00:00Masih bersama saya, Budi Mantan Rujo di Satu Meja The Forum.
00:06Prof. Tri, masih ada 4 tahun lagi masa jabatan Prabowo Gibran.
00:13Apa yang Anda sarankan kepada pemerintah untuk diperbaiki?
00:18Yang pertama tentu saja, setiap membuat kebijakan kepada Bapak Presiden,
00:24itu buatlah kebijakan dengan persiapan yang matang dan berbasis ilmu pengetahuan.
00:30Jangan merusak nalar rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang dicari-cari alasannya
00:35dan bertentangkan dengan ilmu pengetahuan.
00:38Jadi kita itu bisa dibuat yakin.
00:41Masih 4 tahun itu terasa memang masih panjang.
00:44Padahal sebenarnya kalau dia sudah salah di awal kan salah seterusnya.
00:48Kemudian persoalan efisiensi.
00:50Efisiensi yang terjadi di Jakarta itu, suka atau tidak suka akan menjadi contoh di daerah.
00:57Di daerah juga para pejabat rame-rame membuat kabinet gemuk.
01:02Sehingga mungkin biaya manajemennya bisa 60% daripada seluruh anggaran yang tersedia.
01:09Dan kalau Pak Prabowo bisa menjadikan contoh kabinetnya ramping,
01:13itu akan mudah diikuti oleh rakyat di bawah.
01:16Tetapi bila tidak, maka jangan mimpi pemerintahan Prabowo akan berhasil.
01:20Oke, baik Prof. Nisam.
01:24Catatan apa Prof yang bisa disampaikan untuk 4 tahun jalannya pemerintahan Prabowo Gibran?
01:30Ya, saya kira yang pertama,
01:33perbedaan antar daerah terutama antara Jawa dengan luar Jawa,
01:38itu harus dikurangi secara bertahap.
01:42Jadi pemerintahan Prabowo Gibran ini kan punya program untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
01:50Tapi pertumbuhan ekonomi ini kalau terjadi sampai 8%,
01:55tetapi kontribusi Jawa masih sekitar 57-60%,
02:00maka yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin melebar.
02:05Padahal di dalam, mungkin kalau kita lihat di dalam dokumen,
02:09atau dalam visi-visinya, itu sangat bagus, sangat ideal.
02:12Tapi masalahnya, di dalam pelaksanaan masih Jawa sentris.
02:17Kenapa saya katakan Jawa sentris?
02:18Karena misalnya perhitungan-perhitungan di dalam alokasi anggaran secara perkapita,
02:26ya sudah tentu pasti alokasi untuk Jawa,
02:30baik di dalam infrastruktur, ya dana pendidikan, dan sebagainya,
02:35tentu akan condong ke Pulau Jawa.
02:38Nah, untuk itu, maka pemerintahan Prabowo Gibran ke depan,
02:42selama 4 tahun ke depan ini, harus juga melakukan percepatan di dalam aspek pemerataan ini.
02:49Termasuk di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
02:55Nah, kita tahu luar Jawa, apa, prevalensi stunting, ya, sangat tinggi.
03:00Kemudian, kualitas pendidikan juga sangat rendah.
03:06Kemudian, yang terakhir adalah hilirisasi.
03:09Hilirisasi ini bagus, ya.
03:11Tetapi, kalau kita lihat selama ini,
03:14baru terjadi secara signifikan di sektor mineral dan batubara, minyak, dan gas.
03:19Tetapi, di sektor yang menyentuh rakyat banyak,
03:22seperti perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan,
03:26itu belum terjadi secara signifikan.
03:28Padahal, sektor-sektor itu adalah sektor yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat di perdesaan.
03:36Oke, baik, Prof. Nisan.
03:38Oke, Prof. Tulis, apa yang Prof. Tulis mau sarankan,
03:424 tahun retoriknya Presiden kan sebenarnya oke,
03:45tapi pada level implementasi mungkin sedikit ada problem.
03:48Ya, terima kasih.
03:50Saya itu kok memimpikan bahwa negeri saya itu punya roadmap jangka panjang jauh ke depan Indonesia mau dibawa kemana.
03:58Oke.
