- 5 bulan yang lalu
- #tni
- #dprri
- #gedungdpr
- #tuntutanrakyat
JAKARTA, KOMPAS.TV - Penjagaan aparat TNI di Gedung DPR MPR RI pasca demo beberapa waktu lalu menuai sorotan.
Militer yang bersiaga di gedung parlemen itu dinilai bertentangan dengan 17 plus 8 tuntutan rakyat. Sebenarnya, tepatkah TNI jaga Gedung DPR? Dan penjagaan TNI ini wujud kebutuhan atau justru pelanggaran batas?
Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring, di antaranya perwakilan Koalisi Sipil yang juga Ketua Sentra Inisiatif, Al Araf. Kemudian ada anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, dan juga Made Supriatma, pengamat ISEAS Yusof Ishak Institute.
Baca Juga TNI Jaga Gedung DPR, Anggota Komisi I: Polri Meminta Bantuan dalam Rangka Pengamanan di https://www.kompas.tv/nasional/618163/tni-jaga-gedung-dpr-anggota-komisi-i-polri-meminta-bantuan-dalam-rangka-pengamanan
#tni #dprri #gedungdpr #tuntutanrakyat
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/618193/full-buka-bukaan-soal-tni-jaga-gedung-dpr-ri-ini-melanggar-batas-atau-tidak-sapa-pagi
Militer yang bersiaga di gedung parlemen itu dinilai bertentangan dengan 17 plus 8 tuntutan rakyat. Sebenarnya, tepatkah TNI jaga Gedung DPR? Dan penjagaan TNI ini wujud kebutuhan atau justru pelanggaran batas?
Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring, di antaranya perwakilan Koalisi Sipil yang juga Ketua Sentra Inisiatif, Al Araf. Kemudian ada anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, dan juga Made Supriatma, pengamat ISEAS Yusof Ishak Institute.
Baca Juga TNI Jaga Gedung DPR, Anggota Komisi I: Polri Meminta Bantuan dalam Rangka Pengamanan di https://www.kompas.tv/nasional/618163/tni-jaga-gedung-dpr-anggota-komisi-i-polri-meminta-bantuan-dalam-rangka-pengamanan
#tni #dprri #gedungdpr #tuntutanrakyat
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/618193/full-buka-bukaan-soal-tni-jaga-gedung-dpr-ri-ini-melanggar-batas-atau-tidak-sapa-pagi
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Waktu lalu menuai sorotan, militer yang bersiaga di gedung parlemen itu dinilai bertentangan dengan 17 plus 8 tuntutan rakyat.
00:07Sebenarnya tepatkah TNI menjaga gedung DPR dan penjagaan TNI ini wujud kebutuhan atau justru pelanggaran batas?
00:16Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring,
00:19diantaranya ada perwakilan Koalisi Sipil yang juga Ketua Sentra Inisiatif Al-Araf,
00:23kemudian ada juga anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB oleh Soleh dan juga Made Supriyadna.
00:30Pengamat Isias Yusof Isak Institute. Selamat pagi Bapak-Bapak.
00:34Selamat pagi Indonesia.
00:39Salam sehat semuanya.
00:40Pak, saya mau ke Mas Al-Araf dulu deh, terkait dengan kemarin ada kritik yang disampaikan oleh Mas Al-Araf terkait dengan penjagaan TNI di DPR.
00:49Salahnya di mana Mas Al-Araf? Ini kan menjaga kedaulatan negara.
00:52Pertama, secara konstitusional, otoritas yang berhak melibatkan dan mengerahkan militer itu hanya di Presiden, bukan Menteri Pertahanan.
01:02Jadi kesalahan pertama adalah otoritas yang mengerahkan dilakukan oleh Menteri Pertahanan dengan menempatkan militer di gedung parlemen.
01:09Itu satu hal, karena dalam konstitusi kita, Presiden adalah penguasa kekuasaan atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
01:17Jadi apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan merupakan bentuk kesalahan konstitusional.
01:22Dan secara hukum, undang-undang juga keliru.
01:24Kedua adalah, secara prinsip, pelibatan militer dalam tugas-tugas operasi selain perang itu sifatnya tidak permanen, Mas.
01:32Dia sifatnya sementara.
01:34Karena itulah kemudian dibutuhkan dasar keputusan sampai seberapa lama mereka dilibatkan.
01:40Dalam situasi apa, untuk kepentingan apa, anggarannya dari mana, kekuatannya dari mana.
01:45Jadi ada yang disebut dengan rule of judgment aturan mainnya.
01:48Dia melibatkan militer itu dalam operasi selain perang tidak sembarangan.
01:52Karena sejatinya tugas militer adalah untuk perang.
01:55Tugas-tugas non-perang itu sifatnya pilihan terakhir ketika kapasitas pemerintahan sipil sudah tidak bisa mengatasi kondisi yang ada.
02:03Sampai sekarang, dalam situasi kondisi eskalasi kekinian, sesungguhnya aparat institusi pemerintahan sipil, khususnya aparat keamanan, bisa mengatasi itu.
02:12Konsekuensinya, tugas-tugas TNI sebagai alat pertahanan negara belum boleh masuk.
02:17Ketika dia masuk, sifatnya sangat berlebihan.
02:19Karena pelibatan militer itu tidak bisa dilakukan secara begitu saja.
02:24Harus dihitung tentang eskalasinya, kepentingannya.
02:28Pilihannya merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa mengatasi kondisi yang ada.
02:34Sampai hari ini kapasitas sipil bisa mengatasi situasi yang ada.
02:38Nah, ini sesuatu yang sangat berlebihan dan tidak proporsional.
02:42Dan lagi-lagi, problem utamanya adalah otoritas yang melibatkannya keliru dan salah.
02:47Bukan Menteri Pertahanan, tapi harusnya dilakukan oleh Presiden.
02:51Itu, Mas.
02:52Oke, baik.
02:53Ada yang salah di sana terkait dengan otoritas yang mengarahkan TNI untuk bisa menjaga DPR.
02:58Tapi saya mau tanya dulu ke Kang Oleh terkait dengan penjagaan ini.
03:02Dari Kang Oleh sendiri, dari DPR sendiri, apakah memang request secara khusus gitu untuk dijaga oleh TNI?
03:06Pertama, saya perlu sampaikan dulu bahwa dalam undang-undang TNI terkait OMSP di pasal tujuh tentang pengamanan bahwa TNI mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
03:33Salah satu poinnya seperti itu.
03:35Nah, kemudian bahwasannya TNI tidak serta-merta mengamankan objek-objek vital atau mengamankan tentang keadaan yang bersifat berhubungan dengan sipil tanpa ada permintaan.
03:57Nah, itu.
