- 6 bulan yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Politisi Senior PAN, Drajad Wibowo dan Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu debat terkait bagi-bagi komisaris rasa politisi.
Said Didu meyakini harus tidak ada politisi di tubuh BUMN.
Diketahui, Temuan Transparency International Indonesia mengungkap, 165 dari total 562 posisi Komisaris BUMN diisi oleh politisi. 104 orang berlatar belakang partai politik, sementara 61 orang lainnya dari relawan. TII menyoroti kentalnya patronase dan imbal balik politik, di balik bagi-bagi kursi jabatan komisaris.
Mari kita simak pembahasannya dalam BOLA LIAR, episode "BAGI-BAGI KURSI KOMISARIS UNTUK POLITISI, POLITIK DAGANG SAPI?" Jumat, 3 Oktober 2025 pukul 20.30 WIB, LIVE di KompasTV.
Video Editor: VIla Randita
Produser: Theo Reza
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/621065/debat-pan-vs-said-didu-soal-bagi-bagi-kursi-komisaris-bumn-untuk-politisi
Said Didu meyakini harus tidak ada politisi di tubuh BUMN.
Diketahui, Temuan Transparency International Indonesia mengungkap, 165 dari total 562 posisi Komisaris BUMN diisi oleh politisi. 104 orang berlatar belakang partai politik, sementara 61 orang lainnya dari relawan. TII menyoroti kentalnya patronase dan imbal balik politik, di balik bagi-bagi kursi jabatan komisaris.
Mari kita simak pembahasannya dalam BOLA LIAR, episode "BAGI-BAGI KURSI KOMISARIS UNTUK POLITISI, POLITIK DAGANG SAPI?" Jumat, 3 Oktober 2025 pukul 20.30 WIB, LIVE di KompasTV.
Video Editor: VIla Randita
Produser: Theo Reza
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/621065/debat-pan-vs-said-didu-soal-bagi-bagi-kursi-komisaris-bumn-untuk-politisi
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Selamat malam saudara, temuan Transparency International Indonesia mengungkap
00:06165 dari total 562 posisi komisaris BUMN diisi oleh politisi
00:12104 orang berlatar belakang partai politik, sementara 61 orang lainnya dari relawan
00:18TI menyoroti kentalnya patron Nalse dan Ibal Bali Politik di balik bagi-bagi kursi jabatan komisaris
00:25mengapa praktik bagi-bagi kursi komisaris untuk politisi marah satu dekade terakhir
00:31apakah penunjukan kader partai politik maupun relawan sebagai komisaris BUMN
00:37karena dagang sapi untuk mendapatkan dukungan politik
00:40Saudara, inilah Bola Liat bersama saya, Mas Iser Tarikan
00:45Kita bahas copy kita malam ini dengan sejumlah narasumber
00:51Saya menyapa Bang Fredy Alif Damadik Waketum Projo, komisaris depan dan di PT Sang Hyang Seri
00:56Selamat malam Bang
00:56Ada Pak Adli Badullah, Ketua Harian DPP Barajep, selamat malam
01:02Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
01:05Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
01:06Pak Derajat Wibowo, politisi jenor PAN, komisaris utama PT Permodalan Nasional Madani
01:10Selamat malam
01:11Selamat malam
01:11Saya menyapa Pak Danang Widoyoko, Sekjen Transparency International Indonesia
01:17Selamat malam
01:17Selamat malam
01:18Mas Periam Sari, Pakar Hukum Tata Negara, selamat malam
01:22Pak Muhammad Said Didu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, selamat malam
01:28Dan di floor, saya menyapa Pak Heri Gunawan, pengamat BUMN, selamat malam
01:34Ada Mas Adi Prayidno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, selamat malam
01:41Dan melalui Zoom, saya menyapa narasumber lainnya, ada Pak Herman Heron, anggota Komisi 6 DPR RI
01:52Selamat malam, Pak Herman
01:53Selamat malam, selamat malam para narasumber yang hebat-hebat ini
01:58Ya, terima kasih telah bergabung meski melalui Zoom, kapan-kapan langsung sedih ya Pak
02:02Saya langsung ke Pak Danang, Pak Danang, temuan utama TE ini apa? Komisaris Rasa Politisi, maksudnya apa?
