00:00Fungsi pengawasan DPR adalah mengawasi pelaksanaan Undang-Undang,
00:07Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN,
00:10serta kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kehendak rakyat
00:14dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
00:18Melalui fungsi ini, DPR memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah,
00:23serta mendorong efektivitas jalannya pemerintahan.
00:26Fungsi pengawasan DPR juga bertujuan agar pemerintah bekerja secara terbuka
00:31dan dapat dimintai pertanggungjawaban,
00:34terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik.
00:39Dari 13 komisi di DPR memiliki peran yang berbeda dalam fungsi pengawasan,
00:44tergantung mitra kerja komisi di DPR.
00:47Ada pun bidang atau ruang lingkup tugas komisi di DPR, antara lain
00:50Komisi 1, Pertahanan, Luar Negeri, Informatika
00:56Komisi 2, Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, Pemberdayaan Aparatur
01:01Komisi 3, Penegakan Hukum
01:04Komisi 4, Pertanian, Kehutanan, Kelautan
01:09Komisi 5, Infrastruktur dan Perhubungan
01:14Komisi 6, Perdagangan, Kawasan Perdagangan, Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN
01:22Komisi 7, Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Sarana Publikasi
01:30Komisi 8, Agama, Sosial, Perempuan dan Anak
01:36Komisi 9, Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, Jaminan Sosial
01:42Komisi 10, Pendidikan, Olahraga, Sains dan Teknologi
01:48Komisi 11, Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan
01:57Komisi 12, Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Lingkungan Hidup, Investasi
02:04Komisi 13, Reformasi Regulasi dan Hak Asasi Manusia
02:09Menurut pengamat politik Agung Baskoro, fungsi pengawasan yang dilakukan DPR sudah berjalan baik
02:16DPR juga transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsi pengawasan
02:20Namun, keterlibatan dan peran serta masyarakat juga diperlukan agar fungsi pengawasan yang dilakukan DPR konsisten dan maksimal
02:29Ya, secara kuantitas ya, aktivitas pengawasan DPR ini sudah berjalan baik
02:37Kan kita tahu ada banyak ya, mungkin ratusan rapat kerja, rapat dengar pendapat
02:43Kemudian RDPU, soal kunjungan dalam konteks pengawasan juga
02:48Kemudian ada mungkin menerima ribuan aspirasi masyarakat ya
02:52Nah, cuman memang yang perlu paling mendapat perhatian bagaimana ini soal tindak lanjutnya
02:58Ya, setelah rapat, setelah dengar pendapat, setelah kunjungan
03:03Nah, ini tindak lanjutnya seperti apa supaya publik bisa turut, bisa mengawal, seperti itu
03:09Nah, kemudian juga soal isu pemanggilan pejabat publik ya, atau stakeholder yang lain
03:16Ini juga sudah terlaksana, cuman memang dari DPR punya semacam peta jalan
03:22Bagaimana memastikan fungsi-fungsi pengawasan itu bisa berjalan dengan optimal, seperti itu
03:29Nah, yang berikutnya saya kira soal transparansi dan akuntabilitas ya
03:33DPR terus berusaha melakukan proses transparansi dan akuntabilitas
03:39Nah, cuman memang perlu dikuatkan bagaimana ini bisa konsisten berjalan
03:43Supaya ya, lagi dan lagi publik bisa turut ya, terlibat aktif ya
03:49Bisa mengawal kinerja pengawasan DPR
03:52Ya, ada progres ke arah yang lebih baik kalau saya melihat ya
03:55Apalagi ketua DPR, wakil-wakil ketua DPR, khususnya Pak Dasko
04:00Intensif atau rajin turun ke bawah untuk memastikan ya
04:04Aspirasi yang berkembang di masyarakat bisa direspon dengan baik
04:08Termasuk yang saya tahu terakhir soal dana reses yang kemudian naik
04:14Tapi kemudian langsung diturunkan ya, kemudian itu dijelaskan kepada publik
04:18Porsinya semacam itu dan hal-hal semacam itu saya kira penting
04:22Sensitifitas ya, DPR terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang
04:27Supaya rakyat dengan wakil-wakil yang tidak berjarak
04:31Ataupun tidak terputus
04:33Sehingga ya, wakil-wakil rakyat bisa semakin sensitif melihat situasi yang berkembang
04:38Termasuk misalkan dalam konteks aksi besar ya
04:41Akhir Agustus, awal September kemarin
04:43Yang banyak memberikan masukan kepada DPR
04:46Dan itu juga sudah direspon dengan cukup baik oleh DPR ya
04:49Perhatian begini, DPR tidak bisa berjalan sendiri
04:52Tanpa ada partisasi publik untuk mengawal itu
04:55Karena mereka ya hidup ataupun berkembang dalam ekosistem politik yang dinamis juga
05:02Jadi anggota DPR itu tidak sepenuhnya punya kekuatan yang optimal dalam konteks sistem seperti sekarang
05:08Jadi dukungan publik, partisipasi publik menguatkan mereka itu sebuah kenisayaan
05:12Harapan publik terhadap DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat besar
05:19Termasuk untuk mengawal jalannya pemerintahan
05:21Sehingga diharapkan DPR fokus dan konsisten dalam melakukan fungsi pengawasan
05:27Seperti yang selama ini sudah berjalan dengan baik
05:30Ya, saya kira memang harapan publik terhadap DPR ini besar
05:34Khususnya pengawas, kinerja pengawasannya
05:37Karena kita tahu sistem politik yang hari ini mengemukakan
05:40Memang langsung dinominasi oleh eksekutif ya
05:45Hampir 80-an persen misalnya
05:47Tapi ini bukan menjadi sebuah alasan untuk DPR tidak mengoptimalkan fungsi-fungsi pengawasannya
05:53Karena pemerintah itu punya kebijakan-kebijakan mercusuar
05:56Kebijakan yang beranggaran mahal yang perlu mendapat pengawalan dari DPR
06:01Justru disinilah fungsi DPR semakin relevan dan penting untuk dihadirkan
06:07Supaya apa? Kita bisa menyelamatkan anggaran negara yang banyak itu
06:11Kita bisa memastikan kualitas program pemerintah optimal
06:14Termasuk ya, kinerja DPR dan pemerintah secara keseluruhan
06:19Karena apa? Kalau misalkan DPR tidak melakukan fungsi tersebut
06:22Ini bahaya, seperti itu
06:24Jadi saya berharap dengan kondisi dan realitas politik demikian
06:27DPR tetap fokus dengan kinerja pengawasannya
06:30Dan ujungnya memang semua itu harus disampaikan ke publik
06:34Apakah lewat sistem informasi yang terintegrasi
06:37Apakah lewat komunikasi yang partisiparik, emansipatorik
06:41Yang simpatik pun kalau dikritik tetap dengan respon-respon yang simpatik
06:47Empatik yang itu bisa membuat masyarakat paham
06:51Dan tidak membuat prasangka dan praduga yang tidak perlu
06:54Selain itu, DPR juga memiliki tugas untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan
07:01Yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD
07:05Terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah
07:08Pengelolaan sumber daya alam dan lainnya
07:10DPR juga memiliki hak istimewa
07:14Seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat
07:18Untuk menjalankan fungsi pengawasannya
07:21Tim Liputan, Kompas TV
Komentar