03:58Pada RDP kemarin ketika pasca kerusuhan, Pak Panglima terutama TNI ini menyampaikan bahwa Polri sudah meminta perbantuan terhadap pengamanan terhadap kondusivitas Indonesia.
04:20Akibat daripada kerusuhan-kerusuhan yang terus masif baik di Jakarta maupun di kota-kota lainnya.
04:31Nah, saya rasa ini menjadi sebuah pengalaman yang pahit barangkali, di mana hari ini demo-demo penyampaian aspirasi sudah melanggar aturan itu sendiri.
04:53Penyampaian aspirasinya kan melanggar aturan itu sendiri.
04:58Kan tidak boleh ada bakar-bakaran merusak fasilitas di luar jam yang sudah ditentukan.
05:06Nah, saya secara pribadi tentu DPR secara kolektif sangat-sangat menghargai tentunya terhadap penyampaian aspirasi.
05:18Namun, bagaimana juga penyampaian aspirasi juga harus dilakukan mengikuti aturan yang ada.
05:29Tidak lagi merusak fasilitas-fasilitas.
05:32Nah, saya punya usnudon yang baik bahwasannya, bahwasannya mencegah itu lebih baik daripada sudah terjadi.
05:47Oke, jadi DPR ini untuk mencegah kejadian yang sama meminta gitu ya untuk dijaga oleh TNI, Kang Oleh?
05:54Pencegahan itu lebih baik, jangan sampai sudah terjadi baru bergerak.
06:02Nah, saya sependapat jika lu misalkan di antara kita, DPR sendiri, para pengamat, masyarakat,
06:10tidak punya alat untuk deteksi.
06:12Kapan Indonesia bisa betul-betul damai?
06:16Kapan Indonesia betul-betul kondusif?
06:19Yang tahu tentang keadaan kondusifitas nasional tentu adalah para aparat.
06:26Nah, polisi barangkali Polri ini juga masih minta perbantuan terhadap TNI.
06:34Karena pada RDP yang akhir Agustus, bahwa Polri secara resmi meminta bantuan terhadap TNI
06:44dalam rangka pengamanan kondusifitas Indonesia.
06:49Saya rasa tidak ada yang salah.
06:51Dan tentu sesungguhnya kita semestinya rakyat harus merasa senang dengan adanya penjagaan.
06:59DPR barangkali sebagai disimbol negara, DPR juga sebagai alat pitar.
07:06Rasa-rasanya harus dijaga bersama.
07:09Oke, dijaga bersama ya.
07:10Rasa-rasanya harus dijaga bersama, karena ini kan simbol negara.
07:15Oke, baik.
07:16Itu nanti yang akan saya taikan juga ke Kang Oleh lagi terkait dengan masyarakat.
07:20Senangkah dengan penjagaan yang lebih ketat ini dari TNI?
07:23Tapi saya sebelumnya ke Pak Made dulu.
07:25Pak Made, Anda melihat suasana seperti sekarang ini yang mungkin sudah lewat?
07:29Dari Demirut Risu kemarin, apakah sekarang ini sudah mulai kondusif?
07:33Dan seerjen apakah kemudian DPR dijaga oleh TNI?
07:37Saya termasuk seorang yang saya sepakat dengan Mas Araf.
07:43Ini berlebihan.
07:45Apa namanya, saya sepakat bahwa ini TNI tidak harus ada di sana dari sejak permulaan.
07:54Kita punya kepolisian.
07:56Dengan kapabilitas yang jauh lebih bagus untuk rakyat kontrol.
08:01Dan saya tidak yakin bahwa argumennya Pak Mas Soleh tadi bahwa itu, ini akan melindungi DPR.
08:08Kalau 50 ribu orang datang berdemonstrasi, TNI juga bukan bisa apa?
08:13Mau tembakin itu semua.
08:14Itu nggak bisa.
08:16Bahwa ini ada expect deterrence, saya juga tidak yakin.
08:19Bahwa ini akan mencegah orang untuk menyampaikan aspirasi.
08:22Jadi dalam proses demokratis, itu sebenarnya apakah kalau orang salurannya tersumbat,
08:29orang merasa frustasi, orang merasa tidak didengarkan, ya orang akan turun ke jalan.
08:34Dan dalam jumlah besar, itu terjadi di mana-mana.
08:37Di semua negara yang pernah saya kunjungi, di semua negara yang pernah saya teliti.
08:42Jadi kalau menurut saya, mendudukkan DPR sebagai obyek vital nasional itu justru melendahkan institusinya sendiri.
08:49Jadi protection is control.
08:52Ya, jadi kalau orang memproteksi, itu artinya mengkontrol.
08:58Anda tenang nggak kerja di dalam, masih ada senjata di luar yang berkeliaran seperti begitu?
09:04Dan kita tahu di Indonesia ini bahwa TNI adalah salah satu aktor politik juga, gitu ya.
09:11Itu aspirasi itu tidak pernah hilang.
09:13Dan bagaimana kalau seandainya aspirasi yang di dalam DPR bertentangan dengan aspirasi yang menjaga DPR?
09:21Ini kan kacau jadinya.
09:24Kita punya aparat yang lebih sipil, yang lebih civilized, yang lebih beradab.
09:30Dan tugas utama TNI ini adalah melindungi negara yang kita cinta ini dari serangan asli.
09:38Itu luar biasa menuntut energi dan perhatian penuh.
09:43Oke.
09:43Yang ini tidak harusnya ada di institusi sipil.
09:46Oke.
09:47Oke, Pak Madi, tapi terkait dengan pernyataan tadi Mas Al-Araf terkait siapa yang kemudian menginstruksikan.
09:53Ini kan Menhan, bukan Presiden.
09:54Ada yang salah di sana?
09:55Juga secara prosedural saya setuju dengan Mas Al-Araf, gitu ya.
10:00Kalau Presiden pun juga sebenarnya juga bisa keliru.
10:03Kalau Presiden mendudukan di sana, berarti secara konstitusi, dia, itu sudah jelas diatur dalam konstitusi TNI bertugas untuk pertahanan negara.
10:14Mempertahankan kedaulatan negara ini.
10:16Dari mana?
10:17Dari ancaman asing.
10:18Bukan dari rakyatnya sendiri.
10:20Itu tugas polisional.
10:21Ya, itu harus dilakukan oleh polisi.
10:24Nah, kalau Presiden sendiri tidak taat pada konstitusi, selalu tanggapan yang harus diambil.
10:31Kemudian, apa namanya, bagaimana pertanggung jawabannya?
10:35Ya, pertanggung jawabannya selalu pada konstitusi.
10:37Kalau menurut saya.
10:38Saya sepakat betul dengan itu.
10:40Oke, oke, baik.
