Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
Takhta Ganda Keraton Solo, Dana Publik Rp200 Juta Ikut Terhenti

Link Terkait : https://surakarta.suara.com/read/2025/11/25/073848/takhta-terbelah-dua-duit-rakyat-tertahan-nasib-hibah-rp200-juta-keraton-solo-di-ujung-tandukz

Geger perebutan takhta di Keraton Surakarta kini ikut berdampak pada anggaran publik. Pemerintah Kota Solo membekukan hibah Rp200 juta untuk pelestarian budaya karena belum ada satu pemimpin keraton yang dianggap sah. Setelah wafatnya Paku Buwono XIII, muncul dua pihak yang mengklaim sebagai Paku Buwono XIV, sehingga Pemkot tidak dapat mencairkan dana tanpa laporan pertanggungjawaban dari otoritas tunggal.

Sekda Solo, Budi Murtono, menjelaskan bahwa hibah Rp200 juta tersebut merupakan alokasi rutin APBD untuk operasional dan kegiatan budaya. Namun pencairan harus ditunda sampai konflik suksesi diselesaikan. Ia memastikan anggaran serupa tetap disiapkan untuk tahun 2026, tetapi penerimanya hanya bisa ditetapkan jika keraton memiliki satu kepemimpinan yang legitimate.

#keraton solo #keraton kasunanan surakarta #Kasunanan Surakarta #kota solo
Host/Video Editor: Gita/Faqih
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00Tahta ganda keraton Solo dana publik 200 juta rupiah ikut terhenti.
00:06Geger, perebutan tahta di keraton Surakarta kini ikut berdampak pada anggaran publik.
00:11Pemerintah kota Solo membakukan hibah 200 juta rupiah untuk pelestarian budaya
00:16karena belum ada satu pemimpin keraton yang dianggap sah.
00:21Setelah wafatnya Paku Buwono 13, muncul dua pihak yang mengklaim sebagai Paku Buwono 14
00:26sehingga Pemkot tidak dapat mencairkan dana tanpa laporan pertanggung jawaban dari otoritas tunggal.
00:33Sekda Solo Budi Murtono menjelaskan bahwa hibah 200 juta rupiah tersebut
00:38merupakan alokasi rutin APBD untuk operasional dan kegiatan budaya.
00:43Namun pencairan harus ditunda sampai konflik suksesi diselesaikan.
00:48Yang memastikan anggaran serupa tetap disiapkan untuk tahun 2026
00:53tetapi penerimanya hanya bisa ditetapkan jika keraton memiliki satu kepemimpinan yang legitimate.
01:00Dari internal keraton, Maha Menteri Tejo Wulan melalui juru bicaranya menyatakan
01:06memahami keputusan pembekuan dana dan menilai situasi ini wajar selama ketidakrukunan masih terjadi.
01:15Ia juga mendorong reformasi pengelolaan keuangan agar dana tidak lagi diterima langsung oleh raja
01:20melainkan melalui bendahara keraton demi menjaga angkut darbilitas.
01:26Ia menilai konflik suksesi muncul akibat klaim sepihak yang tidak lagi mengikuti arahan pemerintah.
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan