- 20 jam yang lalu
- #menkeu
- #kcic
- #utangkcic
OMPAS.TV - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak agar APBN ikut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang dinamai Whoosh.
Menurut Purbaya, seharusnya tanggung jawab keuangan proyek ini bisa dikelola oleh Danantara sebagai holding BUMN yang sudah memiliki kemampuan finansial dengan dividen hingga 80 triliun rupiah per tahun.
Sahabat KompasTV, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube KompasTV, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.
Jangan lewatkan live streaming KompasTV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube KompasTV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari KompasTV.
Sahabat KompasTV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv
#menkeu #kcic #utangkcic
Baca Juga Menlu Sugiono ke Pyongyang, Perkuat Hubungan Bilateral RI & Korea Utara | KOMPAS PETANG di https://www.kompas.tv/nasional/622800/menlu-sugiono-ke-pyongyang-perkuat-hubungan-bilateral-ri-korea-utara-kompas-petang
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/622807/full-anggota-komisi-vi-dpr-celios-soal-menkeu-tolak-bayar-utang-kcic-pakai-apbn-sudah-tepat
Menurut Purbaya, seharusnya tanggung jawab keuangan proyek ini bisa dikelola oleh Danantara sebagai holding BUMN yang sudah memiliki kemampuan finansial dengan dividen hingga 80 triliun rupiah per tahun.
Sahabat KompasTV, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube KompasTV, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.
Jangan lewatkan live streaming KompasTV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube KompasTV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari KompasTV.
Sahabat KompasTV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv
#menkeu #kcic #utangkcic
Baca Juga Menlu Sugiono ke Pyongyang, Perkuat Hubungan Bilateral RI & Korea Utara | KOMPAS PETANG di https://www.kompas.tv/nasional/622800/menlu-sugiono-ke-pyongyang-perkuat-hubungan-bilateral-ri-korea-utara-kompas-petang
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/622807/full-anggota-komisi-vi-dpr-celios-soal-menkeu-tolak-bayar-utang-kcic-pakai-apbn-sudah-tepat
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Saudara Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan jika pemerintah masih mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina, KCIC atau WUS.
00:12Usai mengikuti ratas di kereta negara bersama presiden dan wakil presiden, Mensesnek menyampaikan jika tidak ada pembahasan mengenai WUS dalam rapat terbatas tersebut.
00:23Meski demikian, Mensesnek menyampaikan jika saat ini pemerintah masih mencari skema untuk membayar utang proyek KCIC tanpa menggunakan APBN.
00:33Satu pembahasan malam ini.
00:40Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya.
00:47Skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu.
00:55Karena perannya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas.
01:09Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak agar APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina KCIC yang dinamai WUS.
01:21Menurut Purbaya seharusnya tanggung jawab keuangan proyek ini bisa dikelola oleh Danantara sebagai holding BUMN yang sudah memiliki kemampuan finansial dengan dividen hingga 80 triliun rupiah per tahun.
01:35Ini kan kayak SCC dibawah dan antara kan ya.
01:42Kalau dibawah dan antara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih.
01:53Harusnya mereka manage dari situ.
01:55Jangan ke kita lagi.
01:57Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi.
02:00Termasuk dividennya.
02:01Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama gahmen.
02:04Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak gahmen.
02:08Saya pikir begitu ya Pak.
02:12Menki Purbaya menegaskan beban utang KCIC seharusnya ditanggung oleh Danantara.
02:17Bukan melalui dana dari APBN.
02:19Lalu skema seperti apa yang sedang disiapkan pemerintah untuk menanggung utang kereta cepat WUS tersebut?
02:25Kita akan bahas bersama media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios.
02:30Dan juga Fernando Hadithio Ganinduto, anggota Komisi 6 DPR RI.
02:36Selamat sore Bung Media dan juga Bung Nando.
02:40Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.
02:43Selamat sore Mbak Sintri. Apa kabar?
02:45Kabar baik, terima kasih.
02:46Bung Nando, ini kalau menurut Komisi 6 DPR RI sendiri.
02:50Apakah alasan Menki Purbaya untuk menolak membayar utang KCIC melalui anggaran APBN sudah tepat menurut pandangan Komisi 6?