10:41Saya mau ke Mas Al-Araf lagi.
10:42Mas Al-Araf, ini kan TNI menjaga DPR.
10:46Tadi katanya ada permintaan bantuan dari Polri, gitu ya.
10:49Karena mereka mungkin merasa seperti sedang dipojokkan dalam situasi kemarin setelah kejadian Avan Kurniawan ditabrak.
10:56Anda melihatnya, perlukah memang TNI turun?
11:00Padahal di sana masih ada polisi yang sejatingnya adalah tugas mereka ya menjaga untuk keamanan di dalam negeri, seperti itu.
11:07Ya, jika benar yang disampaikan Pak Soleh, kalau kita masih belum melihat tentang hal itu, kejelasannya kan, terus sampaikan Pak Soleh ya.
11:16Maka bukan Menteri Pertahanan lagi-lagi, Mas.
11:19Itu bisa dilakukan oleh Presiden kalau polisi meminta perbantuan.
11:23Presiden lah yang memiliki otoritas untuk itu, bukan Menteri Pertahanan.
11:27Lagi-lagi.
11:27Jadi sebagai wakil rakyat, seharusnya Pak Soleh mengkoreksi bahwa Menteri Pertahanan keliru, gitu loh.
11:34Karena berdasarkan Undang-Undang TNI 3 2025 yang baru, Mas Soleh yang membuat kekacauan itu di dalam Undang-Undang TNI 3 2004 2004 yang lama,
11:43pelibatan operasi selain perang, itu harus melalui perusahaan politik negara.
11:47Dihapus sama anggota DPR.
11:49Saya katakan dalam DPR, jangan dihapus pasal itu, karena itu aturan main.
11:53Supaya ada legitimasi, kalau ada kepentingan, maka yang berhak untuk mengerahkan hanya Presiden.
11:59Tapi kan dihapus sama DPR, lalu kemudian dirubah menjadi peraturan pemerintah.
12:03Sekarang peraturan pemerintah tidak ada, sehingga yang terjadi cek kosong.
12:06Oleh karena itu, ketika Undang-Undang TNI kekosongan, memang mengatas objek vital diatur dalam Undang-Undang TNI,
12:13tapi bagaimana pelibatannya diatur melalui PP di Undang-Undang yang baru.
12:16PP-nya belum dibuat, itu yang saya katakan DPR dan pemerintah membuat cek kosong,
12:20dan hari PP belum ada.
12:22Ketika itu tidak ada, lalu diatur di mana?
12:24Konstitusi, yakni Presiden sebagai penguasa anggota darat, laut, dan anggota udara.
12:29Konsekuensinya, kalau ada permintaan polisi, benar kalau misalnya dikatakan oleh Mas Soleh tadi,
12:34meski saya meragukan tentang hal itu, dalam situasi sekarang, karena situasi sudah kondusif.
12:39Maka Presiden membuat keputusan Presiden untuk tujuan apa, berapa lama, kepentingannya apa,
12:44nanti publik akan menilai apakah Presiden rasional atau tidak, ataukah Presiden berlebihan.
12:48Kalaupun keluar dari Presiden, saya sudah membeli mandi, dalam kontes hari ini,
12:52keputusan Presiden tersebut, tidak proporsional dan berlebihan,
12:56karena situasi sekarang dalam situasi kondusif.
12:58Saya rasa apa yang disampaikan 17 plus 8 itu sangat baik, Mas.
13:02Mereka ingin agar militer keluar dari wilayah sipil,
13:05militer tidak menjaga demonstrasi, karena itu menempat militer seperti pada masa order baru,
13:09vis-a-vis dengan masyarakat.
13:10Sementara kita ingin tentara yang profesional, tentara yang menjaga kedaulatan,
13:15tentara yang fungsinya pertahanan.
13:17Kita memiliki ancaman-ancaman serius loh, terkait dengan persoalan konflik Laut Cina Selatan.
13:21Jadi wakil wakil dan pemerintah, jangan narik-narik militer ke wilayah-wilayah yang bukan tugas dan fungsinya,
13:27akhirnya memperlemah profesionalisme mereka itu sendiri.
13:30Kita harus menghadapi persiapan kemungkinan perang dalam situasi dan kondisi tertentu,
13:35bukan kempatkan mereka dalam menghadapi masa aksi yang harus kita lakukan,
13:40bagaimana menghadapi penacaman peran dengan negara lain.
13:42Tugas parlamin harusnya mengkoreksi tentang kesalahan itu.
13:45Ini catatan saya, Mas.
13:49Buat saya sih, kalau DPR takut ya tentang demonstrasi yang ada,
13:53itu menunjukkan ada soal di dalam tubuh Dewan itu sendiri.
13:56Kalau mereka tidak takut, mereka tidak, maka mereka akan membiarkan ruang partisipasi yang ada.
14:01Kalau tadi dikatakan kerusuhan, saya rasa yang dilakukan masyarakat kemana adalah protes sosial
14:06akibat kenaikan gaji Dewan.
14:07Itu soal pokoknya, sehingga mereka protes dan itu normal.
14:11Kalau kemudian ada yang melakukan tindakan kerusuhan, tadi katanya penjarahan, kata anggota Dewan.
14:16Pertanyaannya siapa yang melakukan itu?
14:18Mari kita baca lapangan tempo, siapa yang bermain dalam kerusuhan dan penumpang itu.
14:23Nah ini yang menjadi soal, jangan nanti yang menjaga juga kemudian menjadi masalah dalam konteks penurunan masa.
14:29Oke, baik. Saya ketanyakan ke Kang Oleh, benar ini DPR sebenarnya lagi takut untuk menghadapi gejolak yang disampaikan oleh rakyat.
14:37Dan tadi ada juga poin soal 17 perselapan yang isinya soal tarik kembali TNI ke Barak,
14:42kemudian jangan peluaskan mohonan TNI disipil.
14:46Ini seperti apa nih kabarnya?
14:48Kang Oleh kan sudah ada tuntutan yang disampaikan kemarin untuk hal ini.
14:51Yang harus dicatat bersama, bahasanya subtansinya, pemerintah, DPR, dan juga pembantu-pembantu Presiden dalam hal ini,
15:06tidak menutup saluran aspirasi.
15:10Semua apa yang disuarakan oleh rakyat, DPR sudah mendengar, DPR sudah memperbaiki,
15:21pemerintah juga sudah sedang dan akan memperbaiki.
15:27Tidak ada saluran aspirasi baik yang dijalan melalui surat, di podium-pedium, tidak ada.
15:35Tidak ada.
15:37Subtansinya adalah apa yang disampaikan oleh Bapak semua adalah,
15:41bagaimana agar saluran aspirasi ini,
15:45satu bisa diterima, dua bisa dilaksanakan,
15:50sesuai dengan tuntutan.
