00:00Terima kasih telah menonton
00:30Terima kasih telah menonton
01:00Terima kasih telah menonton
01:30Terima kasih telah menonton
01:59Terima kasih telah menonton
02:29Terima kasih telah menonton
02:59Terima kasih telah menonton
03:29Terima kasih telah menonton
03:59Terima kasih telah menonton
04:01Terima kasih telah menonton
04:03Terima kasih telah menonton
04:05Kami tidak bisa
04:07Terima kasih telah menonton
04:09Tentu
04:11Tentu
04:13Tentu
04:15Kita tidak bisa mendahului
04:17Apa yang akan menjadi
04:19Pandangan atau
04:21Para hakim
04:23Kita lihat
04:25Terima kasih telah menonton
04:27Tentu
04:29Tentu
04:31Tentu
04:33Tentu
04:35Tentu
04:37Tentu
04:39Tentu
04:41Tentu
04:43Tentu
04:45Tentu
04:47Tentu
04:49Tentu
04:51Tentu
04:53Tentu
04:55Tentu
04:58Tentu
04:59Tentu
05:01Tentu
05:03pensiun tadi tidak melarang hak yang bersangkut dan misalnya mau menjadi bupati mau menjadi gubernur
05:11mau menjadi presiden silakan Oke tapi begitu mau calon berhenti minta pensiun jadi itu sudah sudah
05:20Oke kita rasarakan itu dulu Oke baik Pak Arianto sebagai yang lama berkarir di kepolisian begitu
05:27banyaknya polisi aktif yang duduk di jabatan sipil Apakah itu sebenarnya keuntungan atau kerugian
05:33bagi organisasi kepolisian itu sendiri saya kira tidak ngitungnya seperti itu ya kalau bagi saya dulu ya
05:41setahu saya itu tugas polisi yang sudah jabatan tinggi kemudian ditaruh di tempat lembaga lain itu
05:50itu dulu karena permintaan karena permintaan saya dulu nggak gitu saya ditarik ke BPN minta kemudian
05:56saya dikirim ke sana tetapi ketika sebelum saya ke sana saya harus pensiun dulu waktu itu saya masih
06:02kurang dua tahun pensiun pensiun baru pindah sana sehingga jadi golongan di itu jadi intinya penugasan
06:09ke sana itu adalah karena permintaan itu tadi nah tapi kemarin kemudian kemarin pada masa belakangan
06:15ini begitu terlalu banyak petugas kolonel yang banyak kemudian itu itulah kemudian apa penarikan dari
06:23apakah itu menjadi pulisi untuk bisa mengirim ke sana gitu tapi semata-mata permintaan atau permintaan
06:30yang direkayasa sih sebetulnya apa bukan saya saya kira bukanlah punya undang-undang katanya begitu saya
06:35enggak mahir ya dalam undang-undangnya tapi dalam prakteknya memang kayak gitu kalau kita kesana itu
06:39pasti diminta oleh sana Pak kemudian kita minta izin ke apa Menteri kepegawaian kemudian Menteri Pak Pan
06:46Sama juga itu jadi Oke itulah baru itu terjadi itu Oke jadi kalau menurut saya apakah itu menguntungkan
06:53polisi apa tidak pada saat dulu itu polisi agak over apa jabatan yang kolonel dan pindah itu banyak
06:59itu dengan adanya kesempatan itu jadi seakan-akan menjadi peluang untuk menyalurkan seakan-akan begitu
07:04tapi gini loh kini Pak Arianto kalau memang posisi sebagai kepala BNN kepala BN PT itu memang masih
07:10dengan tugas kepolisian ya tapi kalau kemudian ditempatkan sebagai di Kementerian ATR di Kementerian
07:15Haji apakah itu masih ada kaitan dengan tugas kepolisian sih sebetulnya saya tidak tahu ya tapi
07:21apa karena menurut tema saya yang penting putusannya Mk kemarin tuh nggak boleh ngerangkep ke teman-teman
07:26kita aja oke kalau cuman menempat di tempat jabatan yang lain karena gini Pak mantan polisi itu
07:32biasanya diambil dari kemampuan dia untuk mengawasi menjelaskan sekitar itulah yang diambil kelebihan-kelebihan
07:39untuk menjadi manajemen di tempat-tempat lembaga yang lain itu Oke tapi kalau pandangan
07:43pribadi Anda Pak Arianto kalau semuanya ditarik itu akan lebih terakomodasi juga dengan dengan