03:01Ya, terima kasih Mbak Sintia.
03:03Yang pertama gini, kita harus lihat perspektifnya dari KCIC ini kan sebuah proyek yang memang sangat bagus dan sukses.
03:11Dan ini juga merupakan suatu breakthrough juga yang dilakukan oleh pemerintah sehingga kita bisa mendapatkan proyek dari Jakarta ke Bandung yang begitu cepat, bagus, dan menarik.
03:24Namun kemudian, memang di dalam perjalanan bisnisnya mereka KCIC itu, memang ada beberapa hal yang membuat akhirnya KCIC ini mendapatkan beban yang berat sekali untuk membayar utangnya.
03:35Karena biar bagaimanapun, Mbak Sintia, dalam bisnis transportasi, yang namanya infrastruktur itu harusnya memang disediakan oleh pemerintah.
03:45Nah, ini kan infrastrukturnya kan disediakan oleh KCIC sendiri.
03:48Jadi, itu yang mengakibatkan akhirnya semua biaya menjadi membengkap dan utang masih begitu besar.
03:53Jadi, kembali ke pertanyaan Mbak Sintia di awal, bahwa memang yang dikatakan oleh Menteri Keuangan itu menurut saya sudah tepat.
04:02Karena memang hari ini, kita sudah banyak institusi lain seperti Danantara atau institusi lain yang bisa mendanai BWM-BWM kita.
04:12Jadi, saya rasa sudah tepat dan memang itu harus dibiayai oleh non-APBN karena itu besar sekali dan itu bisa merusak fiskal kita.
04:21Jadi, saya sepakat sekali dengan MENQ.
04:24Oke. Mas Media, ini penolakan MENQ Perubaya dan meminta Danantara untuk menanggung kalau Komisi 6 menyebutnya sudah tepat.
04:32Apakah kalau dari Selio sendiri ini menilai sudah sesuai dengan disiplin fiskal?
04:38Yang pertama jelas, saya sepakat jangan korbankan APBN.
04:42Rakyat tidak studi ya pasti proyek yang penuh masalah seperti Kerajaan Cepat ini dibebankan KPBN.
04:49Karena sejak awal proyek ini diklaim tidak pakai uang negara.
04:52Tapi, kalau seandainya publik dipaksa menanggung pembengkakan biaya dan risiko utang,
04:57ini jelas melanggar prinsip keadilan anggaran dan melanggar prinsip kontrak moral antara pemerintah dengan masyarakatnya.
05:04Jadi, waktu itu kan memang proses perencanaan proyeknya optimistis ya dan kreditor menawarkan bunga pinjaman.
05:11Dan kalau sekarang dijalankan dan biaya bengkak, apa kemudian harus ditanggung jawab oleh pemerintah Indonesia saja?
05:18Ini kan kurang fair.
05:20Dan satu fakta lainnya juga, ini kan kebijakan warisan dari presiden sebelumnya yang dipaksakan tanpa kajian yang matang.
05:28Jadi, ini konsekuensi dari keputusan politik sebelumnya yang mengabaikan rasionalitas ekonomi.
05:35Dan menurut saya kalau proyeknya bermasalah, yang kemudian justru bertanggung jawab adalah masyarakat yang diminta membayar kembali melalui APBN,
05:44melalui pajak, melalui kenaikan utang negara, jelas ini tidak adil secara fiskal.
05:49Karena keputusan elit akhirnya harus rakyat yang menanggung resikonya.
05:52Dan kalau kita lihat hari ini ya, KAI yang jadi pemegang saham mayoritas itu menerima tanggungan kerugian masif sekali,
06:00950 miliar per Juni 2025.
06:04Dan penumpangnya juga tidak naik-naik, hanya 21 persen ya, sekitar 20-an persen dari target.
06:11Dan kalau ini terjadi terus, KAI yang kemudian menanggung beban,
06:15dan yang berkorban lagi-lagi adalah penumpang KAI, dan kita semua ya masyarakat menengah bawah.
06:20Oke, Mas Media, jadi apakah Anda ingin mengatakan bahwa proyek KCIC ini masih termasuk proyek yang gigasat ini
06:28bisa dikatakan untuk skema keuangan pembayarannya masih terbilang tidak sehat?