15:52Semua hari ini kan sudah sedang dan akan dilaksanakan.
15:57Oke, itu kan untuk beberapa poin yang lain gitu Kang Oleh,
15:59tapi ada satu poin yang hari ini kita pertanyakan soal TNI menjaga DPR gitu Kang Oleh.
16:03Ada satu poin yang kemudian seperti mundur ke belakang gitu.
16:07Gimana Kang Oleh tanggapannya Kang?
16:08Kalau yang lain saya akin sudah sedang dipertimbangkan seperti itu.
16:12Subtansinya adalah penyaluran aspirasi.
16:15Kalau soal pengamanan, negara wajib untuk mengamankan semua objek vital.
16:21Nah, jangan dibuat opini seolah-olah DPR tidak mendengar,
16:25pemerintah tidak mendengar,
16:28dan ada opini seolah-olah ketakutan.
16:30Kan semua apa yang dituntut, apa yang diminta,
16:34sudah kami respon dengan baik.
16:38Dan dipublikasi dengan transparan.
16:42Tidak ada yang ditutup-tutupi hari ini.
16:45Kalau misalkan objek-objek, simbol-simbol negara diamankan,
16:50selamat dari oknum-oknum yang melakukan perusahaan-perusahaan,
16:57saya tidak melihat siapa itu yang merusak.
17:01Enggak.
17:02Dan kita juga tidak bisa menyalahkan siapa,
17:05kalau saya secara pribadi.
17:07Tetapi pada subtansi,
17:09perusahaan objek vital adalah melanggar hukum.
17:14Dan saya berpendapat bahwasannya mencegah lebih baik
17:17daripada sesudah terjadi.
17:19Oke, mencegah lebih baik,
17:20tapi apakah Kang Oleh sudah menidentifikasi,
17:23ada ancaman-ancaman yang mungkin tidak terlihat di publik?
17:25Orang-orang melihatnya kondusif,
17:27tapi ternyata di belakang ada ancaman-ancaman tersebut.
17:29Sudah ada yang dididentifikasi, Kang Oleh.
17:34Kita, saya sampaikan bahwa kita tidak tahu pada kondisi ini,
17:38karena kita tidak punya alat untuk mendeteksi.
17:42Apakah kita juga ikut joget-joget ketika ada penjarahan?
17:47Ini bagaimana, Pak?
17:51Apakah itu juga tidak menjadikan kesakitan bagi kelompok yang lain?
17:57Atau mungkin malah tepuk tangan bagi orang-orang yang suka terhadap kerusuhan?
18:01Oke, Kang Oleh.
18:04Saya mau tanya lagi, Kang Oleh.
18:05Apakah sudah berkomunikasi misalnya dengan BIN terkait dengan,
18:07ini kan intelijen bisa melihat,
18:09apa sekiranya ancaman yang tidak terlihat?
18:11Sudah berkomunikasikah kira-kira, Kang?
18:13Kemudian, kenapa harus sampai mencegah,
18:16sampai sebegininya gitu untuk dijaga TNI?
18:18Sudah ada komunikasi dengan BIN?
18:19Saya berhusnudon bahwa
18:24yang mengetahui tentang kondusivitas
18:28kapan mulai, kapan berhenti,
18:32saya rasa pihak TNI, pihak Polri, pihak BIN yang tahu.
18:39Dan saya tidak bisa subyektif,
18:42oh hari ini kelihatan secara kasat mata,
18:46ini sudah aman.
18:48Saya tidak bisa begitu.
18:49Tidak bisa yang tahu tentang
18:53kapan mulai, kapan berakhir,
18:58ya para yang berwenang,
19:00yang memiliki hal terhadap
19:03akses tentang keamanan Indonesia.
19:06Oke, baik-baik.
19:08Kang Oleh, saya mau ke Pak Made.
19:10Pak Made, ini terkait dengan penjagaan TNI di DPR,
19:14emang polisi tidak mampu?
19:15Atau sekarang polisi lagi posisinya terdesak gitu ya,
19:18karena citranya sedang turun,
19:20gara-gara satu kejadian di demo kemarin,
19:22perlukah sampai kemudian TNI menggantikan,
19:25dalam tanda kutip, polisi untuk mengamankan objek sipil di DPR,
19:28seperti itu?
19:29Eh, itu tugas polisi ya.
19:31Dan bukan karena tidak mampu,
19:33karena tidak dimampukan, karena tidak dipakai gitu ya,
19:35karena dalam, ini ada politik di dalam persoalan ini gitu ya.
19:40Kalau kita lihat perlengkapan polisi dan anggarannya luar biasa besar,
19:44keterampilannya juga dalam rakyat kontrol,
19:47itu ada ilmunya ya, rakyat kontrol ada ilmunya.
19:50Anda lihat, kalau ada ke Inggris misalnya,
19:52polisi-polisi mereka tidak bersenjata,
19:55mereka bisa menangani, menghandle ratusan ribu orang,
19:58secara damai.
19:59Karena apa?
20:00Karena tidak ada konfrontasi.
20:02Ya, mereka tahu persis bagaimana caranya mengatasi.
20:04Ya, polisi-polisi kita juga tahu seperti itu,
20:06tetapi mereka tidak laksanakan.
20:08Ya, bagaimana caranya menghadapi konfrontasi,
20:11bagaimana menghadapi emosi masa,
20:13dan lain sebagainya itu ada.
20:14Tetapi ada satu catatan saya,
20:16kelihatannya bahwa memang Dewan itu memang tidak mau
20:19ada rakyat di dalamnya,
20:20dan memang takut.
20:21Takut terhadap rakyat sendiri.
20:23Masalah itu ada.
20:25Jadi begini Pak ya,
20:26saya ingatkan tahun 98.
20:28Ya, Anda itu di sana karena ada tahun 98 ini.
20:33Ya, ketika rakyat datang ke situ,
20:35duduk di atas kubah DPR.
20:38Ya, itu tidak perlu ditakutkan.
20:40Itu aspirasi yang normal.
20:42Kalau rakyat diterima secara normal,
20:44kalau Anda berlaku sebagai check and balances
20:47dari pemerintah,
20:49Anda mempertanyakan,
20:51kemana uang,
20:51kenapa sekarang hidup rakyat susah?
20:54Kemana uang 400 triliun
20:56untuk operasi di merah putih itu?
20:58Apakah akan berlangsung?
20:59Dan Anda bertanyakan terus,
21:01dan terus kemudian membuat studi
21:03yang baik tentang itu,
21:05membuat counterpolisi tentang itu,
21:07terakhirnya tidak akan marah.
