00:00Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepimpinan dengan baik dan lancar seperti kita.
00:10Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya,
00:17How did you do it? How did Indonesia manage?
00:21Saya sampaikan mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia.
00:27Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan,
00:39saling menjatuhkan, saling maki-memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci.
00:49Oke, Prof Rias, demokrasi khas Indonesia tidak gontok-gontokan dan tidak saling membenci.
01:01Apa tafsir menurut Anda?
01:03Sebenarnya itu demokrasi umum ya begitu.
01:05Oke.
01:05Itu disebut secara eksplisit karena memang kita suka gontok-gontokan itu, Pak.
01:09Jadi sebenarnya demokrasi yang normal itu ya satu kesempatan untuk saling berbeda pendapat,
01:16saling bertukar pengalaman dan saling mendukung.
01:20Gontok-gontokan itu adalah sisi lain dari demokrasi yang rusak gitu.
01:25Tapi sekarang juga tidak ada gontok-gontokan, tapi juga tidak ada kontrol yang cukup ketat terhadap pemerintah.
01:31Itu juga begitu ya. Jadi saya kira memang format demokrasi kita itu ya harus kita cermati lagi ya.
01:38Jadi sekarang itu kan demokrasinya menonjol dari peranan partai.
01:41Ya dan partai itu tidak membicarakan aspirasi rakyat.
01:45Orang-orang di DPR itu, itu lebih banyak melaksanakan perintah pimpinan partai daripada memperjuangkan kepentingan rakyat.
01:52Oke, baik.
01:53Kalau mereka mau mengangkat kepentingan rakyat itu secara jujur, itu kadang-kadang terkendala oleh perintah pimpinan partai.
01:59Oh, kendalanya di partai politik ya.
02:02Oke, Prof. Susi, bagaimana sebagai ahli hukum Tata Negara melihat kok DPR atau Dewan Perwakilan Daerah itu sama-sama tidak begitu terdengar fungsinya.
02:12Bahkan sekarang dengan dana reses naik 702 juta, naik dari 400 juta. Apa yang Anda baca?
02:17Ya, sebelumnya saya ingin memberikan catatan kepada tadi Presiden Prabowo mengatakan demokrasi khas Indonesia.
02:25Hati-hati kita memberikan label pada demokrasi.
02:29Jangan sampai kemudian dikatakan bahwa demokrasi khas Indonesia itu kemudian justru bertentangan dengan prinsip-prinsip universal demokrasi.
02:38Jadi jangan berdalih bahwa Indonesia punya kekasan demokrasi, tetapi justru kekasan itu dipakai sebagai tameng supaya tidak inline dengan prinsip-prinsip universal.
02:52Itu catatan saya terhadap tadi Presiden Prabowo mengatakan kekasan demokrasi Indonesia.
02:58Catatan yang kedua, yaitu mengapa DPR Indonesia tidak mampu menurut saya untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga demokrasi.
03:08Satu, karena tata cara pengisiannya bermasalah.
03:15Dan mengapa tata cara pengisiannya ini bermasalah tentunya juga berujung pada partai politik kita juga yang bermasalah.
03:22Di dalam salah satu survei yang pernah diselenggarakan atau pernah dilakukan di UK, sesaat Inggris keluar dari Brexit, rakyat ditanya demokrasi seperti apa sih yang diinginkan.
03:37Rakyat mengatakan kami puas dengan demokrasi, tapi kami tidak percaya kepada politisi.
03:42Kami tidak percaya kepada politisi, bagaimana demokrasi akan dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga demokrasi.
03:52Kalau partai politik yang menjalankan fungsi rekrutmen politik tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik,
03:58akibatnya politisi-politisi yang mengklaim dirinya sebagai perwakilan rakyat yang duduk di DPR,
04:06itu juga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai representasi rakyat.
04:10Saya ingin mengatakan bahwa mereka tidak lagi dapat mengklaim bahwa mereka adalah representasi rakyat.
04:18Jangan-jangan mereka itu adalah representasi kepentingan, kepentingan siapapun di situ.
04:24Kepentingan politik, apapun juga kepentingan-kepentingan oligarki lainnya.
04:28Oke, baik. Saya ke Prop 3 terlebih dahulu.
04:31Prop 3, bagaimana Prop 3 melihat apakah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
04:37itu sudah bisa mewakili kepentingan-kepentingan rakyat sebetulnya?
04:42Sudah pasti tidak.
04:43Sudah pasti tidak.
04:45Saya tidak pernah percaya bahwa mereka yang mewakili kepentingan rakyat
04:49itu hadir di panggung-panggung media dengan menggunakan benda-benda mahal di tubuhnya.
04:56Itu tidak mungkin.
04:56Jadi DPR berpesta-pesta di pesta flexing, kemudian rakyat mencatat harga perhiasan di tubuhnya
05:06berlomba menggunakan perhiasan yang termahal, yang branded, yang bukan produk lokal Indonesia.
05:12Apakah mereka akan melayani rakyat? Pasti tidak.
05:14Itu sama dengan polisi.
05:16Bagaimana polisi misalnya di Makassar, AKBP punya Rubicon.
05:20Apakah dia akan melayani rakyat? Pasti tidak.
05:22Jadi, demokrasi sejuk itu tidak berarti kita menghalangi rakyat untuk berargumentasi mengerti pemerintah.