06:33Sangat tidak sehat, sangat tidak sehat.
06:36Dan kalau ini makin parah ya, dan tidak diatasi segera, yang pasti yang paling rugi adalah KAI.
06:44Karena KAI itu bukan hanya WUS, KAI itu juga penyedia KRL, operator kereta ekonomi jarak jauh,
06:50penyambung logistik nasional, termasuk juga penyokong mobilitas rakyat di daerah ya.
06:55Dan saya kira kalau ini tidak diantisipasi, pasti tarif kereta ekonomi dan KRL pasti bisa naik.
07:02Pelayanan kereta di daerah bisa mati. Jadi menurut saya ini harus segera diatasi, Mbak.
07:06Oke, Mas Nandol, lalu kalau dari DPR sendiri sejauh mana sih Komisi 6 itu bisa,
07:12ataupun sudah mengetahui soal skema pembayaran utang KCIC ini kan,
07:17kalau Messestek bilang skemanya sedang dicari yang paling tepat untuk pembayarannya.
07:23Memang saya sepakat juga dengan Mas Media ya tadi ya,
07:27bahwa KAI ini kita kan, KAI ini perusahaan BUMN yang menurut saya sudah transformasinya luar biasa dari dulu sampai sekarang.
07:33Jadi menurut saya kehadiran KCIC ini kita lupakanlah apa yang terjadi masa lalu,
07:40tapi kita harus fokus, pemerintah harus hadir dalam permasalahan KCIC ini untuk membenahi
07:46gimana caranya kita harus membenahi penasaran ini gitu.
07:49Nah, terkait dengan mekanismenya itu, itu sudah direncanakan oleh pemerintah yang memang belum final,
07:57tapi itu sudah menjadi perhatian dari pemerintah untuk mendanai ini yang pasti bukan non-APBN ya.
08:02Tapi kan pembayaran utang harus terus dibayar ya,
08:05apalagi ada bunga yang kalau tidak salah sekitar bunganya itu 2 triliun per tahun ya.
08:13Betul, kami di Komisi 6 dalam mengatasi BUMN bukan hanya KCIC aja yang harus bayar utang,
08:19jadi nggak usah khawatir, kita juga banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang tergelit dengan utang,
08:23kita selalu berpartisipasi dan memikirin gimana caranya BUMN-BUMN kita ini bisa menjadi normal dan menjadi untung.
08:30Tapi kalau catatan Komisi 6 sendiri, maaf saya potong BUMN Nando,
08:34untuk kereta cepat WUS ini masih merugikah atau sudah memperoleh keuntungan atau seperti apa catatannya?
08:42Tentu masih merugi, dan ini kan kalau tentu masih merugi dan bahkan di satu titik
08:49dimana kalau kita tidak selamatkan atau kita tidak memberikan strategi yang patent pada KCIC ini,
08:54ini bisa bangkrut ini KCIC ini, jadi ini harus menjadi perhatian kita.
09:01Kalau misalkan seperti yang disampaikan oleh MNQ Purbaya,
09:05akan diminta untuk ditanggung oleh Danantara,
09:08bagaimana nanti skemanya?
09:10Apakah Danantara bisa melakukan ini?
09:14Karena kita tahu juga Danantara kan juga baru di bentuknya.
09:19Kalau bisa, saya pastikan pasti bisa, Mbak Sintia,
09:23karena gini, kami kan di Komisi 6 ini kan mitra dengan Danantara ya,
09:26kita juga selalu berkomunikasi dengan pengurus-pengurus Danantara,
09:30orang-orang Danantara itu,
09:31ini mereka orang-orang hebat semua Mbak Sintia,
09:32jadi saya yakin skema-skema strategi-strategi yang akan mereka lakukan,
09:36itu pasti akan memberikan terbaik kepada masyarakat Indonesia.
09:40Jadi nggak usah khawatir, mereka punya skill sendiri.
09:42Artinya Anda sudah mendapatkan bisikan atau informasi
09:45bahwa Danantara setuju dengan pernyataan MNQ Purbaya
09:49untuk menanggung utang KCIC?