21:09Ya, juga persoalannya ini ada di DPR sendiri.
21:12Ketakutan saya setuju benar dengan masyarakat,
21:15bahwa ini ketakutan itu luar biasa,
21:17takut menghadapi cermin,
21:19karena Anda adalah cerminan dari rakyat,
21:21Anda takut menghadapi cerminan Anda sendiri, Pak.
21:24Seluruh anggota Dewan.
21:25Oke.
21:26Jadi,
21:27orang marah,
21:29Anda harus pahami, Pak.
21:30Orang marah.
21:32Marah terhadap Anda dan institusi Anda,
21:34yang Anda wakili.
21:35Itu, itu luar biasa.
21:37Oke.
21:37Dan solusinya tidak dengan mendudukkan TNI di sana.
21:41Jangan bawa TNI ke wilayah yang tidak seharusnya berada.
21:44Oke.
21:45Ini dia menjadi poin gitu,
21:46Pak Madi dan juga Bapak-Bapak yang sudah hadir di hari ini,
21:49bahwa ada kemudian di sana,
21:52keterbatasan DPR untuk bisa menerima aspirasi rakyat,
21:56mereka merasa,
21:57masyarakat merasa DPR tidak membuka diri.
21:59Nanti akan tanyakan Kang Oleh lagi,
22:01dan juga bagaimana kemudian,
22:03Supermasi Sipil,
22:04apakah barengnya kalau TNI sampai harus menjaga DPR?
22:06Kami akan bahas susah jadah, Saudara.
22:07Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
22:19Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
22:22Saudara, masih terkait dengan penjagaan TNI di DPR.
22:25Apakah melanggar batas?
22:27Saya mau ke Mas Al-Araf.
22:28Mas Al-Araf tadi kan disampaikan oleh Pak Mahdi terkait dengan penjagaan TNI di DPR.
22:35Ini kan kalau misalnya semakin dijaga gitu,
22:38suara rakyat dalam tanda kutip merasa semakin dibungkam,
22:41ini DPR seakan-akan pagarnya semakin tinggi.
22:44Anda melihatnya seperti apa?
22:45Mas Al-Araf?
22:46Yang pertama,
22:47tuntutan rakyat dalam 17 perselapan itu,
22:51poin pertamanya,
22:52Mas Oleh kalau baca adalah,
22:54meminta agar pemerintah dan DPR menarik militer
22:57untuk tidak lagi terlibat di wilayah sipil dan kembali ke barang.
23:01Itu tuntutan pertama 17 perselapan
23:03yang dituangkan oleh teman-teman gerakan masyarakat
23:05dan banyak tuntutan lainnya.
23:07Jadi kalau tadi dikatakan
23:09Parlemen dan negara sudah mengakomodasi tuntutan rakyat,
23:13yang mana?
23:14Justru berlawanan dengan tuntutan rakyat,
23:16DPR, pemerintah justru melibatkan militer jaga gedung DPR.
23:20Padahal itu tidak dikendaki oleh rakyat.
23:22Mereka ingin militer balik ke barang
23:23supaya profesional di bidang pertahanan.
23:26Jadi tidak ada itu tuntutan yang dipenuhi dalam konteks itu.
23:29Padahal itu sederhana sekali.
23:30Yang kedua adalah,
23:32gini,
23:33DPR itu rumah rakyat.
23:36Anggota DPR itu wakil rakyat.
23:38Mereka dipilih oleh rakyat.
23:40Konsekuensinya mereka harus membuka diri sejauh mungkin
23:43terhadap partisipasi masyarakat.
23:45Bukan menutup dengan mekanisme pengamanan yang berlapis.
23:49Ada pengamanan internal,
23:50ada kepolisian,
23:52ditambah lagi TNI.
23:53Pertanyaan,
23:54apa yang ditakuti dari protes sosial yang dilakukan oleh masyarakat?
23:58Seharusnya tidak ada yang ditakuti
23:59kalau memang DPR-nya baik,
24:01DPR-nya benar.
24:02Soalnya adalah,
24:03masyarakat mengabar DPR tidak baik.
24:06Meminta kenaikan gaji,
24:08tunjangan,
24:09lalu kemudian persoalan pembahasan
24:11undang-undang
24:13yang dicurai gaya oleh masyarakat,
24:15penuh dengan transaksi politik,
24:17dan lain sebagainya.
24:18Jadi,
24:18lembaga survei menunjukkan
24:19indeks terhadap DPR itu rendah,
24:22itu bukan sesuatu yang saya omongkan.
24:24Itu fakta yang disampaikan berbagai lembaga.
24:26Dalam konteks itu,
24:27wajar jika ada protes sosial
24:29ke DPR.
24:30Nah, ketika itu terjadi,
24:32Anda harus membuka diri,
24:34bukan menutup dengan pengamanan yang berlapis-lapis.
24:37Dalam konstruksi negara demokrasi,
24:40seharusnya,
24:41parlemen melihat protes sosial masyarakat
24:43adalah kekayaan demokrasi yang harus ditampung,
24:46bukan kemudian takut terhadap protes sosial itu.
24:48Ini yang menjadi masalah
24:50dalam konteks kita kekini ya.
24:51Yang ketika tadi kata bahasa Mas Sole
24:53tentang mencegah Mas ya,
24:55itu bahasa
24:56dalam konstruksi
24:58rezim negara makstatu,
25:00negara kekuasaan.
25:01Bukan dalam rezim negara hukum.
25:03Dalam rezim negara kekuasaan,
25:06setiap protes,
25:07masa aksi,
25:08selalu dianggap sebagai ancaman.
25:10Sehingga negara membangun
25:11apa yang disebut dengan
25:11politik of fear,
25:13politik ketakutan.
25:15Seolah-olah dengan melibatkan militer,
25:16nanti masyarakat takut,
25:18masyarakat tidak demo dan lain sebagainya.
25:20Jadi buat saya,
25:21buat apa?
25:22Tanpa militer pun,
25:23ada militer pun,
25:24mereka tetap akan melakukan protes sosial.
25:26Tapi,
25:27pelibatan militer itu,
25:29yang diinginkan oleh kekuasaan,
25:31adalah membangun politik ketakutan itu.
25:33Saya rasa,
25:34masyarakat tidak akan takut
25:35dalam persoalan itu,
25:37justru ini akan menjadi bumerang sendiri
25:39bagi perawanan-perawanan masyarakat.
25:41Ketika masyarakat ingin melakukan protes sosial,
25:44justru dihadapi dengan
25:45upaya-upaya penutupan ruang-ruang tadi
25:48dengan mekanisme pengamunan yang berlapis.
25:50Sebagai wakil rakyat,
25:51menurut saya ini sesuatu yang tidak baik
25:53dan tidak benar.