02:10Ya, sepertinya sama seperti yang dimaksudkan di Kompas
02:13Saya membuat eksplisit lah, judul Kompas ini kan dagang sapi gitu ya
02:18Jadi, siap presiden, bukan cuma dari sebelumnya juga, setiap presiden harus kompromi dan membangun koalisi
02:28Oke
02:28Nah, salah satu yang dijual itu selama ini kita menganggap koalisi itu adalah posisi menteri dan ditukar dengan dukungan di DPR
02:35Ternyata bukan cuma itu, karena kemudian ada juga kursi BUMN, terutama di level komisaris
02:44Yang dialokasikan untuk para pendukungnya
02:47Ini kan semacam imbalan bagi dukungan politik dan sekaligus ini untuk memelihara dukungan gitu ya
02:53Jadi, kalau nggak dikasih itu nanti keluar dari koalisi gitu kan
02:57Jadi, repot pengi yang berkuasa
02:59Itu kira-kira tujuan dari mengapa kemudian ini dibagi-bagi tanpa ini
03:03Mestinya sebetulnya menjadi komisaris dengan latar belakang politik tidak masalah gitu ya
03:09Tapi?
03:09Tetapi yang kita lihat kan tidak ada seleksi, tidak ada praktis kita tidak melihat ada meritokrasi dibalik rekrutmen komisaris
03:18Jadi sekarang komisaris yang ada di BUMN, terutama dari politisi maupun relawan, tidak punya kemampuan maksud Anda?
03:26Banyak orang yang mempertanyakan latar belakang pengalaman, pendidikan, dengan kemudian bidang bisnis yang dikelutinya
03:35Tidak semua kemudian cocok gitu ya
03:38Tidak semua cocok?
03:39Tidak semua cocok gitu
03:40Yang di depan Anda cocok nggak?
03:41Mas Derajat cocok, saya kenal beliau sudah lama
03:43Cuma sayang nih problemnya
03:45Apa?
03:45Mas Derajat ini latar, mohon maaf latarannya bukan, ini bukan lagi sekolahnya di SMA Tarunan Nusantara
03:51Jadi harusnya menteri beliau
03:53Oh gitu
03:53Ketua tahun lalu ketemu dia berat jadi menteri, tapi akhirnya cukup jadi BUMN
03:58Mungkin karena kursi dari menteri nggak cukup kali?
04:00Iya, iya
04:00Oh gitu
04:01Oke baik
04:01Maksud saya ini problem meritokrasi ya
04:04Jadi memang tidak semua itu seperti beliau yang memang latar belakang pendidikan cocok, pengalaman cocok
04:11Dan selebihnya itu kita mempertanyakan gitu
04:14Jadi transparansi segala macam juga tidak ada
04:17Dan juga kita juga tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang BUMN-BUMN kita gitu ya
04:22Kementerian BUMN tidak ada informasinya, saya belum tahu bidang antara
04:26Kemudian disebutkan semuanya, ditampilkan semuanya
04:29Seperti siapa saja, pengelola BUMN, direksi dan komisari
04:33Baik, Bang Predi ada kritikan, komisaris dipilih tampaknya diragukan kemampuan Bang Predi juga
04:39Apakah ini buah meritokrasi?
04:41Nggak ada di situ?
04:42Nggak, tadi beliau nggak sebut nama saya secara berikutnya
04:45Ya, tapi sebetulnya sepakat dengan Mas Danang
04:51Justru kita melihat tidak adil kalau langsung dicap
04:58Atau diberikan stigma kepada katakanlah politisi
05:03Atau kami misalnya relawan politik langsung diberikan stigma bahwa
05:09Tidak mampu menjadi komisaris BUMN
05:14Ya, justru di situ ketidakadilan menurut kami
05:21Ya, tapi mari kita lihat tadi sudah disampaikan
05:26Bahwa memang silakan diseleksi berdasarkan profesionalisme, integritas
05:31Setahu saya, sewaktu saya diseleksi kok
05:35Oh, diseleksi?
