Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV Tak banyak yang tahu bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan penting untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Proses ini dikenal sebagai hak uji materiil, dan ditangani oleh Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana penyelesaian sengketa hak uji materiil di Mahkamah Agung, saya sudah bersama dengan Ketua Muda Tata Usaha Negara Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. selaku ketua yang membidangi perkara di Kamar Tata Usaha Negara.

Kamar Tata Usaha Negara menjadi garda terdepan dalam menjaga harmonisasi regulasi. Melalui mekanisme HUM, Mahkamah Agung berperan penting dalam memastikan peraturan tidak bertentangan dan tetap berpihak pada kepastian hukum.

#sengeketahakujimateril #sengketa #manews

Baca Juga Badilum MA Gelar Sarasehan Interaktif, Bahas Kesehatan Mental dan Daya Juang Para Hakim | MA NEWS di https://www.kompas.tv/regional/616835/badilum-ma-gelar-sarasehan-interaktif-bahas-kesehatan-mental-dan-daya-juang-para-hakim-ma-news



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/617038/mengenal-sengketa-hak-uji-materil-di-mahkamah-agung-bagaimana-proses-penanganannya-ma-news
Transkrip
00:00Intro
00:00Ya saudara banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa Makam Agung ini memiliki kewenangan
00:12untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang melalui hak uji material atau HUM
00:19dan penyelesaian sengketa HUM tersebut ini diselesaikan di Kamar Tata Usaha Negara Makam Agung
00:25dan untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan penyelesaian sengketa hak uji material tersebut
00:31kita sudah bersama Ketua Muda Kamar Tata Usaha Negara Yang Mulia Prof. Dr. Julius
00:37Selamat malam Pak
00:38Malam
00:39Yang Mulia bisa dijelaskan kalau misalnya ini apa saja regulasi yang bisa diuji di hak uji material
00:49dan juga apa saja bentuk syaratnya Pak
00:52Semua peraturan perundang-undangan
00:56prinsipnya di Indonesia ini bisa dilakukan uji materi
01:00tapi sudah diatur secara tegas dalam undang-undang dasar bahwa
01:06untuk pengujian undang-undang
01:09dengan dasar pengujian konstitusi
01:13itu menjadi kewenangan makamah konstitusi
01:16sementara peraturan perundang-undangan yang dibawa undang-undang
01:20itu bisa diajukan uji materi ke makam agung
01:25ya bentuknya semua ya peraturan pemerintah, perpres, peraturan menteri, peraturan gubernur
01:32termasuk peraturan makam agung
01:36termasuk peraturan makam agung sendiri bisa diajukan uji materi ke makam agung
01:39kalau melihat sistem kamar di makam agung
01:43sebenarnya uji materi ini menjadi tugas semua kamar
01:47karena kan substansi yang dikandung oleh setiap peraturan perundang-undang itu berbeda
01:54idealnya kalau peraturan yang diuji di makam agung itu mengandung
02:00aspek-aspek pidana itu
02:03tentu hakim agung yang menyidangannya hakim pidana
02:07itu kan akan lebih baik
02:10begitu juga dengan perkara bisnis misalnya
02:13atau perkara perdata biasa
02:14itu menurut saya akan lebih bagus kalau ditangani hakim perdata
02:19jadi dalam sistem kamar semua menjadi tugas semua kamar
02:23tapi prakteknya yang saya tahu selama ini
02:26selalu uji materi itu dilakukan oleh kamar atas negara
02:31yang saya tahu sejak saya di makam agung
02:35hanya beberapa kali itu di dalam susunan tim uji materi itu
02:40diambil juga hakim agung dari kamar pidana
02:43dan pidana oleh yang pernah yang saya tahu
02:46sampai sekarang tetap menjadi tugas kamar tuhan
02:51tapi pembicaraan saya terakhir kemarin dengan Pak Ketua Makam Agung
02:55yang melihat Prof. Sunarto
02:57ke depan kita akan melakukan majelis lintas kamar
03:02supaya hasilnya bisa lebih baik
03:06perbedaan antara hak uji materi di makam agung dan juga makam konstitusi ini seperti apa Pak?
03:13kalau cara, tata cara, pola pemeriksaan, hukuman cara mirip
03:19cuma yang berbeda hanya objeknya saja
03:22kalau makam konstitusi terhadap undang-undang
03:25di bawah undang-undang kemenangan makam agung
03:28terima kasih yang mulia Julius atas waktunya bersama Kompas TV
03:34sehat-sehat selalu Pak
03:34nah itu dia Saudara
03:37kamar tata usaha negara merupakan garda terdepan
03:40untuk melakukan harmonisasi terhadap regulasi
03:42dan lewat hak uji material
03:44makam agung memastikan agar upaya penyelesaian sengketa ini
03:48tetap berpegang kepada kepastian hukum
03:51Niko Anggriawan, Bima Wicaksana, Kompas TV, Jakarta
03:55selamat menikmati
Komentar

Dianjurkan