25:54Harusnya,
25:55justru dilakukan desekuritisasi.
25:58Menormalisasi kondisi
25:59dengan melibatkan
26:00aparat pengamanan di DPR sendiri,
26:03plus juga kepolisian.
26:04Itu sudah cukup,
26:05dan lebih dari cukup.
26:06Tidak perlu melibatkan
26:07tugas militer menjaga fungsi pertahanan.
26:10Ya, baik.
26:11Kang Oleh, bagaimana nih Kang Oleh?
26:12DPR kan rumah rakyat nih,
26:13kenapa kemudian kok seakan-akan
26:14pengamanannya berlapis-lapis
26:16ditambah TNI lagi?
26:17Bagaimana kalau misalnya mereka ngerasa
26:19dibungkam suaranya,
26:20semakin membeludak nanti,
26:22malah justru semakin
26:22tidak kita inginkan
26:24efeknya seperti itu ke depannya?
26:31Kang Oleh?
26:35Kang Oleh bisa mendengar suara kami?
26:40Audio bisa dibuka, Kang Oleh?
26:44Suara di saya tidak kedengeran.
26:46Oke, kalau sekarang bisa, Kang Oleh?
26:48Saya ulangi pertanyaan saya.
26:54Oke, sebelum saya ke Kang Oleh,
26:57saya mau ke Pak Made terlebih dahulu.
27:00Pak Made, ini kan ada kemudian
27:02yang kita khawatirkan.
27:04TNI semakin meluas fungsinya.
27:06Kemarin habis menjaga kejaksaan,
27:09gitu ya, menjadi kontroversi.
27:10Sekarang nambah lagi jaga DPR.
27:12Ini apa kabar?
27:13Supermasi Sipil dan apa kabar nih
27:15TNI yang harusnya bisa
27:17inline dengan fungsi utamanya?
27:21Saya kira memang,
27:23tidak saya di situ, Mas.
27:24Saya melakukan riset mendalam
27:27soal ini dan menemukan
27:29apa namanya,
27:31dari riset kelihatan bahwa
27:33seorang TNI ini
27:34sedang masuk betul
27:36ke dalam wilayah Sipil ya.
27:38Khususnya kembali lagi di pedesaan
27:41ya, ini kan aneka ragam bentuk gitu ya.
27:43Bisa sebagian
27:44bahwa meluas,
27:46kemudian
27:47apa,
27:52pelibatan TNI
27:53dalam
27:53kelaksanaan kebijakan
27:55di ekstripsi kebijakan
27:58di banyak lini.
28:01Jadi, tidak hanya di DPR.
28:03Ada di banyak hal.
28:05Saya kira kita kembali
28:07kepada zaman lama ya,
28:09kepada zaman
28:10order baru
28:11dalam bentuk lain.
28:13Tidak dalam bentuk difungsi,
28:14TNI memang tidak ada
28:15di bernambaga legislatif,
28:17tetapi
28:18dengan penambahan
28:19batalion teritorial,
28:20kemudian ada
28:21kompi produksi,
28:23TNI menjadi produksi,
28:25menjadi produsen,
28:26membeli gabah,
28:27dan lain sebagainya.
28:27Keterlibatan-keterlibatan
28:29yang diklaim oleh
28:31TNI sendiri sebagai,
28:32wah ini kan kegiatan teritorial gitu ya.
28:35Pada akhir-akhir ini adalah
28:36keterlibatan
28:37dalam bentuk
28:39kehidupan Sipil.
28:41Saya beberapa kali ceramah
28:43di beberapa tempat gitu,
28:45terus kemudian
28:46mulai lagi ada
28:47seperti tahun
28:4890-an,
28:49ya ada perwira polisi,
28:51perwira TNI datang
28:53di situ dan duduk,
28:54mendengarkan ceramah,
28:55mencatat,
28:55dan lain sebagainya.
28:57Mengintimidasi banyak
28:58apa namanya,
29:00peserta-peserta lain gitu ya.
29:02Dan seperti saya,
29:03saya biasa persilahkan
29:05mereka berpartisipasi,
29:06tapi kemudian
29:07tidak ada partisipasi,
29:08hanya duduk di sana
29:09dan mencatat,
29:10dan itu sudah mulai ada.
29:12Saya tidak tahu
29:13apa ini tujuannya,
29:14dan ini tidak terjadi
29:15di DPR saja,
29:16ini meluas ke
29:17bidang lainnya.
29:18Oke, baik.
29:19Saya ke Mas Alaraf lagi.
29:20Mas Alaraf,
29:20ini kan ada
29:21kemudian narasi
29:22soal reformasi TNI
29:25di sana,
29:26yang saya dengar juga
29:26datang dari
29:27Koalisi Masyarakat Sipil.
29:28Ini maksudnya seperti apa nih Mas?
29:30Apakah juga sama-sama
29:30kita harus reformasi TNI
29:32di tengah Polri juga
29:33saat ini masih belum mulai
29:35gitu reformasinya?
29:37Ya,
29:38transformasi
29:39atau pertahanan keamanan
29:40dalam konteks
29:41reformasi TNI
29:42ataupun Polri
29:43adalah sebuah hal
29:44yang urgen
29:45dalam konteks
29:46negara demokrasi.
29:47dalam konteks TNI
29:48tentu
29:49rangka reformasi TNI
29:51menginginkan
29:52agar militer
29:53yang profesional.
29:55Makanya
29:55kita
29:55bersedia
29:57merelahkan
29:58militer
29:58untuk
29:59diperkuat
30:00persenjataannya,
30:01membeli Sukhoi,
30:02tank Leopard,
30:03lalu kemudian
30:03membeli kapal
30:05dan lain sebagainya,
30:06itu adalah
30:07karena
30:08kita ingin
30:09militer
30:09fungsinya
30:10menjaga pertahanan.
30:12Karena itu
30:12diperkuat
30:12alutsistanya
30:13supaya pertahanan,
30:14supaya profesional.
30:15untuk menghadapi apa?
30:17Menghadapi
30:17ancaman
30:18perang dari
30:19negara lain.
30:20Bukan untuk
30:21terlibat dalam
30:21masa aksi,
30:23demo,
30:23dan lain sebagainya.
30:25Nah,
30:25dalam kerangka itu,
30:27kerangka transformasi
30:28militer untuk
30:28wilayah itu,
30:29untuk memproposionalisme.
30:31Jadi,
30:31kalau menempatkan
30:32militer di gedung
30:33DPR,
30:34maka kita bertanya
30:35buat apa
30:36kita mendanai
30:37sampai membeli
30:38Sukhoi,
30:39tank,
30:39kapal,
30:40kalau ujungnya
30:40untuk menangani
30:41masa aksi,
30:42Mas, gitu.