05:36Ya, diseleksi
05:37Setahu saya juga banyak sekali, nanti Bang Said tahu banyak lah
05:43Banyak nama yang masuk
05:45Ya, kalau bicara misalnya politisi, bicara relawan politik
05:50Misalnya begitu
05:51Yang masuk seper-seper sekian kok
05:57Dan menurut saya itu juga bagian dari seleksi
06:02Dan ketika saya juga
06:03Adakah proses di
06:05Atakanlah semacam
06:06Apa ya
06:07Wancara atau apa begitu
06:09Ada proses itu
06:12Jadi bukan kuculuk-kuculuk
06:14Gitu loh
06:15Jadi
06:15Saya
06:17Apa ya
06:19Sepakat dengan
06:20Mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo
06:23Ya
06:24Untuk statement-statementnya selama ini tentang BUMN
06:28Perbaikan BUMN
06:29Khususnya tentang
06:31Apa namanya
06:32Tantiem
06:35Khususnya tentang
06:36Mengembalikan status penyelenggara negara
06:40Dalam konteks ingin memberantas korupsi
06:42Konteksnya harus memberantas korupsi ya
06:44Tapi
06:44Itu perdebatan lama nanti
06:47Antara misalnya
06:48Apa ini
06:50Aksi korporasi ya
06:52Bisnis
06:52Nah itu nanti lain hal lah itu
06:54Tantiem
06:54Sorry Bang
06:55Tantiem masih terima gak
06:56Setelah kemarin Presiden Agustus selalu protes
06:59Setelah itu kan belum ada ini
07:00Belum ada
07:02Nah nanti
07:03Nanti period
07:04Arusnya kan
07:05Nanti
07:06Pada saat Pak Erik
07:10Pada saat Pak Erik
07:11Itu udah ngeluarkan peraturan
07:12Sebetulnya
07:13Dua tahun
07:14Dua tahun setelah
07:16Tahun
07:17Buku tutup
07:18Nah baru bisa
07:19Nah kemudian yang
07:21Saya pengen sampaikan lagi
07:23Ya
07:23Ini kan langsung direspon ya
07:26Langsung direspon
07:27Khususnya tentang
07:28Apa namanya itu
07:30Rangkat jabatan
07:30Oke
07:31Jadi menurut kita ini udah di jalan yang benar
07:33Mari kita respon
07:34Kita terima kasih
07:35Masyarakat terhadap
07:37Apa BUMN ini
07:39Rangkap jaman
07:40Nanti kita bahas
07:40Soal putusan MK
07:41Dan juga putusan DPR kemarin ya Bang
07:43Saya ke Pak Syed
07:44Katanya tadi di seleksi
07:45Tapi seleksi itu biasanya identik dengan
07:46Ada intervensi politik gak
07:48Ada pesan politik gak
07:48Anda kan punya pengalaman tuh
07:50Saya cerita pengalaman saja
07:51Saya ini ketua tim seleksi direksi komisaris BUMN 6 tahun
07:56Dan saya menseleksi hampir 10 ribu orang
07:59Ya begitu kejadiannya
08:03Jadi air bah ke BUMN tuh masuk memang lewat pintu politisi
08:07Fakta
08:08Saat saya masuk di meja saya tuh 982 CV calon komisaris dan direksi
08:15Datang dari parkol dari PIE
08:17Presiden wakil presiden
08:19982
08:21Setelah saya baca
08:22Dua hari kemudian saya buang ketung sampah
08:25Kenapa?
08:26Ya sampah semua
08:27Isinya emang apa?
08:29Apa yang gak masuk akal?
08:29Yang gak masuk akal
08:30Gak masuk akal
08:31Jadi orang-orang yang tidak masuk akal
08:33Dan isinya orang-orang
08:34Nah saya lapor ke atas
08:36Pak
08:36Sampah karena Anda merasa orang-orang yang disitu tidak kredibel
08:40Gak cocok
08:41Gak kredibel
08:41Dan banyak jumlahnya?
08:42Banyak 900
08:43Kok banyak sekali ya?
08:45Nah setelah itu saya melapor
08:46Ditanya
08:47Presiden wakil
08:48CV itu kemana?
08:49Gue buang tongkontong sampah
08:51Kenapa kamu buang tongkontong sampah?
08:53Saya gak mau BUMN jadi tempat sampah
08:56Itu pertama
08:58Jadi beginilah
08:59Kita harus kesepakati
09:00Gak pandang dulu apakah politis atau bukan politisi
09:04Bahwa BUMN itu tempat profesional
09:07Kenapa politisi kita hindari masuk?
