yang kuat sudah harus mulai ditegakkan.
20:02Memang kelihatan masih pelani,
20:04tapi kita lihat aja,
20:052026 mungkin akan makin terang-menderang,
20:08siapa dengan siapa,
20:09siapa menyerang apa,
20:11siapa yang ingin berbeda dengan siapa gitu.
20:13Nah, dimulai dengan,
20:14ya ini cep-cep kecil lah ya.
20:16Oke, oke.
20:17Cep tipis-tipis lah.
20:18Oke, deh.
20:19Oke, tapi jangan sampai motif politik itu,
20:22ya itu,
20:23sebatas hanya motif politik aja untuk
20:25mengurangi.
20:27Kita harus menyebutnya.
20:28Ini kan kali pertama kita menyebutkan,
20:30di mana di PRT keras menigur menteri gitu.
20:33Iya, tapi soal penangan bencana juga sampai jangan hilang ya,
20:35Bang Rai.
20:36Oke, terima kasih Bang Rai Rangkuti,
20:38pengamat politik.
20:39Oke, Bang Rai,
20:40terima kasih Bang Ramasal,
20:41anggota Komisi 4 DPRR,
20:42fraksi PKS,
20:42dan Mas Faldo Maldini,
20:44politisi PSI.
20:44Terima kasih.
20:45Terima kasih.
20:45Assalamualaikum.
20:47Waalaikumsalam.
20:47Kompas Petang Masih.
Komentar