30:42Kita berjalur sisa itu
30:44dengan jumlah yang besar
30:45untuk menerapa pertahanan,
30:47menghadapi apa,
30:48menghadapi ancaman
30:49negara lain,
30:50dalam merangka apa,
30:51menjaga kedaulatan negara,
30:52bukan menghadapi
30:53lembu masa.
30:54Jadi,
30:54lagi-lagi
30:55berlebihan dan tidak
30:56profesional
30:56pelibatan militer
30:57di gedung dewan itu,
30:59gitu.
30:59Oke, lagi-lagi
31:00baliklah ke fungsi utamanya,
31:01gitu ya,
31:02sebagai alat pertahanan,
31:03bukan untuk
31:03di dalam
31:04negeri.
31:04Mas 8 itu
31:06benar sekali
31:07bahwa militer
31:07balik ke wilayah sipil
31:08dan kembali
31:09ke dalam
31:10fungsi pertahanannya.
31:12Oke,
31:12saya kembali
31:14coba siapa,
31:15Kang Ole,
31:15Kang Ole sudah bisa mendengar
31:16suara saya,
31:17Kang Ole.
31:18Siap, Mas.
31:19Ya,
31:20Kang Ole tadi
31:20pertanyaan juga
31:21dari Mas Al-Araf
31:22bahwa ini kan
31:23DPR rumah rakyat,
31:24gitu loh,
31:24kan kenapa
31:25harus ada
31:26lapis-lapisan lagi
31:27masyarakat bisa masuk,
31:28gitu,
31:28ada polisi di sana,
31:30ada TNI di sana.
31:31Ini bagaimana
31:31dengan aspirasi masyarakat
31:33yang takutnya nih,
31:35Kang Ole,
31:36kalau ketahan-ketahan terus
31:37malah justru membludak
31:38dan efeknya
31:39tidak kita inginkan?
31:42Saya garis bawahi ya,
31:44kalau ada narasi
31:45seolah-olah
31:46DPR ini takut
31:47terhadap
31:48aspirasi masyarakat,
31:50takut
31:50menghadapi masyarakat,
31:53saya kelirkan
31:54di media kompas ini,
31:56tidak ada yang takut,
31:57minta maaf.
31:58Rakyat
31:59DPR
32:00580
32:01ini kan
32:02suka ke
32:03DAPIL
32:04melakukan
32:05reses.
32:07Tidak ada
32:07ketakutan sama sekali,
32:09yang ada
32:09malah sebaliknya.
32:11Pimpinan
32:12sudah melakukan
32:13sebuah
32:13kolaborasi
32:15dengan seluruh
32:16elemen bangsa,
32:17mengundang
32:18perwakilan-perwakilan,
32:20yuk kita diskusi
32:21apa yang
32:22menjadi aspirasi.
32:24Tuntutan
32:2417 plus
32:258
32:26kami hormati,
32:27kami sepakat.
32:29Bagaimana
32:29agar
32:30agar itu
32:31bisa
32:31diwujudkan.
32:33Kan seperti itu,
32:35reformasi
32:36DPR RI
32:36sudah
32:37dilakukan,
32:38perbaikan-perbaikan
32:40di pemerintahan
32:41sudah
32:42dilakukan
32:44dan terus
32:44akan dilakukan
32:45perbaikan.
32:47Jikalau
32:47ada narasi
32:48kata takut
32:50tadi,
32:51saya rasa
32:51tidak sependapat
32:52saya.
32:53Karena pada
32:54dasarnya
32:55kami malah
32:57mengundang
32:58elemen-elemen
32:58bangsa
32:59untuk diskusi.
33:01Tentu
33:01saya rasa
33:02masyarakat
33:03juga
33:04tidak sependapat
33:05dengan
33:05anarkisme
33:07penyampaian
33:08aspirasi
33:09yang melanggar
33:10aturan.
33:11Karena yang
33:12rugi itu
33:12masyarakat itu
33:13sendiri.
33:15Fasilitas-fasilitas
33:16yang punya
33:17pemerintah
33:18adalah
33:18dipakai
33:19uang
33:20rakyat
33:21dan itu
33:22akan dibangun
33:23lagi oleh
33:24apa?
33:24Oleh uang
33:25rakyat sendiri.
33:26Coba
33:26kalau misalkan
33:27salah satu contoh
33:29DPR
33:30di Sulawesi
33:31itu
33:32nilainya
33:33hampir
33:33200-300
33:34miliar.
33:36Kalau misalkan
33:36alokasi itu
33:37untuk sekolah
33:39untuk
33:39bantuan
33:40para petani
33:41dan yang lain-lain
33:42itu kan
33:42akan lebih
33:43bermanfaat.
33:45Sekali lagi
33:46saya sampaikan
33:47di sini
33:47adalah
33:48mencegah
33:49itu lebih
33:50baik
33:51daripada
33:52sudah terjadi.
33:53Oke, Kang Oleh
33:54yang ingin saya
33:55tanya lagi
33:55tadi kan
33:56uang rakyat
33:57ada di sana
33:58untuk bangun
33:58gedung DPR
33:59untuk menggaji
34:00DPR
34:00di sana
34:00juga ada
34:01uang rakyat
34:01di sana.
34:02Gak mau
34:03dikasih ruangan
34:03khusus
34:04ataupun area
34:04khusus
34:05dalam halaman
34:05DPR
34:06untuk bisa
34:06mereka
34:06menyampaikan
34:07langsung
34:07aspirasi
34:08mereka.
34:09Hari ini
34:10kan sudah
34:10diterima
34:11Pak.
34:12Kapan ada
34:13demo yang
34:13tidak bisa
34:14dipasilitasikan
34:15selalu
34:16dipasilitasi.
34:18Tuntutan-tuntutan
34:19mereka juga
34:19kami respon.
34:21Oke.
34:21Oke, ini yang kami
34:23akan awasi terus.
34:25Kang Oleh
34:25semoga tetap
34:26didengarkan
34:27aspirasi
34:28masyarakat
34:29melalui channel
34:29apapun.
34:30Tapi terakhir
34:30saya mau
34:31ke Mas Alaraf
34:32dan juga Pak Made
34:33saya ke Mas Alaraf
34:34terlebih dahulu
34:35apa yang seharusnya
34:36dilakukan oleh
34:36DPR saat ini?
34:37Apakah dengan tadi
34:38mencegah
34:39lebih baik
34:40daripada
34:41terlanjur terjadi
34:42atau seperti apa
34:43yang seharusnya
34:43dilakukan DPR saat ini?
34:45Ya Mas
34:46ini DPR ini
34:47kontradiktif
34:48sikapnya ya.