03:59Kita berpikir tentang 2045 Indonesia emas,
04:025 tahun kemudian, 2050,
04:04menurut laporan-laporan badan-badan dunia,
04:07katanya akan terjadi abad keemasan Asia,
04:10di mana China akan nomor 1, India nomor 2, dan kemudian negara-negara Asia lain.
04:14Apakah Indonesia akan bisa ikut menikmati kemakmuran Asia?
04:17Itu tidak otomatis.
04:20Yang harus mereka lakukan adalah pertama, reformasi birokrasi,
04:24berantas korupsi,
04:26karena banyak sekali masalah di bangsa ini,
04:28ujung-ujungnya adalah korupsi.
04:30Dan yang paling penting menurut saya adalah,
04:32pembangunan sumber daya manusia anak-anak muda,
04:36karena Tuhan itu mengkaruniai bangsa Indonesia,
04:40suatu karuniai yang tidak akan diberikan dua kali.
04:42Di mana anak-anak muda itu akan banyak jumlahnya,
04:47dan bagaimana membuat mereka menjadi pintar, pandai,
04:50bisa memproduksi temuan-temuan sains, teknologi, budaya, dan lain-lain,
04:54sehingga bisa bersaing,
04:56atau bisa berkolaborasi dengan bangsa-bangsa lain.
04:59Jadi kita meninggikan martabat kita sebagai bangsa itu.
05:03Oke, baik, Prof. Sulis.
05:04Prof. Rias, di sekitar presidul ada penasehat khusus,
05:08ada utusan khusus yang dibentuk di sekeliling oleh presiden.
05:12Padahal di undang-undang kan ada namanya Dewan Pertimbangan Presiden,
05:15yang itu lebih konstitusional, tapi juga kosong sampai sekarang.
05:18Jadi semua yang khusus-khusus itu sebenarnya tidak ada dasarnya.
05:21Tidak ada dasarnya.
05:22Jadi itu kayak spontanitas presiden aja,
05:24memerlukan orang-orang ini.
05:26Jadi bukan tugasnya, tapi orangnya harus masuk gitu loh.
05:28Sementara perintah undang-undang dasar mengenai Dewan Pertimbangan Presiden itu
05:33kan tidak dilaksanakan.
05:35Sudah satu tahun, lembaga itu kosong.
05:39Kita tidak tahu alasannya kenapa gitu loh.
05:41Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan adalah
05:44tentang masa depan kebijakan-kebijakan itu.
05:50Bagaimana supaya pemerintah pusat itu menyadari
05:53Indonesia itu adalah daerah-daerah.
05:56Jadi kalau pembangunan di daerah merosot,
05:59kehidupan merosot, itu Indonesia merosot Pak.
06:03Jadi jangan berpikir seolah-olah daerah itu adalah beban.
06:07Indonesia itu adalah daerah.
06:09Kalau Anda bicara mengenai kemakmuran Indonesia,
06:12maka itu kemakmuran di daerah.
06:14Keadilan dan segala macam.
06:15Nah ini nggak bisa kita sembarangan mengurus daerah.
06:19Dulu kita sudah buat otonomi daerah dengan desain yang sangat bagus.
06:22Tapi kan recentralisasi seperti yang Anda katakan tadi,
06:24recentralisasi kebijakan-kebijakan yang dulu kita,
06:28apa itu kemenangan-kemenangan yang dulu kita letakkan ke daerah,
06:30itu ditarik pelang-pelang ke Jakarta.
06:32Hanya sekarang Jakarta daerah kembali tergantung lagi pada pusat.
06:36Nah ketika pusat mau bangkrut,
06:38tiba-tiba ada pemotong anggaran kan kaget mereka.
06:41Dan mereka tidak tahu mau bilang apa kepada rakyat.
06:44Karena ini proyek-proyek yang sudah direncanakan,
06:47misalnya tahun lalu,
06:48tiba-tiba tidak bisa dilakukan.
06:49Karena tidak ada dana.
06:50Nah kenapa tidak ada dana?
06:52Karena memang tidak ada sumber dana yang cukup,
06:55yang kita berikan kepada daerah.
06:56Oke.
06:56Jadi mereka ya kasihan lah.