05:31Apakah yang dimaksud Pak Prabowo itu, apakah demokrasi khas Indonesia itu mengabekan rasa etis
05:36ketika para penegak hukum bisa duduk semeja dengan mereka yang bermasalah secara hukum.
05:43Itu kan telanjang di Indonesia.
05:45Apakah itu yang kita maksud dengan demokrasi sejuk khas Indonesia?
05:48Baik, saya pindah ke Prop Nasam Tridodu.
05:52Prop Nasam, bagaimana Aceh atau Prop Nasam memandang demokrasi perwakilan di parlemen saat ini?
06:00Ya, barangkali secara simbolik, ya ada wakil-wakil kita di DPR dan di DPD.
06:07Tapi, kebijakan nasional sering sekali itu mengecewakan apa yang kita harapkan keputusan yang diambil lebih bersifat kolotif.
06:21Kolotif itu artinya, saya tidak setuju adanya fraksi-fraksi di DPR.
06:28Fraksi-fraksi itu kan kolusi sebenarnya.
06:31Keputusan-keputusan dari ketua partai.
06:34Sehingga, apapun yang dibicarakan di dalam ruang-ruang DPR dan DPD juga,
06:41itu sebenarnya sebuah keputusan yang sebelumnya sudah disepakanti di antara mereka.
06:46Sehingga, suara rakyat ini, walaupun ada reses ke daerah,
06:50itu simbolik juga.
06:52Sebenarnya, apa yang didengar disampaikan di sana,
06:56tapi ketika keputusan dibuat, tidak mewakili perasaan mayoritas masyarakat.
07:01Nah, itulah percermin di dalam, misalnya, efisiensi.
07:05Karena kolusi tadi, maka ada kompromi-kompromi dalam ruang fraksi-fraksi itu ketika rapat dengan eksekutif.
07:14Itu kolusi terlihat jelas.
07:18Oke, baik, Prof. Nasam. Prof. Sulis, sebentar ke Prahasis ya.
07:21Ini DPR ini gimana ya?
07:23Dulu waktu Prahara Agustus, tunjangan perumahan dibatalkan,
07:27tapi sekarang terjadi kenaikan tunjangan reses dari 400 juta menjadi 700 juta sebetulnya.
07:31Iya, itu yang dikritik oleh gerakan jensi ya, 17 plus 8 ya.
07:38Saya mau bicara bagaimana sebenarnya soal-soal demokrasi ini banyak ditulis oleh ilmuwan Indonesianis.
07:46Dikatakan terjadi backsliding demokrasi, declining demokrasi.
07:52Dan boleh nggak saya fokus kepada dampak dari gerakan Agustus kemarin terjadi penangkapan besar-besaran menurut saya
08:03terhadap para pengunjuk rasa, anak-anak muda, mahasiswa, aktivis, kelompok-kelompok buruh,
08:09dan juga diantaranya ada warga biasa, ada anak-anak di bawah umur, 40% jumlahnya.
08:16Dan itu kira-kira ada seribu lebih di seluruh Indonesia.
08:18Dan ini kan jadi paradoks bahwa menyampaikan pendapat freedom of expression, freedom from fear itu adalah konstitusional,
08:28tetapi ditangkapi dengan memberi konstruksi identitas, label-label kepada mereka sebagai perusuh, sebagai teroris, bahkan sebagai makar.
08:39Padahal saya melihat sendiri bagaimana mahasiswa UI misalnya kalau mereka turun ke jalan,
08:44itu ada tali-tali di kanan kirinya yang memastikan tidak ada penyusup.
08:48Jadi harus dibedakan secara jelas mana pengunjuk rasa, mana penyusup, mana yang membakar-bakar dan menjara itu gitu.
08:56Nah, itu yang mereka gagal mengatakan bahwa demokrasi itu harus khas Indonesia itu adalah apakah yang seperti itu, yang menangkapi gitu.
09:12Baik, Pak Prasid mau menanggapi tadi, pendek.
09:14Ya, saya mau menambahkan aja, bukan menanggapi.
09:17Jadi begini, ekspresi demokrasi itu bukan hanya kita lihat dalam apa yang terjadi,
09:24atau aktivitas di DPR atau dalam perwakilan daerah kalau dalam kontes Indonesia.
09:29Bahkan bukan sekedar melihat pada demonstrasi.
09:31Substansi demokrasi itu adalah jika seluruh kebijaksanaan pemerintah itu memihak pada kepentingan rakyat.
09:40Itu yang paling penting. Jadi yang berdemokrasi bukan hanya DPR, bukan hanya partai politik,
09:45tapi pemerintah sendiri harus bertanggung jawab untuk mewujudkan demokrasi itu.
09:50Memastikan, bahwa itu sesuai dengan keuntungan rakyat.
09:52Karena kebijaksanaan pemerintah itu adalah kebijaksanaan yang memihak.
09:53Jadi kebijaksanaan yang tidak memihak pada rakyat itu anti-demokrasi.
09:56Oke, baik. Lalu bagaimana ke depan 4 tahun, ke depan sampai 2029,
10:02apa yang perlu diperbaiki dari pemerintahan Prabowo Gibran?
10:04Kita bahas setelah jeda berikut ini.
10:10Terima kasih telah menonton!