09:11Karena politisi itu adalah kepentingan politik
09:15Bukan kepentingan rakyat
09:16Bukan kepentingan negara
09:17Jadi sangat bahaya
09:19Kalau politisi itu dibukakan pintu tanpa profesionisme ke dalam
09:24Nah
09:25Dulu saya bikin begini
09:28Boleh gak sih
09:29Politisi itu satu tahun setelah mundur
09:31Baru boleh komisaris
09:32Supaya udah putus hubungannya dengan partainya
09:35Jangan ujuk-ujuk
09:37Masih pengurus
09:38Mohon maaf aja
09:39Kita jujur aja lah
09:41Kalau dia calik gagal
09:43Maka dijadikan komisaris
09:45Setelah ada PAW
09:47Berhenti lagi komisaris
09:48Masuk lagi DPR
09:49Ini kan mainan apa
09:51Terakhir kemarin
09:54Partai udah susah cari calon menteri
09:56Karena lebih memilih jadi komisari BUMN
09:58Karena gajinya lebih tinggi
09:59Nah ini kan rusak negara ini
10:01Jadi nanti semua orang hanya mencari pintu
10:04Tanda kutip merampok ke BUMN
10:06Nah ini harus diakhiri
10:08Gak ada jalan lain
10:10Karena jangan jadikan BUMN ini sebagai tempat benar-benar mencari hidup
10:13Itu uang rakyat
10:15Untuk rakyat
10:15Untuk negara
10:16Nah itu yang kita lakukan
10:18Jadi saya dengan tadi Pak Prabowo udah merevisi undang-undang BUMN
10:24Itu oke langkah
10:25Karena ini BUMN ini badan usaha milik negara
10:31Bukan badan usaha milik pemerintah
10:33Bukan badan usaha milik partai politik
10:36Milik negara
10:38Milik negara
10:39Itu artinya
10:39Bukan presiden yang punya
10:42Tapi presiden sebagai kepala negara
10:44Saya kutip pernyataan Anda tadi
10:46Tadi mengatakan bahwa saat Anda di BUMN
10:48Anda menganggap bahwa BUMN jadi tempatnya sampah
10:52Sekarang yang Anda lihat masih begitu atau tidak
10:54Masih sama
10:54Masih
10:55Sebelum ada revisi undang-undang juga
10:56Masih
10:56Masih
10:57Baik Pak Drajat
10:58Gimana politisi harusnya gak usaha ada di badan BUMN
11:02Itu kan badan usaha milik negara
11:04Banyak sampah kata Pak Said
11:06Ya ini memang karena
11:08Apa ya
11:10Pandangan yang
11:11Yang kurang tepat terhadap politisi
11:14Jadi kesannya itu politisi adalah
11:16Negatif
11:18Gak semua politisi negatif
11:20Sama seperti lagunya Pak Basofi
11:23Tidak semua laki-laki
11:24Jadi jangan kita mengebiah uyah
11:27Tapi saya luruskan beberapa hal
11:29Yang pertama saya disebut sebagai politisi PAN
11:32Itu faktanya saya sudah tidak lagi menjadi ketua dengan Pakar PAN
11:36Oke
11:37Karena memang undang-undang melarang
11:41Tapi yang lebih tegas lagi
11:43Itu adalah karena saya ditugaskan di BUMN Keuangan
11:46Ya lembaga keuangan bukan bank
11:48PNM
11:49Jadi disitu kita dites oleh OJK
11:55Dan itu salah satu syarat pertama adalah kita tidak boleh jadi pengurus
11:59Nah Pak derajat bukan lagi pengurus
12:00Tapi yang lain politis yang lain yang mungkin disingung sama Pak Said
12:04Jadi ada surat dari Ketum dan Sekjen Pan
12:07Mengatakan bahwa derajat tidak lagi menjadi ketua dan markar
12:12Clear
12:13Dan ketika tes di OJK juga clear
12:15Nah kemudian yang kedua
12:19Tentu sangat menghargai risetnya Mas Danang dan kawan-kawan dari dulu ya
12:25TII salah satu harapan kita ya
12:27Tapi juga mungkin secara proporsi kita lihat jumlah prosentase komisaris
12:34Dibanding yang
12:34Prosentase komisaris dari politisi
12:37Dibanding yang non-politisi
12:39Itu masih jauh lebih banyak yang non-politisi
12:42Ya kan
12:42Politisi plus birokrat yang paling banyak
12:45Birokrat paling banyak
12:46Yang apa
12:47Ya kalau birokrat memang dia
12:49Masa Edidu birokrat dia komisaris juga