07:48organisasi kepolisian kan enggak ada problem saat ini ya karena menurut saya ini saya tadi secara
07:53teoritisnya kita masih kurang masih kurang nah sekarang ini polisi kan lagi ditutup seluruh reformasi
07:59saya sudah buat ini konsep-konsep untuk mereformasi polisi ini petunjuknya ada 90 poin untuk
08:05coba 400.000 orang tidak cukup hanya bikin tulisan begini Pak ini butuh bagaimana dia menyampaikan
08:13bagaimana menderil bagaimana mengawasi bagaimana mengevaluasi itu butuh-butuh manajemen yang
08:19bagus-bagus Pak makanya itu kesempatan ini begitu yang bagus-bagus ditari sini itu bisa dimasukkan
08:25dalam Satgas sementara Pak untuk melaksanakan khusus reformasi ini oke karena reformasi nggak bisa
08:32ternyata yang sudah ada di situ Pak oke baik bro Niki ini adakan ada komisi percepatan reformasi
08:38gitu nah sekarang ada putusan MK apa nggak sebaiknya ini disinkronisasi sebetulnya ada komisi
08:44reformasi kemudian memberikan atis kepada Kapolri kemudian putusnya apakah kemudian menarik
08:48kembali dan menata organisasi di kepolisian sebenarnya kalau kita bicara soal reformasi
08:54kecepatan reformasi kepolisian artinya bahwa misi yang diemban oleh komisi tersebut itu menyentuh
09:01tiga aspek Mas struktural instrumental dan kultural nah masalah kembalinya personel-personel
09:08kepolisian itu itu terhubung antara struktural dan instrumental terkait soal operasional dalam
09:15ini adalah SDM nya artinya bahwa ketika komisi pecepatan reformasi ingin apa nam menemukan
09:24menyelesaikan misinya putusan MK ini bisa menjadi landasan oke untuk menyusun kembali atau menata
09:30ulang mendesain ulang organisasi kepolisian di masa depan seperti apa oke itu kalau Aswin lihat
09:36kalau tadi kita flashback ini apa yang terjadi sebenarnya kok semua tiba-tiba begitu banyak ya
09:41atau banyak ya anggota kepolisian yang duduk jabatan sipil seakan-akan mengulang pada era
09:46Ordo Baru dimana didominasi oleh ABRI dulu apa yang terjadi kita loss of control gitu ya kalau
09:51gejala maksimalnya ini artinya demokrasi kita sudah semakin terkikis terkikis ya saya pikirkan
09:58Indonesia kita semua sadar bahwa tahun 98 adalah tonggak Indonesia masuk ke demokrasi dan tonggak
10:04salah satunya mengatakan tahun 2001 tidak boleh ada lagi orang di dalam keamanan dan pertahanan
10:09masuk ke dalam urusan-urusan yang lain gitu ya kementerian dan lembaga karena nanti dia nggak fokus dan dia harus netral kan harusnya begitu
10:17nah ketika dan kita lihat kan gejala itu kan tidak terjadi pada tahun 2001 itu kan Mas Budiman itu terjadi sudah
10:24mendekati ketika kritik-kritik baik indeks dan indeks-indeks menunjukkan demokrasi Indonesia turun
10:30jadi memang terlalu rangkap jabatan itu apalagi di tubuh pertahanan itu itu indikasi demokrasi mundur
10:37oke
10:38karena kita tidak percaya lagi dengan pembagian-pembagian tugas dan sekuritisasi atau militerisasi itu merajalela kan
10:45memvaksin harus tentara atau nanti apa namanya harus KPK itu harus polisi begitu ya kalau sudah penisian itu nggak ada masalah tadi keahliannya
10:57tapi apakah tidak ada orang bukan polisi atau tentara yang bisa memvaksin atau bisa tertip kan nggak juga kalau kita lihat kan ketertiban itu bukan baris-baris
11:07kedisiplinan itu bisa nggak kita disiplin kepada konstitusi bisa nggak kita disiplin tidak korupsi itu disiplin yang sesungguhnya menurut saya bukan baris-baris
11:15baik seakan ada pertarungan antara supremasi konstitusi dan juga supremasi politik
11:20apakah putusan mahkamah konstitusi ini akan menjadi semacam macan kertas dalam tanda petik kita bahas setelah judul berikut ini
11:27terima kasih