09:52Kalau hal itu, karena gini,
09:53karena yang dikomunikasikan Danantara dengan kita itu kan
09:56RAKP yang sudah dilakukan di 2025 kemarin,
09:58mereka akan melakukan satu tahun ke depan,
10:01ada 28 sektor gitu.
10:03Dan memang strategi apa yang akan dilakukan itu,
10:05yang mau ditanyakan ke Danantara,
10:07tapi yang pasti kami di Komisi 6 sebagai wakil rakyat,
10:11kami sudah memberikan instruksi atau memberikan saran kepada Danantara
10:14untuk salah satu proyek yang kita harus khawatirkan adalah KCIC-nya
10:17untuk bagaimana caranya orang-orang harus hadir
10:20untuk menyelamatkan proyek ini.
10:22Karena harapan kita, harapan masyarakat,
10:24harapan dapil saya,
10:25itu kan KCIC itu berlanjut, Mbak,
10:27bahkan sampai ujung Jawa gitu.
10:30Jadi kalau dari Jakarta sampai Bandung aja bermasalah seperti ini,
10:34gimana kita bicara sampai ujung Jawa gitu,
10:35jadi pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan masalah ini.
10:38Oke, Bung Media,
10:40pernyataan Menkyo ini bisa mempengaruhi kepercayaan investor, tidak?
10:46Enggak juga saya kira.
10:47Saya kira analisis Pak Menkyo juga masuk akal ya,
10:51bahwa yang berbuat, yang bertanggung jawab,
10:55jangan kemudian ketika ada masalah,
10:57kemudian lelempar lagi ke APBN,
10:59yang menanggung kemudian rakyat.
11:00Yang berbuat sekarang kan BUMN,
11:03dan kebutuhan politik saat itu,
11:05ini yang kemudian harus ditelusuri.
11:07Yang kedua, menurut saya membebani ke danantara ini juga problematik.
11:11Karena lagi-lagi danantara kan sebagian besar,
11:14itu juga aset dan investasinya jadi dari eksekutif,
11:18dari pemerintah.
11:19Jadi menurut saya kita juga harus lebih kreatif
11:21untuk melakukan renegosiasi kembali hutang ini dengan Cina,
11:24jangan sampai kemudian membebani APBN.
11:27Jadi masih ada ruang untuk melakukan renegosiasi bunga dan tenor hutang misalnya.
11:32Itu pernah dilakukan oleh Malaysia pada saat menegosiasi ulang dari proyek dengan Cina gitu ya.
11:38Sehingga kita bisa menurunkan tekanan pembayaran secara drastis.
11:42Tapi lagi-lagi kan renegosiasi ini perlu diplomasi,
11:45dan kemudian kekuatan tawar diplomatik yang kuat ya.
11:49Dan itu menurut saya harus dipikirkan dengan matang ke depan oleh pemerintah.
11:53Oke, kalau dari perspektif Selio sendiri,
11:57pernyataan MENQ untuk menolak hutang KCIC ditanggung oleh APBN,
12:01apakah ini memang sekedar kebijakan yang sesuai terkait dengan keuangan negara,
12:08atau ada unsur untuk menghindari beban politik?
12:12Karena kita tahu ini proyek kan diinisiasi oleh Presiden sebelumnya.
12:16Yang pasti Menteri Keuangan kan bendahara negara.
12:20Dan menurut saya ketika proyek ini menggunakan APBN,
12:24dan kemudian awalnya bisnis-bisnis, dan sekarang dibebankan ke APBN,
12:28Menteri Keuangan kan harus bertanggung jawab,
12:30kalau seandainya terjadi defisit yang parah,
12:33dan kemudian APBN kita bermasalah.
12:35Jadi saya kira Menteri Keuangan menjalankan perannya untuk sebagai bendahara negara.
12:41Soal risiko keuangan yang besar terhadap BUMN,
12:44lagi-lagi ini domennya eksekutif, dan saat ini KCIC dan PTKI untuk mencari jalan skema pembiayaan.
12:53Jadi pesannya sederhana, cari jalan keluar,
12:56jangan kemudian ada masalah, kemudian lapor ke pemerintah dan minta APBN.
13:00Ini kan tidak adil, tidak adil sekali untuk rakyat sebagai pembayar pajak.
13:05APBN yang diambil begitu saja.