12:53Dan jangan lupa Tantim itu beliau yang
12:56Konceptornya awalnya itu ya
12:59Nah jadi
13:00Jadi proporsinya sekarang itu gak sampai 30% itu kalau kita bagi
13:07Jadi 70% itu adalah non-politisi
13:10Jadi kalau dikatakan marak segala macam
13:14Marak itu artinya lebih banyak dominan
13:16Ini gak dominan
13:17Kemudian yang berikutnya
13:21Bima ya adik saya
13:24Saya sangat menghargai pandangan dia
13:26Tapi kalau dikatakan politisi masuk BNN itu merusak meritokrasi
13:31Gak betul juga
13:33Karena apa
13:34Karena politisi tidak ditempatkan di direksi
13:38Board of Directors
13:40Komisaris
13:41Jadi disini yang kita lupa
13:43Tugas komisaris itu tidak ikut mengeksekusi
13:47Tapi kan mengawasi harus punya kapasitas Pak
13:50Ya mengawasi harus punya kapasitas
13:52Jadi tugas komisaris itu adalah mengawasi dan memberi nasihat
13:55Tidak boleh campur tangan terhadap pengurusan sehari-hari
13:59Nah jadi untuk pengurusan sehari-hari itu kebanyakan adalah pegawai BUMN karir
14:06Nah itu yang ingin saya luruskan
14:08Kemudian yang keempat mengenai kompetensi
14:12Tentu gak fair kalau saya menilai kompetensi semuanya begitu ya
14:17Tapi kita lihat yang jadi komisaris utama sekarang
14:21Tel-end itu namanya Pak Burhanuddin Abdullah
14:24Mantan gubernur BI
14:26Bankers yang sangat luar biasa
14:29Kemudian main ID komisaris utamanya Pak Fuad Bawazir
14:34Kemudian ya PNM ada saya ya adik-adik silahkan cek track record saya
14:42Mas Danang makasih
14:44Dan saya juga harus lulus OJK
14:46Gak gampang itu kalau gak lulus OJK kalau dibayar keuangan
14:50Baik perbankan maupun oleh perbankan dicoret
14:52Dan selama belum lulus OJK itu saya tidak boleh mengambil keputusan komisaris
14:59Adi rapat boleh tapi gak boleh memberi pandangan
15:04Boleh tapi gak boleh mengikat
15:06Pandangannya tidak mengikat
15:07Gak boleh ikut tanda tangan
15:09Jadi persaratannya ketat
15:11Kemudian komisaris itu juga
15:14Kalau di keuangan itu harus ikut sertifikasi manajemen risiko
15:19Harus ikut training
15:20Saya yang kerjaan saya jadi dosen
15:23Yang ngajar
15:24Itu Mas Danang saya harus
15:26Bang Said
15:27Mas Emri saya itu harus ikut training 9 hari
15:29Ini saya belum 4 bulan
15:31Paderajat tapi gini oke lah kalau paderajat sudah tidak lagi dipan
15:34Tapi dari temuan TI kan ada banyak lagi politisi yang ada di sana
15:38Nah pertanyaannya tuh begini
15:41Mereka kan juga harus punya kapasitas
15:44Tadi Bapak mengatakan bahwa toh gak mayoritas jumlahnya
15:47Artinya menurut Anda mereka punya kapasitas
15:49Gak punya kapasitas gak akan ganggu
15:50Susunan komisaris atau pengiriman jadwal
15:52Enggak bukan begitu
15:53Tadi kan disebutkan marak
15:55Marak tuh artinya kan majority
15:58Faktanya saya mengoreksi kata-kata maraknya itu
16:02Jadi gak marak juga karena 30% ya
16:05Kemudian kalau kapasitas
16:07Dari sisi kapasitas
16:08Banyak kok saya bisa sebutkan
16:10Mas Dirah Bini
16:11Oke baik silahkan Pak Said
16:13Mohon kita jangan salah
16:15Posisi BUMN itu adalah posisi profesional
16:19Jadi apapun yang tidak profesional disitu marak
16:24Walaupun cuma satu
16:25Jadi tidak boleh lagi ada politisi dalam BUMN
16:29Dia harus berhenti jadi politisi kalau di dalam
16:31Jadi jangan sampai
16:32Mas Dajat menyatakan
16:34Bahwa tidak sampai 30% gak marak
16:37Sangat marak
16:38Karena harusnya tidak ada politisi di dalam BUMN
16:42Itu seharusnya
16:43Nah
16:44Mas Said
16:45Kita kan hidup berdasarkan undang-undang
16:47Mas Said
16:48Mas Said