06:58Oke.
06:58Yang berhadapan langsung dengan rakyat itu orang-orang di daerah itu.
07:02Oke, baik.
07:03Prof. Susi,
07:04ini kan DPR kan sebenarnya oke lah ya,
07:07dengan tunjangan reses 702 juta gitu kan.
07:11Seharusnya kan dia bisa lebih artikulatif,
07:13menyampaikan aspirasi-aspirasi dari daerah pemilihannya.
07:17Tapi kok kelihatan tidak ada gergetnya.
07:20Apa yang terjadi menurut Anda?
07:21Ya, saya ingin kembali lagi tadi pada beberapa prinsip utama penyelenggaraan negara,
07:26yang di awal sesi ini saya sudah katakan itu makin melemah,
07:29atau jangan-jangan malah dimatikan secara perlahan-lahan.
07:33Negara hukum itu bicara mengenai adab kekuasaan.
07:37Dan ketika bicara mengenai adab kekuasaan,
07:40maka itu akan sangat tergantung pada tipe kepemimpinannya,
07:44yaitu tipe leadership seperti apa yang akan dilakukan.
07:49Dan ketika kita bicara mengenai kepemimpinan,
07:52maka mau tidak mau kita bicara mengenai statementship.
07:56Statementship versus leadership itu tidak dapat dikategorikan,
08:00hanya berdasarkan keterampilan berpolitik,
08:04kemudian juga keterampilan berargumentasi.
08:07Demagog itu adalah leadership, leader.
08:10Demagog itu adalah pemimpin.
08:12Tetapi dia bukan pemimpin seperti seorang statement.
08:17Kita menginginkan statement itu adalah constitutional officer.
08:22Semua yang duduk di dalam jabatan negara,
08:25itu kita menginginkan sebagai constitutional officer,
08:29termasuk anggota-anggota DPR tersebut.
08:32Jadi kepada mereka, mereka harus merasa
08:35bahwa mereka adalah pejabat-pejabat yang diberi mandat konstitusi.
08:40Dengan segala tugas dan wewenangnya.
08:44Dan apa akibatnya?
08:46Mereka harus dapat bertanggung jawab kepada rakyat.
08:49Jadi ketika mereka diberi tunjangan yang begitu besar,
08:52siapa yang merencanakan tunjangan itu?
08:55Pastilah pihak eksekutif menurut saya.
08:57Karena itu yang mengajukan rancangan undang-undang APBN,
09:00pasti pihak eksekutif.
09:02Oleh karena itu, kita membutuhkan anggota-anggota DPR
09:05yang mempunyai kompetensi yang sangat tinggi
09:08untuk bisa membedakan pada jalur mana
09:12saya berjalan di arah yang benar
09:14dan saya tidak ditrap oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
09:19Jadi dia harus pintar untuk itu.
09:22Kalau misalkan dia diberi tunjangan yang cukup tinggi,
09:25dia bisa saja mengatakan kami tidak pantas untuk mendapatkannya.
09:30Kami tidak pantas untuk mendapatkan privilege-privileged.
09:33Karena kami duduk di sini berdasarkan suara rakyat.
09:37Dan saya ingin mengatakan bahwa
09:39demokrasi itu menghadapi dua ujian yang sangat besar.
09:45Seperti yang ditulis oleh Levitsky dan Ziblatt.
09:48Ujian yang pertama adalah
09:50sampai sejauh mana
09:52para pemimpin politik
09:55atau partai-partai politik
09:57mampu untuk mencegah masuknya
10:00para demagog menjadi pimpinan negara.
10:05Ujian yang kedua,
10:07ketika para demagog yang itu kemudian menjadi pemimpin yang otoriter
10:11itu akan memberikan ujian berikutnya pada demokrasi.
10:16Pertama, apakah para pemimpin itu
10:20akan melemahkan lembaga-lembaga demokratis
10:23atau justru lembaga-lembaga demokratis itu
10:26mampu memberikan batasan-batasan?
10:29Baik, Prof. Susi, Prof. Rias, Prof. Sulis, Prof. Tri, dan Prof. Nisan yang berada di
10:34Bandar Akeh.