13:07Oke, Bung Nando, lalu bagaimana Komisi 6DPRRI menjamin pengawasan
13:13untuk pembayaran utang ke China Development Bank ini dibayar oleh pihak yang tepat nantinya?
13:20Ya, tentu saat ini kami sedang proses ya, Mbak Singkia.
13:24Nanti pada masa masuk sidang, tentu kita akan kembali panggil.
13:29Sari beberapa media juga saya sudah menyatakan bahwa KCIC ini harus selamatkan.
13:33Nanti kita akan diskusi dengan mereka, nanti kita akan diskusi dengan Danantara juga
13:37bagaimana caranya kita harus menyelamatkan KCIC itu,
13:39apalagi KAI kita juga sudah menjadi kebanggaan dari negara kita.
13:44Jadi, insya Allah nanti kita akan berusaha lebih dalam.
13:47Dan kami sepakat juga dengan Bung Media tadi bahwa memang ini bukan tugas APBN lagi
13:51atau bukan tugas rakyat lagi untuk mendanai ini semua.
13:54Karena ini kita sudah mendapatkan, kita sudah mempunyai sesuatu buah namanya Danantara
14:00yang itu di mana mereka mempunyai aset dan mempunyai dana
14:04untuk mendanai bagaimana cara BUM ini bisa sehat lagi semuanya.
14:08Oke.
14:08Bung Media, utang 7,2 miliar USD atau sekitar 116 triliun rupiah.
14:14Beban bunga tahunannya 120,9 juta USD atau sekitar 2 triliun ini,
14:19kalau tidak salah catatannya ya, dikoreksi kalau saya salah.
14:22Skema pembayaran yang paling tepat menurut Selios,
14:24harusnya seperti apa agar tidak lagi-lagi rakyat yang dirugikan?
14:28Pertama, renegosiasi bunga dan tenor utang itu bisa dicoba.
14:34Yang kedua mungkin bisa menawarkan skema debt for operation.
14:38Jadi Indonesia mungkin tidak perlu membayar sebagian kewajiban utang dalam bentuk kas,
14:43tetapi bisa diganti dengan hak operasi atau maintenance jangka panjang kepada pihak China.
14:48Tentu dari kelasan tertentu dengan juga mempertimbangkan kemandirian dari sektor ekonomi kita.
14:54Kita juga mungkin bisa meminta kreditor untuk menanggung sebagian risiko.
14:59Misalkan memberikan diskon tiket kepada WUS ini agar kemudian penumpangnya juga tidak terlalu.
15:05Jadi ada banyak cara mbak sebetulnya,
15:07tapi lagi-lagi jangan pernah dibuka keran APBN untuk kesalahan pertimbangan bisnis
15:12yang kemudian dibebankan kepada rakyat.
15:14Oke, terakhir singkat saja Bung Nando, jika memang kereta cepat WUS ini terus merugi,
15:20skema ataupun target jangka pendeknya seperti apa?
15:26Kalau kita, yang pasti kami di Komisi 6 akan terus mengawasi dan terus menjaga
15:31bagaimana caranya proyek ini akan terus berjalan.
15:33Ini kan proyek baru juga, di Indonesia juga baru beberapa tahun.
15:37Jadi kita, dan ini merupakan sebuah proyek kebanggaan negara Indonesia juga,
15:41kita mempunyai kereta cepat ya, di Bandung.
15:42Dan kita harus, gimana caranya kita harus mempertahankan ini.
15:45Jadi skema apapun yang akan kita lakukan,
15:48pasti kita akan awasi pemerintah,
15:51kita akan awasi pemerintah untuk mengawasi acaranya,
15:55KCC itu akan terus berjalan.
15:56Baik, terima kasih Bung Fernando Hadithio Ganinduto,
16:00anggota Komisi 6 DPR RI,
16:02dan juga Bung Media Wahyudia Askar,
16:04Direktur Kebijakan Publik, Selius.
16:06Sudah berbagi perspektif di Kompas Petang.
16:08Selamat sore.
16:09Selamat sore.
Dianjurkan
1:46
|
Selanjutnya
1:21
0:49
41:48
1:07:54
4:42
3:20
2:52
2:26
1:58
11:28
11:08