16:49Apa namanya
16:50Waktu itu sekretaris Menteri BUMN
16:52Mas Said pernah enggak
16:54Apakah ketika Mas Said menjadi sekretaris kementerian BUMN
16:59Itu tidak ada satupun politisi yang jadi komisaris
17:02Ada
17:03Saya katakan
17:03Tapi kata-kata Bapak
17:0530% gak marak itu
17:06Enggak betul
17:07Tapi artinya
17:09Mas Said pun ketika
17:10Kita sama-sama ilmuwan
17:11Tidak bisa
17:12Saya menyatakan air ini harus bersih
17:15Ada setetes pun
17:16Maka itu adalah kotor
17:17Nah itu karena Mas Said
17:18Mempunyai prejudis
17:20Politisi itu kotor
17:21Saya tidak menyatakan kotor
17:23Jadi satu tetes pun
17:24Artinya kotor
17:24Gak bisa
17:25Saya menyatakan
17:26Ini jabatan profesional
17:28Kalau konsep pandangnya begitu
17:30Itu semua birokrat
17:32Itu nanti akan dibilang
17:33Karena banyak birokrat korupsi
17:34Birokrat kotor
17:35Sebenarnya
17:35Jadi kita gak bisa kebiahuyah Mas Said
17:37Pemegang saham BUMN
17:39Adalah pemerintah
17:40Yang mewakili
17:41BUMN
17:42Adalah pemerintah
17:43Iya
17:44Birokrat adalah pemerintah
17:46Politisi bukan pemerintah
17:48Terus apa pintunya masuk
17:50Sehingga diisi
17:51Oke itu yang pertama
17:53Yang kedua
17:53Tadi
17:54Apa namanya
17:55Saya begini aja lah
17:57Intinya kita harus sepakat
17:59Dan saya pikir Pak Prabowo melihat sekarang
18:01Bahwa komisar harus profesional
18:03Kalau yang profesional
18:04Semua
18:05Pertanyaan saya Mas Said
18:07Apakah politisi itu tidak profesional
18:09Tidak apa-apa
18:10Tapi lepaskan politiknya
18:11Sudah dilepas
18:12Loh ya Bapak melepaskannya
18:13Lagi enggak
18:13Dan peraturan perundang-undangnya
18:15Sudah jelas
18:16Jadi peraturan perundang-undangannya
18:19Itu melarang
18:20Pengurus BUMN
18:22Itu menjadi pengurus parpol
18:24Betul
18:25Ya kita taat undang-undang
18:26Sekarang enggak
18:26Masih ada pengurus parpol
18:28Ya itu kan
18:29Kalau begitu kan nantinya
18:31Kita akan mengatakan
18:32Apa namanya
18:33Kementerian BUMN
18:35Pada saat Mas Said
18:36Kotor
18:37Karena ada
18:38Orang BUMN korupsi
18:40Saya kan mengkritik Bapak
18:41Sudah 30 persen
18:42Bapak belum menyatakan marak
18:44Oh iya dong
18:45Terus sampai 100 persen
18:47Baru marak
18:48Loh ya enggak
18:48Marak itu artinya dominan
18:50Ini sudah 30 persen
18:52Basis derajat
18:55Yang saya hormati selama ini
18:56Bahwa objektif betul
18:58Saya kecewa
19:00Karena sudah 30 persen
19:01Bapak menyatakan
19:01Belum marak
19:02Nah saya kasih contoh lagi
19:04Sekarang definisi maraknya
19:06Mas Said berapa?
19:08Ya enggak ada saya
19:09Saya kolom bahasnya
19:10Nol
19:10Definisi mas Said
19:12Nol
19:12Terus kenapa harus nol?
19:14Ya kan
19:15Dia harus berhenti
19:16Karena ini jabatan profesional
19:17Nah sekarang begini
19:18Jadi
19:18Oke jabatan profesional
19:20Jadi kalau misalkan ada
19:21Politisi yang masih menjadi
19:24Politisi yang
19:25Menjadi
19:27Komisaris BUMN
19:28Dia masih menjadi
19:29Pengurus parpol
19:31Ya kemudian tugas dari pemerintah
19:33Tugas dari kemenangan BUMN
19:34Untuk
19:35Meminta Anda harus mengundurkan diri
19:38Oke kita lanjutkan
19:39Mas Derajat menyatakan
19:42Bahwa ini tidak mengganggu
19:43Meritrokrasi
19:44Oke
19:45Pertanyaan saya
19:46Nyumbut nama boleh ya
19:50Contoh
19:52Grace Natali
19:53Komisaris Main ID
19:55Kompetensinya apa?
19:57Oke kompetensinya apa
19:58Nanti dijawab Pak Derajat
19:59Mulai lihat sekarang kembali
20:00Kita sambung nandu
20:01Terima kasih
20:02Sampai jumpa di video selanjutnya
20:04Terima kasih
Komentar