00:01Efisiensi, dikurangilah perjalanan dinas, kurangilah rapat-rapat, kurangilah seminar-seminar, kurangilah kunjungan-kunjungan kerja.
00:15Untuk apa lagi kunjungan kerja? Yang penting kerja, bukan kunjungan-kunjungan kerjanya.
00:20Itu adalah pernyataan Presiden Prabowo soal perlunya efisiensi.
00:29Prof Rias, bagaimana Prof Rias melihat soal pelaksanaan efisiensi di era pemerintahan Prabowo Gibran ini?
00:38Yang nyata kan cuma pemotongan anggaran transfer uang ke daerah itu.
00:43Yang di Jakarta kita nggak tahu efisiensinya apa.
00:45Jumlah kabinetnya bertambah, jumlah wakil menteri bertambah, sampai ada yang punya tiga wakil menteri.
00:55Jadi ini menurut saya terjadi inkonsistensi.
00:59Jadi apa yang kita pahami sebagai efisiensi itu sebenarnya tidak seperti ini.
01:06Dan pemotongan anggaran ke daerah itu walaupun itu masuk akal menurut saya karena memang situasi anggaran kita seringnya sulit.
01:12Tapi itu gagal dikondisikan.
01:15Sehingga menimbulkan kekagetan dan kepusingan orang-orang di daerah.
01:21Selain itu secara konkret saja pengurangan transfer dana ke daerah itu, itu akan mengurangi perputar uang di daerah.
01:29Itu yang berdampak pada ekonomi lokal.
01:32Sekarang bapak-bapak dan ibu bisa lihat bagaimana keadaan di daerah itu.
01:35Pasar-pasar sepi.
01:36Tidak ada transaksi.
01:38Karena memang apalagi nanti kalau sudah realisasi ini, uang tidak masuk.
01:43Beberapa proyek harus ditunda atau dibatalkan gitu loh.
01:47Sekarang pemerintahan daerah itu kembali kepada tugas-tugas rutin saja.
01:51Tugas pelayanan, tugas-tugas pemberdayaan.
01:53Jadi pemerintah sebagai pemegang inisiatif untuk pembangunan itu otomatis berkurang.
02:01Karena dananya tidak cukup.
02:03Oke, baik.
02:04Saya ke Propnasam di Aceh.
02:06Propnasam, kan Pak Presiden kan mentargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen ya.
02:11Tapi tadi Prop Rias juga mengatakan bahwa pemotongan tunjangan ke daerah.
02:16Nah, apa yang dirasakan oleh Aceh atau oleh Propnasam dari polisi pemerintah pusat yang memotong anggaran dari Jakarta ke Aceh?
02:25Ya, saya kira banyak daerah akan mengalami kesulitan ya di dalam memenuhi layanan dasarnya.
02:32Termasuk untuk memenuhi biaya operasionalnya.
02:36Karena umumnya daerah mengalami PAD yang sangat rendah.
02:41Sehingga sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
02:45Nah, kalau itu tiba-tiba dilakukan tanpa perencanaan yang matang, ya dengan tiba-tiba,
02:52maka itu akan membuat pemerintah daerah akan sangat kewalahan.
02:56Dan itu bisa menimbulkan gejolak juga di dalam masyarakat.
03:00Dan itu tidak kita inginkan.
03:03Nah, menurut saya, kalau pemotongan itu berlaku untuk DAU, DAK, termasuk dana otonomi khusus di Aceh,
03:12maka itu barangkali tidak fair ya.
03:17Kalau DAU saja yang dipotong, saya kira itu masih bisa membuat sebagian pemerintah lega.
03:25Tapi kalau DAK dipotong, dana otonomi juga dipotong,
03:29maka itu dampaknya sangat besar.
03:31Dan itu bisa memakan porsi antara 10 sampai 20 persen dari kebiasaan spending selama ini pemerintah daerah.