34:49katanya
34:50tidak takut
34:51tapi
34:52mengerahkan militer
34:53meminta militer
34:54masuk.
34:55Kalau tidak takut
34:56kurangi kekuatan
34:57pasukan di DPR
34:58cukup aparat
34:59keamanan DPR
35:00dan polisi
35:01gak perlu ada militer
35:02itu pertama.
35:03Kedua
35:04katanya
35:04memenuhi
35:05tuntutan rakyat
35:06faktanya
35:07tuntutan rakyat
35:07tidak dipenuhi
35:08misalkan
35:09tuntutan 178
35:10untuk menarik militer
35:11tidak di wilayah sipil
35:12tapi malah membiarkan
35:13militer masuk
35:14di DPR.
35:16Jadi
35:16saya menganggap
35:17ada kontradiktif-kontradiktif
35:19dari sikap Dewan
35:20yang kemudian
35:21ini menjadi masalah
35:22soal
35:22di kita gitu.
35:24Akhirnya orang menganggap
35:25wakil rakyat
35:26hanya berjanji
35:27tapi tidak memenuhi
35:28realitasnya
35:29justru kontradiktif
35:30antara yang dibicarakan
35:32dengan realitasnya.
35:33Jadi buat saya
35:34soal pokok kita
35:35hari ini adalah
35:36upaya mencegah
35:37tadi yang disampaikan
35:38itu adalah
35:39keinginan
35:40kekuasaan
35:41untuk membangun
35:42politik ketakutan
35:43atau politik fear
35:44kepada masyarakat
35:45dengan melakukan
35:46sekuritisasi isu
35:47dan menjadi isu
35:49soal kamar nasional
35:50dan melibatkan
35:51militer dalam
35:52penanganan itu.
35:53Ini bahaya
35:53bagi demokrasi.
35:55Nah oleh karena itu
35:56ini harus segera
35:57dikoreksi
35:57karena
35:58otoritas
35:59untuk persoalannya
36:00ada di Presiden
36:01bukan di Menteri Pertahanan
36:02dalam mengeran
36:03kekuatan militer
36:04dan DPR harusnya
36:05mengkoreksi.
36:05Terakhir mas
36:06kalau tadi
36:07berkali-kali dikatakan
36:08kerusuan-kerusuan
36:09dalam gunung DPR
36:10saya minta
36:11harusnya DPR
36:11meminta kepada Presiden
36:13segera membentuk tim
36:14mencari fakta.
36:15Mari kita ungkap
36:15kita bongkar semuanya nih
36:16siapa yang melakukan
36:18terima kekerasan
36:18dan kerusuan itu
36:19secara benar.
36:20Buat TPF yang benar
36:21yang independen
36:22Presiden
36:22bentuk tim
36:23yang diinvestigasi
36:24yang independen
36:25itu kan yang dituntut oleh
36:2617 plus 8 juga
36:27mari kita cek
36:28siapa sesungguhnya
36:29yang bermain
36:30karena saya yakin
36:31apa yang dilakukan oleh
36:31masyarakat sesungguhnya
36:32adalah kemarahan
36:33dan protes sosial
36:34yang melakukan
36:35kerusuan dan kerusuan
36:36adalah penumpang gelap
36:36mari kita bentuk tim TPF
36:38DPR harusnya
36:38mendorong ke pemerintah
36:39kalau tidak berani
36:40membentuk tim TPF itu
36:41saya rasa justru
36:42masyarakat menduga
36:43jangan-jangan
36:44yang bermain ini
36:46bukanlah masyarakat
36:47tapi dalam level
36:47yang lebih tinggi gitu.
36:49Oke.
36:50Terakhir ke Pak Mardi saya
36:51singkat saja Pak Mardi
36:52apa yang harusnya
36:53dilakukan sekarang
36:54apakah harus ditarik
36:55pasukan dari
36:55DPR
36:56nggak jadi
36:57jaga lagi DPR
36:58atau seperti apa
36:59seharusnya?
37:00Saya kira
37:01iya itu
37:01satu keharusan
37:02dan polisi harus
37:03mengambil alih
37:04polisi itu
37:05dananya kini betul
37:06170-an triliun
37:08ini dana yang luar biasa
37:10besar
37:11dan kita tidak mau
37:12mereka tidak kerja
37:13perlengkapan mereka
37:14cukup
37:15jauh lebih dari cukup
37:17mereka punya segala-galanya
37:19lebih dari militer
37:20dan mereka punya
37:21otoritas untuk itu
37:22gitu ya
37:22dan yang terakhir
37:23yang saya kira
37:24yang perlu dipahami
37:25sangat perlu kita pahami
37:26disini adalah
37:27demonstrasi
37:29secara damai
37:30maupun kadang-kadang
37:31ada kekerasan
37:32demonstrasi dan kerusuhan
37:34itu berbeda
37:34rakyat
37:36tidak ada semua orang
37:37berani membakar
37:38kantor polisi
37:39orang lewat
37:40di depan kantor polisi
37:41aja orang takut
37:42tidak ada rakyat sipil
37:44berani membakar
37:44kantor polisi
37:45kalau ada orang
37:46berani membakar
37:47kantor polisi
37:48dan polisi tidak
37:49bereaksi
37:50siapa yang membakar
37:51itu pertanyaan pertama
37:52pertama yang harus
37:53dijawab
37:54dan
37:55siapa yang membakar
37:57ini
37:57dan ini kemudian
37:58yang menjadi pertanyaan
37:59dan mengapa
38:00DPR tidak pernah
38:01mempertanyakan ini
38:02mengapa DPR
38:03tidak pernah bisa
38:04membedakan antara
38:05demo
38:06penyampaian aspirasi
38:07dengan kerusuhan
38:08itu dua hal yang
38:10sangat-sangat-sangat
38:11berbeda
38:12oke
38:12itu harus dipahami
38:14oke
38:15bedakan antara
38:16kerusuhan dan juga
38:17demonstrasi
38:18lagi-lagi kerusuhan
38:19kita tidak ingin
38:20kita harus cegah semuanya
38:21jangan sampai terjadi
38:21tapi juga jangan sampai
38:23ada narasi politik
38:24pelakunya juga
38:25pelakunya berbeda mas
38:26oke
38:27jangan sampai
38:28narasi
38:29membangun politik
38:30ketakutan ini
38:30kemudian
38:31beredar di masyarakat
38:33dan lagi-lagi
38:33yang paling penting
38:34kita nantikan bersama adalah
38:35kita tangkap
38:36siapa dalam kerusuhan
38:37kemarin
38:38terima kasih
38:38bapak-bapak sudah
38:39bergabung bersama kami
38:40ada mas Alaraf
38:41pak madir juga
38:42kang oleh
Komentar