03:41Dan itu sangat, kita akan lihat nanti dampaknya tahun depan ya.
03:45Kalau pertumbuhan ekonomi seperti Aceh dan beberapa provinsi lain masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional,
03:51maka divergensi pertumbuhan akan terus melebar.
03:57Dan itu sangat rawan bagi munculnya gejolak sosial.
04:00Gejolak sosial, oke baik.
04:02Prof. Susi, kalau Prof. Susi lihat ya,
04:05ini kan pati itu kan dampak dari surutnya uang yang ke daerah.
04:11Tapi sekarang akan terjadi lagi.
04:12Apakah ini yang terjadi tidak belajar dari pengalaman pati diulang atau gimana?
04:16Ya, saya melihat bahwa apa yang dikatakan bahwa the modern state itu adalah the service state.
04:24Jadi negara modern itu intinya adalah negara yang layani, negara pelayanan.
04:30Dan pelayanan itu sebagian besar atau ya 90 persen itu akan dilakukan di daerah.
04:37Dengan demikian, kalau kita kembali pati membara gitu ya,
04:42kenapa kemudian pemerintah pati itu menaikkan?
04:44Dan ternyata karena dana transfer ke daerah itu menjadi sangat berkurang.
04:49Akibatnya seperti yang tadi saya katakan,
04:51maka makna bahwa negara modern itu adalah negara yang melayani,
04:56itu menjadi tidak berarti lagi di Indonesia.
04:59Dan ini memperlihatkan bahwa politik otonomi daerah,
05:03pemerintah, ini lagi-lagi memperlihatkan kecenderungan ke arah sentralisasi.
05:09Resentralisasi ya.
05:10Resentralisasi.
05:11Dan ini sangat membahayakan.
05:13Karena apa?
05:13Karena bertentangan dengan politik otonomi daerah yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
05:21Dimana otonomi seluas-luasnya itu seharusnya adalah di daerah.
05:26Karena itu adalah prinsip utamanya.
05:28Kemudian hubungan pusat dan daerah, itu kan ada beberapa aspek.
05:32Yang pertama adalah dimensi kewenangan.
05:35Kemudian ada dimensi keuangan, ada dimensi organisasi, ada dimensi pengawasan.
05:41Dimensi keuangan itu akan sangat tergantung sampai sejauh mana pemerintah pusat itu menghargai urusan yang sudah diserahkan kepada daerah untuk diselenggarakan.
05:52Kemudian dimensi keuangan, itu juga harus dipahami.
05:56Tanpa sumber-sumber keuangan yang memadai, maka daerah tidak akan dapat melakukan pelayanan-pelayanan publik yang tadi sudah dikatakan adalah pelayanan yang dasar.
06:07Oke, baik. Prof. Sulis, kalau tadi Prof. Sulis mengatakan bahwa seharusnya adalah modern street menjadi service negara pelayanan gitu.
06:16Dan otonomi seluas-luasnya. Ini kok sekarang terjadi re-sentralisasi semuanya sebaik Jakarta.
06:21Tapi juga DPR juga kemudian diam-diam saja sebenarnya. Kenapa yang terjadi sebenarnya?
06:25Ya, terima kasih.
06:27Tadi efisiensi itu sebenarnya secara konsep kita tentu setuju.
06:34Tetapi kan persoalannya, apakah ini bangunan dari kesadaran palsu atas nama rakyat efisiensi?
06:42Karena dalam kenyataannya banyak banget masalahnya.
06:45Mana-mana dana yang bisa diefisiensikan, mana-mana yang tidak bisa.
06:51Kan jadi ada paradoks di situ karena efisiensi tapi dana birokrasi itu menjadi besar sekali.
06:59Termasuk juga insentif DPR yang dituntut oleh anak-anak muda itu 17 plus 8 ya.
07:07Dan ketika para elit itu punya penghasilan yang mencengangkan fantastis, maka gap antara penghasilan penduduk itu luar biasa tingginya.
07:19Antara kelompok-kelompok, upper class, di situ ada layer-layernya banyak, ada yang 50 terkaya dan gitu.
07:27Middle class, lower class itu tidak sehat bagi suatu negara pelayanan.
07:36Kemudian juga paradoks berikutnya adalah bagaimana katanya efisiensi tapi dibuat redundancy program-program.
07:43Sekolah Rakyat, Kooperasi Merah Putih, mengapa tidak membereskan yang sudah ada.
07:50Merah Putih kan waktu itu pernah gagal ya Pak, zaman.
07:53KAUD ya?
07:53Ya KAUD waktu itu ya.
07:55Nah terus ada program-program yang tidak bisa dipotong sama sekali yaitu untuk pendidikan dan kesehatan.
08:0220%
08:03Kita sekarang sudah melihat bagaimana subsidi kepada perguruan tinggi semakin kecil-semakin kecil dan otonomi universitas itu ditafsirkan sebagai harus bisa membiayai diri sendiri.
08:16Akibatnya maka hari ini universitas itu menerima banyak sekali mahasiswa baru ya, gak kira-kira banyaknya.
08:25Dan itu kualitasnya menjadi dipertanyakan ya.
08:28Lalu juga bidang kesehatan itu sama sekali gak bisa dipotong.
08:33Baik, saya ke Prop 3.
08:34Prop 3, bagaimana Prop 3 melihat program atau keinginan efisiensi dari pemerintahan Prabowo-Gebran dalam pelaksanaannya?
08:44Ya, saya setuju dengan Prop 3 tadi.
08:47Jelas bukan efisiensi.
08:50Semua juga kita tahu kan bahwa efisiensi itu pastikan kabinetnya efisien dan bukan gemuk.
08:57Karena kabinet yang gemuk maka uang habis untuk membayar honor dan gaji mereka.
09:04Nah, ketimpangannya itu sangat terasa.
09:06Di Jakarta, kita mendengar anggota DPR itu punya honor yang berlimpah.
09:13Uang rumahnya dipotong tetapi biaya resesnya naik dua kali.
09:17Jadi itu kan akal-akalan yang sebenarnya kita tahu kok bikin malu-malu nih DPR ini.
09:22Bandingkan dengan guru besar seperti saya, di UNHAS itu Pak Budiman, guru besar seperti saya berebut uang honor rapat di luar jam kerja 200 ribu per hari.
09:35200 ribu per hari?
09:37200 ribu per hari.
09:39Jadi bayangkan bagaimana menderitanya orang di daerah.
09:42Kemudian, ada mandatori dari Menteri Pendidikan harus membuka prodi-prodi baru.
09:50Sementara tidak ada dosen-dosen yang diangkat.
09:54Jadi sekarang kita punya perbandingan, rasio perbandingan dosen dan mahasiswa itu bisa sampai 130-140.
10:00Padahal yang normal itu kan 110-114 misalnya.
10:05Kita nggak tahu mau bikin apa pendidikan ini.
10:06Di satu sisi kita melihat para pejabat kita rame-rame membeli ijasa dokter.
10:14Bagaimana ini pengawasan dari Departemen Pendidikan Tinggi.
10:18Jadi seperti itu.
10:20Sekali lagi saya mau bilang, Pak Prabowo masih ragu-ragu berjalan apa yang dia mau lakukan.
10:28Tidak segempi tapi datonya.
10:30Jadi harus Pak Prabowo banyak mendengar.
10:33Oke baik, Prop 3. Jadi banyak persoalan tapi sebetulnya yang jadi masalah adalah sebenarnya siapa yang mengawasi jalannya pemerintah?
10:40Mengapa DPR juga terasa lebih banyak diam dan menjadi rubber stamp?
10:45Kita bahas setelah jeda berikut ini.
10:46Terima kasih.
10:53Terima kasih.
